Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Beberapa jaminan kebendaan antara lain Gadai, Hipotik, Hak Tanggungan, Fidusia. Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Benda-benda bergerak yang dapat dibebani fidusia tersebut antara lain :(1) Kendaraan Bermotor; (2) Mesin Untuk Industri; (3) Stok Barang Dagangan; (4) Piutang. Bentuk perjanjian fidusia harus dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Alasan harus dengan akta bentuk Notaris adalah bahwa: (a) akta Notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna;(b) objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak;(c) adanya larangan fidusia ulang. Akta perjanjian fidusia, minimal memuat: (1) hari, tanggal dan waktu/jam pembuatan akta; (2) identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia; (3) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; (4) uraian mengenai benda yang menjadi objek dari jaminan fidusia; (5) nilai penjaminan; (6) nilai benda yang menjadi objek daripada jaminan fidusia. Benda jaminan fidusia wajib di daftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Kendala yang dihadapi notaris dalam pelaksanaan pembebanan Jaminan Fidusia antara lain: (a) bila terjadi perubahan nilai penjaminan; (b) debitor menjaminkan objek fidusia tersebut lebih pada satu kreditor dan disatu sisi pihak kreditor tidak mendaftarkan jaminan fidusia tersebut; (c) pihak kreditor tidak melakukan pemblokiran terhadap Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) (d) bila kredit sangat kecil, maka kreditor tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia. Dalam menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi dalam praktek, notaris melakukan konsultasi dengan instansi yang berwenang, serta menyarankan dimasukkannya klausulaklausula dalam aktanya yang bertujuan melindungi para pihak yang mengadakan perjanjian, serta dalam pembebanan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor, memberikan saran agar kreditor juga melakukan pemblokiran terhadap Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dijaminkan. Penelitian tesis ini bersifat yuridis normatif dan tipe penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan sistim pengumpulan data sekunder, dan bersifat deskriptif analitis."

"Tesis ini membahas tentang peran notaris dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas saham serta akibat hukum jika jaminan fidusia atas saham tidak dibuat dalam bentuk akta notaris. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penetian deskriptif analitis. Hasil penelitan mengungkapkan, notaris mempunyai peranan yang penting dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas saham. Salah satunya adalah mencegah perselisihan yang mungkin dapat teijadi dalam pelaksanaan jaminan fidusia atas saham, yaitu dengan cara mencantumkan klausul-klausul tambahan dalam akta jaminan fidusia yang memuat tentang: (1) Pihak yang berhak mendapat deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi atas jaminan fidusia saham; (2) Persetujuan penjualan saham dari pihakpihak yang didahulukan; (3) Kewajiban penyampaian laporan berkala (‘periodical reporf); (4) Penggantian nilai saham. Jaminan Fidusia yang tidak dibuat dalam akta notaris tidak mempunyai kepastian hukum dalam hal pembuktian terhadap para pihak dalam akta, waktu pembuatan akta serta isi akta. Hal ini mengakibatkan hak-hak penerima jaminan fidusia tidak terlindungi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum atas pelaksanaan eksekusi saham sebaiknya dilakukan melalui akta otentik yang dibuat oleh notaris.

---

These thesis explained about notary role in the construction of fiduciary deed on share also the legal consequence if fiducia warranty was not construct by authentic deed made by notary. This research used normative juridical method with typology research by analistic descriptive. The result of research conclude that a notary have significant role in constructing fiducia authentic deed on share. One of the actions seen by putting some extra clauses on fiducia authentic deed of share. These clauses resolving about: (1) a party that has a right to get dividend and payment of liquidation residue; (2) Approvement from prefered parties to selling share; (3) Obligation of periodical report; (4) substitution o f share value. Fiducia warranty which not made by notary causing legal uncertainty on evidence towards to parties, time and contents of the deed. It caused the rights o f fiducia receivee were not well protected. In order to get legal certainty on share execution, fiducia must construct with authentic deed made by notary."

"Tesis ini membahas mengenai pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat 1 (a) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah bahwa Notaris Wachid Hasyim terbukti telah lalai dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris yaitu tidak menjalankannya secara cermat dan teliti yang berakibat ditolaknya pendaftaran akta jaminan fidusa atas bangunan tersebut. Penolakan pendaftaran jaminan fidusia atas bangunan adalah tepat karena ternyata bangunan tersebut didirikan diatas tanah HGB yang juga dimiliki oleh si pemilik bangunan yang merupakan objek Hak Tanggungan sehingga tidak dapat didaftarkan.

---

This thesis discusses about violation of regulated in Section 16 paragraph 1 (a) of Law Number 30 Year 2004 concerning the Notary in the making Fiduciary Warranty Deed. This research is a normative legal research with the nature of explanatory research. The results of this study is the Notary Wachid Hashim proved has neglected in running his position as Notary who is not running a careful and thorough which resulted in rejection of registration fidusia warranty deed of the building. Refusal registration fiduciary of the building is appropriate because the the building was built on land which owned by HGB who is also the owner of building which is the object of Mortgage (Hak Tanggungan) that can not be registered."

"Tesis ini membahas tentang peranan Notaris dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas Persediaan Barang. Pembahasan tersebut meliputi perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap Kreditur selaku Penerima Fidusia dalam Akta Jaminan Fidusia serta kedudukan Jaminan Fidusia atas Persediaan Barang dalam suatu Perjanjian Kredit. Pokok permasalahan dalam penelitian ini dijawab dengan menggunakan metode penelitian Eksplanatoris Normatif dengan Analisa Kualitatif dengan cara mempelajari data-data sekunder yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Hasil penelitian menyarankan bahwa walaupun Jaminan Fidusia merupakan Lembaga Jaminan yang memiliki kekuatan yuridis dan eksekusi yang sama dengan Hak Tanggungan, namun Jaminan Fidusia atas Persediaan Barang tidak dapat dijadikan sebagai Jaminan Utama/Primer dalam suatu Perjanjian Kredit.

---

This thesis discuss on the Notary role on making Fiduciary Deed on Inventory. Discussion shall surface on the legal protection given by the enforced law in Indonesia to the Creditor as the Fiduciary Recipient in the Fiduciary Deed and also the position of Fiduciary Deed on Inventory on a Credit Agreement. This research is using Normative Explanatory research method with Qualitative Analysis done by studying secondary data which supports the discussion. Given arguments and reasons, the researcher concludes and suggests that Fiduciary Deed on Inventories shall not be made as the primary collateral on a Credit Agreement given by the fact Inventories have certain characteristics which may escalate the collateral risk however Fiduciary Deed has the same juridical and execution force as Security Right on land."

"Salah satu fasilitas pembiayaan pada perusahaan pembiayaan syariah adalah akad murabahah. Untuk menjamin pelaksanaan perjanjian berlaku jaminan kebendaan. Islam telah lama mengenal lembaga jaminan sebagai instrumen yang menjamin pembayaran utang. Sampai saat ini belum ada pengaturan secara khusus penggunaan lembaga jaminan fidusia dalam pembiayaan syariah, sehingga masih menggunakan ketentuan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF). Akta Jaminan Fidusia harus dibuat di hadapan Notaris dan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan atau setidak-tidaknya diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditandatanganinya akta oleh pihak atau para pihak yang bersangkutan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan jaminan fidusia dalam akad murabahah dan keabsahan Akta Jaminan Fidusia yang tidak ditandatangani langsung oleh nasabah di hadapan Notaris dengan analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 452K/Ag/2016. Untuk menjawab permasalahan digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe preskriptif, yang bertujuan untuk memberikan jalan keluar atas permasalahan mengenai kedudukan jaminan fidusia dalam skema murabahah serta pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Kedudukan jaminan fidusia merupakan perjanjian accessoir (ikutan) dari akad murabahah. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 UUJF yang menyebutkan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian accessoir dari perjanjian pokoknya. Akta Jaminan Fidusia yang tidak ditandatangani langsung oleh nasabah di hadapan Notaris adalah tidak sah, karena tidak sesuai dengan aturan pembuatan akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Lembaga Pembiayaan Syariah sebaiknya setelah penandatanganan akad murabahah dengan nasabah, langsung diikuti dengan penandatanganan Akta Jaminan Fidusia di hadapan Notaris, sehingga nasabah langsung berhadapan dengan Notaris untuk menandatangani Akta Jaminan Fidusia.

---

One of the financing facilities at Islamic finance companies is a murabahah contract. To guarantee the implementation of the agreement, a material guarantee applies. Islam has long recognized the guarantee institution as an instrument that guarantees the payment of debts. Until now there has been no specific regulation on the use of fiduciary guarantee institutions in sharia financing, so they are still using the fiduciary provisions stipulated in the Fiduciary Guarantee Law. The Fiduciary Guarantee Deed must be made before a Notary and signed by the parties concerned or at least explain what is the reason for not signing the deed by the party or parties concerned. The problems raised in this study are regarding the position of fiduciary guarantees in murabahah contracts and the validity of the Fiduciary Guarantee Deed which is not signed directly by the customer before a Notary with the analysis of the Supreme Court Decision Number 452K/Ag/2016. To answer the problem, a normative juridical research method with a prescriptive type is used, which aims to provide a solution to problems regarding the position of fiduciary guarantees in the murabahah scheme and the making of Fiduciary Guarantee Deeds. The position of the fiduciary guarantee is an accessor agreement of the murabahah contract. This is in accordance with Article 4 of the Fiduciary Guarantee Law which states that a fiduciary guarantee is an accessoir agreement from the main agreement. The Fiduciary Guarantee Deed that is not signed directly by the customer before a Notary is invalid, because it does not comply with the rules for making an authentic deed as regulated in the Law on Notary Positions. Sharia Financing Institutions should after signing the murabahah agreement with the customer, immediately followed by the signing of the Fiduciary Guarantee Deed before a Notary, so that the customer directly deals with the Notary to sign the Fiduciary Guarantee Deed."

"Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Artinya sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lain, maka yang berwenang membuatnya adalah notaris sebagai pejabat umum. Pembuatan akta otentik diharuskan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan dan masyarakat secara keseluruhan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa bagi para pihak akta otentik memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Koperasi merupakan badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota-anggotanya dan seluruh masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Agar koperasi dapat melaksanakan fungsi dan peranannya secara efektif, serta menciptakan kepastian hukum bagi kegiatan usaha yang dilakukannya, koperasi memerlukan landasan hukum yang kuat, yaitu dengan membuat akta-akta koperasi dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris sebagai pejabat umum. Tesis ini membahas mengenai kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta-akta koperasi serta mengapa diperlukan pembekalan dan pengangkatan notaris untuk membuat akta-akta koperasi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Notaris sebagai pejabat umum diberi kewenangan untuk membuat akta otentik, termasuk didalamnya akta-akta koperasi, dimana undang-undang tidak mengecualikannya. Pembekalan mengenai koperasi diperlukan karena masih banyak notaris yang kurang memahami mengenai koperasi yang memiliki karakteristik berbeda bila dibandingkan dengan badan hukum lain. Namun pembekalan ini tidak boleh membatasi ataupun menghilangkan kewenangan notaris selaku pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta otentik. Pemerintah perlu melakukan perubahan terhadap undang-undang koperasi sehingga memuat ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan notaris selaku pejabat umum dalam membuat akta-akta koperasi.

---

Law Number 30/2004 on Public Notary said that notary is a public officer with authorities to make authentic deeds. It means that if certain authentic deeds are not specially empowered to the other public officers, the authority will be on the notary as a public officer. An authentic deed is required for the parties and others to avoid uncertainty, regularity and law protection. Indonesian Civil Code said, an authentic deed giving a full evidence of its contents for the parties. Cooperation is a corporate body and a public economic movement that will increase its member?s prosperity and public in general, and to develop national economic system to reach a prosperous society in justice according to Pancasila and 1945 Constitution. To do its function effectively, and its activities protected by the law, the cooperation needs an authentic deeds which is made by or before the notary as a public officer.

This thesis reviews the authority of a notary as a public officer in order to make cooperation deeds. And why a notary should be enhanced and elected to be able to appoint to make cooperation deeds. This thesis used literatures examination which describes normatively yuridis. Notary as a public officer having the authority to make authentic deeds, including cooperation deeds, that is not expected by law. Enhancement about cooperation still needs because most notaries did not have enough knowledge about cooperation that has so many different characteristic, compare with the other corporate bodies. But this enhancement should not border or losing notary authority as the only one public officer that has an authority to make authentic deeds. The government needs to change the cooperation law so it denotes rules about notary authority as a public officer in making cooperation deeds."

"Pemberian jaminan fidusia dalam transaksi perbankan pada umumnya menggunakan akta notaris dan telah diatur dengan jelas hal-hal yang kaitannya dengannya, namun bagaimanakah dalam Bank Syariah. Permasalahan dalam tesis ini mengenai peran notaris dalam Bank Syariah dan dasar hukum penggunaan jaminan fidusia serta pengaturan penggunaan akta notaris dalam hal tersebut, juga mengkaji bentuk akta pembiayaan murabahah dan akta jaminan fidusia.Penelitian tesis ini adalah penelitian kepustakaan, dengan mengkaji data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier, juga mewawancarai informan mengenai pokok permasalahan, dan menganalisanya dengan cara kwalitatif sehingga ditarik kesimpulan secara induktif.Notaris sebagai pejabat pembuat akta dari akad yang dibuat dalam Bank Syariah termasuk akta jaminan fidusia. Penggunaan jaminan fidusia dengan akta notaris telah ditentukan secara umum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat;282,283 Jo. Undang-Uundang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Bentuk akta pembiayaan murabahah sebagai akad pokok dan akta jaminan fidusia sebagai akad tambahan, terdiri dari kepala, badan dan akhir akta. Pada kepala akta akad terdapat lafal basmallah dan al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1. Dalam akta disebutkan jumlah pokok, margin, jumlah seluruh pembiayaannya serta nilai tanggungan pada akta jaminan secara transparan.Disarankan bahwa seorang notaris sebaiknya memiliki pengetahuan mengenai ketentuan syariah dalam kaitannya dengan Bank Syariah dan sebaiknya terdapat peraturan yang lebih kuat dari sekedar kebijakan Bank Indonesia dan Fatwa dewan Syariah Nasional mengenai Perbankan Syariah dan hal-hal yang berkaitan dengannya."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan tentang fidusia menurut Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan French Civil Code terkhusus dalam kewajiban penggunaan akta notaris dalam membebankan benda jaminan fidusia.  Permasalahan ini ditinjau dari perbandingan hukum dengan metode penelitian yuridis normatif dan penulisan bersifat deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumen sebagai data utama dari penelitian kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa baik Indonesia dengan Perancis memiliki ciri khas masing-masing dan terdapat persamaan dan perbedaan dalam peraturan hukumnya. Penelitian ini juga memberikan masukan atas Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia terkait kewajiban pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the comparison of fiducia law according to Law no 42 of 1999 on fiducia with French Civil Code especially in the obligation to use notarial deed on imposing fiducia object. The data in this study were obtained from documents study as the main data of qualitative writing with normative-legal research methods and descriptive writing. The result showed that both Indonesia and French have their own distinctive characteristic on their regulations and there are similarities and differences in each regulations. This research also give input on Article 5 paragraph (1) on Indonesian Fiducia Law regarding the obligation of Fiducia Imposition with Notarial Deed."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang suatu akta fidusia saham yang dibuat oleh Notaris sebagai seorang pejabat umum. Pembuatan akta jaminan fidusia saham berupa akta autentik memiliki tujuan sebagai bukti terkuat dan paling sempurna. Menjadi suatu masalah apabila perseroan terbatas dalam hal ini tidak pernah menerbitkan sertifikat saham, padahal sertifikat saham tersebut merupakan objek jaminan fidusia. Akibat dari akta fidusia saham yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum terhadap pihak ketiga tanpa adanya sertifikat saham yang diterbitkan oleh Perseroan. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder dengan sumber hukum primer dan sekunder. Serta didukung dengan beberapa wawancara bersama pihak-pihak yang ahli dan menguasai pada bidangnya. Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pembuatan akta jaminan fidusia dibutuhkan akta autentik yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum yang berwenang dan ketiadaan sertifikat saham mengakibatkan pihak kreditor selaku penerima jaminan fidusia tidak memiliki kekuatan untuk mengeksekusi langsung objek jaminan fidusia apabila pihak debitur atau pemberi jaminan fidusia cidera janji atau wanprestasi. Sehingga perlu adanya ketelitian dan ketegasan dari Notaris terkait pembuatan akta jaminan fidusia dan keberadaan peraturan yang lebih khusus mengenai pembuatan akta jaminan fidusia dapat lebih memberikan kejelasan terhadap fidusia saham.

---

"

"Seluruh notaris di Indonesia seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk membuat akta jaminan fidusia dalam wilayah jabatannya. Namun dengan adanya konsep sentralisasi terdapat beberapa perusahaan pembiayaan yang hanya menunjuk beberapa notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia di seluruh cabang perusahaan pembiayaan. Dengan adanya hal tersebut, maka tesis ini akan membahas mengenai pengertian, penerapan dan akibat dari adanya konsep sentralisasi penunjukkan notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dimana penelitian ini membahas obyek penelitian dari sudut pandang hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan apabila dilihat dari sifatnya menggunakan tipologi deskriptif.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa konsep sentralisasi merupakan konsep di mana dalam pemakaian jasa notaris terpusat pada satu pintu. Adapun penerapan dari konsep sentralisasi ini dapat dilakukan dengan penunjukkan notaris secara langsung oleh kantor pusat dari perusahaan pembiayaan. Selain itu dapat juga dilakukan dengan cara menunjuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang penyedia jasa untuk melakukan penunjukkan notaris dan mengurus pembuatan akta jaminan fidusia. Akibat dari adanya konsep ini, maka pembagian peran dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia menjadi tidak merata yang mengakibatkan penumpukan jumlah akta pada beberapa notaris saja. Dengan adanya hal tersebut dimungkinkan dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan apabila tidak dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

All public notaries in Indonesia should get the same opportunity to issue fiduciary guarantee deed in their jurisdiction. However, with the centralization concept, some finance companies only appoint some public notaries in issuing the fiduciary guarantee deed in all branches of finance companies. In this case, this thesis discusses definition, implementation, and implication of centralization concept in appointing public notary. This research is juridical normative research in which this research discusses the research object from the legal perspective and the provision of applicable legislation. Viewed from its characteristics, this research uses descriptive typology.This research shows the result that the centralization concept is a concept in which the use of public notary service is centered on one door. This centralization concept can be implemented when the Head Office of finance company directly appoints the notary. Besides, it can be implemented by appointing a limited company in the field of service provider to appoint notary and handle the issuance of fiduciary guarantee deed. As the implication of this concept, the division of role and authority of public notary, in issuing fiduciary guarantee deed, becomes unfair and it makes deeds accumulated only in some public notaries. This condition possibly causes the deviation when it is not issued in accordance with the applicable provision."