Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemilihan judul penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya pernyataan para pengamat politik dan elite negeri, yang mengkhawatirkan keamanan dan keutuhan Negara Republik Indonesia pada Pra, sampai pasca Pemilihan Umum tahun 2004. Kekhawatiran ini dilandasi oleh pengalaman pada Pemilu-Pemilu sebelumnya, dimana suhu politik meninggi dan banyak terjadi pelanggaran hak - hak politik rakyat, baik yang dilakukan secara sengaja atau karena keteledoran, baik yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan maupun oleh politik, atau bahkan masyarakat yang berakibat kepada benturan - benturan fisik yang mengerikan. Kondisi ini membuat penulis ingin mengetahui bagaimana Departemen Kehakiman dan HAM RI sebagai pelaksana tugas pemerintah dibidang hukum dan HAM, menjalankan perannya pada Pemilu 2004.Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti apakah pada Pemilu tahun 2004 rakyat telah mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif - kuantitatf, untuk menggali secara mendalam tentang Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Politik Rakyat Analisa dilakukan dalam kerangka teori kebijakan publik, teori politik, serta dokumen tentang HAM. Data primer yang diperoleh pada penelitian pendahuluan yang digali dengan wawancara, dianalisis, kemudian faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang tergali,dianalisa dengan SWOT dan AHP. Responden dipilih secara purposive, terdiri dan pejabat di Departemen Kehakiman dan HAM yang diduga terlibat dalam Pemilu 2004, dan dan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara, Partai Politik sebagai peserta, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai pihak yang dinilai kompeten dibidang implementasi hak asasi manusia. Penelitian ini menemukan fakta bahwa pada Pemilu 2004, Departemen Kehakiman dan HAM R1 telah menjalankan perannya dengan baik sebatas pada pendaftaran partai politik sebagaimana diperintahkan oleh UU RI Nomor 31 tahun 2002, tetapi kurang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak politik rakyat karena kurangnya good will dan political will dari pemerintah dan DPR -RI untuk memberikan pecan yang cukup besar kepada Departemen Kehakiman dan HAM RI.Hasil penelitian ini memberikan informasi tentang bagaimana Departemen Kehakiman dan HAM menjalankan tugas dan fungsinya dalam Pemilu tahun 2004 dan kaitannya dengan perlindungan dan pemenuhan hak politik rakyat. Dari hasil analisa diperoleh altematif strategi serta usulan langkah tindak sebagai masukan kepada pimpinan Departemen Kehakiman dan HAM RI , dalam rangka penyempumaan kebijakan dan peningkatan upaya perlindungan dan pemenuhan hak politik rakyat dimasa yang akan datang.

---

Background of this thesis are take from political observers and the elites statement in Indonesia, that the election on year 2004 will damage or deteriorate the Unity of Republic of Indonesia. The Statement is based on the experience on the previous elections, when the political tension was high, and violation against the people political rights by political party, or by the election organizer, or by the the civil society, there 'II be happen terrible conflict.

The research purposes are to examine carefully about how the people get the protection and fulfillment of their political right son the election, year 2004, and how the Department of Justice and Human Rights doing its jobs and its function on that event. This is a descriptive research with qualitative and quantitative approach by using the Public Policy Theory, Political Participation Theory, Human Rights Literature. Primary data takes by using depth interview method and takes from bibliography, and then analyze with SWOT analysis and continued with the Analysis Hierarchy Process. The Respondents are the ' expert° who know better both about election in Indonesia and Human Rights. They are the chairmen from the Department of Justice and Human Rights, Political Party, the Election Committee and KOMNAS HAM.

This research find that Department of Justice and Human Rights doing its roles as well as UU RI NO. 31 12002 says, that is registry the political party who fullfil the requirements to be a legal politic organization for the contestant on election, but people do not have a protection and fulfillment on their political rights."

"Hak Kekayaan Intetektual Intellectual Property Rights adalah hak yang timbal bagi basil idelpemikiran yang memberikan dampaklrnanfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Di Indonesia Hak Kekayaan Intelektual diatur dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan institusi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Permasalahan yang ada dapat dirumuskan: "Bagaimana kualitas pelayanan di Direktorat Jena/era/ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dikaji dari aspek tangibility, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy serta npaya apa sajakah yang hams dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Direkfor-at Jenderal Hak Kekayaan Intelektual?". Penelitian ini bertujuan menguji kualitas pelayanan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dikaji dan aspek tangibility, reliability, responsiveness, assurance dan empathy serta menjelaskan upaya-upaya apa raja yang hams dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Model yang dipergunakan untuk menganalisa kualitas pelayanan dengan mempergunakan teori SERVQUAL yang terdiri dari 5 dimensi yaitu Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty. Analisis data meliputi uji validitas, uji reliabilitas, pengukuran tingkat kepuasan dan analisis dimensi prioritas pelayanan. Teknik pengambilan data yang dipergunakan adalah penyebaran kuesioner pada pelanggan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan IhtelektuaI (HKI) sebanyak 50 responden sebagai sampel data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan dimensi SERVQIJAL adalah; dimensi Tangible mempunyai tingkat kepuasan 78,86%, Reliability mempunyai tingkat kepuasan rata-rata -0.73 (80.5%), Responsiveness mempunyai tingkat kepuasan rata-rata -0.87 (77.06%), Assurance mempunyai tingkat kepuasan rata-rata -0.67 (83.22%), dan Empathy mempunyai tingkat kepuasan rata-rata -0.95 (76,77%), Hal ini menunjukkan bahwa dimensi Empathy mempunyai tingkat kepuasan yang terendah dan dimensi Assurance mempunyai tingkat kepuasan yang tertinggi. Alternatif prioritas perbaikan pelayanan yang diperoleh menurut penelitian ini dilihat dari tingkat kepentingan menurut responden adalah dengan melakukan perbaikan dirnulai dari dimensi Reliability, Responsiveness, Empathy, Tangibility, dan Assurance."

"In the era reformation, transparency and globalization the organization of financial bureau is demanded to be responsible to its environmental, accountable, and it must reflect and transform the constitution mandate and justice principles. Those things are getting more important in order to give the public service so the government officers must provide a variative and qualify service.

That situation becomes a challenge for the government to change its paradigm, method for system and procedure of accomplishment so it can be fitting up with the social development. in order to create an government which can provide a high quality of goods and services it needs to be supported by government's policy which matching with government tasks and functions.

According to the analysis results the Financial Bureau is less effective on doing its tasks. It can be found on how much barriers faced by the Budget Drafting Department, such as the realization of spending budget is over the limit, a lack of budget in case of the employees mutation, some compensatory demands by employees, and a disorder on Budget Realization Reports founded by Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

In order to analyze the factors which influence the effectiveness of organization, this research is using a 7S framework that formulated by Mc Kinsey which including: structure, strategy, system, staff, skills, style and shared value. This research is using an explanative research method that explain the relationship between two variables or more; in this case are the dependent variable and the independent variable. The dependent variable is organization effectiveness and the independent variable are structure, strategy, system, staff, skills, style and shared value. This research is using a primary and secondary data. In order to increase the effectiveness of the organization there are some factors that needed to be repaired soon, especially the quality and the quantity of human resources. It needs an administrator to coordinate and activate all elements. There must be a professional person on documentation handling. The organization must create a working system and a job description as the employees working guide, and also doing an orderly administration and documentation. If those clauses could be provided there will be a high consciousness on every employee to appreciate the already exist constitution so the Financial Bureau organization's effectiveness will be done."

"Dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, handal dan profesional tidak terlepas dari kegiatan/proses belajar mengajar. Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) sebagai lembaga pendidikan tinggi kedinasan turut serta mengambil bagian dalam rangka menciptakan kondisi tersebut. Sebagai obyek didik, Mahasiswa/ Taruna dalam perjaianan studinya ditantang untuk berkompetisi meraih suatu prestasi yang maksimal, namun untuk mencapai prestasi maksimal tersebut dipengaruhi oleh faktor dalam (intern) dan faktor luat (ekstern). Salah satu faktor luar yang akan diteliti adalah kompetensi pengajaran dosen dilihat dari persepsi siswa/taruna sebagai oyek didik, juga akan dilihat hubungan dan pengaruhnya terhadap prestasi belajar taruna.Kerangka berpikir daian penulisan ini mengacu pada teori Bloom tentang proses belajar dimana menyatakan bahwa hasil belajar (learning outcome) erat hubunganya dengan kualitas pengajaran (quality of instruction) dan tenaga pengajar ikut pula menentukan prestasi belajar.Metode penelitian yang digunakan adalah survey dengan menggunakan kuesioner untuk menjaring persepsi taruna sebanyak 120 populasi yang kesemuanya menjadi responden. Pengumpulan data untuk variabei X ( kompetensi pengajaran dosen) dilakukan dengan cara menyebarkan instrumen pengukuran pendapat. Sedangkan untuk mengukur prestasi belajar digunakan data dokumentasi nilai ujian akhir semester genap tahun akademik 200312004. Sebelum dilakukan analisa , instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya kemudian data dianalisis berdasarkan frekuensi dan rating scale. Selanjutnya dilakukan analisis hubungan antar variabei dengan korelasi produk moment.Temuan dari penelitian ini dengan menggunakan teknik rating scale diketahui persepsi responden terhadap indikator-indikator :1) Persepsi terhadap kehadiran dosen memberikan kuliah sebesar 71 %, artinya nilai tersebut termasuk kategori sedang dan tinggi tetapi lebih mendekati tinggi.2) Persepsi terhadap penguasaan ilmu dan materi pengajaran dosen sebesar 69 % nilai tersebut termasuk kategori sedang dan tinggi tetapi lebih mendekati tinggi.3) Persepsi terhadap teknik penyajian 1 penyampaian dalam perkuliahan sebesar 75 % , artinya nilai tersebut termasuk kategori sedang dan tinggi tetapi lebih mendekati tinggi.4) Persepsi terhadap aktifitas membimbing dalam latihan sebesar 64 %, artinya nilai tersebut termasuk kategori sedang dan tinggi tetapi lebih mendekati sedang,5) Persepsi terhadap kemampuan berkomunikasi dan berhubungan dengan taruna sebesar 64 % artinya nilai tersebut termasuk kategori sedang dan tinggi tetapi lebih mendekati sedang.6) Persepsi terhadap kemampuan dalam evaluasi, koreksi dan umpan batik sebesar 75%, artinya nilai tersebut termasuk kategori sedang dan tinggi tetapi lebih mendekati tinggi.Prestasi belajar taruna sebesar 76,75 artinya termasuk dalam kategori tinggi dari kriteria yang ditetapkan. Sedangkan dengan tingkat kepercayaan 99 % terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara variabel kompetensi pengajaran dosen terhadap prestasi belajar taruna sebesar : 0,279 %, artinya tingkat hubunganya termasuk dalam kategori rendah .Implementasi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi tenaga pengajar/ dosen terhadap prestasi belajar belum optimal, oleh karena itu dosen/ tenaga pengajar perlu ditingkatkan kompetensi pengajarannya. Perekrutan tenaga dosen perlu dilakukan penyeleksian secara proporsional. Selanjutnya juga perlu peningkatan pengelolaan dan pembinaan manajemen perguruan tinggi dengan baik agar faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi dan meningkatkan prestasi belajar taruna dapat teracapai .

---

In order to form human resource with a good quality reliable and professional is not quit of learning and teaching process. Correctional Academy as the official educational highest institute have share to take a part in order to create the condition. As educative object college student I cadet on their study challenged to compete in reaching a maximal achievement, but in reaching high prestige influenced by internal and external factor. One of external factor to be checked is tutor I lecture teaching competent, seen from student 1 cadet perception as the educative object and also the influence and relation to the student /cadet achievement learn.

Think scheme on this writing relate Bloom theory about learning process, which explain that " learning outcome" have a solid connection with "quality of instruction and the instructor also determine "learn achievement".

Research method that used survey using questioner to catch the cadet perception as much 120 populations which all become respondents.

Data collection for X variable ( tutor teaching interest) done by spreading instrument of measurement. While to measure achievement learn use data of documentation access final test of semester of year of academic 2003/2004. Before analyzing, the instrument tested by validity and its reliability pursuant to the frequency and rating scale. Next doing analysis of relation between variable and product moment correlation.

Finding from this research by using technique of rating scale known by perception to indicators:

1) Perception to the attendance of tutor giving material equal to 71 %, meaning that the value inclusive of the category high, but rather come near high.

2) Perception to domination of science and item of instruction of tutor equal to 69 %, the value is inclusive category include high, but rather come near high.

3) Perception to presentation technique / forwarding of in lecturing of equal to 75 °/a, its meaning the value is inclusive of category high but rather come near high.

4) Perception of active guide in practice of equal to 64 %, its meaning the value is inclusive of category include high but rather come in medium. Perception to communicate ability and relation which adept 64 %, means the value is inclusive of category includes high but rather come nor medium. Perception to evaluation ability, corrective and feed back of equal to 75 %, its meaning the value is inclusive of category include high but rather come near high.

Cadet learn achievement equal to 76,75 of its meaning is included in high category from specified criteria.. While the story level of belief 99% , there are correlation which are positive and significant among variable of tutor teaching interest of the cadet learn prestige are 9,279 , means that the relation rate include in low category.

The implementation from research result indicates than influence of instructor competence /lecture to the achievement not hasn't being optimal therefore lecture 1 instructor needs to increase their teaching competent. The recruitment of lectures need to have a proportional selection next also need a college management construction and management improvement better in order to the other, Dissimilar factor which can influence and improve reaching of cadet learning in study."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis analisis jabatan di Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM ) dalam hal ini implementasi analisis jabatan pada proses penempatan pegawai Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi proses penempatan pegawai selain berdasarkan analisis jabatan.Penelitian studi implementasi analisis jabatan di Ditjen HAM adalah penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya didapat melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang berkompeten di Ditjen HAM yaitu para Pejabat Eselon Dua dan Kepala Bagian (Kabag) kepegawaian Ditjen HAM. Proses wawancara mendalam dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Hasil wawancara dibuat transkrip wawancara dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.Dari penelitian ini dan setelah dianalisis bahwa penempatan pegawai baik itu mutasi maupun promosi yang dilaksanakan di Ditjen HAM belum berdasarkan analisis jabatan. Hal ini dikarenakan analisis jabatan sendiri untuk Ditjen HAM masih dalam penyusunan karena Direktorat Jenderal ini mengalami perubahan nomenklatur sehingga menyebabkan adanya perubahan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari tiap-tiap direktorat yang ada di Ditjen HAM, sehingga analisis jabatan perlu disusun lagi disesuaikan dengan tupoksi yang baru.Penempatan pegawai karena belum berdasarkan analisis jabatan maka penempatan pegawai selama ini di Ditjen HAM dipengaruhi oleh empat faktor. Tiga faktor yang paling dominan adalah faktor pimpinan, faktor sumber daya manusia itu sendiri dan faktor struktur organisasi. Sedangkan faktor yang kurang dominan tapi juga mempengaruhi penempatan pegawai di Ditjen HAM adalah faktor prosedur penempatan pegawai, dalam hal ini Bapeijakat. Baperjakat dalam hal ini belum sepenuhnya dipakai dalam setiap proses penentuan penempatan pegawai Ditjen HAM.

---

This research is to analyze whether job analysis is already implemented on replacement staff in Directorate General of Human Rights or not yet and which factor beside job analysis that influence processing replacement staff on promotion or mutation.

This research is qualitative research, which is collecting of data through deep interview with competent respondents. They are directors and head of human resource department of Directorate General of Human Rights. Interview with term of reference that already arranged before that interview do. After interview has done, transcript of interview made, analyze and made some conclusion.

From this research has known that the replacement of staff in Directorate General of Human Rights, mutation or promotion that all this time already happen have not based on job analysis yet. This had been happen because job analysis is not already used on, still in progress. This Directorate had changed structure of organization and also changed the main task and function all of each directorate on Directorate General of Human Rights, and this consequence made that a job analysis has to redesign.

The replacement of staff in Directorate General of Human Rights is not already based on job analysis, it based influence by four factors. The factor that dominant influence the replacement staff in Directorate General of Human Rights is leadership, human resources and structure of organization and the last factor that not influence too much is procedure of replacement, in this case are Baperjakat meeting. Baperjakat meeting is not used completely in process the replacement staff in Directorate General of Human Rights."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara Pelatihan, Kecerdasan Emosional terhadap Kompetensi Pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, Departemen Hukum dan HAM. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi yang tinggi dibidang HAM merupakan salah satu faktor pendukung agar organisasi dapat melakukan kegiatan dengan baik. Pelatihan dan Kercerdasan Emosional merupakan faktor penting untuk diketahui mengingat erat kaitanya dengan kompetensi pegawai dalam rangka peningkatan pemahaman di bidang HAM.Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Wilson, pelatihan adalah instruksi yang menekankan pada pekerjaan yang spesifik. Sedangkan James D.A Parker mengatakan bahwa Kecerdasan Emosional sangat berkaitan dengan pekerjaan.Fokus pada penelitian ini adalah Variabel Pelatihan dan Kecerdasan Emosional dalam kaitanya dengan upaya peningkatan kompetensi pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM dalam melaksanakan tugasnya.Penelitian ini menggunakan 73 responden, dari hasil penelitian yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan pelatihan HAM yang diikuti oleh pegawai pada Direktorat Jenderal Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM RI dinilai baik, kecerdasan emosional tergolong tinggi dan kompetensi di bidang HAM tergolong cukup.Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Pelatihan dengan Kompetensi di bidang HAM para pegawai yang mengikuti pelatihan HAM pada Direktorat Jenderal Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM RI.Adanya hubungan positif dan signifikan ini menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan pelatihan, maka semakin tinggi kompetensi di bidang HAM; dan semakin buruk pelaksanaan pelatihan HAM maka semakin rendah kompetensi di bidang HAM pada pegawai yang mengikuti pelatihan HAM Terdapat hubungan yang positif dan signifikan kecerdasan emosional terhadap kompetensi di bidang HAM para pegawai yang pernah mengikuti pelatihan HAM. Adanya hubungan positif dan signifikan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kecerdasan emosionai, maka semakin tinggi kompetensi di bidang HAM; dan semakin rendah keoerdasan emosional maka semakin rendah kompetensii bidang HAM pegawai yang pemah mengikuti pelatihan HAM pada Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, Departemen Hukum dan HAM RI.Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka ada beberapa saran yaitu bahwa pelaksanan pelatihan HAM bagi pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM RI perlu dipertahankan atau bahkan disempurnakan karena eksistensinya berpengaruh positif dan signitikan terhadap kompetensi di bidang HAM pada pegawai yang bersangkutan. Upaya penyempurnaan antara lain dapat dilakukan dengan memperbaiki atau meningkatkan kualitas instruktur, metode, kurikulum, dan fasilitas yang sudah ada, khususnya bagian-bagian dari empat komponen tersebut yang masih dinilai kurang begitu memadai oleh para pegawai.Kecerdasan emosional pegawai pada Direktorat Jenderal Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM RI perlu ditingkatkan karena terbukti memiliki hubungan dan kontribusi positif terhadap kompetensi di bidang pada pegawai yang bersangkutan. Upaya peningkatan kecerdasan emosional dapat dilakukan secara otodidak melalui Iiteratur-literatur mengenai kecerdasan emosional atau mengikuti pelatihan-pelatihan khusus kecerdasan emosional, baik dengan biaya sendiri maupun atas dukungan organisasi/instransi.

---

The General Directorate of Human Rights Protection, Department of Law and Human Rights in order to increase its employee's competency in human rights has done many training on human rights. However, until nowadays the result of those training is not identified significantly for the improvement of the employee's competency.

Competency as a capability owned by individual to support his/her organizational works does not appear swiftly. It is constructed from external and internal factors ofa person. Training is an external factor and emotional quotation is internal factor. Training and emotional quotation is according with Wilson statement, training is the instruction which focus on the specific activity. James D.A Parker said that emotional quotation is realted with tehe activity.

Relate to that assumptions, this research aims to examine the relation between training, emotional quotation with employee's competency in the directorate. Training and emotional quotation are important factors to explore because of its relation with employee's competence in order to increase employee's understanding on human rights.

This research chooses 73 respondents collected from employee who has followed human rights training. The method of descriptive and correlation are used and the result shows that training has a positive and significant correlation with employee's competency and the contribution is 21.4%. Emotional quotation also shows positive and signiticant correlation on employees competency and the contribution is 31.5%. Both independent variables show contribution at the rate of 31.5%. lt indicates that there is 55.3% contribution from other factors, which are level of education, working experience, leadership, career opportunity, motivation of work, and culture of organization.

Base on the result, it can be concluded that generally the implementation of training which has been followed by the employee in the directorate is fair, emotional quotation is high, and competency in human rights is fair. Hence, in the future training in the directorate should be improved. Emotional quotation can be increased by reading literature and special training."

"The main duties and functions of Employee's Education and Training Center (ETC) of Department Justice and Human Rights are to conduct, to coordinate and to organize especially related with the field of employee's education and training center to all human resources of Department Justice and Human Rights which divided in to 10 units of Echelon I, 59 Echelon II, 203 Echelon III, 549 Echelon IV, also 30 provincial office with total employees consists of 52.188 people.The factual problems is the existence of phenomenon that the performance level of employees of Education and Training Center isn't optimal. Meanwhile the conceptual problems is if the employees have high quality, so the performance level is also high.Davis (1993: 227) explain that one's performance is influenced by competence and motivation one has, the competence is influenced by knowledge and skill, meanwhile motivation is influenced by attitude and situation, next the performance of employee and resource will influence the organization's achievements.The objective of this research is to know and to prove how strong is the performance of employee. This research uses survey sampling or "census" by taking population of all employees of ETC at Department Justice and Human Right especially those who are at staff level consists of 80 people. Meanwhile the instrument that is used to collect variable data of competence is using statement essay form questioner which consists of 17 questions, meanwhile the statement for work motivation variable consists of 9 questions, each score uses liken scale 1 to 5.Meanwhile performance variable data collecting is by direct scoring to staff performance by each direct superior (Head of subsection or head of sub field). Around 95 % of all performance evaluation at low and mid level of organization is conducted by direct superior of that employee (Robbins, 2001: 260), the scoring instrument that is used is the evaluation design model which developed by James E. Neal (2004 : 25 - 51) with scoring scale 1 to 5.The data analysis technique uses correlation analysis Spearman rho, the result of finding in the research shows:1. There is positive and significant relations between competence variable and performance variable, with correlation coefficient (r) is 0.430 with significance level is 0.027, and this relations means that the higher the competence level one has, so the higher the performance level.2. There is positive and significant relations between work motivation variable and performance variable, with correlation coefficient (r) is 0.445 and significance level is 0.021, and this relations means that the higher an employee is motivated, the higher the performance level.In order to deal. with Reform Era Nowadays which result a lot of implication especially about strong demand of community to public organization performance especially with changing is service sector, so it is urgent to be balanced with the improvement of human resource quality through education and training way so the knowledge improvements, because along with the improvement of human resource quality will also increase the individual performance, and so on will also influence the organization performance. Result of this research will show that the competence and work motivation of employee has positive and significant relations with employee's performance. So the two factors have big advantage to employee individually.The performance improvement of employee will be better and will give bigger advantage if started with increasing employees work motivation first, then followed by improving employee competence, because based on result of statistical test, work motivation variable, shows the relation which stronger if compared with the competence variable even the score differences is not too big. The policy directs to the improvement of employee work motivation should orient the valent factor, hope and instrumentality. Meanwhile, the improvement of employee's competence should be by giving education and training based on competence which is suited organizational needs."

"Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan strategi yang harus diputuskan Instansi yang mempunyai pegawai yang relatif banyak seperti Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, karena melalui pemberdayaan sumber daya manusia akan diperoleh sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu memenuhi kebutuhan organisasi dimasa yang akan datang. Menurut Prof. Dr. Azhar Kasim, Pemberdayaan pegawai negeri sipil adalah pemberian wewenang dan tanggung jawab yang seimbang serta pelatihan dan pengembangan pegawai agar mereka mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya secara lebih mandiri. Upaya ini terkait dengan pembelajaran individu (individual learning) yang dapat mendukung pengembangan karir masing-masing pegawai negeri sipil dan kebutuhan organisasi, tidak hanya melalui pendidikan formal tetapi juga melalui pendidikan informal selagi bekerja. Sedangkan menurut Fandy Tjiptono pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan motivasi dan produktifitas karyawan, melalui konsep ini karyawan diserahi wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pengambilan keputusan.Kualitas dan profesional sumber daya manusia ditentukan oleh pembinaan pegawai yang dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia. Manajemen karir menurut Prof. Dr. Prasetia Irawan dkk. adalah proses pengelolaan karir pegawai yang meliputi tahapan kegiatan perencanaan karir, pengembangan dan konseting karir serta pengambilan keputusan karir. Manajemen karir melibatkan semua pihak termasuk pegawai yang bersangkutan dengan unit tempat sipegawai bekerja, dan organisasi secara keseluruhan. Dalam pembinaan pegawai salah satu unsur panting adaiah pengembangan karir, karena apabila pengembangan karir direncanakan dan dilaksanakan dengan baik akan memberikan keuntungan kepada pegawai yang termotivasi untuk mengembangkan kemampuan, semangat kerja dan profesionalisme serta keuntungan kepada organisasi.berupa meningkatnya kinerja organisasi.Melalui penelitian ini akan dijelaskan bagaimana pemberdayaan sumber daya manusia dilaksanakan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemberdayaan sumber daya manusia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberdayaan SDM pada Sekretariat Jenderal dilaksanakan serta untuk mengetahui ada tidaknya hubungan faktor-faktor pemberdayaan sumber daya manusia (pendelegasian wewenang, pelatihan dan motivasi) dengan pengembangan karir.Penelitian dilakukan pada Kantor Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan mengambil sampel sebanyak 79 orang responden yang masing-masing mewakili enam Unit/Biro yang ada dilingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Penelitian ini bersifat deskriptif maka untuk menganalisis data penulis menggunakan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan untuk umum atau generalisasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa temyata terdapat hubungan yang cukup kuat antara faktor-faktor pemberdayaan sumber daya manusia, pendelegasian wewenang, pelatihan dan motivasi) dengan pengembangan karir pegawai. Dad ketiga faktor yang mempengaruhi pengembangan karir tersebut ternyata tidak ada faktor yang paling dominan, rata-rata mempunyai hubungan yang sama yaitu "cukup kuat", kecuali variabel pelatihan yang mempunyai tingkat korelasi "rendah".Hasil penelitian ini untuk jajaran Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dapat dijadikan bahan referensilkajian dalam melakukan penelitian lanjutan serta diharapkan puia dapat dijadikan masukan bagi pengelola sumber daya manusia dalam kebijakan pengembangan karir di Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

---

Empowerment of Human Resources is a strategic that has to be decided by an institution with a lot of employees like in Secretary General of Department of Justice and Human Rights, because through empowerment of human resources, we could get the human resources who have quality and capability to fulfill the needs of organization in the future. According to Prof. Dr. Azhar Kasim, empowerment of civil servant is distribution of balanced authority and responsibility, training and developing employee, so they are able to do their duty effectively. This effort has relation to individual learning that support the career development of civil servant and the needs of organization, not only through formal education but also through informal education while they are working.

According to Fandy Tjiptono, empowerment is the effort to increase motivation and productivity of employee. Through this concept, the employee is given the authority and responsibility more in making decision.

The quality professional of Human Resources determined by establishment of employee has done by management of Human Resources. Career management according to Prof. Dr. Pi and friends; is employee career process including the step of career decision-making. Career management involve all sides, including the employee himself and the unit where he works and the organization itself. in establishing employee, one of the important thing is career developing, because if it is planned and done well, it will give the advantage for the employee who are motivated to develop their ability and support them to work . And for the organization, the advantage is the increasing of organization performance.

Through this survey, explained how empowerment of Human Resources is done and what factors influence the empowerment of Human Resources. The goal or aim of the survey is for knowing how the implementation empowerment of Human Resources in Secretary General and there is any relation of the factors (authority, training and motivation ) with career developing.

The survey is located in Secretary General using sample amount 79 respondents represents 6 bureau in Secretary General. The survey is descriptive. It means that to analyze data, the writer describes data without making conclusion or generalize it. The result of survey indicates that there is tight correlation 1 relation between empowerment of Human Resources, authority distribution, training and motivation with employee career development. From the three factors, factors have the same "strength" except training variable which has low correlation.

This result could be used for referent material in further survey and as suggestion in policy making of career developing in Secretary General of Department of Justice and Human Rights."

"Tesis ini mendeskripsikan dan menganalisa mengenai seorang tokoh pengusaha Aburizal Bakrie dan politik. Dalam penjabarannya penyusun memfokuskan pada permasalahan bagaimana gambaran aktivitas politik tokoh pengusaha dan bagaimana juga ia dapat berhasil tampil dalam gelanggang politik. Kasus yang dijadikan studi pada penelitian ini adalah aktivitas politik Aburizal Bakrie pada rangkaian Pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2004.Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskripsi-analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) dan studi pustaka (library research). Adapun teknik analisis data dilakukan secara iteratif (berkeianlutan) dan dikembangkan sepanjang program penelitian, mulai dari penetapan masalah, pengumpulan data dan setelah data terkumpulkan.Sedangkan kerangka teori yang digunakan adalah kekuasaan dan sumber politik dari Charles F. Andrain. Secara umum teori ini menandaskan bahwa kekayaan politik itu terkait dengan tiga hal, yakni pertama, seberapa besar sumber daya politik yang dimiliki dan didayagunakan. Sumber politik itu meliputi: sumber fisik, sumber ekonomi (kekayaan), sumber personal, sumber normatif, dan sumber keahlian. Makin besar kepemilikan atas sumber-sumber politik semakin besar pula kesempatan seseorang untuk dapat tampil dalarn gelanggang politik. Kedua, sarana yang didayagunakan, seperti organisasi dan jaringan personal. Dan ketiga, faktor pendorong yakni motivasi. Di sini dijelaskan bahwa makin kuat motivasi untuk memperoleh kekuaaan maka makin kuat juga dorongan untuk mendayagunakan sumber-sumber politiknya.Temuan dari penelitian ini adalah berhasilnya Aburizal Bakrie tampil dalam gelanggang politik pada Pilpres-Wapres 2004 tidaklah didorong oleh faktor tunggal, namun difasilitasi oleh multi faktor, yakni, sumber kekayaan, jaringan personal, dan motivasi.

---

This thesis to describe and analyze about entrepreneur figure of Aburizal Bakrie and politic. In the explanation, writer will be focus on problem about how the picture of political entrepreneur activity and how he have success to act in political arena. The case will be studied on this research is AburizaI Bakrie's political activity in election of president and vice president 2004.

The methodology has used qualitative approach with kinds of description-analyze. Technical data accumulation is applied by in-depth interview and library research. Technical data analyze is applied by iterative and development while doing research program, namely deciding problem, accumulating data, and collecting data.

While, the frame of theory in this thesis are power and political resources from Charles F. Andrain. Generally, that theories explain that power of politic are related with three kinds, namely: Firstly, how much resources politic will he get and will be used. The resources of politic are included physic resources, economy resources (property), potential resources, normative resources, and skill resources. "More increasing someone have property of politic resources, easier he gets opportunity to act at political arena". Secondly, the usage of infrastructure of politic, as a organization and personal networking. Dan third, supporting factor, namely motivation. In here is explained that strong motivation to get power so that strong supporting to use politic resources.

The finding of this thesis is that the success of Aburizal Bakrie in political arena in president and vice president election 2004 is not supported by single factor, but it is facilitated by multi factor, namely, property resource, personal networking, and motivation."

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada analisis perencanaan Kerja Sama Direktorat Kerja Sama dan pengembangan tahun 2007 dalam melaksanakan kegiatan kerja sama dalam memenuhi segala kewajiban Indonesia dalam World Intellectual Property Organization (WIPO) dan World Trade Organization (WTO). Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif.Penelitian menggunakan analisis perencanaan menurut stoner. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang yang terdiri dari 50 orang responden dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan 50 orang lain dari Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Luar Negeri, Konsultan dan Sentra HKI Universitas Indonesia.Dari analisis terhadap basil kuesioner, disimpulkan bahwa : 1) Masih banyak pegawai di Direktorat Jenderal HKI yang belum mengetahui proses perencanaan di Direktorat Jenderal MI; 2) Begitu pula dengan responden dari pihak eksternal yang rata-rata belum mengetahui kegiatan di Direktorat Kerja sama dan Pengembangan;.. 3) Kegiatan Kerja Sama Intemasional dilaksanakan untuk memenuhi kewiban Indonesia sebagai anggota WTO dan WIPO; 4) Dengan Analisis SWOT maka Ditjen HKI dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan yang ada pada organisasinya; 4) Proses Perencanaan hares dilakukan oleh Ditjen HKI, berdasarkan hasil analisa data didapat perbedaan antara pihak internal dan eksternal mengenai kegiatan di Direktorat Jenderal HKI.

---

ABSTRACT

The Focus of this study is about international cooperation planning analisis at Directorate Cooperation and Development in the year of 2007 in case doing the cooperation in a Indonesia respect to the WIPO and WTO as a member. This is a Kuantitatif Research.

This Research is using planning analisis by Stoner. 100 Responden in this research which 50 responden from Directorate General Intellectual Property Rights and 50 responden are from Trade Department, Foreign Department, Intellectual Property Consultant and Intellectual Property Clinic from University of Indonesia.

From the quesioner, The following are the research results: 1) Employee in Directorate General Intellectual Property Rights does not knowing about the planning in their office; 2) From the Employee of Ekstemai they do not knowing about the system in Directorate General of Intellectual Property Rights; 3) The International Cooperation was built because Indonesia as a member of WIPO and WTO and must respect to the WTO and WIPO agreement; 4) By the SWOT analisis data Directorate General of intellectual Property Rights must do the planning program because from planning analisis we know the strongess and the weakness of our organization."