Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang: Upaya penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin setiap ibu mengakses pelayanan KIA melalui pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Pn). Berdasarkan profil kesehatan tahun 2020, Kota Bekasi menduduki 3 kota terbawah di Provinsi Jawa Barat (84,8%) dan menjadi kota terendah pada tahun 2021 (86,67%) terhadap cakupan Pn. Keikutsertaan bidan di Indonesia menjadi jejaring FKTP masih sangat rendah (39,9%), padahal keberadaannya meningkatkan akses cakupan Pn. Masalahnya tidak seluruh FKTP dapat melayani persalinan PONED 24 jam sehingga sangat membutuhkan bidan sebagai jejaringnya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan bidan menajadi jejaring FKTP.Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional melalui data primer (kuesioner). Sampel yang didapatkan berjumlah 116 responden. Data diolah dan dianalisis dengan analisis univariat, bivariat, dan multivariat menggunakan SPSS. Hasil: Bidan yang memutuskan untuk menjadi jejaring FKTP hanya sebesar 24,1% dan sebagian besar memiliki karakteristik usia 40-50 tahun, lulusan D3 Kebidanan, dan belum berstandar bidan delima. Berdasarkan hasil uji stastistik, terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan (p=0,047) dan standar kualitas pelayanan kebidanan (p=0,004) terhadap keputusan bidan menjadi jejaring FKTP, sedangkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi (p=0,081), lama masa kerja (p=0,181), pelatihan (p=0,797), dan figur bidan (0,321). Pada analisis multivariat, standar kualitas pelayanan kebidanan merupakan variabel yang paling dominan berhubungan setelah dikontrol variabel pengetahuan dan motivasi. Kesimpulan: Keputusan bidan yang sangat dipengaruhi oleh informasi dari sejawat dan pengalaman sebelumnya. Dalam pelaksanaannya sosialisasi masih minim dilakukan dan pelatihan bukan merupakan syarat perjanjian kerjasama bidan dan FKTP. Saran: Perlu adanya sosialisasi dan pengawasan yang bersinergi antara Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, FKTP, dan IBI terhadap pelaksanaan praktik pelayanan kebidanan di era JKN, serta adanya evaluasi tarif khususnya tarif persalinan pada prorgram jejaring FKTP.

---

There are some efforts to reduce MMR, one of them is ensuring that every mother could access MCH services through delivery assistance by health personnel (Pn). Based on the 2020 health profile of West Java Province, Bekasi City occupies the lowest 3 cities (84.8%) and is the lowest city in 2021 (86.67%) in terms of the coverage of (Pn). The participation of midwives in Indonesia as First Level of Health Facility (FKTP) networks is still very low (39.9%), even though their presence increases access to Pn coverage. The problem is not all FKTPs can provide 24-hour PONED deliveries, so they really need a midwife as their network.

Objectives: This study aims to determine the factors that influence midwife's decision to join the FKTP network.

Methods: This study used a quantitative approach with a cross-sectional research design using primary data (questionnaire). The samples obtained amounted to 116 respondents and then the data was processed and analyzed with univariate, bivariate and multivariate using SPSS.

Results: Only 24.1% of midwives who decided to join the FKTP network, had the characteristics of being between the ages of 40 and 50 years, D3 Midwifery graduates, and not standardized by Bidan Delima program. Based on the statistical, there was a significant relationship between knowledge (p=0.047) and midwifery service quality standards (Bidan Delima) (p=0.004) on the midwife's decision as a FKTP network, while there was no significant relationship between motivation (p=0.081), length of experience (p=0.181), training (p=0.797), and the figure of the midwife (0.321). In the multivariate analysis, midwifery service quality standard was the most dominant variable related after controlling for knowledge and motivation variables.

Conclusion: Midwife’s decision as FKTP networks are strongly influenced by information from colleagues and previous experience. In practice, socialization is still minimal and training is not a condition of the agreement between midwives and FKTP.

Suggestion: There is a need for synergized socialization and supervision between the Ministrty of Health/Public Health Office, BPJS Kesehatan, FKTP, and IBI regarding the implementation of midwifery service practices in the JKN era, as well as an evaluation of rates, especially delivery rates in the FKTP network program."

"Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian Jaminan Kesehatan Nasional pada pedagang kaki lima. Rancangan penelitian adalah analitik kunatitatif dengan pendekatan potong lintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 100 responden yang diteliti, 43 responden telah membeli JKN. Hasil uji Chi-square menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara usia, pendapatan, risiko riwayat penyakit kronis keluarga, risiko finansial keluarga,harga/iuran JKN, tempat/lokasi BPJS Kesehatan, tempat/lokasi rumah sakit, bukti fisik BPJS Kesehatan; dan SDM (Sumber Daya Manusia) BPJS Kesehatan dengan keputusan pembelian Jaminan Kesehatan Nasional pada pekerja sektor informal (pedagang kaki lima) di Kota Bogor Tahun 2017.

---

This study analyzed the factors affecting the decision for purchasing National Health Insurance (JKN Program) among street vendors. The study design was analytical quantitative with cross sectional approach. The result of research showed that from 100 respondents who had been interviewed, 43 respondents had bought National Health Insurance. Chi-square test showed that there were significant results between age, income, family history of chronic disease, family financial risk, premium of JKN Program, the location of BPJS Kesehatan, the location of hospital, proof of BPJS Kesehatan, and human resources of BPJS Kesehatan with decision for purchasing national health insurance among street vendors in Bogor 2017."

"

Pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan gatekeeper dan pelayanan yang berfokus pada masyarakat. Sementara saat ini, pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta JKN di puskesmas belum maksimal, puskesmas sebagai gatekeeper belum menjadi prioritas utama dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan di puskesmas oeh peserta JKN dengan menggunakan literature review. Basis pencarian literatur yang digunakan adalah Proquest, PubMed, Google Scholar, dan Garuda Ristekbrin. Pada hasil pencarian, ditemukan sebanyak 16 studi terseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada sebagian besar studi dikatakan bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta JKN masih cukup rendah. Sebagian besar studi mendapatkan bahwa mereka yang lebih memanfaatkan pelayanan kesehatan di puskesmas adalah peserta JKN dengan usia di atas 46 tahun, dengan tingkat pendidikan yang tinggi, pendapatan tinggi, memiliki pengetahuan yang baik tentang JKN, memiliki aksesibilitas layanan yang mudah dan memadai, memiliki persepsi yang baik terhadap kesehatan, dan memiliki persepsi yang baik terhadap sikap petugas kesehatan dan JKN.

---

---

In the era of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Puskesmas was a gatekeeper and public-focused service. Meanwhile, health services in Puskesmas haven’t optimally utilized by the JKN participants, Puskesmas as gatekeepers are not at the top priority of health utilization. This study identified factors related to JKN participant’s utilization of health services in Puskesmas using a literature review. The literature search bases used were Proquest, PubMed, Google Scholar, and Garuda Ristekbrin. In the search results, 16 studies were selected based on inclusion and exclusion criteria. The research findings show that most studies stated that the utilization of health services by JKN participants were still quite low. Most studies find that those who make the most use of health services at puskesmas are JKN participants whom age over 46 years, with high levels of education, high income, have good knowledge about JKN, have easy and adequate service accessibility, has a good perception of health, and has a good perception of the attitudes of health workers and JKN itself.

"

"Penelitian ini membahas tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Badan Usaha Untuk Menggunakan Koordinasi Manfaat CoB Di Era Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Hasil penelitian ini adalah diketahuinya faktor-faktor internal yang mempengaruhi penggunaan CoB yaitu umur, pendidikan, kebutuhan, risiko sakit, jumlah pegawai dan jumlah peserta. Sedangkan untuk faktor-faktor eksternalnya adalah pengalaman, persepsi, harga, motivasi serta Untuk koordinasi lainnya dan mekanisme pelayanan kesehatan untuk meninjau berjalannya peraturan BPJS No.4 Tahun 2016.Saran dari peneliti pada badan usaha adalah sebaiknya pegawai melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, badan menggunakan CoB karena dengan dilakukan CoB akan meringankan beban badan usaha untuk membayar iuran AKT.Saran untuk asuransi komersial adalah dengan menawarkan harga premi yang lebih kompetitif, membuat strategi pelayanan tambahan, menambah jaringan provider fasilitas kesehatan, melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan website, televisi dan koran. Dan saran untuk BPJS Kesehatan adalah ikut melakukan sosialisasi dengan AKT terkait koordinasi, memperluas jaringan provider agar badan usaha tertarik untuk menggunakan CoB terutama provider rumah sakit swasta, memaksimalkan koordinasi kepesertaan dan iuran dengan sistem yang lebih mudah agar dapat menambah nilai jual produk CoB.

---

This research discusses the Factors Affecting Business Entities To Use Coordination of Benefits CoB In the National Health Insurance Era. This research is qualitative research with descriptive approach.The results of this study are the findings of internal factors that influence the use of CoB, namely age, education, needs, risk of illness, number of employees and number of participants. While for the external factors are experience, perception, price, motivation and For other coordination and health service mechanism to review the running of regulation BPJS No.4 Year 2016.Suggestion from researcher at business entity is better employee do medication at health facility which cooperate with BPJS Kesehatan, the agency uses CoB because by doing CoB will ease the burden of business entities to pay the dues of AKT.Suggestions for commercial insurance are to offer more competitive premium rates, create additional service strategies, increase provider network health facilities, socialize by utilizing websites, television and newspapers. And advice for BPJS Health is to socialize with AKT related to coordination, expand the provider network so that business entities are interested to use CoB especially private hospital providers, maximize co ordinate participation and dues with easier system in order to increase the selling value of CoB products."

"Program Kader JKN-KIS dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan jumlahkepesertaan dan meningkatkan kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan pada segmenpeserta informal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi program KaderJKN-KIS di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukanselama bulan Mei 2018 dengan tehnik wawancara mendalam, observasi dan telaahdokumen menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Ujivaliditas melalui trianggulasi sumber dan metode. Hasil Penelitian didapatkan bahwaimplementasi program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi secara umum belum berjalandengan optimal. Sudah ada standar dan sasaran yang ditentukan untuk melihat kinerja,namun pencapaiannya belum maksimal dan target dari fungsi kader belum lengkap.Sistem pencatatan, sistem tehnologi aplikasi, dan desiminasi informasi masihmengalami kendala. Konsistensi, kejelasan dalam komunikasi dan pelaksanaanpedoman belum berjalan maksimal. Hubungan dengan kelurahan belum terjalin denganbaik, SDM Kader JKN-KIS maupun Kantor Cabang masih terbatas. Sikap pelaksanakurang mendukung serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik belumsepenuhnya mendukung implementasi program Kader JKN-KIS. Kesimpulan:implementasi Program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi masih memiliki kendala.Perlunya perbaikan dari standar dan sasaran, sistem informasi, komunikasi, SDM,sosialisasi, hubungan kerjasama untuk keberhasilan implementasi program kader JKNKIS.

---

The JKN KIS Cadre Program was established to increase membership growth andincrease the collation of BPJS Health contribution to informal segment participants. Thepurpose of this research is to analyze the implementation of JKN KIS Cadre program inBekasi City. This research uses a qualitative method, conducted during May 2018 within depth interview technique, observation and document review using Van Meter andVan Horn policy implementation theory. Test validity through a source and methodtriangulation. The result of the research shows that the implementation of JKN KISCadre program in Bekasi City has not run optimally yet. There are already standardsand targets are determined to see the performance, but its achievement is not maximizedand the target of the function of the cadre is not yet complete. Recording systems,application technology systems, and information dissemination are still constrained.Consistency, clarity in communications and implementation of guidelines has not beenmaximized. Relationship with the village has not been established well, Kader JKN KISHuman Resources and Branch Offices are still limited. The attitude of the implementersis not supportive and the economic, social and political environment has not fullysupported the implementation of the KKD KIS Cadre program. Conclusion Theimplementation of JKN KIS Cadre Program in Bekasi City still has obstacles. The needfor improvement of standards and targets, information systems, communication, humanresources, socialization, cooperation relationship for successful implementation of JKNKIScadre program."

"Komunikasi dalam keperawatan dapat diartikan sebagai dasar dalam memberikan asuhan keperawatan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya, menentukan apa yang menjadi kehendak pasien, serta menilai evaluasi dari asuhan keperawatan yang dilakukan. Tujuan dalam penelitian ini mengetahui gambaran persepsi klien tentang komunikasi terapeutik perawat dalam pelaksanaan pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) BPJS Kesehatan Kota Bekasi. Metode dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif berdasarkan pengukuran dan analisis data karena didalam penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau gejala sosial. Populasi pada penelitian ini adalah peserta JKN-KIS pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Peratama (FKTP) di Wilayah Kota Bekasi yang mewakili usia > 15 tahun. Besar sampel adalah 399,9334 dibulatkan menjadi 400 orang. Sampel didapatkan dengan metode Probability Sampling dengan cara cluster sampling. Penelitian ini menggunakan kuesioner komunikasi terapeutik perawat untuk mengukur persepsi klien terhadap kemampuan komunikasi terapeutik perawat. Penelitian ini akan menganalisis data dengan analisis univariat terhadap setiap variabel. Variabel yang akan dianalisis yaitu karakteristik responden dan komunikasi terapeutik perawat. Hasil penelitian ini terbagi dalam 3 fase komunikasi terapeutik yaitu fase orientasi, fase kerja dan fase terminasi, diamana dalam 3 fase tersebutdi dominasi dengan kategori cukup. Pada komunikasi terapeutik fase orientasi kategori baik (17.25%), cukup (66.25%) dan kurang baik (66%). Pada komunikasi terapeutik fase kerja kategori baik (4%), Cukup (80.75%) dan kurang baik (15.25%). Sedangkan pada komunikasi terapeutik fase terminasi tidak ada kategori baik (0%), dengan kategori cukup (80.75%) dan kurang baik (19.25%).

---

Communication in nursing can be interpreted as the basis for providing nursing care to gather as much information as possible, determine what the patient wants, and assess the evaluation of the nursing care provided. The aim of this research is to determine the description of clients' perceptions regarding nurses' therapeutic communication in the implementation of services at BPJS Health First Level Health Facilities (FKTP) Bekasi City. The method in this research is included in quantitative research based on measurement and data analysis because this research will describe social phenomena or symptoms. The population in this study were JKN-KIS participants at Primary Level Health Facilities (FKTP) in the Bekasi City Area representing ages > 15 years. The sample size is 399.9334 rounded to 400 people. Samples were obtained using the Probability Sampling method using cluster sampling. This study used a nurses' therapeutic communication questionnaire to measure clients' perceptions of nurses' therapeutic communication abilities. This research will analyze the data using univariate analysis of each variable. The variables to be analyzed are the characteristics of the respondents and the nurses' therapeutic communication. The results of this research are divided into 3 phases of therapeutic communication, namely the orientation phase, work phase and termination phase, where these 3 phases are dominated by the sufficient category. In the therapeutic communication orientation phase, the categories were good (17.25%), sufficient (66.25%) and poor (66%). In the therapeutic communication phase of work, the categories were good (4%), sufficient (80.75%) and poor (15.25%). Meanwhile, in the termination phase of therapeutic communication, there was no good category (0%), with adequate (80.75%) and poor (19.25%) categories."

"Proses kerja di Area Forging PT X dapat menimbulkan risiko bahaya dari tekanan suara yang ditimbulkan oleh mesin produksi yang dapat menimbulkan kebisingan dan dapat berpengaruh pada gangguan fungsi pendengaran pekerja. Diperlukan analisa faktor yang mempengaruhi gangguan pendengaran agar dapat digunakan sebagai langkah pengendalian yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tekanan bising, gambaran pajanan bising (Leq 8 jam), gambaran gangguan pendengaran dan faktor yang mempengaruhi gangguan pendengaran sensorineural pada pekerja di Area Forging PT X. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain cross sectional untuk melihat hubungan gangguan fungsi pendengaran akibat pajanan bising dengan menganalisa faktor lain yang dapat mempengaruhinya seperti usia, masa kerja, kebiasaan merokok, pajanan getaran, hobi terkait bising, dan pemakaian alat pelindung diri (alat pelindung telinga). Berdasarkan hasil didapatkan bahwa gambaran tekanan bising di Area Forging PT X berkisar antara 74,1 – 103,4 dBA, pajanan bising (Leq 8 jam) 44 orang (66,7%) terpajan bising tinggi ≥85dBA dan 22 orang (33,3%) terpajan bising <85 dBA dan rata-rata pajanan adalah sebesar 91,5 dBA. Dari 66 partisipan, 8 (12,1%) partisipan mengalami gangguan fungsi pendengaran sensorineural dan 58 (87,9%) partisipan memiliki pendengaran normal. Faktor – faktor yang berhubungan dengan gangguan fungsi pendengaran adalah pajanan bising memiliki p value 0,045 dengan nilai OR 0,818, hobi terkait bising memiliki p value 0,005 dan nilai OR 14,37, masa kerja memiliki p value 0,045 dan nilai OR 0,818, usia memiliki p value 0,001 dan nilai OR 20,07, kebiasaan merokok memiliki p value 0,008 dan nilai OR 12,33, serta penggunaan alat pelindung diri memiliki p value 0,009 dan nilai OR 10,6. Faktor yang paling dominan mempengaruhi gangguan fungsi pendengaran sensorineural adalah usia. Untuk mengandalikan faktor yang mempengaruhi gangguan fungsi pendengaran dapat menggunakan hierarki pengendalian risiko yaitu eliminasi, substitusi, pengendalian teknis, pengendalian administratif dan alat pelindung diri.

---

The work process in Forging Area PT X can pose a danger from sound pressure generated by production machines which can cause disturbances to worker functions. Analysis of factors that influence hearing loss so that it can be used as an appropriate control measure. This study aims to determine the description of noise, noise exposure description (Leq 8 hours), description of hearing loss and factors that influence hearing loss in workers in the Forging Area of ​​PT X. This study is an observational study with cross sectional design to see the relationship between functional impairment due to exposure noise by analyzing other factors that can influence it such as age, years of service, smoking habits, vibration, hobbies related to noise, and use of personal protective equipment (ear protection). Based on the results obtained that the description of noise pressure in the Forging Area PT X ranges from 74.1 – 103.4 dBA, noise exposure (Leq 8 hours) 44 people (66.7%) high noise exposure >85dBA and 22 people (33.3 %) exposed to noise ≤85 dBA and the average exposure was 91.5 dBA. Of the 66 participants, 8 (12.1%) have sensorineural hearing loss and 58 (87.9%) have normal hearing. Factors that are significantly related to hearing loss are noise exposure have p value of 0.045 with an OR value of 0.818, a noise hobby have p value of 0.005 and OR value of 14.37, years of service have p value of 0.045 and OR value of 0.818 , age have p value of 0.001 and OR value of 20.07, smoking habits have p value of 0.008 and OR value of 12.33, and the use of personal protective equipment have p value of 0.009 and an OR value of 10.6. The most dominant factor influencing sensorineural hearing loss is age. To control those affecting hearing function impairment, risk control factors can be used, namely elimination, substitution, control, control, and personal protective equipment."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan utilisasi Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) peserta JKN di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional yang menggunakan data sekunder berupa Data Sampel BPJS Kesehatan tahun 2019. Total sampel yang diperoleh sebesar 47.606 peserta. Uji hubungan dianalisis menggunakan uji Single Logistic Regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama di Provinsi Nusa Tenggara timur cukup rendah yaitu sebesar 14,41%. Utilisasi Rawat Jalan Tingkat Pertama banyak diakses oleh peserta dengan kelompok umur lansia (17,27%), berjenis kelamin perempuan (17,85%), berstatus kawin (17,92%), kelompok segmentasi PBPU (35,84%), peserta berstatus istri (23,69%), peserta yang terdaftar di FKTP jenis dokter umum (35,01%), peserta yang terdaftar di fasilitas kesehatan milik swasta (32,59%), dan kelompok peserta yang bertempat tinggal di kota (36,06%). Seluruh variabel memiliki hubungan yang signifikan dengan utilisasi pelayanan kesehatan RJTP di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019.

---

This study aims to determine the factors related to the utilization of of first-level outpatient  (RJTP) of JKN participants in East Nusa Tenggara province in 2019. This study is a quantitative study with a cross sectional study design that uses secondary data in the form of BPJS Kesehatan sample data in 2019. The total sample obtained was 47,606 participants. Relationship test was analyzed using Single Logistic Regression Test. The results showed that the utilization of first-level outpatient health services in East Nusa Tenggara province is quite low at 14.41%. The utilization of first-level outpatient is widely accessed by participants with the elderly age group (17,27%), female (17,85%), married status (17,92%), PBPU segmentation group (35,84%), wife status (23,69%), participants registered in the general practitioner type FKTP (35,01%), participants registered in privately owned health facilities (32,59%), and groups of participants residing in the city (36,06%). All variables have a significant relationship with the utilization of RJTP health services in East Nusa Tenggara province in 2019."

"Hipertensi dikenal sebagai penyakit tanpa gejala khusus yang menyebabkan kematian dini di seluruh dunia dan prevalensinya terus meningkat tiap tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan faktor-faktor yang berhubungan dengan hipertensi pada peserta skrining faktor risiko PTM usia produktif di Puskesmas Cisadea Kota Malang tahun 2021. Variabel dependen penelitian ini adalah hipertensi dan variabel independennya yaitu faktor sosiodemografi (usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan), faktor riwayat kesehatan (status IMT, riwayat keluarga), dan faktor gaya hidup (kebiasaan merokok, aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur). Desain studi yang digunakan adalah cross-sectional dengan analisis bivariat dan stratifikasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder hasil skrining faktor risiko PTM dengan jumlah sampel sebesar 608 orang berusia 15-64 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi sebesar 53,5% dan faktor risiko yang berhubungan dengan hipertensi adalah usia (PR=1,69; 95% CI: 1,32-2,17, p value=0,000), riwayat keluarga (PR=1,67; 95% CI: 1,36-2,06, p value=0,002), dan status IMT (PR=1,36; 95% CI: 1,16-1,59, p value=0,001). Regulasi pencantuman jumlah kalori pada restoran dan perusahaan makanan, campaign anti obesitas, serta mewajibkan tiap instansi atau perusahaan untuk melakukan aktivitas fisik di tempat kerja merupakan beberapa upaya untuk menjaga status IMT tetap normal dan mengurangi risiko hipertensi.

---

Hypertension is known as an asymptomatic disease that causes premature death while it's prevalence continues to increase every year. This study aims to determine the prevalence and factor related to hypertension at Cisadea Primary Health Center in 2021. The dependent variable of this study is hypertension and the independent variable is sociodemographic factors (age, gender, education level), health status (body mass index and family history), and lifestyles (smoking habits, physical activity, and consumption of fruit and vegetables). This study used cross-sectional design with bivariate and stratification analysis. This study uses secondary data from screening factor related with non-communicable disease with total sample of 608 people aged 15-64 years. The results showed that the prevalence of hypertension was 53,5% and the risk factors associated with hypertension were age (PR=1,69; 95% CI: 1,32-2,17, p value=0,000), family history (PR=1,67; 95% CI: 1,36-2,06, p value=0,002), and body mass index (PR=1,36; 95% CI: 1,16-1,59, p value=0,001). Regulations on the inclusion of the number of calories in restaurants and food companies, anti-obesity campaigns, and requiring each agency or company to perform physical activity at work are some of the efforts to maintain normal BMI status and reduce the risk of hypertension."

"Kepesertaan Program JKN bersifat wajib bagi seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk bagi Badan Usaha. Di Jakarta Barat terdapat 1.028 badan usaha yang belum menjadi peserta Program JKN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fakto-faktor yang berhubungan dengan keputusan badan usaha dalam keikutsertaan pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Barat tahun 2017. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara mendalam pada informan yaitu pihak HRD atau karyawan penanggung jawab BPJS Kesehatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan badan usaha mengenai program sudah cukup. Tetapi badan usaha yang belum menjadi peserta merasa keberatan dengan sanksi-sanksi dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, Informasi mengenai manfaat program JKN belum tersampaikan dengan jelas dan badan usaha yang belum menjadi peserta belum puas dengan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, prosedur pelayanan kesehatan dianggap berbelit-belit. Penelitian ini menyarankan untuk memperbaiki sosialisasi dan promosi kepada badan usaha dan meningkatkan pengawasan pada pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

---

JKN memberships program is mandatory for all citizens of Indonesia, including companies. In West Jakarta there are 1,028 compeanies that have not been participated in JKN Program. This research aims to determine factors Related to Company Decision to participate the National Health Insurance Progam JKN in BPJS Kesehatan KCU Jakarta Barat in 2017. This research was a qualitative study using in depth interview technique, the informanst were HRD officer or PIC for BPJS Kesehatan.

This research revealed that knowledge of company rsquo s about the program was sufficient. However, company rsquo s that have not been participated did not agree with punishments and prices that were determined by government. In addition, the Information about benefit package was not clearly received and those who have been not participated the program were not satisfied with health service quality. The study also found that the procedure of the health care service seemed to be complicated. The study suggested to improve dissemination and promotion to the company and improve supervision of services in health facilities."