Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi memengaruhi sektor jasa keuangan. Berdasarkan Survei Literasi Keuangan Nasional yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Tahun 2019, jumlah inklusi keuangan masyarakat di Indonesia khususnya pada sektor pasar modal tidak diikuti oleh kenaikan literasi keuangan. Pertumbuhan investor pasar modal membutuhkan alternatif yang terjangkau dan mudah diakses salah satunya salah satunya adalah robo-advisor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari transaksi penyerahan robo-advisor. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pungumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengenaan PPN atas robo-advisor dapat beragam dari objeknya hingga mekanisme pemungutannya tergantung dari model bisnis robo-advisor dalam penyerahannya. Lebih lanjut, penyerahan robo-advisor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 sebagai penyerahan jasa, namun setelah dianalisis lebih lanjut berdasarkan proses bisnisnya menunjukkan bahwa robo-advisor dapat dikenakan PPN sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak maupun Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. Selain itu, perbandingan kebijakan atas pengenaan pajak atas konsumsi robo-advisor antara Indonesia dengan Amerika Serikat dapat dilihat persamaan karakterisasi objek robo-advisor berdasarkan proses bisnisnya.

---

The development of ICT affects every aspect and sector of life including financial service. According to National Survei on Finansial Literacy by OJK, the financial inclusion growth in Indonesia is not followed by finansial literacy especially in capital market sector. The investors needs assistance to achieve their personal investement goals using robo-advisor as a helpful tools. This study analyzes the Value Added Tax (VAT) policy on robo-advisors supplies based on their transcation schemes and business models. This research condecuted using qualitative approach. Data used in this research collected through in-depth interview and literature study. The analysis carried out by breaking down each business model occurs on the supplies of robo-advisors and analyzed according Indonesia VAT regulation, then compared to consumption tax treatment on robo-advisor in the United States. The result of this study shows that VAT levied on robo-advisor can vary from the object and the administrative mechanism depends on the business model used when supplies occurred. Furthermore, even under current regulation namely Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 robo-advisor’s VAT levied as supply of service, but after being analyzed using related theory and regulations upon its business model, it shows that robo-advisor’s supplies are consisted of supplies of service and intangible good. This research also shows that the comparation between the policy in Indonesia and United States has the similarity in criteria in determining robo-advisor as consumption tax object

"

"Literasi keuangan merupakan suatu kemampuan seseorang dalam mengetahui aspek-aspek dalam bidang keuangan termasuk dengan mengelola keuangan dan investasi yang dapat dilakukan. Kemampuan yang dimiliki individu terhadap keuangan dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam mengelola keuangan mereka dan dapat mempengaruhi mereka dari terhindarnya bias yang bisa terjadi terhadap pengambilan keputusan mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh dari financial literacy dan behavioral biases terhadap portfolio diversification yang dilakukan oleh investor pasar saham. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey menggunakan purposive sampling. Jumlah responden pada penelitian ini yaitu terdapat 189 orang yang didapat melalalui kuesioner online. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa behavioral biases memiliki pengaruh signifikan terhadap portfolio diversification dengan pengaruh signifikan terbesar terdapat pada familiarity biases sedangkan untuk financial literacy tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap portfolio diversification. Untuk variabel kontrol yaitu sosio demografis dan ukuran portofolio memiliki pengaruh yang signifikan lebih besar saat dimasukan dalam uji kepada portfolio diversification investor pasar saham di Bursa Efek Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengumpulkan data responden secara proporsional sesuai kategori yang diuji seperti jenis kelamin

---

Financial literacy is the ability that a person has in knowing aspects in the financial sector including managing finances and investing that can be done. The abilities that individuals have towards finances can influence their behavior in managing their finances and can influence them from avoiding the bias that can occur in their decision making. The purpose of this study is to analyze the effect of financial literacy and behavioral biases on the portfolio diversification of stock market investors. This study uses a quantitative approach with a survey method using purposive sampling. The number of respondents in this study was 189 people who were obtained through online questionnaires. The results of this study indicate that behavioral biases have a significant influence on portfolio diversification with the greatest significant effect on familiarity biases, while financial literacy does not have a significant effect on portfolio diversification. For control variables, socio-demographics and portfolio size have a significantly greater effect when included in the test on the portfolio diversification of stock market investors on the Indonesia Stock Exchange. For further research, it's expected that can collect data respondents proportionally according to the categories tested such as gender"

"

Penggunaan internet telah banyak dimanfaatkan oleh perusahaan, baik untuk sekedar bertukar informasi maupun sebagai sarana pendukung fungsi bisnis. Internet juga kerap digunakan untuk melakukan berbagai keperluan pribadi. Ketika kedua aktivitas tersebut dilakukan secara bersamaan oleh karyawan, maka terjadilah workplace internet leisure. Sebagai salah satu sektor yang diandalkan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karyawan pada perusahaan perbankan menjadi perhatian dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada pengaruh workplace internet leisure, workplace internet leisure policy, dan workplace autonomy orientation terhadap employee satisfaction dan peran mediasinya pada employee productivity. Sebanyak 262 karyawan bank di DKI Jakarta berhasil dikumpulkan untuk kemudian dianalisis menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian membuktikan adanya pengaruh pengaruh positif dari workplace internet leisure, workplace internet leisure policy, dan workplace autonomy orientation pada employee productivity dengan peran mediasi darri employee satisfaction.

---

The internet has been widely used by companies, both for exchanging information and as a means of supporting business functions. The internet is also often used to do various personal purposes. When both activities are carried out simultaneously by employees, there is an workplace internet leisure. As one of the sectors that drives economic growth in Indonesia, employees in banking companies are the focus of the study. This study also focuses on the effect of the workplace internet leisure, workplace internet leisure policy, and workplace autonomy orientation on employee satisfaction and its mediating role on employee productivity. A total of 262 bank employees in DKI Jakarta were collected and analyzed using the Structural Equation Modeling (SEM) method. The result of the study proves that there is a positive effect of the workplace internet leisure, workplace internet leisure policy, and workplace autonomy orientation on employee productivity with the mediating role of employee satisfaction.

"

"Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset yang sangat penting dalam profesi Kantor Akuntan Publik (KAP). Saat ini KAP menghadapi tantangan besar dalam hal tingkat retensi karyawan yang secara umum rendah. Implementasi hybrid workplace mampu memberikan fleksibilitas dalam bekerja, mencapai work-life balance, dan mengurangi perputaran karyawan di KAP JTT. Namun, persepsi terhadap rencana penerapan ini masih menimbulkan pro dan kontra dari karyawan dan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terkait rencana penerapan hybrid workplace di KAP JTT. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan perolehan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Responden penelitian mencakup manajemen dan karyawan KAP JTT. Analisis hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan kerangka teori job-demand resource. Hasil penelitian ini menemukan bahwa untuk menerapkan hybrid workplace, KAP JTT masih memiliki beberapa kendala antara lain keterbatasan akses karyawan pada fasilitas kantor, kurangnya fasilitas pendukung untuk dapat bekerja di rumah, belum adanya kebijakan yang mengatur secara rinci mengenai penerapan hybrid workplace, gangguan bekerja di rumah yang tidak dapat dikendalikan, kurangnya pengawasan manajer atas kinerja karyawan, adanya risiko kebocoran data rahasia akibat lokasi bekerja yang tidak bisa dikendalikan, dan kesehatan mental dari karyawan yang terpengaruh. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan rencana penerapan hybrid workplace berupa penerapan satellite office, penyediaan fasilitas pendukung untuk bekerja dari rumah, dan pengembangan kebijakan yang jelas dalam implementasinya.

---

Human Resources are a very important asset of the Public Accounting profession. Currently, Public Accounting Firms (KAP) are facing substantial challenges in terms of generally poor employee retention. Hybrid workplace implementation is intended to provide flexibility at work, achieve work-life balance, and reduce employee turnover at the JTT Accounting Firm (KAP JTT). However, perceptions regarding this implementation plan have prompted a debate on the relative pros and cons of hybrid working from both employees and employers. This study aims to analyze the implementation plan of a hybrid workplace arrangement at KAP JTT. This research was conducted using a case study method through the acquisition of stakeholder perceptions from the results of questionnaires and interviews. Respondents of this study include management and employee of KAP JTT. The analysis was carried out using the job-demand resource theoretical framework. The results of this study found that to successfully implement a hybrid workplace, KAP JTT still has several obstacles to overcome including limited employee access to office facilities, lack of supporting facilities to be able to work at home, lack of detailed policies that regulate details of the implementation of a hybrid workplace, uncontrollable disruption of working at home, insufficient manager supervision over employee performance, the risk of confidential data leaks due to uncontrollable work locations, and the mental health of affected employees. Therefore, this study recommends a strategy for implementing a hybrid workplace in the form of implementing a satellite office, providing supporting facilities for working from home, and developing clear policies in its implementation."

"Salah satu masalah yang menggaris bawahi ketidakstabilan dan rendahnya kinerja UKM adalah kurangnya literasi keuangan yang mengarah pada pengambilan keputusan yang salah. Informasi keuangan diperlukan untuk pemahaman yang lebih baik dalam menghitung laba operasi, pengendalian biaya, dan manajemen arus kas. Pengelolaan dan pencatatan keuangan yang baik dapat meminimalkan kerugian, membantu merumuskan strategi penetapan harga yang baik, mendorong efisiensi biaya yang lebih terukur, dan menjaga kelangsungan bisnis jangka panjang. Salah satu UKM di industri jasa laundry telah sampai pada kondisi di mana kurangnya informasi keuangan mengakibatkan penetapan harga dan penentuan biaya tenaga kerja yang tidak tepat. Pelaksanaan business coaching dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan survei kepada pemilik, karyawan, dan pelanggan UKM. Sistem keuangan dan aplikasi anggaran dibuat untuk pemilik usaha guna menyiapkan rencana keuangan serta menyusun strategi keputusan operasional baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan lebih baik

---

One of the problems that underlines the instability and low performance of SMEs is the lack of financial literacy which leads to wrong decision making. Financial information is required to better understanding when calculating operating profits, cost control, and cash flow management. Good financial management and records can minimize losses, assist in formulating a good pricing strategy, encourage more measurable cost efficiency, and maintain long-term business continuity. One SMEs in the laundry services industry has come to a term where the lack of financial information has resulted in the improper calculation of pricing and labour cost. The Business Coaching is conduct using a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews and surveys to the owners, employees, and customers of the SMEs. The Financial system and budgeting tools were created which allow the owner to better calculating the financial plan as well as to line up the strategy of its short-term and long-term operational decision."

"Kemajuan teknologi dalam industri keuangan telah merevolusi industri yang disebut fintech, yang mengarah pada munculnya financial robo-advisor. Financial robo-advisor ini menarik calon investor dengan menggunakan machine learning algorithm untuk memberikan panduan investasi otomatis dengan pengawasan manusia yang minimal, berdasarkan tujuan keuangan dan toleransi risiko pengguna. Beberapa penelitian telah mengeksplorasi niat untuk mengadopsi financial robo-advisor. Penelitian ini menyelidiki niat pengguna untuk berinvestasi dengan financial robo-advisor, dengan fokus pada beberapa faktor, seperti algorithm interpretability, structural assurance, interactivity, government regulation, perceived financial dan privacy risks, perceived financial benefit dan trust. Penelitian ini mengumpulkan data dari 357 responden dan dianalisis menggunakan Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Temuan menunjukkan bahwa algorithm interpretability dan structural assurance secara negatif dan signifikan mempengaruhi perceived financial dan privacy risks. Sebaliknya, interactivity dan government regulation secara positif dan signifikan mempengaruhi perceived financial benefit. Interactivity juga secara positif dan signifikan mempengaruhi perceived trust, sedangkan government regulation tidak. Selain itu, perceived financial dan privacy risks tidak mempengaruhi investment intention, sementara perceived financial benefit dan trust secara positif dan signifikan mempengaruhi investment intention.

---

Technological advancements in the financial industry have revolutionised the industry called fintech, leading to the emergence of financial robo-advisors. These financial robo- advisors attract the potential investors using machine learning algorithms to provide automated investment guidance with minimal human oversight, based on users’ financial goals and risk tolerance. Several researches have explored the intention to adopt financial robo-advisors. This research investigates users’ intentions to invest with financial robo- advisors, focusing on several factors, such as algorithm interpretability, structural assurance, interactivity, government regulation, perceived financial and privacy risks, perceived financial benefit and trust. This research collected data from 357 respondents and analysed using Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM). The findings indicate that algorithm interpretability and structural assurance negatively and significantly influence perceived financial and privacy risks. Conversely, interactivity and government regulation positively and significantly influence perceived financial benefit. Interactivity also positively and significantly influences perceived trust, whereas government regulation does not. Additionally, perceived financial and privacy risks do not influence investment intention, while perceived financial benefit and trust positively and significantly influence investment intention."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman instruktur literasi informasiperpustakaan Universitas Indonesia (UI) terhadap program literasi keuangan diperpustakaan. Penelitian ini juga mengidentifikasi strategi yang dapat dijalankanperpustakaan UI untuk meningkatkan literasi keuangan penggunanya. Penelitianini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Pengumpulandata dilakukan dengan observasi dan wawancara. Analisis hasil wawancaraterhadap informan menunjukkan bahwa informan secara keseluruhan telahmemahami dengan baik konsep literasi informasi. Sebagian besar informanmemahami bahwa perpustakaan UI perlu turut berperan serta dalam membanguncivitas academica atau pengguna perpustakaan yang memiliki kemampuan melekkeuangan (financial literate). Perpustakaan UI berpotensi untuk berperan sebagaipenyedia akses informasi yang berkaitan dengan keuangan untuk membantupenggunanya memiliki kemampuan literasi keuangan. Strategi yang dapatdilakukan perpustakaan UI untuk mendukung program literasi keuangan inidiantaranya membangun kerjasama dengan lembaga bidang keuangan, memintabantuan pakar subjek (subject specialist) bidang keuangan dan dapat juga denganmembuat percontohan program pelatihan literasi keuangan pada lingkup yanglebih kecil di tingkat fakultas untuk diadopsi pada tingkat universitas

---

ABSTRACTThis research aims to know the understanding of information literacy instructor ofUniversity of Indonesia (UI) library about financial literacy programs in libraries.This study also identifies strategies that could be undertaken to improve financialliteracy of UI Library users. The study was conducted using a qualitative approachand case study methods. Data collection is done by observation and interviews.Analysis of the results of the interviews indicated that the informants haveunderstood the concept of information literacy very well. The majority ofinformants understand that UI Library need to contribute in establishing financialliteracy program to develop financial literacy skills of UI civitas academica andUI Library users. UI Library has the potential to become information accessprovider of information sources related to the financial issues, to help its users tohave the capability of financial literacy. The strategy can be done by UI Library tosupport this financial literacy program is by building cooperation with financialinstitutions, asking the assistance of subject specialist, and may also by makingfinancial literacy training program on the small scale that can be adopted atfaculty or university level."

"Utilizing concepts from Marx, Foucault, Bourdieu and Baudrillard this book challenges those who claim that ‘there is no alternative’ to neoliberal insecurity and reduce education to a consumerist training of entrepreneurial consumer-citizens who can continually invest in themselves and the market. Through an analysis of consumer fi nancial literacy education’s present and historical supports, as well as its likely effects, this book argues that the choice before us is not fi nancial illiteracy or fi nancial literacy. Rather, the choice is between subjugation to the requirements of perpetual competition or overcoming alienation, insecurity and exploitation, aims the critical fi nancial literacy education outlined at the end of this book supports. ;Utilizing concepts from Marx, Foucault, Bourdieu and Baudrillard this book challenges those who claim that ‘there is no alternative’ to neoliberal insecurity and reduce education to a consumerist training of entrepreneurial consumer-citizens who can continually invest in themselves and the market. Through an analysis of consumer fi nancial literacy education’s present and historical supports, as well as its likely effects, this book argues that the choice before us is not fi nancial illiteracy or fi nancial literacy. Rather, the choice is between subjugation to the requirements of perpetual competition or overcoming alienation, insecurity and exploitation, aims the critical fi nancial literacy education outlined at the end of this book supports. "

"Sejak tahun 2004, Perpustakaan UI mulai mencanangkan program information skills bagi sivitas akademika UI dan tahun 2005 Perpustakaan UI berhasil membuat modul untuk pelatihan information skills. Tujuan utama pembuatan modul information skills tersebut adalah memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada pengguna perpustakaan untuk dapat mengidentifikasi, mengakses, mengevaluasi dan menggunakan informasi secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pustakawan mengenai program information skills dan kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan program tersebut di UI. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif karena metode ini lebih tepat untuk menggali persepsi informan mengenai topik yang dibahas. Peneliti mewawancarai 13 pustakawan dari 13 fakultas di lingkungan UI (10 orang kepala pustakawan dan 3 orang pustakawan rujukan). Model operasional menggunakan model SCONUL. Model ini berfungsi untuk mengarahkan peneliti dalam mengajukan pertanyaan dan menganalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para informan sangat memahami pentingnya program information skills di perguruan tinggi untuk mendukung visi universitas menghasilkan lulusan berkualitas dan menjadi pembelajar seumur hidup.Tanggapan informan terhadap program information skills mencakup hal-hal berikut :1) Program information skills adalah bagian dari information literacy2) Program information skills adalah bagian dari pendidikan pengguna yang dirancang secara sistematis dan lebih mendalam.3) Information skills mencakup kemampuan mengakses, mengevaluasi dan menggunakan informasi secara tepat dan efektif.4) Information skills bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan pengguna dalammengelola informasi dan mencegah pengguna melakukan tindakan plagiat.5) IS membutuhkan pengetahuan mengenai perpustakaan (basic library skills) danketrampilan teknologi (IT skills).6) Modul information skills UI cukup lengkap dan mencakup semua materi dalaminformation skills, namun belum spesifik sesuai kebutuhan semua fakultas.7) Program information skills merupakan tanggung jawab pustakawan sebagai penyediainformasi dan sebagai partner staf pengajar dalam penyelenggaraan prosespembelajaran di perguruan tinggi.8) Pustakawan yang mengajarkan information skills harus memiliki kemampuan soft skills, hard skill dan memiliki latar belakang pendidikan perpustakaan atau menguasai berbagai macam sumber-sumber informasi serta memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.9) Pustakawan harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang baik mengenai perkembangan ilmu, khususnya subjek ilmu di fakultasnya masing-masing.10) Pustakawan berperan sebagai fasilitator atau intermediary (perantara) bagi pengguna.Hasil wawancara menunjukkan bahwa program information skills di UI belum berjalan sebagaimana diharapkan oleh Perpustakaan UI. Para informan mengakui bahwa banyak kendala yang dihadapi di lapangan yang membutuhkan tindakan lebih serius dari lembaga. Adapun kendala-kendala yang dihadapi adalah:1) Keterbatasan SDM yang mampu mengajarkan IS kepada pengguna. Pustakawan di lingkungan UI tidak semuanya dapat diandalkan mengajarkan keahlian informasikepada pengguna.2) Kebijakan yang tidak mendukung dari pimpinan dan staf pengajar.3) Fasilitas yang tidak memadai (komputer, akses Internet),Melihat kendala-kendala diatas, Perpustakaan UI perlu melibatkan dosen dan mahasiswa untuk menjalankan program information skills. Hal ini dapat ditempuh dengan memasukkan program information skill dalam kurikulum pendidikan dan bekerja sama dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan, seperti BEM atau Senat Mahasiswa. Perpustakaan UI juga harus dapat memastikan bahwa sarana dan fasilitas yang ada di tiap fakultas memadai untuk membuka kelas information skills. Supaya kegiatan dapat dilakukan, perlu pendekatan resmi kepada pimpinan fakultas karena hal ini menyangkut fasilitas kegiatan akademik.Langkah konkrit yang dapat dilakukan adalah promosi terus menerus terhadap sivitas akademika UI dan mengorganisir pelaksanaan program tersebut secara terpadu.

---

In 2004, the library of the University of Indonesia decided to introduce training in information skills to the academic community. In 2005, the UI Library UI prepared a module for training in information skills. This module aims especially at giving library users the knowledge and skills to identify, access, evaluate and use information effectively. This research is based on a survey of UI librarians concerning their perceptions about the training program and the constraints faced in applying it at UI. The research method is qualitative because this method is more appropriate for probing perceptions in regard to the topic. The researcher interviewed .13 Librarians from 13 faculties at UI (10 Library directors and 3 reference librarians). The SCONUL model was used to guide the researcher in raising question and conducting analysis.Results show that all informants have a good understanding of the importance of the program on information skills in support of the vision of a high-quality university graduate who becomes a lifetime learner. Responses included the following:1. The program of information skills is part of information literacy.2. A program information skill is a kind of consumer education designed in a systematic and thorough way.3. Information skills include the ability to access, evaluate and use information precisely and effectively.4. Information skills aim to increase consumer skills in managing information and avoiding plagiarism.5. IS requires a knowledge of basic library skills and information technology skills.6. The UI information skills program is comprehensive enough and includes all the relevant materials in information skills, but has not yet been adapted to the needs of each faculty.7. The program in information skills is a responsibility of librarians, who serve as resources of information and as partners of teaching staff in managing the study process in college.8. Librarians who teach users need to have soft skills, hard skills and a background in library science, together with good communications skills.9. Librarians need to have a good knowledge of scientific development, especially in regard to one's own faculty.10. Librarians need to function as facilitators or intermediaries for users.Survey results indicate that the UI program in information skills has not yet been implemented as expected by the UI Library department. As a group, the informants mentioned many constraints requiring more serious action from the [which?] institute. These include:1. Limited skills on the part of librarians. Not all of them have the mastery needed to teach information skills to users2. Policies that are not effectively supported by leaders and teaching staff3. Inadequate facilities (computers, Internet access).Considering these constraints, the UI Library department needs to involve students and teachers in the program for developing information skills. This could be accomplished by introducing an IS program in the regular curriculum, and collaborating with student organizations, including the BEM and Student Senate. The Library Department also needs to ensure that equipment and facilities are provided in every faculty to support classes in information skills. In order that this support be obtained, a formal approach to faculty leaders is needed. On this basis, the IS program can be promoted to the entire academic community and implemented in an integrated way."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang kompetensi literasi informasi pustakawan Badan Litbang Kementerian Pertanian. Penelitian bertujuan untuk mengetahui literasi informasi pustakawan dan pengelola dengan menggunakan standar Information Literacy Competency Standards for Higher Education (ACRL). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survai. Responden dalam penelitian ini adalah pustakawan dan pengelola perpustakaan yang berjumlah 88 (delapan puluh delapan) orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran sebagian besar pustakawan sudah melakukan hal yang sudah sesuai dengan standar kompetensi literasi informasi kecuali untuk beberapa indikator. Sedangkan berdasarkan latar belakang pendidikan, secara umum pustakawan dengan latar belakang pendidikan D3 merupakan pustakawan dengan kuantitas yang paling banyak menjawab dengan jawaban yang baik, kemudian diikuti dengan S1 dan D2. Peneliti menyarankan perlu dirancang program literasi informasi terhadap pustakawan dan pengelola perpustakaan di Badan Litbang Kementerian Pertanian. Selain itu diperlukan pendidikan tambahan bagi beberapa pustakawan untuk meningkatkan keahliannya dan Kementerian Pertanian perlu mengganggarkan dana bagi ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan Unit Kerja/Unit Pelayanan Teknis untuk mendukung keberhasilan visi dan misinya.

---

ABSTRACTThe purpose of this research was to determine librarians and library officers information literacy in Badan Litbang Kementerian Pertanian. This study aims to describe information literacy librarians by using standard Information Literacy Competency Standards for Higher Education (ACRL). This is a quantitative survey method. Respondents in this study was the librarians amount 88 (eighty-eight). The results indicate that most of the librarians have been doing indicators in accordance with the information literacy competency standards except for some indicators. While based on educational background, librarians with a background in D3 education are the the most responded with the good answer, then followed by S1 and D2. To remedy the deficiencies, the study recommends the necessary information literacy program designed to librarians in the Badan Litbang Kementerian Pertanian. To support the vision and mission of Badan Litbang Kementerian Pertanian, it also required additional education for some librarians to improve skills and also the Kementerian Pertanian should budgeting funds for infrastructure for Unit Kerja / Unit Pelayanan Teknis Badan Litbang Kementerian Pertanian."