Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penanggulangan kemiskinan tidak hanya dilaksanakan dengan strategi penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan melalui program perlindungan sosial (bantuan sosial dan jaminan sosial), tetapi beriringan dengan strategi peningkatan pendapatan melalui Program Kewirausahaan Sosial. Dalam mengoptimalkan program tersebut, diberikan pendampingan program untuk memberikan fokus pada inisiatif usaha, penguatan kapasitas dan prospek wirausaha baru, kemandirian wirausaha, penciptaan ekosistem kewirausahaan yang mendukung inovasi dan kreativitas dan penekanan pada pertumbuhan usaha yang berkeberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis program pemberdayaan melalui kewirausahaan sosial dan peran pendamping program dalam memberdayakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah graduasi. Data penelitian diperoleh dari hasil pengamatan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dengan subyek penelitian KPM PKH yang telah graduasi di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian bersifat explanatory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan melalui kewirausahaan sosial mencakup perencanaan pembentukan awal usaha melalui identifikasi, pemetaan usaha, dan analisis permasalahan dalam menentukan kebijakan intervensi program yang diberikan kepada penerima manfaat. Lebih lanjut untuk mencapai keberhasilan program, penerima manfaat melakukan identifikasi kebutuhan SDM dan bahan baku, serta meningkatkan kemampuan dan keahlian melalui pelatihan usaha dan pembagian tugas tenaga kerja sesuai dengan keahliannya. Dalam mengembangkan usaha dan pemasaran hasil produk kewirausahaan sosial, penekanan diupayakan pada teknik pemasaran, perizinan, pemanfaatan teknologi, dan pengemasan produk. Hasil kedua menunjukan bahwa pendamping sosial dan mentor bisnis memiliki peran dalam memberikan pendampingan dan pemantauan usaha untuk mempercepat pengembangan usaha KPM. Pendamping sosial dan mentor bisnis melakukan pendataan penerima bantuan program kewirausahaan sosial untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan. Selama program berlangsung pendamping sosial memberikan sosialisasi dan motivasi, edukasi berwirausaha, pelatihan, koordinasi perizinan, akses pembiayaan, pemasaran hasil untuk pengembangan usaha KPM. Pasca program kewirausahaan sosial terjadi peningkatan usaha KPM, peningkatan keahlian dan keterampilan usaha, serta perubahan perilaku KPM yang memberikan berdampak sosial terhadap masyarakat sekitar dengan membuka akses lapangan pekerjaan dan kerjasama kemitraan

---

Poverty abatement is not only accomplished with a strategy of reducing the expenditure duty of the poor and vulnerable through social protection programs (social assistance and social security) but side-by-side with a strategy of increasing income through the Social Entrepreneurship Program. In optimizing the program, program assistance is accommodated in order to focus on business initiatives, strengthening the capacity and prospects of new entrepreneurs, entrepreneurial independence, creating an entrepreneurial ecosystem that supports innovation and creativity and an emphasis on sustainable business growth. This research aims to describe and analyse empowerment programs through social entrepreneurship and the role of program assistants in empowering beneficiary families (KPM) of the Family Hope Program (PKH) that have been certified. The research data were attained from observations through observation, interviews, and documentation studies with research subjects KPM PKH who had certified in DKI Jakarta Province. The research approach used is qualitative with explanatory research. The results of the study show that the empowerment process through social entrepreneurship includes planning the initial formation of a business through identification, business mapping, and problem analysis in determining program intervention policies given to beneficiaries. Furthermore, in order to achieve program success, beneficiaries identify human resource and raw material needs, as well as improve capabilities and expertise through business training and division of labour tasks according to their expertise. In developing the business and marketing the results of social entrepreneurship products, emphasis is sought on marketing techniques, licensing, technology utilization, and product packaging. The second result shows that social mentors and business mentors have a role in providing business assistance and monitoring to accelerate KPM business development. Social assistants and business mentors collect data on beneficiaries of the social entrepreneurship program to ensure the accuracy of targeting beneficiaries. During the program, social assistants provide socialization and motivation, entrepreneurship education, training, licensing coordination, access to financing, and marketing of results for KPM business development. After the social entrepreneurship program, there has been an increase in KPM's businesses, increased business expertise and skills, and changes in KPM's behaviour which has a social impact on the surrounding community by opening access to jobs and partnerships"

"Penelitian ini mengkaji fenomena mobilitas sosial intragenerasi yang dialami oleh penerima manfaat program bantuan sosial pemerintah di salah satu kecamatan termiskin di Jakarta Timur (Kecamatan Cakung). Studi-studi terdahulu telah menempatkan kebijakan sosial (seperti program bansos, rumah layak huni, dan kredit mikro) sebagai salah satu faktor pendorong mobilitas sosial dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini berargumen bahwa Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) yang berhasil mengalami mobilitas sosial intragenerasi naik adalah mereka yang mampu memanfaatkan dengan baik bantuan sosial tersebut untuk meningkatkan status sosial-ekonomi mereka serta mampu terhindar dari berbagai efek negatif dari bantuan sosial tersebut. Kemampuan mereka ini pun tak bisa lepas dari faktor seperti sifat individu serta karakteristik sosial-ekonomi mereka yang dapat mendorong maupun menghambat proses mobilitas sosial. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya memperhatikan pemahaman subjektif dari para penerima manfaat kebijakan terkait perpindahan status-ekonomi yang mereka alami. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus; dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumen. Informan kunci dalam penelitian ini adalah 8 orang perempuan anggota KPM Transisi (telah menerima bantuan lebih dari 5 tahun) yang merupakan penerima langsung dari PKH. Perempuan (khususnya ibu) dalam masyarakat kita umumnya juga memiliki peran sosial lebih dalam mengurus keluarga, sehingga bisa jadi memiliki pemahaman lebih terkait kondisi sosial-ekonomi keluarganya.Hasil Penelitian menemukan adanya KPM PKH yang mengalami proses mobilitas intragenerasi naik (movers), mobilitas turun (fallers), dan tetap (always poor/never poor). KPM yang berhasil mengalami mobilitas intragenerasi naik adalah mereka yang secara objektif mampu memanfaatkan dengan baik bantuan sosial tersebut untuk meningkatkan status sosial-ekonomi (peningkatan pendapatan, pengembangan usaha) serta secara subjektif telah menilai bahwa dirinya telah mengalami peningkatan (misal: tidak lagi membutuhkan bantuan sosial). Keberhasilan tersebut pun tak lepas dari faktor-faktor di luar pelaksanaan kebijakan sosial (PKH) seperti sifat individu serta karakteristik sosial-ekonomi dari KPM.

---

This study examines the phenomenon of intragenerational social mobility experienced by beneficiaries of a governmental social assistance program in one of the poorest sub-districts in East Jakarta (Cakung District). Previous studies have placed social policies (such as social assistance programs, livable housing, and microcredit) as one of the factors driving social mobility and poverty alleviation. This research argues that Beneficiary Families of the Family Hope Program (KPM PKH) who are successful in experiencing upward intragenerational social mobility are those who can make good use of this social assistance to improve their socioeconomic status and can avoid its various negative effects. Their abilities cannot be separated from factors such as their individual characteristics and socio-economic characteristics which can encourage or hinder the process of social mobility. This research also highlights the importance of noticing the subjective understanding of policy beneficiaries regarding the shift in economic status that they experience. For this reason, this research uses a qualitative approach with a case study type of research; with data collection methods in the form of in-depth interviews and document studies. The key informants in this research were 9 female members of Transition KPMs (who had received assistance for more than 5 years) who are direct recipients of PKH. Women (especially mothers) in our society generally also have more social roles in taking care of the family so that they may have a better understanding of their family’s socio-economic conditions. Research results found that there are KPM PKH who experience a process of intragenerational upward mobility (movers), downward mobility (fallers), and immobility (always poor/never poor). KPMs who are successful in experiencing intragenerational upward mobility are those who are objectively able to make good use of social assistance to improve their socio-economic status (e.g. increased income or business development) and subjectively assess that they have experienced improvement (e.g. no longer need social assistance). This success cannot be separated from factors outside the implementation of social policy (PKH), such as KPM's individual and socio-economic characteristics."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis kinerja organisasi Dinas Sosial dalam implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (rutilahu) sebagai penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon tahun 2014-2018. Dalam Millenium Development Goals (MDGs), kemiskinan menjadi salah satu sasaran utama untuk diperangi negara-negara di Dunia, Termasuk Indonesia. Kemiskinan bukan saja tanggung jawab dari Pemerintah Pusat melainkan Pemerintah Daerah harus bersinergi dalam memerangi angka kemiskinan di Indonesia. BPS mencatat pada tahun 2017 penduduk miskin di Kabupaten Cirebon sebanyak 279,55 ribu jiwa dari 2,6 juta jiwa penduduk, mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebanyak 313,21 ribu jiwa (BPS Jawa Barat, 2017). Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam menanggulangi Kemiskinan adalah dengan membuat Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Postpositivism dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Sosial dalam program rutilahu di Kabupaten Cirebon tahun 2014-2018 belum begitu memuaskan dan signifikan, karena realisasi masih jauh dari target. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan program dan disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi, yakni faktor internal dan faktor eksternal organisasi Dinsos. Masalah-masalah yang masih banyak ditemukan dalam program rutilahu Dinsos di Kabupaten Cirebon yaitu tidak sesuainya antara penerima bantuan dengan kriteria Calon Keluarga Penerima Manfaat (CKPM) sesuai dengan by name by address disebabkan karena Dinsos jarang melakukan pemutahiran data, pentingnya pemutakhiran data karena masalah perumahan sifatnya dinamis dan akan berubah-beruh terus. Sosialisasi program yang belum merata sampai ke akar masyarakat, bahkan pemahaman dari pihak Desa masih banyak yang belum sepenuhnya memahami teknis dalam program rutilahu Dinsos. Mengenai faktor internal yang dapat mempengaruhi kinerja Dinsos dalam program rutilahu yaitu keterampilan (skills), sistem (system), sumber daya manusia (staff), strategi (strategy), dan budaya organisasi (shared values). Namun, faktor internal yang paling menonjol yang dapat mempengaruhi kinerja Dinsos sehingga berkinerja belum baik yaitu sistem (system) anggaran dan jumlah anggaran. Mengenai faktor eskternal yang dapat mempengaruhi kinerja Dinsos dalam program rutilahu yaitu faktor ekonomi dan faktor sosiokultural. Namun, faktor internal yang paling menonjol yang dapat mempengaruhi kinerja Dinsos sehingga berkinerja belum baik yaitu faktor ekonomi. Sedangkan faktor-faktor lainnya sudah baik.

 

Kata Kunci: Kinerja, Rutilahu, Kemiskinan, 7S McKinsey

---

ABSTRACT

This thesis analyzes the organizational performance of the Social Program in the Implementation of the House not livable (rutilahu) Program as poverty reduction in Cirebon Regency in 2014-2018. In the Millennium Development Goals (MDGs), poverty is one of the main targets for combating countries in the world, including Indonesia. Poverty is not only the responsibility of the Central Government, but Local Governments must work together with poverty rates in Indonesia. BPS noted that in 2017 the poor population in Cirebon Regency had as many as 279.55 thousand people out of 2.6 million inhabitants, experiencing an increase in 2015 as many as 313.21 thousand people (BPS Jawa Barat, 2017).The efforts of the CirebonRegency Government in tackling poverty are by making a House not livable Program (RTLH) for the poor. In this study using Postpositivism research using qualitative methods. The results of the study that showed the Performance of the Social Service in the 2014-2018 program in Cirebon Regency were not yet satisfying and significant, because they were still far from the target. This is related to the still many problems in the implementation of the program and is caused by several influencing factors, namely internal factors and external factors of the Social Affairs organization. Prospective Beneficiary Families (CKPM) are in accordance with the name with the appropriate address because Social Affairs Agency often updates data, helps update data due to problem resources. Problems that are still commonly found in the Rutilahu Dinsos program in Cirebon Regency are dynamic and will continue to change. A socialization program that has not yet fully reached the roots of the community, even the understanding of the village still many do not understand the technical aspects of the Social Service program.Regarding internal factors that can affect the performance of the Social service organization in the program of house not livable  is skills, systems, staff, strategies, and shared values. However, the most prominent internal factor that can affect the performance of the social service organization that they do not perform well in the budget and budget system. Regarding external factors that can affect the performance of the Office of Social Affairs in the program, namely economic factors and socio-cultural factors. However, the most prominent internal factors that can affect social service organization performance so that they do not perform well are economic factors. While other factors are good.

Keywords: Performance, House Not Livable, Poverty, 7S McKinsey.

 

"