Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak awal pertumbuhannya, industri gula di Indonesia tidak pernah Iepas dan campur tangan kepentingan negara. Ini karena peran khusus yang dimiliki oleh industri gula, yaitu sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Disamping komoditi gula kemudian menjadi salah satu komoditi pertanian yang strategis yang tingkat ketersediaan dan harganya mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi dan politik negara. Di sisi lain keberadaan industri gula di Jawa sangat tergantung pada keberadaan petani, khususnya dalam hal penyediaan tanah untuk penanaman tebu dan tenaga kerja untuk pengelolaan perkebunan tebu dan pabrik gula.Namun ketergantungan itu tidak menyebabkan kedudukan petani dalam hubungannya dengan produksi gula menjadl kuat. Sebaliknya petani Iebih sering menjadi obyek eksploitasi pabrik gula yang praktiknya ditopang oleh kebijakan negara. Tesis ini berusaha mendeskripsikan proses dan bentuk eksploitasi petani tebu serta peranan kebijakan negara, sejak periode tanam paksa hingga masa sekarang.Untuk itu dilakukan suatu penelitian yang bersifat deskriptif; Iewal suatu pendekatan atau metoda analisa komparatif sejarah (historical comparative analysis). Metoda analisa komparatif sejarah digunakan untuk mengungkapkan realitas sejarah eksploitasi petani tebu sejak awal pertumbuhan perkebunan tebu di Indonesia. Seiain itu, untuk mengungkapkan keadaan kontemporer perkembangan industri gula di Jawa, digunakan matoda pengamatan lapangan (field research).Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pergulaan di Indonesia sejak awal pertumbuhannya pada masa kolonial, ditandai oleh adanya kontinyuitas kebijakan yang praktiknya Iebih banyak memihak kepentingan pabrik gula ketimbang petani. Kontinyuitas itu terjadi karena dalam sejarahnya, negara memiliki kepemingan ekonomi-politik terhadap produksi gula yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik gula. Ini berlangsung kelika pabrik gula dikuasai oleh negara (jaman tanam paksa) atau ketika dikuasai oleh pihak swasta (masa liberal dan politik etis). Keadaan yang sama juga terjadi ketika negara nasional, lewat program nasionalisasi tahun 1957, mengambil alih kepemilikan dari tanah para pengusaha swasta asing (Belanda). Yang hal itu terus berlanjut sampai sekarang.Sifat eksploitatif dari kebijakan negara terwujud melalui eksploitasi tanah dan tenaga kerja pada petani oleh pabrik gula dan kekuatan "atas petani" lainnya. Semuanya itu dilakukan atas nama produksi gula. Di pihak lain, karakter pola hubungan produksi antara petani dengan pabrik gula menepis kemungkinan timbulnya suatu bentuk perlawanan yang bersifat radikal. Ini pada gilirannya mendorong kelangsungan keadaan dan nasib para petani yang selalu terpinggirkan dari jaman ke jaman.Oleh karena itu hanya melalui suatu kebijakan sosial-ekonomi dan politik yang berskala Iuas, Iangsung menyentuh serta berpihak pada kepentingan para petani maka nasib petani tebu di Jawa yang Iebih dari satu setengah abad terpinggirkan, bisa dirobah. Salah satu bentuk kebijakan itu adalah menjalankan privatisasi pabrik gula yang mengarah pada transformasi kepemilikan pabrik gula secara bertahap kepada para petani dan penduduk desa Iainnya."

"Riset ini bertujuan membangun model ekonomi Rumah Tangga Petani Miskin (RTPM) untuk dianalisis perilaku konsumsi, produksi, dan partisipasinya dalam pasar produk pertanian. Riset ini juga melakukan simulasi pengujian model kebijakan ekonomi guna mengurangi jumlah RTPM dengan mengaplikasikan pendekatan pemrograman matematis. Sejumlah temuan dihasilkan oleh riset ini. Pertama, model simulasi berhasil mengidentifikasi delapan komoditi makanan yang gagal dipenuhi RTPM. Kendati tingkat produksi RTPM maksimal, namun magnitude-nya masih belum memenuhi kebutuhan dasar. Kedua, model simulasi memperlihatkan tiga jenis kebijakan yang perlu diterapkan untuk mengurangi jumlah RTPM, yaitu: pricing, peningkatan ukuran pertanian multi-aktivitas, dan peningkatan peran isteri petani dalam kegiatan di luar pertanian."

"Penelitian ini berjudul "Realitas Petani dan Organisasi di Media Massa : Hegemoni Negara Dalam Wacana Media". Tema ini diangkat berdasarkan pertimbangan (1) adanya empati penulis terhadap pehindasan petani, (2) Keinginan untuk merefleksikan aktivitas organisasi petani dan NGO dengan media selama ini dan (3) secara akademis, ingin mempraktikkan pendekatan hegemoni Gramsci terhadap realitas petani dan organisasi petani serta relasi negara-pers-petani. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis nuansa ideologis pemberitaan media massa tentang realitas gerakan dan organisasi petani; sengketa tanah, (2) Merefleksikan hubungan terutama SPSU dan FSPI dengan media massa selama ini.Tiga realitas aktivitas organisasi petani yang diliput media akan menjadi subjek penelitian. Ketiga organisasi itu adalah Serikat Petani Sumatera Utara (SPSU), Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) dan Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI). Analisis isi (framing analysis) digunakan dalam mengeksplorasi, melihat representasi ideologi pada tema-tema untuk rasa petani, pendirian dan kongres petani serta sengketa tanah.Penelitian ini menggunakan teori hegemoni. Hegemoni, menurut Gramsci, dilakukan melalui penyebaran nilai-nilai, gagasan-gagasan, asumsi-asumsi kepada seluruh formasi sosial budaya yang aria. Tujuannya, agar tatanan dan formasi social budaya, politik yang dibentuk tersebut diterima, dianggap sah secara sukarela dan tanpa sadar melewati batas-batas kelas, gender serta faktor sosial lainnya.Dari ketiga tema di atas, nilai-nilai umum, dianggap wajar yang dibentuk pers Indonesia tentang realitas petani dan organisasi petani adalah petani dan organisasi petani identik dengan kekerasan (konflik, melakukan tindak pemaksaan), bodoh, terbelakang, kurang berpendidikan; aksi organisasi petani mengganggu keamanan, ketertiban dan kenyamanan umum, ditunggangi, disusupi, komunis dan organisasi liar.Pers sebagai wadah dalam perang posisi tidak.bersifat netral. Adakalanya pers beraliansi dengan negara dan kapital, namun dalam kasus dan wilayah tertentu pemberitaan pers memungkinkan untuk konsonan dengan kepentingan organisasi petani.Sama dengan kalangan lainnya, pers Indonesia sejak 32 tahun lalu telah melekat kuat cirri "pembangunanisme" dalam dirinya. dengan memahami kondisi ini, pers Indonesia juga tidal( bisa dinilai hitam putih (sebagai perpanjangan tangan negara dan kelas kapitalis)."

"Agricultural development policy program through technology innovation and infrastructure investment to improve farmer's income,known as a P4MT project has been launched since 2003

---

"

"Skripsi ini membahas kebijakan pangan yang dijalankan oleh Pemerintahan Orde Baru pada periode 1969-1988 dan dampak-dampak yang dirasakan oleh para petani sebagai pemeran utama selama kebijakan tersebut berjalan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif-analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan pangan merupakan kebijakan yang tidak dapat disampingkan. Swasembada pangan merupakan sesuatu yang penting dalam menjaga ketahanan negara. Namun, di lain sisi, kebijakan pangan yang diterapkan tersebut masih tidak mampu meningkatkan pendapatan para petani produsen beras di Indonesia. Karena kebijakan tersebut berjalan secara berantakan dan memiliki banyak kelemahan."

"Ketahanan pangan merupakan konsep penting yang digunakan di dalam penelitian ini. Di dalam perjalanannya, konsep ini memaparkan makna dan arti yang berbeda berdasarkan atas perbedaan masa pemerintahan. Penelitian yang menggunakan metodologi kualitatif ini akan memaparkan kondisi ketahanan pangan di dua masa periode, yaitu Orde Baru dan Reformasi. Pada masa Orde Baru, kebijakan Revolusi Hijau dijadikan fokus pejelasan mengenai kebijakan ketahanan pangan pada pemerintahan saat itu. Kemudian, masa Reformasi, kebijakan impor beras dijadikan sebagai agenda baru kebijakan pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan. Dua kebijakan tersebut menciptakan pola ketergantungan terhadap pihak asing. Temuan lapangan menggambarkan bahwa pemerintahan Orde Baru lebih memperhatikan nasib petani ketimbang pemerintahan Reformasi.

---

Food security is the important concept which used in this research. In over time, this is meant a different thing which within period of governance contains different policies. This researches which using qualitative methodology explains two periods in Indonesia. New Order Era and Reformation as regard to food security policy will be explained build on different government period. On New Order Era, Green Revolution is used as focus to see food security program by the government. The implication of this policy will be explained as an impact of peasant dependency on that period. Later, policy of food security on the reformation period will be seen when import policy was used as new agendas. Two policies in those different periods created the dependency pattern which caused of foreign parties. With the results, this research will give explanation about social phenomena in the different periods by using classical dependency paradigm. On the other hand, this research also using critical realism to explain one of the negative excess which suffered peasant in the restrictiveness of government policy. This perspective will point out that the physic factor is not dichotomies within social factor."

"Ketersediaan air irigasi sangat penting bagi program intensifikasi tanaman pangan (beras). Kebutuhan air irigasi meningkat sejalan dengan peningkatan kemajuan di pedesaan, sedangkan efisiensi penggunaan air irigasi masih relatif rendah yang bersumber dari kelemahan manajemen. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang merupakan pengguna dan sekaligus pengelola irigasi partisipatif dipublikasikan mempunyai kinerja yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas (independent variable) dari indikator-indikator sosialisasi kebijakan, keadaan organisasi dan kerjasama masyarakat terhadap kinerja P3A. Penelitian ini menggunakan data cross section yang dikumpulkan dengan metoda survei menunakan kuesioner tertutup dan terbuka, sedangkan data sekunder yang dikumpulkan menggunakan metoda eksplorasi. Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (purposive sampling) di Daerah Irigasi Papah Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah sample sebanyak 10% dari populasi dengan tingkat kesalahan 1%-5% berdasarkan Tabel Isaac dan Michael. Parameter diestimasi dengan skala likert yang dimodifikasi dan kategori. Data diolah menggunakan paket program komputer Statistical Package for Social Science for Windows versi 7,5. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi berganda model persamaan tunggal. Kinerja P3A di lokasi penelitian ini tergolong cukup baik, meskipun hasil penelitian di tempat lain menyatakan bahwa kinerja P3A rendah. Variabel terikat (dependent variable) kinerja P3A (Yi) signifikan dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas yang terdiri dari: (1) persetujuan petani terhadap kebijakan kebijakan irigasi partisipatif Xi3 yang berpengaruh positif, (2) dorongan untuk berpartisipasi terhadap kebijakan irigasi Xi4 yang berpengaruh positif, (3) manfaat pembinaan irigasi yang dirasakan petani Xi6 yang berpengaruh negatif, (4) intensitas konflik Xi12 yang berpengaruh negatif, (5) persentase peserta gotong-royong Xi14 yang berpengaruh positif, (6) besarnya iuran Xi18 yang berpengaruh negatif, dan (7) kecukupan iuran Xi19 yang berpengaruh positif. Variabel-variabel bebas persetujuan petani terhadap kebijakan irigasi partisipatif Xi3, persentase peserta gotong-royong Xi14, dan dorongan untuk berpartisipasi Xi4 lebih mampu mempengaruhi variabel terikat kinerja P3A. Namun diperlukan usaha perubahan yang lebih besar pada semua variabel bebas tersebut di atas untuk melakukan sedikit perubahan pada kinerja P3A karena kinerja P3A tidak peka oleh perubahan variabel bebas. Saran untuk para pengambil kebijakan: (1) memperbanyak sosialisasi dan konsultasi dengan petani agar jumlah petani yang setuju terhadap kebijakan irigasi partisipatif, (2) melibatkan petani dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan respons masyarakat dalam menanggapi program irigasi partisipatif yang dicanangkan pemerintah, (3) memperbaiki kualitas pembinaan yang diberikan, (4) meningkatkan penegakan kepastian peraturan agar konflik dalam pemakaian air menurun, (5) mempersiapkan program kegiatan gotong-royong dengan baik agar setiap penyelengaraannya dihadiri lebih banyak peserta, (6) besarnya nilai iuran tidak memberatkan anggota P3A, dan (7) mencari alternatif sumber pembiayaan lainnya. Saran untuk penelitian lebih lanjut: model kinerja P3A supaya memaksimalkan cara pengukuran menggunakan rasio sehingga data yang dihasilkannya lebih bersifat kontinum."

"Pangan, khususnya beras merupakan komoditas yang penting dan strategis, karena merupakan kebutuhan pokok manusia yang hakiki yang setiap saat harus dapat dipenuhi. Kebutuhan pangan perlu diupayakan ketersediaannya dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman dikonsumsi, dan mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.Dengan demikian menyerahkan komoditas pangan khususnya beras ke mekanisme pasar adalah kebijakan yang kurang tepat, hal ini sangat terkait dengan ketahanan pangan (food security) rumah tangga.Meskipun harus diakui bahwa mekanisme pasar sendiri tidak mampu berfungsi secara sempurna, tetapi pengalaman empiris membuktikan kegagalan pemerintah memberikan dampak negatif yang lebih besar dibandingkan dengan kegagalan mekanisme pasar sendiri. Namun demikian, tidak semua intervensi pemerintah memberikan hasil yang negatif terhadap perekonomian. Dalam keadaan tertentu untuk mengurangi dampak buruk kepada perekonomian, diperlukan campur tangan pemerintah untuk memperbaikinya.Beberapa permasalahan beras nasional antara lain: (i) luas areal tanaman padi yang cenderung menurun, (ii) subsidi harga input dicabut, (iii) dana penelitian tanaman padi yang terbatas, (iv) kebijakan harga dasar yang semakin tidak efektif karena keterbatasan dana pemerintah, (v) penduduk meningkat, (vi) pendapatan masyarakat meningkat, serta (vii) impor beras yang semakin meningkat akibat peningkatan produksi lebih lambat dari peningkatan konsumsi.Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh kebijakan harga dasar gabah dan kebijakan tarif bea masuk impor terhadap pendapatan petani akibat diserahkannya kebijakan perdagangan beras dari monopoli Bulog ke kebijakan mekanisme pasar.Spesifikasi model dalam penelitian ini menggunakan model persamaan simultan dan diduga dengan metode Two Stage Least Squares (2 SLS). Menggunakan data sekunder dengan rentang waktu (time series) dari tahun 1971-2002.Keterbatasan utama peneiitian ini adalah melakukan simulasi peramalan hanya dengan variabel harga gabah absolut, luas lahan, volume beras impor, laju inflasi dan nilai kurs serta tidak menentukan kebijakan yang tepat dalam perberasan Indonesia.Hasil pendugaan model adalah sebagai berikut:Bahwa pendapatan usaha tani tanaman padi dipengaruhi secara positif oleh produksi beras domestik, harga beras domestik, harga gabah absolut dan tidak dipengaruhi oleh kebijakan mekanisme pasar dan kebijakan penerapan tarif bea masuk beras impor.Kebijakan harga dasar gabah yang didekati dengan harga gabah absolut (selisih harga gabah di tingkat produsen dan harga dasar gabah yang ditetapkan oleh pemerintah) berpengaruh positif dalam meningkatkan pendapatan petani.Penyerahan kebijakan perberasan ke mekanisme pasar akan mengancam petani domestik sebab mereka belum slap berkompetisi dengan petani Iuar negeri yang mempunyal luas lahan pertanian lebih luas serta didukung oleh teknologi yang lebih modern (canggih) dibandingkan dengan petani Indonesia yang sebagian besar petani gurem dan cars bercocok tanam masih bersifat subsisten.Produksi beras domestik dipengaruhi secara positif oleh luas lahan, kebutuhan total beras nasional dan bedakala produksi beras domestik berarti luas lahan, kebutuhan total beras nasional dan bedakala produksi beras domestik berbanding lurus dengan produksi beras domestik.Harga beras domestik dipengaruhi secara positif oleh total konsumsi beras nasional, harga beras impor, laju inflasi umum dan harga beras domestik tahun lalu.Harga beras impor yang berlaku di Indonesia dipengaruhi secara negatif oleh volume beras impor dan secara positif oleh nilai kurs Rupiah terhadap US dollar.Kebutuhan beras secara nasional dipengaruhi secara positif oleh penduduk dan dipengaruhi negatif oleh konsumsi makanan jadi/makanan lain. Dengan demikian total kebutuhan beras secara nasional cenderung meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dan konsumsi makanan lain/jadi dapat menjadi barang substitusi dari beras.Hasil simulasi kebijakan dengan menaikkan harga gabah sebesar 17 persen, luas lahan 15 persen, dengan asumsi volume beras impor naik 12 persen, inflasi naik 8 persen serta nilai kurs Rupiah terhadap US$ turun 3 persen pada skenario moderat akan meningkatkan pendapatan sebesar 0,0589 persen.Ada pun saran dari hasil penelitian ini antara lain:Kebijakan perberasan melalui penetapan tarif bea masuk perlu dibarengi pula dengan penegakan hukum (law enforcement) mengingat wilayah geografis Indonesia yang luas karena kecenderungan terjadi penyelundupan beras ke negara Indonesia sangat besar.Dalam jangka panjang pemerintah perlu memikirkan program pemberian income support to the farmer, yaitu memberikan transfer uang secara Iangsung kepada petani berdasarkan jumlah produksi yang dijual kepada Pemerintah. Seperti model yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Walaupun kebijakan ini merupakan kebijakan yang mahal dari sudut pandang ekonomi, kebijakan ini merupakan bentuk keseriusan keberpihakan pemerintah kepada petani domestik yang sebagian besar hidup dari bercocok tanam padi.Apabila petani padi tidak diberi perlindungan maka jumiahnya akan semakin berkurang karena tidak mampu bersaing dengan sektor non padi dan sektor industri. Dalam jangka panjang hal tersebut akan meningkatkan ketergantungan impor yang besar sehingga dapat mengganggu ketahanan pangan nasional.Perlindungan tersebut tidak dapat dilakukan secara terus menerus karena dihadapkan dengan berbagai kesepakatan internasional yang telah dibuat dengan WTO (World Trading Organization) seperti di dalam Agreement on Agriculture, Asia Pacific Economic Corporation (APEC) dan Asean Free Trade Association (AFTA)."