Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengungkapkan isu seputar keterlibatan juru bahasa dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Penelitian bersifat lintas-disiplin melibatkan ilmu penerjemahan, penjurubahasaan, ilmu hukum dan kajian terorisme. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara dan tinjauan pustaka. Wawancara dilakukan terhadap sembilan belas informan mewakili Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Detasemen Khusus (Densus) 88, Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, satuan Perlawanan Teror (Wanteror) Gegana, Kejaksaan, Badan Antiteror AS, Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI), Perkumpulan Juru Bahasa Konferensi Indonesia (AICI), juru bahasa dan lembaga penyedia juru bahasa. Hasil penelitian menemukan bahwa keterlibatan juru bahasa telah diidentifikasi oleh penegak hukum sebagai kebutuhan dalam upaya penanggulangan terorisme. Mekanisme merekrut juru bahasa dalam konteks terorisme memiliki sifat yang unik dengan penekanan pada ideologi dan latar belakang yang bersih. Khusus terkait program deradikalisasi, kesamaan jenis kelamin antara juru bahasa dan napiter menjadi pertimbangan utama. Kendala utama terkait ketiadaan juru bahasa yang berdampak pada penyelidikan atau penanggulangan terorisme sementara sudah dapat diatasi. Temuan-temuan ini mengindikasikan perlunya komunikasi dan kerja sama antara penegak hukum dengan asosiasi profesi penerjemah dan juru bahasa Indonesia serta penyusunan pedoman teknis bagi penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait untuk melibatkan juru bahasa dalam konteks terorisme secara tepat guna.

---

This research was conducted with the aim of elaborating the issues around the involvement of interpreters in counter-terrorism measures in Indonesia. It is cross-disciplinary, involving translation, interpretation, legal and terrorism studies. This research is descriptive qualitative, carried out through interviews and literature review. Interviews were conducted with nineteen informants from the National Counterterrorism Agency (BNPT), Special Detachment 88 (Densus) 88, Bureau of Intelligence and Security (Baintelkam), the Counter Terrorism Unit (Wanteror), the Attorney General's Office, the US Anti-Terror Agency, the Association of Indonesian Translators (HPI), Association of Indonesian Conference Interpreters (AICI), interpreters and agencies that provide interpreters. The study has found that the involvement of interpreters has been identified by law enforcement as a necessity in the efforts of counter-terrorism. The recruitment mechanism of interpreters in the context of terrorism is unique in that it emphasizes on clean ideology and background. With regards to the deradicalization program, the same sex between interpreters and convicts is a major consideration. The main obstacle regarding the absence of an interpreter that may have impacts on the investigation or countermeasures of terrorism has been dealt with temporarily. These findings indicate there is a need for communication and cooperation between the law enforcement agencies and associations of Indonesian translators and interpreters as well as the formulation of technical guidelines for law enforcement and relevant stakeholders to involve interpreters in the context of terrorism effectively."

"Terorisme di sepanjang abad ke-21 ini telah menjadi perhatian utama di seluruh dunia. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar, karena frekuensi kekerasan yang dihasilkan dari aksi-aksi terorisme sangatlah besar, sehingga banyak para peneliti yang berusaha untuk meneliti aktivitas kekerasan yang bernama terorisme ini. Terorisme adalah suatu kejahatan yang berbasiskan pada ideologi, dimana pada saat ini ideologi terorisme kebanyakan bersadarkan pada ajaran keagamaan. Di Indonesia, para pelaku aksi terorisme keagamaan mayoritas berasal dari kalangan umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji genealogi dan membuat pemetaan ideologi para pelaku terorisme keagamaan di Indonesia, dimana hasil dari penelitian ini nantinya digunakan sebagai bahan rujukan dalam menyusun strategi penanggulangan terorisme di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang diambil berdasarkan pada wawancara mendalam dan kajian literatur.Hasil penelitian yang didapatkan adalah terorisme keagamaan di Indonesia merupakan cerita bersambung yang pertumbuhannya bermula dari zaman sebelum kemerdekaan Indonesia sampai dengan saat sekarang, dimana para pelakunya saling memiliki keterkaitan. Mulai dari kemunculan gerakan Darul Islam DI yang kemudian memproklamirkan Negara Islam Indonesia NII , dilanjutkan dengan kelompok Al-Jamaah Al-Islamiyah JI , dilanjutkan lagi oleh kelompok Al-Qaeda Indonesia, dan hari ini dilanjutkan oleh kelompok ISIS Indonesia. Alasan yang menyebabkan berbagai kelompok ini melakukan aksi terorisme adalah karena karena tersumbatnya aspirasi politik untuk mewujudkan penerapan Syariat Islam secara formal di Indonesia.Dari hasil pemetaan ideologi pelaku terorisme keagamaan di Indonesia, disimpulkan bahwa kelompok ISIS Indonesia memiliki tingkat ideologi radikal paling tinggi, dilanjutkan secara berurutan oleh kelompok Al-Qaeda Indonesia, JI, dan DI. Tingkatan ideologi radikal ini dijadikan tolok ukur untuk menilai keberhasilan program penanggulangan terorisme di Indonesia, khususnya dalam memoderasi ideologi radikal pelaku terorisme keagamaan. Akan tetapi hal ini hanya untuk strategi penanggulangan terorisme dalam jangka pendek dan menengah. Adapun untuk menuntaskan permasalahan terorisme keagamaan di Indonesia maka harus kembali kepada penyebabnya, yaitu dengan mengakomodir aspirasi politik umat Islam untuk mewujudkan penerapan Syariat Islam sesuai dengan amanah konstitusi.

---

Terrorism throughout the 21st century has become a major concern throughout the world. This is a natural thing, since the frequency of violence resulting from acts of terrorism is so great that many researchers are attempting to investigate this violence activity called terrorism. Terrorism is a crime based on ideology, where at present the ideology of terrorism is mostly based on religious teachings. In Indonesia, most of the perpetrators of religious terrorism are Muslim. This study aims to examine the genealogy and make mapping the ideology of the perpetrators of religious terrorism in Indonesia, where the results of this research will be used as a reference in formulating the strategy of countering terrorism in Indonesia. This study uses a qualitative method. The data are based on in depth interviews and literature review.The result of the research is that religious terrorism in Indonesia is a serialized story whose growth dates back to the Indonesian independence era up to the present time, where the perpetrators have interconnectedness. Starting from the emergence of Darul Islam DI movement which then proclaimed the Islamic State of Indonesia NII, followed by Al Jamaah Al Islamiyah JI group, followed by Al Qaeda Indonesia group, and continued by ISIS Indonesia. Alasan yang menyebabkan berbagai kelompok ini melakukan aksi terorisme adalah karena karena tersumbatnya aspirasi politik untuk mewujudkan penerapan Syariat Islam secara formal di Indonesia.From the result of mapping the ideology of the perpetrators of religious terrorism in Indonesia, it is concluded that ISIS Indonesia group has the highest level of radical ideology, followed sequentially by Al Qaeda group Indonesia, JI, and DI. The level of radical ideology is used as a benchmark to assess the success of counter terrorism programs in Indonesia, especially in moderating the radical ideology of perpetrators of religious terrorism. However, this is only for counterterrorism strategies in the short and medium term. As for to solve the problem of religious terrorism in Indonesia it must return to the cause, that is by accommodating the political aspirations of Muslims to realize the implementation of Islamic Sharia in accordance with the mandate of the constitution."

"ABSTRAKDisertasi yang berjudul Model Pencegahan Terorisme di Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini berupaya untuk mengkaji bagaimana konsep kerja Multi Lembaga dan kemitraan dalam organisasi pemerintahan yang bertujuan untuk pencegahan terorisme di Indonesia, melalui BNPT dapat terealisasi dengan baik. Perbedaan struktur dan budaya antar organisasi yang bermitra tentunya tidak secara otomatis berjalan efektif hanya karena ada peraturan perundang-undangan yang mengharuskan mereka bergabung menjadi satu dalam badan baru.Dalam penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah pengumpulan data yaitu: pertama, mengidentifikasi dan menspesifikasi masalah yang berkembang di lingkungan penelitian. Kedua, penulis merancang pedoman wawancara dengan menyusun butir-butir pertanyaan berdasarkan variabel yang diamati atau masalah yang akan diselesaikan melalui wawancara mendalam kepada informan terpilih yang telah diidentifikasi. Ketiga, hasil dari wawancara mendalam ini kemudian diolah dan dikategorisasikan untuk mengidentifikasi temuan dalam penelitian lapangan. Keempat, hasil dari identifikasi ini kemudian disusun menjadi pedoman untuk Focused Group Disscussion (FGD).Kesimpulan disertasi ini antara lain: (1) Dalam berperan sebagai badan koordinasi Multi Lembaga, BNPT masih banyak mengalami hambatan; (2) Dalam internal organisasinya, hambatan-hambatan dikelompokkan ke dalam Aspek Instrumental, Struktural dan Kultural; (3) Secara eksternal, dalam berhubungan dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait, BNPT cenderung menganggap dirinya sebagai Badan Nasional bentukan baru yang ?mengambil alih? tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang sudah ada sebelumnya; (4) Sesungguhnya pencegahan akar penyebab dan pemicu terorisme sangat beragam, sehingga implementasinyapun tersebar di berbagai urusan yang menempel di dalam berbagai Kementerian/Lembaga yang dalam khasanah kriminologi dikenal dengan tipologi pencegahan primer, sekunder dan tersier. Dalam disertasi ini, penulis juga menghasilkan Model Alternatif Pencegahan Terorisme Berpendekatan Multi Kausa-Multi Lembaga.

---

ABSTRAK

The dissertation entitles Terrorism Prevention Model in Indonesia by The National Counter Terrorism Agency (BNPT) tries to assess how the work concept Multi Agency and partners within the governmental organization that aims to prevent terrorism in Indonesia, by BNPT, can be well realized. The difference of structure and culture between the partnership organizations certainly not automatically running effectively just because there are laws and regulations those require them to merge into a new entity.

In this dissertation, the author performs the data retrieval steps within: first, to identify and specify the problems occur at the research environment. Second, the author designs the interview guidance by arranging the questions based on the observed variable or the problem which is going to be solved through in depth interview towards the chosen informant who has identified. Third, the result of the in depth interview then processed and categorized to identify research findings in the field. Fourth, the identified result then compiled into guidance for Focused Group Discussion (FGD).

The conclusion of this dissertation among others: (1) In capability as a Multi Agency coordinating body, BNPT still faces many obstacles; (2) In its internal organization, the obstacles classified within Instrumental, Structural, and Cultural aspect; (3) Externally, in relationship with various Ministry and related Institution, BNPT tends to consider itself as a new National Agency who ?takes over? the duty and authority of the existing Ministry and Institution; (4) Indeed the prevention of the root causes and trigger of terrorism are very diverse, thus the implementation are spreading in various following business towards various Ministry and Institution which in criminological term are known as primary, secondary, and tertiary prevention typology. In this dissertation, the author also obtains the Alternative Model of Terrorism Prevention Multi Causes-Multi Agency Approach"

"Pendanaan merupakan salah satu jenis aktivitas yang integral dan juga sentral dalam aktivitas terorisme secara umum. Hal ini membuat upaya intervensi dan pencegahan terhadap aktivitas pendanaan teror menjadi suatu hal yang krusial diperlukan agar dapat secara menyeluruh dan efektif “menang” melawan kejahatan terorisme. Dewasa ini, sebagian besar kebijakan kontra pendanaan terorisme dijalankan menggunakan model kerjasama/kemitraan multi-agensi. Model kerjasama ini memungkinkan adanya pengefisiensian kerja dan penggunaan sumber daya yang kolaboratif antar agensi terkait. Namun, di dalam implementasinya kebijakan jenis ini seringkali dihadapkan oleh berbagai macam kendala dan tantangan, baik dari internal maupun eksternal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berusaha menjabarkan proses implementasi dan memetakan kendala – kendala yang dihadapi oleh Satgas CTF BNPT sebagai salah satu aktualisasi implementasi operasional kebijakan CTF yang berbasis kerjasama multi-agensi, dalam hal ini melibatkan BNPT, Densus 88, PPATK. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan teori Multi-Agency Anti-Crime Partnership (Rosenbaum, 2002) dan Political Model of Policy Implementation (Khan & Khandaker, 2016).

---

Funding is one type of activity that is integral and also central to terrorism in general. This makes the intervention and prevention efforts on terrorism financing activities is a crucial thing needed in order to be able to "win" against the crime of terrorism. Nowadays, most counter terrorism financing policies are implemented using a multi-agency partnership model. This cooperative model allows for efficient work and collaborative use of resources between related agencies. However, in its implementation this type of policy is often faced by various kinds of obstacles and challenges, both internal and external. This research is a qualitative study that seeks to describe the implementation process and map the constraints faced by the BNPT CTF Task Force as one of the Indonesia’s operational implementations of CTF policy based on multi-agency collaboration, in this case it involves BNPT, Detachment 88, and PPATK. In its analysis, this study uses the theory of Multi-Agency Anti-Crime Partnership (Rosenbaum, 2002) and Political Model of Policy Implementation (Khan & Khandaker, 2016).

"

"Skripsi ini membahas mengenai formulasi kebijakan soft approach oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT dalam menangani penyebaran paham radikalisme dan terorisme, apa yang menjadi pertimbangan BNPT menggunakan soft approach dalam kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya kebijakan kriminal dan counter-terrorism. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain eksplanatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa yang melatarbelakangi Indonesia menggunakan soft approach karena munculnya residivis terorisme dan kembalinya mantan narapidana terorisme yang terlibat aksi terorisme. Faktor manfaat-biaya turut menjadi pertimbangan mengapa pemerintah melalui BNPT menggunakan soft approach, karena soft approach dianggap lebih efisien dari berbagai alternatif yang ada, sehingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT menggunakan pendekatan soft approach dalam kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia. Dengan menggunakan soft approach tidak berarti pemerintah mengesampingkan unsur penegakan hukum, pemerintah tetap menindak tegas setiap pelaku aksi teror, yang dilakukan pemerintah adalah memindahkan titik fokus penanganan; bukan lagi pada 'tangkap' dan 'tahan', tetapi lebih pada 'cegah', itulah yang menjadi tujuan soft approach yang dilakukan oleh BNPT.

---

This thesis discusses on the formulation of soft approach policy by National Counter Terrorism Agency BNPT in handling the spread of radicalism and terrorism, what is BNPT consideration using soft approach in policy of counter terrorism in Indonesia. The concepts used in this study include criminal policy and counter terrorism. This research uses qualitative method with explanative design.

The results of this study indicate that the Indonesian background uses a soft approach due to the emergence of terrorist recidivism and the return of former terrorism prisoners involved in acts of terrorism. The cost benefit factor is the consideration of why the government through BNPT uses a soft approach, because the soft approach is considered more efficient than the various alternatives available, so the Counter Terrorism Agency BNPT uses a soft approach in anti terrorism policy in Indonesia.

Using a soft approach does not mean that the government overrides law enforcement elements, the government is still taking action against every actor of terror acts, which the government is doing is moving the focal point of handling No longer in catch and hold, but on prevention, that's the purpose of soft approach by BNPT. "

"Artikel ini membahas mengenai penanganan fenomena FTF yang terjadi saat ini di Suriah dan Irak. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki warga negara yang menjadi FTF di Irak dan Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Tulisan ini memfokuskan pada bagaimana respon yang dimiliki pemerintah Indonesia khususnya BNPT sebagai lembaga kontra terorisme di Indonesia. Bagaimana arah kebijakan dan strategi kebijakan BNPT dalam melakukan penanggulangan terorisme. Kemudian bagaimana arah kebijakan dan strategi tersebut dibandingkan dengan penanganan Global Counter-Terrorism Forum GCTF sebagai penanganan FTF. Untuk membandingkan upaya penanangan FTF oleh BNPT, penulis menggunakan rekomendasi praktik yang dibuat oleh GCTF mengenai masalah FTF. Dengan acuan tersebut penulis akan melihat mana yang belum dilakukan oleh BNPT dan apakah semua rekomendasi tersebut dapat diimplementasikan dan sesuai sebagai kebijakan yang dimiliki BNPT dalam masalah FTF. Tulisan ini menunjukan terdapat beberapa rekomendasi GCTF yang sudah menjadi strategi dan arah kebijakan BNPT, begitu juga dengan yang belum terdapat dalam strategi dan kebijakan BNPT namun memiliki potensi untuk dilakukan oleh BNPT.

---

This article discusses the handling of current FTF phenomena in Syria and Iraq. Many countries including Indonesia have their citizens become FTF in Iraq and Syria to join ISIS. This paper focuses on how the response of the Indonesian government, especially BNPT as a counter terrorism institution in Indonesia, what is the policy direction and policy strategy of BNPT in counter terrorism, then how the direction of these policies and strategies compared to Global CounterTerrorism Forum GCTF strategy on FTF.

To compare the handling efforts of FTF by BNPT, the author uses the practice recommendations made by GCTF on FTF issues. With these references the author will see what has not been done by BNPT and whether all recomendations can be implemented and appropriate as a policy owned by BNPT on FTF problem. This paper shows there are some GCTF recommendations that have become BNPT 39 s strategy and policy direction, as well as those not yet contained in BNPT 39 s strategies and policies but have potential to be undertaken by BNPT."

"Banyak pihak memuji keberhasilan pemerintah Indonesia dalam menjalankan strategi kontra-terorismenya. Keberhasilan ini antara lain ditunjukkan dengan kemampuan densus 88 menangkap para pelaku, anggota serta pendukungnya. Keberhasilan ini didukung pula dengan kemampuan intelejen nasional dalam mengumpulkan informasi. Walaupun begitu pemerintah harus melakukan strategi yang lebih komprehensif, tidak hanya menggunakan pendekatan secara 'hard' namun juga 'soft'. Strategi ini harus dibuat secara terpadu dan menyeluruh, mulai dari upaya preventif, penangkapan, rehabilitasi sampai pada program pengawasan."

"ABSTRAKTragedi Bom Bali di Legian Kuta pada tanggal 12 Oktober 2002 membawa isu terorisme ke garis depan pemikiran keamanan di Indonesia. Karena serangan yang mendadak, banyak korban yang tewas. Konstitusi Indonesia UUD 1945 mengamanatkan negara untuk bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini pemerintah Indonesia yang merumuskan sebuah kebijakan. Kebijakan adalah produk dari proses politik dimana dilakukan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Salah satu bentuk kebijakan adalah kebijakan kriminal yang mengatur respon hukum masyarakat dan strategi pemberantasan kejahatan yang dilakukan secara formal oleh negara. Saat ini dalam kebijakan pidana Indonesia, terorisme didefinisikan sebagai tindak pidana. Hal ini telah menjadi perdebatan panjang karena ambiguitas dalam definisi teror dan telah menghasilkan multitafsir karena ketidakjelasan definisi teror. Banyak orang kuatir definisi teror ini akan diterjemahkan bebas oleh para pemangku kepentingan. Akibatnya, tujuan ideal dari suatu kebijakan tidak dapat dicapai, sebaliknya malah menghasilkan masalah baru yang mencederai demokrasi. Penelitian kriminologis ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data. Dalam hal menganalisis data, digunakan teori hegemoni Gramsci Antonio serta teori kriminologi konstitutif Stuart Henry dan Dragan Milovanovic. Penelitian ini menyimpulkan bahwa negara telah memainkan peran penting untuk merumuskan strategi kontra terorisme di Indonesia dengan pendekatan Penegakan Hukum dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia pada kerangka demokrasi. Meskipun demikian, model Penegakan Hukum ini tetap harus didukung oleh langkah-langkah pencegahan yang akan diatur dalam kebijakan sosial untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan koersif dan kekuatan persuasif.

---

ABSTRACTThe tragedy of Bali Bombing in Legian-Kuta in October 12, 2002 brought the issue of terrorism to the forefront of Indonesia’s security thinking. Due to the suddenness of attack, a large number of people were killed. The Constitution of Indonesia UUD 1945 has mandated the state to be responsible to protect all Indonesian people and Indonesia’s motherland. To achieve this purpose Indonesia’s government formulated a policy. Policy is a product of the political process under which circumstances separation or distribution of power is executed. One form of policies is criminal policy which regulates legal responses of the society and the strategy on crime eradication that legalized formally by the state. Currently in Indonesia’s criminal policy, terrorism is defined as criminal act. This has been a long debate because of the ambiguities in the definition of terror and has produced multi-interpretation because it does not clearly specify the definition of terror. Most people feel anxious this the definition of terror interpreted freely by stakeholders. As a result, the ideal purpose of a policy could not be achieved, on the contrary it will produce a new problem that harms democracy instead. This criminological research is conducted by using qualitative research methods to collect data. In order to analyze the data, the theory of hegemony Antonio Gramsci as well as the theory of constitutive criminology Stuart Henry and Dragan Milovanovic were applied. This research concludes that the state has played an important role to formulate Indonesia’s counter terrorism strategy in Law Enforcement model due to the protection of human rights in the democracy framework. However, this Law Enforcement model should be supported by the preventive measures which will be regulated under social policy to keep the coercive power and the persuasive power balance."

"Dalam beberapa belakangan setelah berakhirnya Perang Dingin, masalah terorisme telah menjadi ancaman yang semakin mengkhawatirkan bagi kebanyakan orang di negara maju. Serangan terorisme ke Amerika Serikat (AS) pada tanggal 11 September 2001 pada gilirannya telah menandai perkembangan baru gerakan terorisme, yang membawa implikasi terhadap perspektif keamanan global dan kawasan. Di tengah sistem dunia yang unipolar dan kebijakan unilateralise AS dalam perang terhadap terorisme, PBB mengeluarkan Resolusi DK PBB no. 1373 (2001) secara relatif dapat dikatakan sebagai multilateralisasi kepentingan AS dalam penanganan terorisme. Terlepas dari terorisme tersebut merupakan ancaman bersama, bobot isi resolusi tersebut, dapat diartikan sebagai wadah bagi kepentingan nasional AS. Resolusi DK PBB no. 1373 (2001) ini secara garis besar mewajibkan negara-negara anggota PBB untuk bekerjasama, antara lain lewat pengaturan serta perjanjian bilateral dan multilateral, mencegah serangan teroris, mengambil tindakan untuk melawan pelaku aksiaksi tersebut, dan secepat mungkin menjadi pihak pada konvensi-konvensi internasional serta protokol-protokolnya yang berkaitan dengan terorisme.Resolusi juga memutuskan untuk membentuk suatu Komite di Dewan Keamanan PBB, yang kemudian dikenal dengan Hama Counter Terrorism Committee (CTC). CTC ini menyerukan kepada semua negara untuk melapor kepada Komite tidak lebih dari 90 hari sejak tanggal resolusi ditetapkan dan setelah itu sesuai dengan jadwal harus diajukan kepada Komite guna penetapan langkah-langkah untuk mengimplementasikan resolusi tersebut. Pemenuhan kewajiban di Counter Terrorism Committee (CTC) memperlihatkan adanya keseriusan Pemerintah Indonesia dalam rangka pemberantasan terorisme khususnya melalui kerangka kerjasama multilateral. Keseriusan ini dapat dinilai dari waktu penyampaian laporan yang dilaksanakan sebelum batas waktu yang ditentukan. Keseriusan lain adalah isi laporan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari departemen terkait. Pencapaian ini jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara anggota PBB lainnya. Pemenuhan kewajiban di CTC oleh Pemerintah Indonesia terlihat agak berbeda dengan opini yang ada di masyarakat Indonesia. Terlebih lagi opini yang berkembang di masyarakat ini sepertinya didukung pendapat atau pernyataan yang dikemukakan oleh pejabat tinggi negara, tokoh masyarakat, partai politik dan lain-lain. Opini yang berkembang di masyarakat cenderung menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan upaya pemberantasan terorisme yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia karena mereka menganggap sasaran akhir dari opini dunia yang sedang dibangun oleh negara-negara barat dalam rangka pemberantasan teroris adalah umat Islam.Teori-teori utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori kebijakan luar negeri dari W.D. Coplin, yang didukung oleh teori struktur politik dari Kenneth Waftz, Teori Rejim Keamanan dari Robert Jervis. Pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah mengapa Indonesia memenuhi kewajibannya di CTC sebagai langkah pemberantasan terorisme internasional. Dengan menggunakan penelitian deskriptif analitis, dapat dikatakan bahwa di tingkat ekstemal, unipolarisme dalam struktur sistem internasional saat ini tercermin dalam dominasi peran AS di PBB. Banyak negara, termasuk Indonesia tidak mempunyai ruang manuver yang cukup luas di forum multilateral untuk menentukan sendiri kebijakan luar negeri yang sesuai dengan aspirasi domestik yang sering kali berseberangan dengan kecenderungan pengambilan keputusan di forum PBB. Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Indonesia dalam forum multilateral adalah untuk mengantisipasi kebijakan negara lain atau posisi mayoritas yang mengemuka dalam masalah tersebut. Upaya Indonesia dalam CTC dilakukan dalam rangka memperkuat leverage posisi Indonesia nantinya. Hal ini dilakukan mengingat keterkaitan antara situasi domestik dengan kebijakan luar negeri tidaklah seerat dan seintensif keterkaitan posisi Indonesia di CTC dengan struktur sistefn internasional yang melingkupinya."

"Melawan penyebaran narasi hoaks, intoleran, ekstremisme, dan radikalisme, peran pemerintah dan masyarakat di media sosial sangat dibutuhkan sebagai kontra dari narasi dan propaganda kelompok teroris. Akan tetapi, masih terdapat bias dalam membangun narasi guna melawan kelompok teroris. Untuk itu perlu dilakukan upaya dekonstruksi kontra narasi terorisme melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi virtual ini adalah untuk melihat sejauh mana konstruksi kontra narasi, kontra propaganda yang dibuat oleh pemerintah, sehingga dapat melihat hal-hal yang perlu dilakukan dekonstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa media sosial BNPT yang berisikan konten kontra narasi kepada kelompok radikal lebih dominan, sehingga memunculkan stigma, secondary deviance terhadap kelompok agama tertentu, penggunaan diksi yang yang sulit diterima oleh masyarakat serta pengemasan konten yang kurang menarik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam penyusunan kontra narasi agar lebih optimal.

---

In terms of against the spreading of hoaxes, intolerance, extremism and radicalism narratives, the role of government and society in social media is urgently needed to counter the propaganda narrative of terrorist groups. However, there are still deficiencies in narrative development that need to be improved through deconstruction efforts. This research uses a virtual ethnographic approach to discover how far the government has constructed counter-narratives and counter-propaganda so that it can see things that need to be deconstructed. The results show that BNPT has paid more attention to religious terrorist groups, potentially leading to the rise of stigma and secondary deviance towards certain religious groups. Also, the diction used by BNPT is difficult to understand for several people. Last, the packaging content is less attractive. Therefore, improving a counter-narrative strategy is needed to be more optimal."