Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antar dua negara atau "Tax Treaty" merupakan salah satu lambang dari hubungan baik bidang politik, ekonomi dan perdagangan, serta hubungan kebudayaan antara dua negara yang bersangkutan dan melalui proses yang panjang. Tujuan utama dari P3B ialah mengeliminasi pajak berganda internasional dan membantu mengurangi dan menanggulangi penghindaran dan penyelundupan pajak. Selain itu tujuan lainnya adalah mendorong atau menarik investasi (dengan berbagai keringanan pajak), perbaikan pertukaran informasi dan pengalaman perpajakan, peningkatan pengetahuan tentang kemampuan bayar wajib pajak dsb.Tujuan penulisan tesis ini adalah menguraikan sistem perpajakan internasional antara Indonesia dengan Belanda berdasarkan atas Undang-Undang Pajak Indonesia dengan P3B Indonesia-Belanda yang baru, menguraikan ketentuan perpajakan berdasarkan tax treaties Indonesia-Belanda yang baru, yang dapat dipergunakan wajib pajak untuk membayar pajak yang Iebih ringan, menjelaskan tanggapan-tanggapan dari pengusaha Belanda atas berlakunya P313 Indonesia-Belanda yang bare serta melakukan analisa disertai perbaikan atas kelemahan dalam P3B Indonesia-Belanda yang baru. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analitis.Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan penyusunan P3B, pejabat dan petugas pajak, beberapa konsultan pajak serta beberapa wajib pajak. Penelitian dokumen dilakukan berdasarkan hasil karya ilmiah dan ketentuan-ketentuan perajakan baik berdasarkan Undang-Undang, ketentuan pelaksanaannya dan ketentuan dalam P313.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa perubahan P3B tidak mempengaruhi investasi namun Iebih dipengaruhi oleh faktor luar seperti faktor keamanan, stabilitas politik dan kepastian hukum. Latar belakang tujuan renegoisasi tax treaty antara Indonesia dengan Belanda hingga berlakunya tax treaty yang barn saat ini kurang tercapai. Khususnya atas laba setelah dikurangi PPh untuk BUT dibidang migas dan pasal 11 atas penghasilan berupa bunga (interest). Perubahan P3B yang bare itu sendiri tidak memberikan dampak secara langsung terhadap perubahan investasi perusahaan di Indonesia. Atas kesimpulan di atas, maka disarankan segera melakukan renegoisasi kembali, meningkatkan stabilitas politik, keamanan dan kepastian hukum serta meningkatkan pemahaman untuk menerapkan teknik pemajakan yang tepat atas pembaharuan penghindaran pajak berganda yang baru berlaku.

---

Agreement for the avoidance of double taxation between two countries or tax treaty is one of good relationship symbol as politic, economic and trading along with culture relationship between two countries with longest process. The main objectives of tax treaties are avoidance of double taxation, prevention of tax avoidance, evasion and discrimination. The others are pushing and pulling investment by eliminating the tax impediments, information changes and tax experience, increasing knowledge about ability to pay for tax payer and etc.The purposes of this thesis is to describe the international tax system between Indonesia government and Netherlands government base on Tax Law of Indonesia with the newest tax treaty between Indonesia and Netherlands, describe the tax implementation from the newest tax treaty so the tax payer can pay the tax more lighten, describe opinion from Netherlands entrepreneur for the newest tax treaty, and analysis to fix the weak of the newest tax treaty. The used research method in this thesis writing is descriptive analytical method.The research was conducted through interviews with in charge people who has a member of making the agreement, tax officers, tax consultants and tax payers. The document investigation was conducted based on the scientific works and the tax regulations either based on the law, its implementation terms, or terms contained in tax treaties.From the analysis result was obtained conclusion that the changes of tax treaty not influence the investment but more influence by other factor like safety, politic stabilize and law certainty. The background purpose of tax treaty renegotiation between Indonesia and Netherlands not achieved. Especially, branch profit tax for oil and gas permanent establishment and article 11 for interest. Changes of the newest tax treaty did not take direct effect to investment. On the above conclusion that it is suggested to re-negotiation, increasing politic stabilization, security and law certainty along with increasing the understanding on the international knowledge in order to precise tax implementation on changes tax treaty between Indonesia and Netherlands."

"Skripsi ini mengetengahkan bagaimana koreksi fiskal yang dilakukan atas praktek transfer pricing perusahaan multinasional berpotensi memberikan pengaruh pada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila koreksi fiskal untuk menentukan harga pasar wajar dari transaksi pihak- pihak yang memiliki istimewa dilakukan secara tidak konsisten, dimana koreksi perhitungan kembali tidak diikuti dengan koreksi penyesuaian, akan berpotensi menimbulkan pemajakan berganda baik secara ekonomis maupun yuridis sehingga tujuan dari P3B antara Repbulik Indonesia dan Amerika Serikat tidak tercapai.

---

This mini-thesis envisages about how the fiscal adjustment over multinationals companies transfer pricing practice potentially affects Double Taxation Agreement concluded between Republic of Indonesia and United States of America. This study utilizes the literature research method to reach the answer of aforesaid issue. It shows that inconsistent conduct of fiscal adjustment to set the arm’s length price for transaction closed by associated enterprises, in which primary adjustment is not responded with corresponding adjustment, will lead to both economic and juridical double taxation so that the goal of DTA between Republic of Indonesia and United States of America can hardly be accomplished."

"Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Perusahaan swasta asing hanya boleh melakukan usaha di industri hulu yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi melalui Contract Production Sharing (KPS).Dengan usaha yang dijalankan Kontraktor KPS asing di Indonesia akan menimbulkan Pajak Berganda akibat adanya benturan yurisdiksi pemajakan. Dalam rangka mengeliminasi Pajak Berganda biasanya dirumuskan Perjanjian atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) termasuk P3B antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Perancis.Dari uraian permasalahan di atas, maka research questions dari tesis ini adalah bagaimanakah implementasi P3B antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Perancis terhadap pengenaan P Ph kepada Kontraktor KPS Perancis dan permasalahan apa sajakah yang timbul dalam implementasi P3B dalam pengenaan PPh kepada Kontraktor KPS Perancis?"

"Kemajuan teknologi informasi yang melonjak pesat berbanding lurus dengan meningkatnya pengguna internet di Indonesia. Dengan meningkatnya pengguna internet, meningkat pula jumlah transaksi elektronik di Indonesia. Kebijakan pemerintah terkait transaksi elektronik ini perlu terintegrasi untuk menghindari tumpang tindihnya peraturan serta memaksimalkan pemasukan negara dari pajak penghasilan, termasuk juga penerapan Persetujuan Pajak Berganda terhadapnya. Pemerintah dalam hal ini berwenang untuk memastikan kepatuhan pajak bagi para pelaku transaksi elektronik di Indonesia. Belum lama ini sempat disahkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). Namun sebelum sempat diberlakukan, PMK tersebut justru dicabut. Dengan pencabutan PMK tersebut, saat ini belum ada peraturan yang secara jelas mengatur mengenai transaksi elektronik melalui Platform Marketplace. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah saat ini pemungutan pajak penghasilan terhadap transaksi elektronik masih menggunakan ketentuan yang sama dengan pajak penghasilan atas transaksi konvensional. Dari hal tersebut, maka diharapkan setelah ini akan dikeluarkan peraturan baru yang khusus mengatur mengenai perpajakan terhadap transaksi elektronik dan penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda terhadapnya untuk memaksimalkan pemungutan pajak penghasilan terhadap transaksi elektronik.

---

The rapid advancement of information technology is directly proportional to the increase in internet users in Indonesia. With the increase in internet users, the number of electronic transactions in Indonesia has also increased. Government policy regarding electronic transactions needs to be integrated to avoid overlapping of regulations and to maximize state revenues from income taxes, including the application of the Double Taxation Agreement. The government in this case has the authority to ensure tax compliance for perpetrators of electronic transactions in Indonesia. Recently, the Minister of Finance released Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 about Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). But before it could take effect, the PMK 210/2018 was actually revoked. With the revocation of the PMK 210/2018, there are currently no regulations that clearly regulate electronic transactions through the Marketplace Platform. This study uses a normative legal research method with a law and literature approach. The conclusion obtained from this study is that currently the collection of income tax on electronic transactions still uses the same provisions as income tax on conventional transactions. From this, it is expected that after this will be issued a new regulation specifically regulating the taxation of electronic transactions and the application of the Double Taxation Avoidance Agreement to maximize the collection of income tax on electronic transactions."

"Tesis ini membahas perlakuan pajak penghasilan atas perolehan keuntungan dari pengalihan aktiva (capital gains) secara unilateral dan bilateral terkait tax treaty dengan negara mitra lainnya (bilateral) serta perhitungan waktu (time test) dimulainya hak pemajakan melalui pendekatan yuridis normative yaitu penelitian hukum yang menjadikan data kepustakaan sebagai tumpuan utama. Hak pemungutan pajak suatu negara dalam ketentuan tax treaty meliputi 2 (dua) hal, yaitu hak pemungutan pajak terhadap wajib pajak dalam negeri (WPDN) atas penghasilan dari luar negeri, dilakukan atas penghasilan luar negeri atau transaksi (ke) luar batas negara dan hak pemungutan pajak terhadap wajib pajak luar negeri (WPLN) atas penghasilan dari dalam negeri (domestik), dilakukan atas penghasilan domestik atau transaksi (ke) dalam batas negara. Dimana pada praktiknya pemungutan pajak penghasilan luar negeri dilakukan oleh negara domisili (residence country), sedangkan pernungutan pajak penghasilan domestik dilakukan oleh negara sumber (source country) dengan tar-if tertentu yang telah disepakati dalam tax treaty. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam undang-undang pajak penghasilan memerlukan penambahan ketentuan mengenai pengenaan atas perolehan penghasilan dari penjualan harta di luar negeri yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri untuk melengkapi ketentuan tax treaty secara unilateral dan menambah ketentuan dalam setiap tax treaty mengenai kemungkinan perubahan nilai dalam pasal yang menerangkan capital gains, sehingga dapat memperkecil perbedaan pengakuan keuntungan atau kerugian atas transaksi peralihan harta tersebut di masing-masing negara.

---

This thesis discusses the tax treatment of gains from transfer of assets (capital gains) in unilateral and bilateral tax treaty, are associated with other partner countries (bilateral) and computation time (time test) the commencement of taxation rights normative juridical approach to the study of law which makes data literature as the main pedestal. The right ofa state tax collections in the tax treaty provisions include two things, namely: the right of tax collection on domestic taxpayers o nthe income from abroad carried out on foreign income or transactions (to) outside the limits of state and the rights collection of tax on overseas tax payers on income from domestic, carried out on domestic income or transactions (to) within state boundaries. Where in practice income tax collections by the overseas country of domicile (residence country), while the domestic income tax collections by source country (source country) to certain tariffs agreed in the lax treaty.

Results of research suggest that the income tax laws require the addition of provisions regarding the imposition of the acquisition of income from the sale of overseas property received by the taxpayer to complete the domestic tax treaty provisions and add provisions unilaterally in any tax treaty on the possibility of changes in value article that explains capital gains, so that it can minimize the differences over the recognition of gains or losses on property transfer transactions are in their respective countries."

"Tesis ini membahas mengenai latar belakang formulasi, potensi permasalahan yang mungkin terjadi dan ketentuan anti penghindaran pajak terkait berlaku efektifnya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dan Hong Kong sejak 1 Januari 2013. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa formulasi P3B Indonesia - Hong Kong telah dilandasi dasar hukum yang legal namun belum dilandasi kajian akademis yang transparan dan efektif. Dengan tujuan utama transparansi dan pertukaran informasi perpajakan, maka partial/ limited tax agreement seperti tax information exchange agreement bisa menjadi alternatif comprehensive tax treaty dengan "tax haven" country. Terhambatnya pemanfaatan P3B ini, kurang efektifnya pertukaran informasi, residence abuse merupakan beberapa isu yang berpotensi menjadi masalah terkait implementasi P3B Indonesia ? Hong Kong ini.Hasil penelitian ini menyarankan agar dalam membuat P3B, kajian akademis harus transparan dan melibatkan pihak-pihak kompeten seperti akademisi dan praktisi perpajakan, memberi penegasan atas permasalahan yang berpotensi timbul serta memperkuat domestic anti tax avoidance rules.

---

This research discussed about the background and formulation of Indonesia - Hong Kong Comprehensive Tax Treaty and the potential problems that may arise under that treaty. The research type is descriptive qualitative research design.

The result of this research concludes that the tax treaty has been based on valid legal basis but nut based on transparent and effective academic study. With the ultimate goal of transparency and exchange of tax information, the partial/limited tax information exchange agreements such as tax agreement could be an alternative comprehensive tax treaty with a tax haven country. Inhibition of the tax treaty utilization, lack of effective exchange of information, residence abuse are some of the issues that could potentially be a problem related to the implementation.

This research suggest that in concluding tax treaty, academic study should be transparent and involve competent parties such as academics and tax practitioners, competent authority shoul provides confirmation of the potential problems that arise and to strengthen domestic anti-tax avoidance rules."

"Garis Besar Haluan Negara 1993 menetapkan bahwa dana untuk pembiayaan pembangunan terutama digali dari sumber kemampuan sendiri. Sektor minyak dan gas bumi adalah salah satu sumber dana dan sumber energi bagi pembangunan ekonomi negara. Pertamina sebagai satu-satunya Perusahaan Milik Negara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengusahaan minyak dan gas bumi, dalam melaksanakan tugas tersebut Pertamina dapat kerjasama dengan investor asing dalam bentuk Kontrak Bagi Hasil. Ketentuan perpajakan dalam Kontrak Bagi Hasil sering dikurangi oleh Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, ada yang secara tegas mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tidak mempengaruhi ketentuan ketentuan Kontrak Bagi Hasil, ada pula Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang tidak memberikan penegasan semacam itu, oleh karena itu Kontraktor Bagi Hasil dari negara yang bersangkutan menuntut agar "reduced rate" berdasarkan Persetujuan diterapkan dalam Kontrak Bagi Hasil sehingga penerimaan Negara berkurang. Agar supaya jumlah bagian yang menjadi hak Pemerintah tidak berkurang, sebaiknya didalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan secara tegas dinyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan tidak mempengaruhi ketentuan-ketentuan Kontrak Bagi Hasil, atau dalam Kontrak Bagi Hasil ditambahkan suatu klausul yang menegaskan bahwa apabila Kontraktor menuntut penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda kepadanya, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, dapat dilakukan dengan syarat kekurangan pembayaran tetap dibayar oleh Kontraktor Bagi Hasil, sehingga jumlah bagian yang menjadi hak Pemerintah sama seperti yang telah disetujui antara Pemerintah dan Kontraktor Bagi Hasil. Metode penelitian yang dilakukan untuk menyusun tesis ini adalah penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pejabat-pejabat yang terkait dengan bidang perminyakan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku buku mengenai dan yang berhubungan dengan perpajakan perminyakan dan menggunakan data-data sekunder dari buku Statistik "South East Asia Service", serta bahan tertulis lainnya seperti "Petroleum Report Indonesia" dan "The Economist Intelligence Unit, Country Profile Indonesia"."