Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Harapan hidup merupakan rata-rata secara statistik lama seseorang hidup sampai meninggal, yang merupakan salah satu indikator penting karena banyak digunakan oleh para peneliti untuk memprediksi risiko-risiko kesehatan dan kematian di masa depan. Pada umumnya, harapan hidup dihitung berdasarkan life table yang berisi data mortalitas untuk setiap usia pada suatu populasi. Ada berbagai cara untuk memodelkan mortalitas, salah satunya adalah model Gompertz. Model Gompertz merupakan model fundamental untuk pengembangan model mortalitas lainnya. Hukum mortalitas Gompertz merupakan model yang baik dalam menguji pola mortalitas tidak hanya pada manusia, namun juga pada organisme lainnya. Model ini diimprovisasi dengan model Makeham yaitu hukum mortalitas Gompertz-Makeham. Akan tetapi, kedua model ini tidak sepenuhnya valid, yang disebabkan oleh hasil estimasi yang kurang baik untuk usia lanjut. Hal ini disebabkan karena pada kedua model ini diasumsikan populasi manusia bersifat homogen, yaitu setiap individu memiliki kemampuan bertahan hidup yang sama. Namun pada kenyataannya tidak berlaku demikian, sehingga diperkenalkan model Gamma Gompertz-Makeham. Dalam model ini diasumsikan populasi manusia yang heterogen, di mana beberapa individu lebih kuat untuk bertahan hidup dibandingkan individu yang lain. Oleh karena itu, model Gamma Gompertz-Makeham merupakan model yang lebih akurat dalam memodelkan mortalitas pada manusia dibandingkan model Gompertz dan model Gompertz-Makeham. Dalam tugas akhir ini diprediksi harapan hidup penduduk di Jepang menggunakan hukum mortalitas Gamma Gompertz-Makeham yang mendekati nilai aktual harapan hidup di Jepang.

---

Life expectancy is defined as the statistical average of the length of time a person lives until death, which is one of the important indicator because it is widely used by researchers to predict future health and mortality risks in a population. In general, life expectancy is often calculated with life table containing mortality data for each age in a population. There are various ways to model mortality, one of which is the Gompertz model. Gompertz model is known as the fundamental model for other mortality models. Gompertz law of mortality is a good fit model for examining mortality patterns not only in humans, but also in other organisms. This model is improvised with the Makeham model, namely the Gompertz-Makeham law of mortality. However, these two models are not completely valid, caused by unsatisfactory estimation result for late ages. This is caused by the assumption that the human population is homogeneous, means that each individual has the same survival ability. But in reality this is not the case. Therefore, the Gamma Gompertz-Makeham model was introduced. This model assumes a heterogeneous human population, where some individuals are stronger to survive than others. Hence, the Gamma Gompertz-Makeham model is more accurate in modeling mortality in humans than the Gompertz model and the Gompertz-Makeham model. In this thesis, life expectancy of the population in Japan is predicted using the Gamma Gompertz-Makeham law of mortality, which is close to the actual value of life expectancy in Japan."

"Setiap individu memiliki risiko kematian yang berbeda. Risiko Kematian untuk setiap individu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor risiko yang dapat diamati adalah faktor underwriting. Perbedaan tingkat kematian untuk setiap individu akan memengaruhi premi asuransi jiwa. Untuk membebankan premi secara adil bagi setiap pemegang polis, perusahaan asuransi memerlukan model yang dapat mengukur mortalitas dari faktor underwriting. Dalam penelitian ini, tingkat mortalitas yang dipengaruhi oleh faktor underwriting, dimodelkan dengan menggunakan Generalized Linear Model (GLM) dan menaksir probabilitas kematian. Probabilitas kematian yang didapatkan, digunakan untuk menghitung premi asuransi jiwa. Pemegang polis asuransi jiwa berjangka satu tahun dengan gender yang sama mempunyai premi asuransi yang sama besar. Sedangkan untuk pemegang polis asuransi jiwa dwiguna satu tahun dengan gender yang berbeda mempunyai premi asuransi yang sama besar.

---

Each individual has a different risk of death. The risk of death for each individual is influenced by several factors. The risk factors that can be observed are underwriting factors. The difference in mortality rates for each individual will affect life insurance premiums. To charge premiums fairly for each policyholder, insurance companies need a model that can measure mortality from underwriting factors. In this study, the mortality rate influenced by underwriting factors was modeled using the Generalized Linear Model (GLM) and estimated the probability of death. The probability of death obtained is used to calculate life insurance premiums. One-year life insurance policyholders with the same gender have the same insurance premium. Whereas for one-year dual-purpose life insurance policyholders with different genders have the same insurance premium."

"Sistem bonus malus adalah salah satu sistem yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi kendaraan bermotor dalam penentuan premi berdasarkan sejarah klaim. Sistem bonus malus pada awalnya hanya didasari oleh frekuensi klaim. Namun ini akan tidak adil karena setiap pemegang polis mengalami kerugian yang berbeda-beda. Maka untuk mengatasi hal tersebut penentuan premi sistem bonus malus sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan frekuensi klaim tetapi juga severitas klaim. Pada penelitian ini akan dibahas penentuan net premi sistem bonus malus berdasarkan frekuensi klaim dan severitas klaim. Frekuensi klaim menggunakan campuran distribusi Poisson Lindley sedangkan severitas klaim menggunakan campuran distribusi lognormal gamma. Pada penelitian ini juga diasumsikan bahwa frekuensi klaim dan severitas klaim independen. Parameter dari distribusi frekuensi klaim dan severitas klaim diestimasi dengan menggunakan metode maximum likelihood estimator (MLE). Selanjutnya metode Bayesian digunakan untuk penentuan net premi yang dibayarkan pemegang polis yaitu berdasarkan perkalian ekspektasi posterior severitas klaim dan frekuensi klaim. Hasil aplikasi pada data menunjukkan bahwa besar premi yang dibayarkan pemegang polis berbanding lurus dengan severitas klaim dan frekuensi klaim yang artinya semakin besar frekuensi klaim dan semakin besar klaim yang diajukan maka semakin besar pula premi yang dibayarkan.

---

The bonus malus system is one of the systems offered by motor vehicle insurance companies in determining premiums based on claim history. The malus bonus system was initially only based on the claim frequency. However, this would be unfair because each policyholder experiences different losses. So to overcome this, the determination of the bonus of the malus bonus system should not only consider the claim frequency but also the claim severity. In this study, we will discuss the determination of the net premium for the bonus malus system based on the claim frequency and the claim severity . The claim frequency use a mixed Poisson Lindley distribution and the claim severity use a mixture of lognormal gamma distribution. In this study, it is also assumed claim frequency and claim severity are independent. The parameters of claim frequency and claim severity are estimated using the maximum likelihood estimator (MLE). Furthermore, the amount of net premium to be paid by policyholders is determined based on he product of the posterior expectation of claim frequency and claim severity. The data application results show that the premium that must be paid by policyholders is directly proportional to the claim frequency and claim severity, which means that the greater the claim frequency and the greater the claim severity submitted, the greater the premium paid."

"Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi Keputusan Konsumen Potensial dalam Membeli Asuransi Jiwa Syariah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen potensial untuk membeli asuransi jiwa syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kuantitatif dengan cara penyebaran kuesioner secara online kepada responden muslim di DKI Jakarta yang belum memiliki polis asuransi jiwa syariah. Pengolahan data menggunakan metode Structural Equation Modeling SEM . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kompetensi penyedia jasa asuransi sebagai faktor paling signifikan terhadap kecenderungan konsumen potensial untuk membeli asuransi jiwa syariah, sedangkan faktor sikap moneter konsumen terhadap asuransi menjadi faktor paling signifikan terhadap keputusan konsumen potensial untuk membeli asuransi jiwa syariah.

---

The Factors to Influence Potential Consumer's Decision to Purchase Sharia Life Insurance This study aims to determine the factors to influence the potential consumer's decision to purchase sharia life insurance. This research uses method of quantitative approach by spreading of online questionnaire to muslim respondents in DKI Jakarta who have not taken the sharia life insurance policy. The data are processed using Structural Equation Modeling SEM method. The result of this study indicates that the factor of competency of insurance service provider is the most significant factor to potential consumer's tendency to buy sharia life insurance, and the factor of consumer's monetary attitude to insurance is the most"

"Skripsi ini membahas mengenai aspek hukum, politik dan sosial yang mempengaruhi belum terimplementasinya kebijakan asuransi pendidikan bagi putra-putri PNS. Kebijakan asuransi pendidikan bagi putra-putri PNS merupakan bagian dari usaha kesejahteraan PNS yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian menemukan bahwa adanya kebijakan lain yang telah mengcover kebijakan asuransi pendidikan bagi putraputri PNS, kurangnya komitmen pemerintah serta adanya kekhawatiran kebijakan ini dapat memicu munculnya kecemburuan sosial merupakan beberapa faktor dalam aspek hukum, politik dan sosial yang mempengaruhi belum terimplementasinya kebijakan.

---

The focus of this studies is to identify law, politic and social aspect that affect education insurance policy for civil servants children that hasn't been implemented yet. Education insurance policy for civil servants children is part of the welfare for civil servants policies which is contained in Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. This research is qualitative descriptive interpretive.

Research found that the presence of other policies that covered education insurance policies for civil servants children, lack of governments commitment and concern of this policy may lead to the emergence of social jealousy are some factors in the legal, political and social aspects that affect the implementation of this policy."

"Tesis ini membahas tentang penerapan dari ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 277 dan Pasal 284 KUHD berkaitan dengan adanya dua polis dari Perusahaan Asuransi berbeda untuk objek asuransi yang sama, lebih lanjut dikaitkan dengan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 5145 K/Pdt/2022. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana penerapan Pasal 277 KUHD  terhadap klaim asuransi kerugian yang dijamin oleh dua polis dari Perusahaan Asuransi Umum yang berbeda untuk suatu objek asuransi yang sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 5145 K/Pdt/2022? dan (2) Bagaimana penerapan Subrogasi Pasal 284 KUHD oleh Perusahaan Asuransi Umum dalam hal terdapat dua polis asuransi dari Perusahaan Asuransi Umum yang berbeda untuk suatu objek asuransi yang sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 5145 K/Pdt/2022? Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data adalah bentuk penelitian yuridis-normatif dengan data sekunder, analisis data dilakukan secara kualitatif. Adapun teori yang digunakan adalah Teori Pengalihan Risiko. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai Penanggung pertama yang menanggung sebagian dari kerugian yang timbul, PT Asuransi FPG Indonesia selaku Penggugat harus membayarkan kerugian terlebih dahulu sebelum kerugian selebihnya dibayarkan oleh Penanggung lainnya, pembagian kerugian tersebut didasarkan pada Pasal 277 ayat (2) KUHD. Selain itu, Penggugat memiliki hak subrogasi berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHD, tetapi kerugian yang dapat dituntut kepada Tergugat I hanyalah sebesar kerugian yang disebabkan oleh tabrakan kapal yang dinakhodai Tergugat II. Belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai siapa pihak yang memiliki hak subrogasi dalam hal terdapat lebih dari satu Penanggung untuk objek pertanggungan yang sama. Saran yang bisa diberikan adalah untuk diadakan pelatihan-pelatihan yang memuat materi mengenai subrogasi, sehingga Hakim dapat lebih memahami adanya prinsip subrogasi beserta keberlakuannya di Indonesia, dan Perusahaan Asuransi selaku Penanggung untuk lebih cermat dalam menerbitkan polis terhadap objek pertanggungan berupa benda, dengan selalu menanyakan apakah Tertanggung sudah memiliki polis lain untuk objek pertanggungan yang sama atau belum.

---

This thesis discusses about the implementation of the provision contained in Article 277 and Article 284 of KUHD related to the existence of two policies from different Insurance Companies for the same insurance object, more related to the case in Supreme Court Decision No. 5145 K/Pdt/2022. The main problems discuss in this thesis are (1) How is Article 277 of KUHD applied to loss insurance claims guaranteed by two policies from different General Insurance Companies for the same insurance object in the Supreme Court Decision No. 5145 K/Pdt/2022? and (2) How is the implementation of subrogation principle of Article 284 of KUHD by the General Insurance Company if there were two insurance policies from different Insurance Companies for the same insurance object in the Supreme Court Decision No. 5145 K/Pdt/2022? This research uses a normative-juridicial method of research with a secondary data, data analysis was conducted qualitatively. The theory used is Risk Transfer Theory. The result of this research is that as the first Insurer who bears part of the losses incurred, PT Asuransi FPG Indonesia as the Plaintiff must pay the losses first before the remaining losses are paid by other Insurers, the distribution of losses is based on Article 277 section (2) of KUHD. In addition, the Plaintiff has the right of subrogation based on the provisions of Article 284 of KUHD, but the losses that can be claimed against Defendant I are only the amount of losses caused by the collision of the ship captained by Defendant II. There are no regulations specifically governing which party has the right of subrogation in the event that there is more than one Insurer for the same insured object. The suggestion that can be given based on this research is that to hold trainings that contain material regarding subrogation, so that Judges can better understand the existence of the principle of subrogation and its application in Indonesia, also Insurance Companies as Insurers should be more careful in issuing policies on insured objects in the form of objects, by always asking whether the Insured already has another policy for the same insured object or not."