Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang ada terhadap penanggulangan terorisme, termasuk bagi TNI dengan Satuan Penanggulangan Teror dalam keterlibatannya menanggulangi terorisme. Selain itu juga mengkaji dan menganalisis dampak yang timbul dari berlarut-larutnya penanggulangan terorisme saat ini serta untuk mengkaji dan menganalisis peran efektif dari TNI dalam mendeteksi, menangkal, mencegah dan menindak terorisme tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif mengenai masalah terorisme apa adanya, atau sesuai kenyataan di lapangan melalui sumber data dari informan atau nara sumber, perpustakaan maupun melalui arsip. Untuk mengumpulkan data digunakan teknik pengamatan partisipatif terhadap obyek penelitian, teknik wawancara terhadap informan sebagai nara sumber yang terkait langsung atau tidak langung dengan aksi terorisme yang terjadi dan berlarut-larut di Indonesia. Juga menggunakan teknik dokumentasi dengan mengadakan penelusuran data yang sifatnya data sekunder.Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu : Pertama, Terdapat permasalahan dalam penanggulangan terorisme saat ini, baik dari aspek perundang - undangan sebagai payung hukum, aspek kelembagaan yang menangani dan aspek kekuatan dan kemampuan instrumen yang menanggulangi terorisme. Kedua, TNI dalam menanggulangi terorisme mengambil peran efektif sebagai alat negara di bidang Pertahanan Negara, yang dilakukan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara sesuai tugas pokoknya melaksanakan Operasi Militer Perang dan Operasi Militer selain perang maupun sesuai fungsinya untuk menangkal, menindak setiap ancaman yang timbul memulihkan keadaan akibat kekacauan keamanan. Ketiga, Upaya TNI dalam menanggulangi terorisme dilakukan melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dengan tahapan Operasi Pencegahan, Operasi Penindakan dan Operasi Pemulihan Keamanan. Keempat, Kontribusi TNI dengan Satuan Penanggulangan Teror TNI (Sat - 81 1 Guitar, Denjaka, Denbravo) terhadap Ketahanan Nasional terlihat dari beberapa penugasan yang dilaksanakan sebagai pengabdiannya terhadap bangsa dan negara sejak kelahirannya sampai sekarang.Hasil penelitian ini diharapkaii dapat bermanfaat sebagai pedoman maupun sebagai bahan masukan, khususnya dalam pengambilan kebijakan tentang peran TNI dengan Satuan Penanggulangan Teror TNI dalam menanggulangi terorisme dan kajian stratejik lebih lanjut terhadap Ketahanan Nasional.

---

This research is designed to know and to study the existing problem of terrorism dealing, including for TNI with Terror Dealing Unit in his arrangement to deal with terrorism. Beside that, it also study and to analyze effective role of TNI in detecting, preventing, and suppressing given terrorism.

Research method used is qualitative method result in descriptive data on terrorism issue what it was, or pursuant to reality in the field through data source from informant, library and file. To collect data, it is used participative observation source directly or indirectly related to terrorism action occurred in Indonesia. it also used documentation technique by holding data finding which secondary data in nature.

The finding obtained in this research namely: First, there is a problem in terrorism dealing now, regulation aspect as law umbrella, institution aspect dealing with and power aspect and instrument capability dealing with terrorism. Second, TNI in dealing with terrorism take effective role as a tool of state in State Defense field, done on the basis of the State policy and political decision pursuant to his main task conducting non war Military Operation and pursuant to his function to prevent every threat arose from and to restore the situation resulted from security unrest. Third, TNI effort in dealing with terrorism is done through non Military Operation (OMSF), with the phases as follow: Preventing Operation, Suppressing Operation and Security Restore Operation. Fourth, TNI contribution with TNI Terror Dealing Unit (Sat-811Gultor, Denjaka, Denbravo) over National Defense, is seen from various assignment done as his service to nation and state since his birth until now.

The research result is expected may be useful as guidance and as input, particularly in policy making on TNI role with TNI Terror Dealing Unit in dealing with terrorism and further strategic study on National Resilience."

"Terorisme di Indonesia merupakan ancaman terhadap keamanan dan dapat mengancam eksistensi sebuah negara sehingga pelibatan militer dibenarkan dalam penanganannya sesuai amanat Undang-undang. Saat ini peran penanganan terorisme oleh militer dilakukan oleh satuan khusus, TNI AD juga memiliki satuan Raider yang tergelar di Kotama dan dinilai sebagai organisasi yang memiliki kemampuan  dalam menanggulangi terorisme seperti halnya Yonif Para Raider 431 Kostrad. Pembentukan organisasi Yonif Para Raider 431 Kostrad dalam penanggulangan terorisme, khususnya penindakan terorisme dipengaruhi oleh aspek sumber daya manusia, struktur organisasi dan hubungan kerja serta kepemimpinan organisasi yang mengacu pada orientasi kerja, orientasi bawahan dan efektivitas kerja.

---

Terrorism in Indonesia is a threat to security and can threaten the existence of a country so that the involvement of the military is justified in handling it according to the mandate of the law. Currently, the role of handling terrorism by the military is carried out by a special unit, the army also has a Raider unit which was deployed in Kotama and is considered an organization that can tackle terrorism like 431^st Infantry Batallion Para Raider. The formation of the 431^st Infantry Batallion Para Raider organization in countering terrorism, especially the action against terrorism is influenced by aspects of human resources, organizational structure, and working relations as well as organizational leadership which refers to work orientation, subordinate orientation and work effectiveness."

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran dan fungsi PPATK dalam menanggulangi pendanan teror. Terorisme bukan merupakan hal baru di dunia ini. Sebelum terjadinya aksi teror di Amerika yang menggemparkan seluruh dunia pada 11 September 2001, aksi teror telah dilakukan pada abad 1 yaitu teror yang dilakukan oleh kelompok Yahudi dalam rangka berkampanye. Aksi teror terus berlanjut di beberapa belahan dunia, Indonesia tidak luput dari serangan teror. Sejumlah peristiwa seperti bom Bali1 dan 2 serta bom Marriot merupakan aksi teror yang menelan banyak korban jiwa dan juga kerugian materil. Untuk dapat melakukan aksi teror, para pelaku membutuhkan banyak uang untuk mendanai seluruh kegiatannya. Uang yang dibutuhkan para pelaku teror tidaklah sedikit, untuk itu mereka melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan dana yang dapat dilakukan secara legal maupun ilegal. Maraknya kegiatan pelaku teror dalam mencari sumber-sumber pendanaan menjadi permasalahan tersendiri. Adanya FATF yang mengeluarkan 40+9 rekomendasi sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan ini sudah berjalan pada beberapa negara di dunia, salah satunya Indonesia. Meratifikasi rekomendasi 40+9 tersebut Indonesia membuat financial unit yang disebut dengan PPATK sebagai bentuk upaya penanggulangan pendanaan teror dan money laundering. PPATK memiliki peran dan fungsi yang sebagai sebuah financial intelligence unit yaitu untuk mendeteksi adanya aliran dana mencurigakan yang mungkin merupakan aliran dana untuk pendanaan teror. Selain itu PPATK juga merupakan sebuah bentuk kontrol sosial yang berlandaskan undang-undang sehingga PPATK memiliki dasar hukum yang jelas untuk menjalankan tugasnya. Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif, peneliti memberikan gambaran tentang hal apa saja yang dilakukan PPATK untuk menjalankan peran dan fungsinya untuk menanggulangi pendanaan teror. Melakukan wawancara dengan dua orang narasumber dari internal PPATK dan juga melakukan observasi pada saat magang pada lembaga tersebut, membuat peneliti memiliki gambaran tentang kegiatan PPATK terkait penanggulangan pendanaan teror. PPATK dalam melaksanakan peran dan fungsi mengalami berbagai kendala. Akan tetapi dengan banyaknya kendala atau keterbatasan, PPATK tetap dapat melakukan fungsi dan peran yang harus dijalankanya.

---

This research discusses the role and function of PPATK in preventing the financing of terrorism. Terrorism isn't a new thing in this world. Prior to the occurrence of terrorist acts in the United States that shocked the entire world on September 11th 2001, acts of terror have been carried out since the first century by the Jewish groups for campaigns. Terror acts continues in other parts of the world, Indonesia didn't escape from these such acts. A number of events such as bomb Bali1 and 2 and the Marriott bombing was an act of terror which claimed many lives and material losses. To be able to perform acts of terror, the terrorists need a lot of money to fund its activities. The money that is required for these terrorists aren't a just a few, therefore they made efforts to obtain funds legally or even illegally.

The rise of terrorist activity in the search for financing resources has been a problem in itself. The existence of the FATF which released 40 +9 recommendations are one of their efforts to address this crime is already running in several countries in the world, including Indonesia. In ratifying the 40 +9 recommendations, Indonesia made a financial unit called PPATK as an effort to control terror financing and money laundering. PPATK has a role and function as a financial intelligence unit to detect any suspicious financial flows that may be a flow of funds for financing terrorism. In addition, PPATK is also a form of social control that is based by the law so that PPATK has a clear legal basis to carry out their duties.

By using a qualitative-descriptive method, it gives the researcher an idea of what is being done by the PPATK to carry out their roles and functions in preventing terror financing. Conducting interviews with two PPATK officials and also an observation during an internship at the agency, making the researcher have a depiction of the PPATK activities which is related to preventing the terror financing.

PPATK in conducting the role and function experience various obstacles. However, with the number of constraints or limitations, PPATK can still perform these roles and functions that has to be done."

"Penelitian ini bertujuan guna mengetahui peluang dan hambatan penerapan disengagement sebagai strategi penanggulangan terorisme di Indonesia. Pendekatan ini merupakan jawaban atas kebuntuan pendekatan deradikalisasi dalam menghadapi anggota kelompok teroris Islam berbasis ideologi agama. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif ini diharapkan dapat memberikan informasi yang mendalam tentang peluang dan hambatan penerapan disengagement di Indonesia.Pada penelitian ini diperoleh sebagian besar narasumber berpendapat bahwa strategi disengagement dapat diterapkan dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Peluang penerapan disengagement lebih dimungkinkan karena mayoritas ummat muslim di Indonesia merupakan kalangan moderat, adanya ikatan kekeluargaan yang kuat, adanya kemungkinan perbedaan pendapat di kalangan kelompok teroris di Indonesia, dan pendekatan humanis yang dilakukan Polri dapat menjadi pintu keberhasilan strategi ini. Walaupun terdapat kendala, namun kendala tersebut dapat diatasi bila ada itikad baik dari seluruh elemen masyarakat dan menjadikan terorisme sebagai musuh bersama.

---

This Purpose of the research is to understand opportunity and barriers of implementation of disengagement as a strategy of counter terrorism in Indonesia. In lower level than deradicalization, this approach is answer to the deadlock of deradicalization approach. The research approach use a qualitative study with depth interview in the primary data collection opinion same interviewer about opportunities and barriers of implementation of disengagement in Indonesia.This research found most interviewer argued that disengagement strategy can be applied to counter terrorism in Indonesia. The opportunities is possible because the majority of Muslim community in Indonesia is among the moderates, the existence of strong family ties, the possibility of disagreements among terrorist groups in Indonesia, and humanis approach of Indonesian Police can be the right way to successful this strategy. Some problem found in this research, but basicly are not an obstacle for the successful of this strategy if we has unity of effort and make terrorism as a common enemy."

"This research is about the antiterrorism cooperation between the National Agency for Counterterrorism (BNPT) and civil society with case study of Muhammadiyah disengagement in the signing of the MoU between BNPT and Islamic organizations in 2011."

"ABSTRAKPasca terjadinya serangan 9/11, angka serangan teror yang berasal dari kelompokteroris transnasional mengalami peningkatan. Menurut data Europol dari tahun 2006-2012, Inggris, Spanyol dan Perancis mengalami serangan teror yang lebih dominanjika dibandingkan dengan negara Uni Eropa yang lainnya. Namun dari data tersebut,Inggris merupakan negara dengan angka rata-rata serangan teror terendah. Tesis inimembandingkan upaya Inggris, Spanyol dan Perancis dalam menanggulangiancaman terorisme menggunakan kerangka analisa strategi penggentaran. Datamengenai penanggulangan terorisme di ketiga negara dianalisis secara kualitatifmenggunakan tiga elemen strategi penggentaran, yaitu penggentaran denganhukuman, penggentaran dengan penangkalan, dan penggentaran dengan insentif.Berdasarkan data dari penelitian ini, disimpulkan bahwa keberhasilan Inggris terletakpada kemampuan pemerintahnya dalam mengkombinasikan pendekatan keras (hardapproach) dan pendekatan lunak (soft approach) serta meningkatkan partisipasimasyarakat yang tidak terdapat pada penanggulangan terorisme Spanyol danPerancis. Selain itu, keberhasilan Inggris juga didukung oleh mekanisme kontrolimigrasi yang dipegang sepenuhnya oleh Pemerintah Inggris.

---

ABSTRACTAfter the event of 9/11, the number of attacks from transnasional terrorist group hasbeen significantly increasing. According to The Europol’s data from 2006 to 2012,United Kingdom, Spain and France encountered more dominant terror attackscompared to other countries including those in European Union . However, the datashows that, UK had the lowest number of terror attack from three countries. Thisthesis compares the efforts of UK, Spain and France in tackling the threat of terrorismusing deterrence strategy framework. Data concerning counter terrorism in threecountries was analyzed using qualitative method with three elements of deterrencestrategy namely deterrence by punishment, deterrence by denial, and deterrence byincentive. Based on the result of the research, UK’s success due to its government’scapability to combining hard and soft approach and as well as to increase society’sactive participation in implementing counter terrorism’s policy. Moreover, UK’ssuccess was also supported by immigration control mechanism that was fully handledby British Goverment."

"Standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme sebagai upaya agar mampu untuk mengatasi pendanaan terorisme di Indonesia serta dampak pemberian sanksi FATF terhadap terkait industri jasa keuangannya memiliki dampak yang berbahaya bagi perekonomian suatu negara. Indonesia pernah masuk ke dalam daftar hitam FATF,diharapkan ada upaya agar tidak lagi masuk ke dalam daftar tersebut. Regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia diharapkan dapat membuktikan bahwa Indonesia bersama masyarakat global mendukung pelaksanaan Rezim Anti Pencucian Uang/ Pencegahan Pendanaan Terorisme. Diharapkan Indonesia terus memperbarui pengetahuan tentang tipologi yang terjadi dalam pendanaan terorisme, sehingga menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan tersebut dan untuk meminimalisir dampak negatif dari Pendanaan Terorisme yang terjadi di Indonesia.

---

International standards in the prevention and eradication of the financing of terrorism as efforts in order to be able to overcome the problems of the financing of terrorism in Indonesia as well as the impact of FATF sanctions against jurisdictions related financial services industry has its harmful effect for the economic system of a country. Indonesia already had get into the black list of FATF, so that, there is efforts to make Indonesia no longer enter into the list. Regulations issued by the Government of Indonesia is expected to prove that Indonesia participated together with the global community to support the implementation of the regime of the Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism (AML / CFT). Indonesia is expected to continue to update the knowledge of typologies that occur in the financing of terrorism, so as to find a proper solution to these problems and to minimize the negative impact of the Financing of Terrorism in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjeasakan bagaimana penerapan program pencegahan terorisme yang melibatkan perempuan dimana program ini dilaksanakan oleh BNPT dan FKPT DKI Jakarta. Adapun peran perempuan menjadi agen perubahan dalam pencegahan terorisme ini dapat bebrbentuk sosialisasi kembali ke dalam kelompok yang ada dilingkungan sekitarnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penellitian ini berasal dari hasil observasi secara langsung pada kegiatan “Perempuan TOP ( Teladan, Optimis dan Produktif) Viralkan Perdamaian melalui FKPT DKI Jakarta”, dan melakukan wawancara kepada peserta yang hadir, narasumber atau pemateri, Kabid Perempuan FKPT DKI Jakarta dan juga BNPT sebagai penanggung jawab kegiatan. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya hasil bahwa perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan terorisme, perempuan dapat menjadi agen perubahan dengan cara berperan aktif dalam komunitasnya, pentingnya pemilihan narasumber untuk membuat para perempuan tidak merasa digurui oleh pemateri, dan ditemukannya tantangan yang dihadapi pemerintah dalam program pencegahan terorisme melalui perempuan.

---

This study aims to explain how the implementation of the terrorism prevention program involving women is carried out by the BNPT and FKPT DKI Jakarta. The role of women as agents of change in preventing terrorism can take the form of socialization back into groups in their surroundings. This study uses a qualitative approach. The data collected in this research came from the results of direct observation of the "Perempuan TOP (Teladan, Optimisis and Produktif) Viral Peace through FKPT DKI Jakarta" activities, and conducted interviews with participants who were present, resource persons or presenters, Kabid Women's FKPT DKI Jakarta and also BNPT as the person in charge of the activity. The results of this study are the findings that women have a very important role in preventing terrorism, women can become agents of change by playing an active role in their communities, the importance of choosing sources to make women not feel patronized by presenters, and the challenges faced by the government in terrorism prevention program through women."

"ABSTRAKTragedi Bom Bali di Legian Kuta pada tanggal 12 Oktober 2002 membawa isu terorisme ke garis depan pemikiran keamanan di Indonesia. Karena serangan yang mendadak, banyak korban yang tewas. Konstitusi Indonesia UUD 1945 mengamanatkan negara untuk bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini pemerintah Indonesia yang merumuskan sebuah kebijakan. Kebijakan adalah produk dari proses politik dimana dilakukan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Salah satu bentuk kebijakan adalah kebijakan kriminal yang mengatur respon hukum masyarakat dan strategi pemberantasan kejahatan yang dilakukan secara formal oleh negara. Saat ini dalam kebijakan pidana Indonesia, terorisme didefinisikan sebagai tindak pidana. Hal ini telah menjadi perdebatan panjang karena ambiguitas dalam definisi teror dan telah menghasilkan multitafsir karena ketidakjelasan definisi teror. Banyak orang kuatir definisi teror ini akan diterjemahkan bebas oleh para pemangku kepentingan. Akibatnya, tujuan ideal dari suatu kebijakan tidak dapat dicapai, sebaliknya malah menghasilkan masalah baru yang mencederai demokrasi. Penelitian kriminologis ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data. Dalam hal menganalisis data, digunakan teori hegemoni Gramsci Antonio serta teori kriminologi konstitutif Stuart Henry dan Dragan Milovanovic. Penelitian ini menyimpulkan bahwa negara telah memainkan peran penting untuk merumuskan strategi kontra terorisme di Indonesia dengan pendekatan Penegakan Hukum dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia pada kerangka demokrasi. Meskipun demikian, model Penegakan Hukum ini tetap harus didukung oleh langkah-langkah pencegahan yang akan diatur dalam kebijakan sosial untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan koersif dan kekuatan persuasif.

---

ABSTRACTThe tragedy of Bali Bombing in Legian-Kuta in October 12, 2002 brought the issue of terrorism to the forefront of Indonesia’s security thinking. Due to the suddenness of attack, a large number of people were killed. The Constitution of Indonesia UUD 1945 has mandated the state to be responsible to protect all Indonesian people and Indonesia’s motherland. To achieve this purpose Indonesia’s government formulated a policy. Policy is a product of the political process under which circumstances separation or distribution of power is executed. One form of policies is criminal policy which regulates legal responses of the society and the strategy on crime eradication that legalized formally by the state. Currently in Indonesia’s criminal policy, terrorism is defined as criminal act. This has been a long debate because of the ambiguities in the definition of terror and has produced multi-interpretation because it does not clearly specify the definition of terror. Most people feel anxious this the definition of terror interpreted freely by stakeholders. As a result, the ideal purpose of a policy could not be achieved, on the contrary it will produce a new problem that harms democracy instead. This criminological research is conducted by using qualitative research methods to collect data. In order to analyze the data, the theory of hegemony Antonio Gramsci as well as the theory of constitutive criminology Stuart Henry and Dragan Milovanovic were applied. This research concludes that the state has played an important role to formulate Indonesia’s counter terrorism strategy in Law Enforcement model due to the protection of human rights in the democracy framework. However, this Law Enforcement model should be supported by the preventive measures which will be regulated under social policy to keep the coercive power and the persuasive power balance."

"Terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa, sehingga harus ditangani dengan cara yang luar biasa juga. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memberikan peran bagi Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia. Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksana dari pasal tentang pelibatan TNI tersebut masih dalam tahap penyusunan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan tentang tindak pidana terorisme, TNI, Polri dan BNPT. Pemisahan peran dan wewenang antara TNI, Polri dan BNPT dalam penanganan tindak pidana terorisme harus jelas, begitu juga batasan tentang tindakan yang dapat dilakukan oleh TNI dalam menangani terorisme dan bentuk tindak pidana terorisme yang memerlukan keterlibatan TNI. Pelibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia akan menggunakan konsep pencegahan, penindakan dan pemulihan. Adapun peran TNI sealama ini dalam menangani tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan tugas perbantuan kepada Polri, apabila situasi diluar kapabilitas Polri maka TNI dapat bertindak. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merupakan leading sector dalam koordinasi antar lembaga penanggulangan terorisme di Indonesia.

---

Terrorism is an extraordinary crime, so it must be handled in an extraordinary way too. Law Number 5 Year 2018 provides a role for TNI in handling criminal acts of terrorism in Indonesia. The Presidential Regulation as the implementing regulation of the article on TNI involvement is still in the drafting stage. The method used is normative legal research by reviewing the regulation on criminal acts of terrorism, TNI, Polri, and BNPT. Separation of roles and authority between TNI, Polri and BNPT in handling terrorism must be clear, as well as restrictions on actions that can be taken by TNI in handling criminal acts of terrorism and forms of criminal acts of terrorism that require TNI  involvement. The involvement of TNI in handling criminal acts of terrorism in Indonesia will use the concepts of prevention, repression and recovery. As for the role of the TNI in handling criminal acts of terrorism in Indonesia at this time, it’s a duty of assistance to Polri, if the situation is beyond the capability of the Polri, TNI will act. The National Counter Terrorism Agency (BNPT) is the leading sector in coordination between counter-terrorism institutions in Indonesia. "