Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan kebijakan insentif PPh 21 (DTP) pada PMK Nomor 82/PMK.03/2021 ditinjau dari compliance cost pada PT Tirta Fresindo Jaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah pada PMK Nomor 82/PMK.03/2021 ditinjau dari compliance cost pada PT Tirta Fresindo Jaya. Konsep-konsep yang digunakan antara lain konsep pajak penghasilan, konsep kebijakan pajak, konsep biaya kepatuhan pajak, konsep administrasi pajak. Pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan post-positivisme. Hasil dari penelitian ini adalah dari tiga dimensi biaya kepatuhan, terdapat biaya kepatuhan pada dimensi time cost. Selain itu, kebijakan insentif PPh 21 kurang tepat sasaran, dikarekanan karyawan yang mendapatkan manfaat besar adalah karyawan yang berpenghasilan 10 sampai 16 juta per bulan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi terhadap kebijakan insentif khususnya PPh 21 agar dapat meminimalisir biaya kepatuhan pada masa yang akan datang, pemerintah juga perlu membuat kebijakan baru pengganti insentif PPh 21, seperti memberikan bantuan langsung tunai kepada karyawan yang terdampak pandemi Covid-19

---

This Study discusses the application of income tax on employment incentive policy in PMK number 82/PMK.03/2021 in terms of compliance costs at PT Tirta Fresindo Jaya The purpose of this study is to find out how the income tax on employment incentive policy is applicated in PMK number 82/PMK.03/2021 in terms of compliance costs at PT Tirta

Fresindo Jaya. The concept used in this study is include the concept of income tax, tax policy, tax compliance costs, and the tax administration.This study is using the qualitative research approach with a postpositivism approach the results of this study are of the three dimensions of compliance costs, there are compliance costs on the time cost dimension. In addition, the PPh 21 incentive policy is not on target, because employees who get the most benefits are employees who earn 10 to 16 million per month. Therefore, the government needs to socialize incentive policies, especially PPh 21 in order to minimize compliance costs at the In the future, the government also needs to make a new policy to replace PPh 21 incentives, such as providing direct cash assistance to employees affected by the COVID-19 pandemic"

"PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“KAI”) merupakan salah satu perusahaan jasa transportasi yang cukup signifikan terdampak pandemi Covid-19. Pembatasan pergerakan manusia dan distribusi barang akibat Covid-19 menyebabkan arus kas operasi KAI mengalami defisit sepanjang tahun 2020. Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP menjadi salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk membantu perusahaan menghadapi krisis keuangan akibat Covid-19. Walaupun penerapan insentif PPh Pasal 21 DTP telah dilakukan dengan baik sesuai PMK 23/2020, namun dalam pelaksanaannya KAI banyak menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) terkait laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh 21 DTP. Analisis biaya manfaat digunakan untuk mengisi kesenjangan penelitian dalam mengevaluasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP dengan berfokus pada upaya-upaya manajemen pajak KAI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP dari segi analisis biaya manfaat dan kendala apa saja yang dialami perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis konten untuk mengolah data primer berupa survey pendahuluan, wawancara serta data sekunder berupa dokumentasi yang disediakan oleh KAI. Analisis biaya manfaat dilakukan pada komponen berwujud dan tidak berwujud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan jumlah opportunity cost, time cost dan psychological cost dalam memanfaatkan insentif PPh 21 DTP, manfaat yang didapatkan belum dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan. Meskipun demikian manfaat tidak berwujud yang didapatkan oleh KAI berupa kemudahan dalam perhitungan dan pelaporan serta compliance yang lebih baik merupakan bagian dari manajemen pajak yang menjadi multiplier effect untuk mempermudah perusahaan dalam berbagai aksi-aksi korporasi yang membutuhkan kepercayaan publik kedepannya. Dalam proses pelaksanaannya KAI telah mencermati dan mengantisipasi kendala-kendala yang umum terjadi seperti teknis perhitungan maupun teknis pada saat pelaporan jatuh tempo. Hal ini merupakan bagian dari aktivitas manajemen pajak yang dilakukan KAI dalam memanfaatkan kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP.

---

PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“KAI”) is a transportation service company that has been significantly affected by the Covid-19 pandemic. Restrictions on the movement of people and the distribution of goods due to Covid-19 caused KAI's operating cash flow to experience a deficit throughout 2020. The use of income tax article 21 incentives borne by the government (DTP) is one of the strategies that can be implemented to help companies deal with the financial crisis due to Covid-19. Even though the implementation of Income Tax Article 21 DTP incentives has been carried out well according to PMK 23/2020. In practice, KAI received many Letters of Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) related to reports on the realization of the utilization of Income Tax Article 21 DTP incentives. Cost-benefit analysis is used to fill the research gap in evaluating the use of Income Tax Article 21 DTP incentives by focusing on KAI's tax management efforts. This study aims to analyze the impact of using Income Tax Article 21 DTP incentives in terms of cost-benefit analysis and what constraints the company is experiencing. This study uses a case study method with a qualitative approach. The analysis technique used is descriptive analysis and content analysis to process primary data in the form of preliminary surveys, interviews, and secondary data in the form of documentation provided by KAI. Cost-benefit analysis is performed on tangible and intangible components. The results of the study show that with the sum of opportunity costs, time costs, and psychological costs in utilizing Income Tax Article 21 DTP incentives, the benefits obtained cannot yet be expressed in numerical form. Nonetheless, the intangible benefits obtained by KAI in the form of ease of calculation and reporting as well as better compliance are part of tax management which becomes a multiplier effect to facilitate companies in various corporate actions that require public trust in the future. In the process of its implementation, KAI has observed and anticipated the problems that commonly occur, such as technical calculations and technical when the reporting is due. This is part of the tax management activities carried out by KAI in utilizing the Income Tax Article 21 DTP incentives policy."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan e-SPT dan e-Filing dalam melaporkan SPT. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga dengan pendekatan studi kasus menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama tahun 2014 – 2017 wajib pajak yang menggunakan aplikasi e-SPT dan e-Filing terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak semakin menerima penggunaan teknologi dalam melaporkan SPT. Berdasarkan wawancara dengan responden, mereka bersedia melaporkan SPT dengan e-SPT dan e-Filing karena melaporkan dengan aplikasi tersebut lebih mudah dan cepat. Namun demikian, KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga tetap perlu terus meningkatkan kualitas teknologi pelaporan SPT dengan pembaharuan aplikasi untuk menyempurnakan aplikasi yang sudah ada.

---

The main purpose of this research is to evaluate the use of e-SPT & e-Filing in SPT reporting. This research was conducted at the KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga with a case study approach using qualitative descriptive methods. The result of the research shows that during 2014 – 2017, taxpayers using e-SPT and e-Filing continues to increase. It shows that taxpayers accept the new technology in their tax reporting. Respondents in this study found that e-SPT and e-Filing offer an easy and a time efficient tax reporting. However, the KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga is required to improve the quality of the system to enhance an existing application."

"Karya Akhir ini memiliki tujuan untuk mengetahui latar belakang dilakukannya proses pemeriksaan dengan metode ekualisasi pada suatu perusahaan. Proses ekualisasi dilakukan oleh konsultan pajak untuk menggali potensi pajak yang dilakukan suatu perusahaan. Penulis berfokus kepada Pajak Penghasilan Pasal 15 terkait pengangkutan. Proses ekualisasi dilakukan dengan menandingkan angka antara SPT dengan buku besar. Hasil pemeriksaan oleh konsultan digunakan mengetahui faktor yang menyebabkan selisih antara SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan laporan keuangan. Melalui proses analisis, ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan selisih perhitungan antara SPT dengan laporan keuangan adalah adanya selisih kurs antara DPP yang tercatat dalam buku besar dengan yang dilaporkan, kesalahan dalam melakukan penjurnalan, dan potensi tidak lapor oleh wajib pajak. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar perusahaan melakukukan penjurnalan dengan sebaik mungkin dan lebih patuh dalam peraturan akuntansi dan perpajakan.

---

This study aims to determine the background of the tax audit by equalization method. The objective of equalization carried out by the tax consultants is to explore the tax potential of the company. In this process, author focused on the Article 15 of Income Tax related to freight. The process of equalization is done by comparing the numbers between the tax return (SPT) and general ledgers. Tax examination by the consultant is conducted to find the differences between the SPT submitted by the taxpayer with the general ledger.

Through the process, it was found that the factors that led to the differences between the SPT and general ledger were the use of different foreign exchange in DPP calculation in general ledgers, errors in journalizing, and underreporting potential by the company. Therefore, the author recommend that the company should carry out more accurate journalizing and be more compliant to various regulations in taxation."

"Peraturan PER-31/PJ/2012 tidak mencantumkan kata ?magang? seperti yang ditetapkan pada PER-31/PJ/2009. Oleh sebab itu, penerima penghasilan magang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, hal ini berarti bertentangan dengan asas kepastian hukum karena memiliki penafsiran yang berbeda (Nurmantu, 1994:110). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan magang ditinjau dari asas kepastian hukum dan untuk menganalisis pengenaan PPh Pasal 21 yang benar atas penghasilan magang. Demi menjawab pokok permasalahan, penelitian menggunakan teori asas kepastian hukum yang dicetuskan oleh Mansury (1996:5) sebagai tolak ukur pengujian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan peserta magang belum memenuhi asas kepastian hukum. Pengenaan PPh Pasal 21 yang benar atas penghasilan magang yaitu mengklasifikasikan penerima penghasilan magang sebagai Pegawai Tidak Tetap.

---

PER-31/PJ/2012 regulation doesn?t mention ?internship? word as mentioned in PER-31/PJ/2009. Therefore, internship employee could be classified into 3 (three) categories, this means a contradiction to certainty principle (Nurmantu, 1994:110). This research aims to analyze the mechanism of withholding income tax Article 21 on the internship income based on certainty principle and to analyze the correct withholding tax of internship income. This research used certainty principle (Mansury, 1996:5) to answer the main issues. This descriptive research used quantitative approach with in depth interview as data collection technique. Result of this research is withholding tax Article 21 of internship income still has a contradiction to legal certainty principle. The correct income tax Article 21 imposition on internship income is classified internship employee as Temporary Employee."

"Laporan magang ini membahas kronologi proses sengketa Pajak Pertambahan Nilai yang dihadapi oleh PT PCY Cementation Indonesia dan kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan terkait juga membahas kewajiban perpajakan dari PT PCY Cementation Indonesia terkait koreksi fiskal yang menjadi pokok sengketa. Terdapat 3 poin koreksi fiskal yang ditemukan Direktorat Jenderal Pajak DJP setelah proses pemeriksaan. Koreksi Fiskal pertama terkait pajak masukan atas transaksi perolehan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Menurut DJP pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan karena terdapat perbedaan persepsi antara DJP dan PT PCY Cementation Indonesia dalam kategorisasi Bentuk Usaha Tetap dari lawan transaksinya yaitu PCY Hongkong. Koreksi kedua terkait pajak masukan atas transaksi perolehan jasa dalam negeri yang faktur pajak nya dianggap tidak lengkap sehingga tidak dapat di kreditkan. Sedangkan koreksi fiskal ketiga terkait pajak masukan yang transaksi nya dianggap tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, tidak menjadi sengketa karena PT PCY Cementation Indonesia menyetujui koreksi nya. Sehingga tersisa 2 poin koreksi fiskal yang menjadi sengketa antara DJP dan PT PCY Cementation Indonesia.

---

This internship report discusses the chronology of the Value Added Tax dispute process faced by PT PCY Cementation Indonesia and its compliance with the relevant tax regulation and also discusses the tax obligations of PT PCY Cementation Indonesia regarding the fiscal correction which is the subject of the dispute. There are 3 fiscal correction points found by the Directorate General of Taxation DGT after the inspection process. The first fiscal correction is related to the tax on the acquisition of taxable services from outside the customs area. According to the DGT the input tax can rsquo;t be credited as there is a difference of perception between DGT and PT PCY Cementation Indonesia in the categorization of Permanent Establishment of its transaction counterpart, PCY Hongkong. The second correction related to the input tax on the acquisition of domestic service transactions whose tax invoice is considered incomplete so it can rsquo;t be credited. While the third fiscal correction related to input taxes whose transactions are deemed not to be related to business activities, is not a dispute as PT PCY Cementation Indonesia approves its corrections. While the remaining 2 points of fiscal correction remains a dispute between DGT and PT PCY Cementation Indonesia."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Konsultan Bisnis Utama Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku atas pegawai perusahaan klien. Proses evaluasi atas perhitungan PPh Pasal 21 dijelaskan dengan membandingkan empat kasus dari dua macam metode penggajian yang diterapkan oleh dua perusahaan klien. Berdasarkan hasil evaluasi penulis menunjukkan bahwa proses perhitungan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan yang berlaku. Namun masih terdapat praktik penghitungan PPh Pasal 21 yang belum efektif dan dapatmempengaruhi keakuratan dalam proses perhitungan.

---

This report aims to evaluate the process of calculating Article 21 of Income Tax carried out by the Business Consultants of Utama Indonesia based on taxation laws that apply to employees of client companies. The evaluation process for the calculation of Income Tax Article 21 is explained by comparing four cases from two types of payroll methods applied by two client companies. Based on the evaluation results the author shows that the process of calculating Article 21 Income Tax has been in accordance with the prevailing tax legislation. However, there are still practices in calculating Article 21 Income Tax that have not been effective and can affect the accuracy in the calculation process."

"Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 22 yang saat terutangnya pada saat pembelian memiliki permasalahan dalam membayar PPh Pasal 22 jika saat tanggal 10 bulan berikutnya setelah Berita Acara Pembelian ditandatangani, kas yang digunakan untuk membayar pajak tidak tersedia. Permasalahan juga muncul saat pembelian secara kredit karena pemotong PPh Pasal 22 diharuskan membayar pajak terlebih dahulu walaupun kas yang digunakan untuk membayar barang dan pajak belum tersedia. Sebagai akibat dari permasalahan tersebut, maka PT PLN Batu Bara (PLNBB) akan menunda pembayaran maupun pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 yang akan mengakibatkan timbulnya sanksi administrasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi PLNBB dengan cara mengidentifikasi masalah yang timbul karena penerapan saat terutang PPh Pasal 22 pada saat pembelian. Setelah masalah dapat diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah mencari sumber permasalahan untuk selanjutnya dibuat desain manajemen pajak yang dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dengan tiga orang responden dari BKF, DJP dan PLNNBB. Data sekunder berupa laporan keuangan, annual report, kontrak pembelian batubara, dokumen terkait pembelian batubara dan SPT Masa PPh Pasal 22. Setelah data diperoleh selanjutnya akan dihubungkan melalui suatu analisis melalui interpretasi yang argumentatif serta analisis general yang dapat menghubungkan masalah yang didapat dengan output yang akan dihasilkan. Hasil dari penelitian ini adalah mendesain manajemen pajak yang tepat bagi pemotong Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutangnya pada saat pembelian. Manajemen pajak dilakukan dengan melakukan perencanaan kas untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 22 selama satu tahun, menambah utang untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tetap memperhatikan peraturan dan kondisi perusahaan dan memilih jenis kontrak FOB. Metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini, sehingga keterbatasan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk instansi/badan usaha dengan karakteristik yang berbeda. Kontribusi penelitian ini adalah mendesain secara spesifik manajemen pajak yang tepat bagi pemotong Pajak Penghasilan Pasal 22 yang saat terutangnya pada saat pembelian. Pada penelitian lain belum ada yang secara khusus membahas mengenai manajemen Pajak bagi pemotong Pajak Penghasilan Pasal 22 yang saat terutangnya pada saat pembelian.

---

Article 22 Income Tax Withholders who are payable at the time of purchase have problems paying Article 22 Income Tax if on the 10th of the following month after the Minutes of Purchase is signed, and the cash used to pay taxes is not available. Problems also arise when purchasing on credit because the withholding of Article 22 Income Tax is required to pay taxes first even though the cash used to pay for goods and taxes is not available. As a result of these problems, PT PLN Batu Bara (PLNBB) will delay the payment and reporting of the Income Tax Return (SPT) Article 22, which will result in tax administration sanctions. This study aims to help solve the problems faced by PLNBB by identifying issues that arise due to the application of Article 22 income tax payable at the time of purchase. After The Writer can locate the problem, the next step is to find the source of the problem for proper tax management designs that can overcome these problems. The research method used in this study is a qualitative method with a case study approach. The data used are primary in interviews with three respondents from BKF, DGT, and PLNNBB. Secondary data in financial reports, annual reports, coal purchase contracts, documents related to the purchase of coal, and SPT Period PPh Article 22. After the data is obtained, it will then be connected through analysis through argumentative interpretation and general deconstruction that can relate the problems brought with the output to be generated. This research aims to design the proper tax management for withholding Income Tax Article 22, which is due at the time of purchase. Tax management is carried out by planning cash to pay Income Tax Article 22 for one year, adding debt to pay Income Tax Article 22 while considering the company's rules and conditions, and choosing the type of FOB contract. This research uses the case study method, so the limitation of this research is that the research results cannot be generalized to agencies/business entities with different characteristics. The contribution of this research is to specifically design appropriate tax management for withholding Income Tax Article 22, which is due at the time of purchase. In other studies, no one has specifically discussed tax management for withholding Income Tax Article 22, which is due at the time of purchase."

"Laporan ini mengevaluasi proses rekapitulasi PPh (pajak penghasilan) Pasal 23 yang harus disetorkan oleh PT AMI selaku pemotong. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehubungan dengan PPh Pasal 23, PT AMI dibantu oleh PT SSRT mulai dari proses rekapitulasi hingga pelaporan SPT Masa. Proses rekapitulasi yang dilakukan terdiri atas tiga aktivitas utama, yakni memeriksa invoice dari vendor PT AMI, menghitung pajak penghasilan, dan memeriksa bukti pendukung reimbursement. Berdasarkan hasil evaluasi, proses rekapitulasi yang dilakukan oleh PT SSRT telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

---

This report evaluates the recapitulation process of Article 23 of the Income Tax, which has to be settled by PT AMI as a collector. In fulfilling its tax obligation regarding Article 23 of the Income Tax, PT AMI is assisted by PT SSRT from recapitulation process to periodic tax returns submission. The recapitulation process consists of three main activities, which are reviewing invoices from vendors, calculating the income tax, and checking the supporting evidence for reimbursement. The result showed that the recapitulation process performed by PT SSRT has complied with the tax regulations."

"Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi proses rekapitulasi PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 23 yang harus disetorkan oleh PT J selaku pemotong. Hasil rekapitulasi PPh 23 memudahkan PT J dalam melakukan perhitungan dan penyetoran PPh 23 dan pelaporan SPT Masa PPh 23. Berdasarkan hasil evaluasi, proses rekapitulasi PPh 23 yang dilakukan oleh PT J telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

---

This report evaluates the recapitulation process of Article 23 Income Tax Payable, which should be settled by PT J as a collector. The result of recapitulation of Article 23 Income Tax Payable assist PT J in calculation and settle Article 23 Income Tax Payable and periodic tax return submission. Based on the result of evaluation, the recapitulation process performed by PT J has complied with the tax regulation."