Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mencoba melakukan penelitian terhadap pengelolaan keuangan publik pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz sehingga berhasil mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi sejarah, data yang digunakan adalah data dokumen dengan data utama berasal dari tiga buku biografi Umar bin Abdul Aziz yang masing-masing ditulis oleh Muhammad bin Abdul Hakam, Ibnu Jauzi dan Imadudin Khalil.Dari hasil penelitian diketahui bahwa Umar bin Abdul Aziz menjadikan kesesuaian dengan syari'at dan pola hidup sederhana sebagai dasar filosofi tata kelola pemerintahannya, termasuk di dalamnya keuangan publik. Sedangkan kebijakan pengelolaan keuangan publik yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz adalah mengembalikan zakat sebagai sumber utama pendapatan negara, optimalissi kharaj, menetapkan beban jizyah yang relatif tinggi, memberantas korupsi dan nepotisme, dan gerakan penghemtan dan efisiensi. Dalam menetapkan belanja publik, Umar bin Abdul Aziz menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas uama, selaras dengan salah satu tujuan syari'at yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia. Dari analisis yang dilakukan diketahui bahwa kebijakan pengelolaan keuangan publik Umar bin Abdul Aziz relevan untuk diterapkan pada masa kekinian, sehingga kesejahteraan rakyat bisa terwujud.

---

This thesis tries to make a research toward public finance management era Umar Bin Abdul Aziz so as to prosper the society. The thesis uses a qualitative method by historical study approach. The data being used are documentary data with primary data mainly deriving from three Umar Bin Abdul Aziz biographycal books which were written by Muhammad bin Abdul Hakam, Ibnu Jauzi and Imadudin Khalil consecutively.From the research, it is known that Umar Bin Abdul Aziz makes use of shariah and austerity as philosophical basis of its goverment management, including public finance. As for Public Finance decision being taken by Umar Bin Abdul Aziz is to put zakah back as primary source of government?s income, optimize kharaj, decide high level of jizyah, fight against corruption and nepotism, and socialize simplicity and efficiency. In setting government expenditure, Umar Bin Abdul Aziz puts social prosperity as top priority, and accordance with one shariah objectives that is to accomplish prosperity for human beings. From the analysis done, it is identified that Umar Bin Abdul Aziz public finance management decision is relevant to be implemented to the present condition, so that social prosperity can be attained."

"ABSTRAKBPK memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undanganuntuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah yangdiakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yangdilakukan oleh bendahara. Penyelesaian kerugian negara/daerah yang menjaditanggung jawab bendahara diatur tata cara penyelesaiannya oleh Peraturan BPKNomor 3 Tahun 2007, dimana dinyatakan dalam Pasal 41 Peraturan BPK Nomor3 Tahun 2007 Badan Pemeriksa Keuangan dapat membentuk Majelis TuntutanPerbendaharaan dalam rangka memproses penyelesaian kerugian negara terhadapbendahara. Sebagai bagian dari penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yangbertujuan untuk pemulihan keuangan negara/daerah dan tertib administrasi dalampengelolaan keuangan negara/daerah, Majelis Tuntutan Perbendaharaan padaBPK memegang peranan penting khususnya dalam penyelesaian ganti kerugiannegara/daerah yang penanggungjawabnya adalah bendahara. Denganmenggunakan kajian kepustakaan dan perundang-undangan, penulisan inibermaksud menjelaskan kedudukan Majelis Tuntutan Perbendaharaan dalammenilai dan/atau menetapkan kerugian negara/daerah terhadap bendaharadikaitkan dengan Sistem Peradilan Administrasi di Indonesia.Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penulisan ini, disimpulkanbahwa kedudukan Majelis Tuntutan Perbendaharan dalam menilai dan/ataumenetapkan kerugian negara/daerah terhadap bendahara dikaitkan dengan SistemPeradilan Administrasi di Indonesia adalah bahwa Majelis TuntutanPerbendaharaan tidak termasuk dalam Sistem Peradilan Administrasi di Indonesiakarena pada proses menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerahterhadap bendahara Majelis Panel dalam Majelis Tuntutan Perbendaharaanmenjalankan fungsi quasi administratif atau berlaku selayaknya pimpinaninstansi/lembaga terhadap pegawai dalam lingkungannya.

---

ABSTRACTThe Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK RI), have theauthority to assess and determine the amount of loss suffered by the state causedby a treasurer’s illegal action both intended or by negligance. State assessmentsand state financial losses or the determination of which party is obliged to paycompensation determined by the decision of BPK RI. The settlements in which thetreasurer obliged to, is ruled by BPK Regulations Number 3 Year 2007, in whichArticle 41 of the regulation stated that BPK RI can formed a TreasuryProsecution Council to process the state financial loss settlements to thetreasurer. As a part of state financial loss settlements system that pursue therelieve of the state financial and an administration order in state financialmanagement, BPK RI’s Treasury Prosecution Council held an important role,especially in state financial loss settlements obliged to a treasurer. By usingliteratures and laws study, this research intented to explain and clearing theTreasury Prosecution Council’s stand in the Administrative Judicature System ofIndonesia.Based on the analysis conducted in this research, it is concluded that theTreasury Prosecution Council in doing assessments and/or determination of astate financial loss obliged to a trasurer is not a part of the AdministrativeJudicature System of Indonesia because it doesn’t do any court function. Theconclusion was higlighting that in the assessing and/or determining process, thePanel in the Treasury Prosecution Council was doing a quasi administrativefunction or in other word it act as if it were the head of the office in givingassessments and determinations."

"Sumber utama pendanaan atau pembiayaan angkutan umum berasal dari penerimaan tarif. Tarif yang berlaku saat ini adalah tarif yang ditentukan pemerintah. Bagi operator, tarif tersebut tidak adil secara ekonomi karena tidak sebanding dengan biaya operasi yang relatif lebih besar dibandingkan tarif yang berlaku. Disamping itu biaya operasi kendaraan masih dibebani dengan berbagai pungutan legal (retribusi) dan illegal, sehingga tidak dapat mewujudkan struktur tarif yang realistis yang dapat memberi keuntungan kepada operator. Masalah tarif angkutan umum merupakan masalah penting yang melibatkan kepentingan berbagai pihak, seperti pengguna, operator dan regulator. Ada berbagai faktor penyebab kegagalan sistim tarif yang ada saat ini, seperti pendekatan yang tidak relevan, manajemen yang kurang baik dan komponen biaya yang tidak realistis. Dengan dasar permasalahan diatas, penelitian ini membahas suatu strategi penetapan tarif dengan pendekatan regulasi yang optimal, yaitu pendekatan yang dapat mengoptimalkan kepentingan ketiga pihak diatas, dengan mempertimbangkan skala ekonomi, kemampuan membayar (sensitivitas permintaan) dan lingkup ekonomi. Pendekatan ini merupakan basis dalam penentuan tarif. Oleh karena itu ada beberapa langkah atau tahapan yang dlakukan:a. menentukan biaya rill bus kotab. memperkirakan elastisitas permintaanc. melakukan analisis tarifd. melakukan simulasi. Hasil studi menunjukkan, dengan tarif yang berlaku sekarang (Rp.300), pengelolaan bus kota reguler dengan monopoli tidak menguntungkan secara ekonomi hingga load faktor 2. Oleh karena itu pengelolaannya sebaiknya dimonopoli pemerintah. Pengelolaan bus Patas Non AC dengan monopoli memberi keuntungan secara ekonomi pada load faktor minimal I. Oleh karena itu pengelolaannya dapat diserahkan kepada operator swasta dengan konsekuensi tarif tidak diatur pemerintah. Konsekuensinya pemerintah hams dapat menetapkan standar mutu pelayanan operator (quality licensing) yang tegas. Pengelolaan Patas AC memberi keuntungan pada load faktor minimal 0,6. Oleh karena itu , pengelolaan bus Patas AC sebagian dapat diserahkan kepada swasta dengan quality licensing yang tegas dari pemerintah. Sebagian lagi dikelola pemerintah untuk mensubsidi pengelolaan bus reguler. Biaya operasi bus dengan pengelolaan secara bersama (economies of scope) lebih murah. dibandingkan dengan pengelolaan secara terpisah. Dengan model pengelolaan seperti ini dapat terjadi subsidi silang antar pelayanan. Dari basil penelitian, maka dasar penetapan tarif adalah :- tingkat pelayanan atau load faktor,- sensivitas atau elastisitas permintaan. Penetapan tarif tersebut hams dikendalikan lewat peraturan atau regulasi dari pemerintah, seperti adanya standar mutu pelayanan operator (quality licensing)."

"ABSTRAKBerbagai permasalahan dalam pelaksanaan pembayaran atas beban APBN masih ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga permasalahan tersebut menjadi dasar bagi BPK untuk memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010 dan 2011. Selain itu, beberapa permasalahan hukum menimpa pegawai dan pejabat KPPN dalam pelaksanaan pembayaran APBN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner, wawancara dan pengamatan serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada pelaksanaan pencairan anggaran atas beban APBN di KPPN Jakarta I telah cukup baik dengan rekomendasi perbaikan pada beberapa sub komponen Sistem Pengendalian Internal.

---

ABSTRACTVarious problems in the implementation of the state expenditure payments are still found by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), based on those problems the Audit Board of the Republic of Indonesia gives qualified opinion to the Central Government Financial Statements year 2010 and 2011. In addition, some legal issues override State Treasury Service Office (KPPN) employees and officials in the execution of the state expenditure payments. This study aims to determine the implementation of Government Internal Control System (SPIP) as mandated by the Government Regulation No. 60 of 2008. The method used in this research is descriptive quantitative method. Data collection was carried out through the distribution of questionnaires, interviews and observations as well as the study of literature. The results showed that the implementation of the Internal Control System upon payments of the state expenditure in KPPN Jakarta I was pretty good with recommendations for improvements in several sub-components of the Internal Control System"

"ABSTRAKTesis ini menganalisis sejauh mana Kementerian Agama khususnya DirektoratJenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) menerapkan StandarAkuntansi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalammenyusun Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Akuntansi Pendapatanyang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No.23 Tahun 2011 tidakmenjelaskan tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajianpendapatan tetapi hanya sebatas definisi pendapatan saja menurut StandarAkuntansi Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Selain itu, perlakuan akuntansipendapatan dari hasil Pemanfaatan Kas Setoran Awal berupa imbal hasil sukukdan bunga deposito tidak dapat ditangguhkan karena telah memenuhi semua unsurpendapatan yang berlaku umum untuk sektor publik (IPSAS 9). Hasil penelitianmenyarankan agar Pemerintah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahantentang Akuntansi Pendapatan agar sesuai dengan konteks perundang-undanganyang ada. Pemerintah juga disarankan untuk membentuk Badan Layanan Umumdalam Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji agar sesuai dengan yang dimaksudoleh Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Disampingitu juga disarankan pentingnya dilakukan sosialisasi penyajian laporan keuangansesuai standar akuntansi yang berlaku umum serta perlunya dilakukan review olehaparat pengawasan internal untuk memberikan keyakinan, akurasi, keandalan,serta keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the how far is the Ministry of Religious Affairs in particularyDirectorate General of Hajj and Umrah Service ( Ditjen PHU ) implemented TheGoverment Accounting Standards and Regulations in preparing the financialstatements of Hajj Operation . This study is a qualitative research . The studyconcluded that the Revenue Accounting contained in the Regulation (PeraturanMenteri Agama No.23/2011) does not explain about the recognition,measurement, disclosure and presentation of the income but only to the extent thedefinition of income by Government Accounting Standards (Peraturan PemerintahNo.71/2010). In addition, the accounting treatment of revenue from the InitialDeposit Cash Optimization in the form of sukuk yields and deposit rates can notbe suspended because it has met all applicable elements of the general revenue forthe public sector (IPSAS 9). The results concluded that the accounting treatmentof revenue management on Initial Deposit Cash can not be suspended because ithas met all of the elements of income that are common to the public sector (IPSAS 9 ) . The results suggest that the Government should create theGovernment Accounting Standards , Accounting for Revenue, to fit the context ofthe existing legislation . The government is also advised to establish the PublicService Board in the field of Hajj Operation in accordance with the regulation onState Finance (Undang-Undang Keuangan Negara No.17 Tahun 2003) . Besides,it also suggested the importance of the socialization of financial statements inaccordance with generally accepted accounting standards and the need to bereviewed by officials of internal controls to provide assurance , accuracy ,reliability , and validity of the information presented in the Financial Statements ."

"ABSTRAKTesis ini meneliti mengenai mengenai konsep teori pembentukan BLU diIndonesia dan menilai bagaimana penerapan public accountability pada BLUperguruan tinggi dengan mengambil pembanding universitas-universitas yangmemiliki reputasi kelas dunia pada negara Amerika Serikat, Inggris dan Australia.Tujuan penelitian ini untuk memahami konsep teori pembentukan BLU diIndonesia dan menilai perbandingan atas penerapan public accountability padaBLU perguruan tinggi dengan perguruan tinggi pembanding sehingga didapatkankesimpulan yang diharapkan dapat menjadi saran perbaikan untuk meningkatkanpublic accountability BLU perguruan tinggi. Penelitian ini adalah penelitiandeskriptif kualitatif. Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bagaimana praktikpublic accountability terbaik sebagaimana diterapkan oleh University ofCalifornia, sementara pada sampel perguruan tinggi BLU di Indonesia masihkurang memadai. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan kepada perguruan tinggidan regulatornya di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis examines the theory of the building concept of BLU in Indonesia andassess how the implementation of public accountability on BLU college by takingcomparator universities that have a world class reputation in the United States,Britain and Australia. The purpose of this study was to understand the buildingconcept of special agencies in public sector (BLU) in Indonesia and assess thecomparison of the application of public accountability on BLU colleges anduniversities so that it was concluded that the comparison can be expected tosuggest improvements to enhance public accountability in BLU college. Thisresearch is descriptive qualitative research. From this study it was determined howpublic accountability best practices as applied by the University of California ,while on a college sample BLU in Indonesia is still inadequate. It is necessary forrepairs to the college and its regulators in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki apakah terdapat struktur modal optimal yang dapat memaksimumkan nilai perusahaan. Aplikasi metode panel threshold regression diterapkan dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2007-2011. Penelitian ini menggunakan return on equity (ROE) sebagai proxy dari nilai perusahaan dan debt to asset ratio (DAR) sebagai proxy struktur modal. Hasil empiris mengindikasikan bahwa terdapat single-threshold effect antara struktur modal dan nilai perusahaan. Koefisien bernilai positif ketika DAR di bawah 17% yang mengimplikasikan bahwa struktur modal dapat meningkatkan nilai perusahaan. Sementara itu, hasil lain juga menyatakan bahwa tidak terjadi hubungan yang signifikan antara DAR dan ROE ketika DAR di atas 17%, hal ini mengimplikasikan bahwa struktur modal tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa struktur modal yang optimal dalam memaksimumkan nilai perusahaaan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI adalah di bawah 17%.

---

This research aimed to investigates whether there is an optimal capital structure that can maximize firm value. Panel threshold regression model is applied to test the panel threshold effect of capital structure on firm value among Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange from 2007 to 2011. This study uses return on equity (ROE) as a proxy for firm value and debt-to-asset ratio (DAR) as a proxy for capital structure.

The empirical results indicate that there is a single-threshold effect between capital structure and firm value. Coefficient is positive when the DAR is less than 17% which implies that the capital structure to enhance firm value. The other result stated that there was no significant relationship between DAR and ROE, when DAR more than 17%, this implies that the capital structure does not affect firm value. Thus it can be concluded that an optimal capital structure to maximize firm value in the Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange is less than 17%."