Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kesiapan pegawai untuk berubah berperan penting terhadap pelaksanaan perubahan dalam suatu organisasi. Sekretariat Jenderal DPD RI merupakan salah satu Lembaga Kesekretariatan Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara yang turut serta melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi sebagai salah satu upaya pelaksanaan reformasi birokrasi.  Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesiapan pegawai dalam mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui survei pegawai (n=81) dan wawancara mendalam bersama enam narasumber yang mewakili berbagai unit kerja di lingkungan Setjen DPD RI. Penelitian terhadap analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesiapan pegawai dalam mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI berdasarkan teori kesiapan pegawai menurut Holt, dkk (2007) menunjukkan bahwa dimensi management support adalah faktor yang paling mempengaruhi tingkat kesiapan pegawai. Keyakinan pegawai Setjen DPD RI terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesiapan pegawai dalam mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tergolong kedalam kategori “sedang”.

---

The employee readiness for change in the internal organization office system plays an important part. The Secretariat General at the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia is one of the State Secretariat Institutions holding the Branch of State Power carries out bureaucratic simplification policy as one of the efforts to implement bureaucratic reform. This study aims to identify and analyze the factors that influence the level of employees readiness in supporting the implementation of bureaucratic simplification at the Secretariat General of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia. This research employs quantitative approach and categorized as a descriptive research. Primary data in this study were obtained through an employee survey (n = 81) and in-depth interviews with six resource persons representing various working units within the Secretariat General of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia. Research on analysis of the factors that influence the level of employee readiness in supporting the implementation of bureaucratic simplification within the Secretariat General of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia based on the Theory of Employee Readiness for Change developed by Holt, et al (2007) shows that the management support dimension is the factor that most influences the level of employee readiness. The confidence of the employees of the Secretariat General of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia in the factors that influence the level of employees readiness in supporting the implementation of bureaucratic simplification is classified into the "medium" category."

"Tindak lanjut penyederhanaan birokrasi Kementerian Keuangan dilakukan dengan memperhatikan arahan pimpinan untuk melakukan secara bertahap dan hati-hati. Hingga tahun 2022, penyederhanaan birokrasi masih menjadi catatan dalam Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Sekretariat Jenderal masih terus memproses penyederhanaan tersebut. Penelitian post positivis ini dirancang untuk mendalami dan mendeskripsikan kesiapan organisasi Sekretariat Jenderal untuk berubah dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan penyederhanaan birokrasi sesuai teori Weiner (2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan organisasi Sekretariat Jenderal belum sepenuhnya optimal, meskipun komitmen dan kepercayaan telah dipahami. Sekretariat Jenderal lebih mengutamakan strategi pada unit yang benar-benar memiliki tugas dan fungsi serta karakteristik organisasi yang tepat dan sesuai dengan jenis Jabatan Fungsional yang akan digunakan. Sementara, kondisi kesiapan organisasi secara mayoritas dipengaruhi oleh faktor kontekstual mengenai kondisi budaya yang terdapat pada organisasi. Pimpinan berperan dalam mendorong, memfasilitasi, dan memberikan arahan serta menjalin komunikasi dengan jajarannya untuk menentukan arah organisasi. Proses bisnis dan pola kerja merupakan hal prioritas yang menjadi kewajiban ketika terdapat penggunaan struktur baru. Kompetensi organisasi diperlukan untuk menerapkan perubahan secara teknis maupun untuk mengelolanya. Manfaat perubahan merupakan faktor terakhir yang dirasakan ketika seluruh aspek organisasi memahami perubahan secara luas dan diimbangi dengan penyesuaian proses bisnis, penerapan change management yang konsisten, serta pemanfaatan IT.

---

The follow-up to simplify the Ministry of Finance's bureaucracy was carried out by paying attention to the leadership's direction to do it gradually and carefully. Until 2022, bureaucratic simplification progress is still be noted in the Bureaucratic Reform Evaluation Results Report, and the Secretariat General is still processing this simplification. This post-positivist research was designed to explore and describe the readiness of the Secretariat General's organization to change and the factors that influence it according to Weiner's (2009) theory. The research results show that the organizational readiness of the Secretariat General still needs to be optimal, even though commitment and trust have been understood. The Secretariat General prioritizes strategy on units with the right tasks and functions as well as organizational characteristics and are by the type of Functional Position that will be used, meanwhile, contextual factors regarding the most organizational readiness conditions. Leaders have a crucial role in encouraging, facilitating, and providing direction and establishing communication with their staff to determine the organization's direction. Business processes and work patterns are priorities that become mandatory when a new structure is used. Competence in the organization is needed to implement changes technically and to manage them. The change valence is the final factor that is felt when all aspects of the organization broadly understand the changes and are balanced with adjustments to business processes, consistent implementation of change management, and use of IT."

"Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai Lembaga Legislatif yang tergolong baru tetapi memegang peranan penting dalam pembuatan undang-undang yang akan menentukan kehidupan masyarakat di masa mendatang perlu terus berupaya untuk memperkenalkan diri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui track record yang dikelola melalui manajemen ketahanan lembaga dan kualitas produk legistlasi yang dihasilkannya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai Unit Supporting System DPD RI untuk mewujudkan ketahanan lembaga DPD RI dari dalam adalah dengan turut berpartisipasi dalam program Reformasi Birokrasi yang sedang gencar dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Salah satu hal mendasar dalam pengelolaan organisasi suatu lembaga adalah pengelolaan sumberdaya manusianya. Penelitian ini menggambarkan teknis pengelolaan sumberdaya manusia di lingkungan pegawai negeri sipil sebagai organisasi pemerintah dan dampaknya terhadap ketahanan lembaga yang didukungnya. Perbaikan manajemen pegawai negeri sipil ini memerlukan waktu yang tidak sedikit dan hanya dapat diwujudkan melalui konsistensi dari seluruh jajaran aparatur pemerintah yang terkait.

---

Indonesian Regional Representatives Council (DPD RI) as a Legislative Board are new but has important role in the making of laws that will determine the life of the community in the future. In order to keep survive DPD RI need to introduce theirselves and increase the community trust through a track record run through Institutional Resilience Management and produces quality legistlation products. One of the efforts made by the Secretariat General of DPD RI as a Supporting Unit System DPD RI to create the strong internal institutional resilience of DPD RI is also by participating in the Bureaucratic Reform program that is being intensively doing by the government through the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucracy Reform. One of the fundamental aspect of the organization management is the human resources. This study describes the technical management of human resources in the civil service within a government organization and its impact to the Institutional Resilience. Management improvement of the civil service consumes a lot of time and can only be created through the consistency of the whole range of government related apparatus."

"Ada 4 (empat) program penguatan akuntabilitas kinerja di Setjen MPR yaitu 1. Memperkuat akuntabilitas kinerja instansi; 2. Membantu pegawai untuk melaksanakan tugas, rencana dan tujuan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran instansi; 3. Melakukan penilaian unit kerja dengan menggunakan instrumen yang berbasis kinerja; dan 4. Melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas LAKIP dan menyampaikannya secara tepat waktu. Hasilnya menunjukkan, bahwa masih perlu peningkatan dalam kualitas program melalui keterlibatan pimpinan dan semua unit kerja dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Setjen MPR Tahun 2015-2019 dan sistem pengelolaan kinerja organisasi berbasis teknologi informasi yang terpadu dan dapat diakses secara berkala oleh semua unit kerja. Selain menganalisis program penguatan akuntabilitas kinerja, tesis ini menggunakan 11 (sebelas) dimensi dari konsep Will Artley (2001) untuk melihat lingkungan akuntabilitas di Setjen MPR. Hasilnya, dari sebelas dimensi, Setjen MPR telah memasukkan 7 (tujuh) dimensi dalam program penguatan akuntabilitas kinerja yaitu Kepemimpinan, Kepercayaan, Transparansi, Kejelasan, Kepemilikan, Konsistensi dan Tindak Lanjut. Masih ada 4 (empat) dimensi yaitu Hubungan Timbal Balik, Persamaan, Keseimbangan dan Konsekuensi yang belum ada. Ke depannya, harus dilakukan penyusunan kebijakan dan program penguatan akuntabilitas kinerja yang memasukkan 11 (sebelas) dimensi dari Will Artley (2001) tersebut, sehingga terbentuk lingkungan akuntabilitas yang lebih baik di Setjen MPR.

---

There are four programs for strengthening performance accountability in The Secretariat General of MPR: 1. Strengthening the organization?s performance accountability; 2. Helping employees plan and work in reaching the organization?s goals; 3. Performance appraisal; and 4. Raising the performance report quality and delivering on time.

The results show that the programs need more involvement of the leader and all departments for making the Road Map of Bureaucratic Reform in The Secretariat General of MPR Year 2015-2019 and in the management of performance accountability based on the integrated and accessible information technology system. Besides an analysis of the programs for strengthening performance accountability, this thesis also uses eleven dimensions from Will Artley (2001) to see the accountability environment in The Secretariat General of MPR.

The result is seven out of eleven dimensions already included in the programs for strengthening performance accountability, which are leadership, trust, transparency, clarity, ownership, consistency and follow-up. There are still four dimensions that are not in the programs, which are, reciprocation, equity, balance and consequences.

In the future, the policy and programs for strengthening performance accountability must include the eleven dimensions from Will Artley (2001) to make a better accountability environment in The Secretariat General of MPR."

"ABSTRAKTesis ini membahas relasi sosial yang timbul dari desain yang mengacu pada efektifitas organisasi Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) sebagai salah satu pelaksana fungsi hubungan masyarakat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Kerangka teori yang dipakai adalah Teori Etzioni tentang Struktur dan Otoritas, Teori Tindakan Sosial dan Teori Desain organisasi oleh Snyder et al. yang membahas aspek pengelompokan unit kerja, koordinasi, rentang kendali, relasi pelaporan dan standarisasi. Metode yang dipakai adalah metode kualitatif dengan observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara desain organisasi dengan dampak relasi social dan efektifitas organisasi itu sendiri. Ini mengonfirmasi Teori Etzioni tentang Strukur dan Otoritas. Penelitian ini bersifat kualitatif sehingga diperlukan pengukuran kuantitatif untuk melengkapi temuan-temuan kualitatif tersebut.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the social relations that arise from the design that refers to the effectiveness of the organization of Data and Information Center (Pusdatin) as one of the implementers of the public relations function of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI). The theoretical framework used is Etzionis Theory of Structure and Authority, Social Action Theory and Organizational Design Theory by Snyder et al. which discusses aspects of grouping of work units, coordination, span of control, reporting relations and standardization. The approach used is qualitative method with observation, in-depth interview and document study. The results showed that there is a close relationship between the design of the organization with the impact of social relations and the effectiveness of the organization itself. This confirms Etzionis Theory of Structure and Authority. This research is qualitative, so quantitative measurement is needed to complement these qualitative findings."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan,masa kerja, persepsi, harapan, kepuasan komunikasi, gaya kepemimpinan atasanterhadap motivasi kerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.Penelitian ini dilakukan di Direktorat Jenderal Sumber Daya AirKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , dengan menggunakanmetode penelitian kuantitatif eksplanatif. Melibatkan 177 responden dari stafpegawai di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pusat yang dipilih secara acak,dengan menggunakan kuesioner tertutup yang telah diuji validitas danreliabilitasnya dengan teknik Cronbach?s Alpha. Melalui analisis koefisienkontingensi, diketahui bahwa seluruh variabel memberikan kontribusi pengaruhterhadap motivasi kerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Melaluianalisis regresi linier berganda, diketahui harapan, kepuasan komunikasi dangaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerjapegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Sedangkan tingkat pendidikan,masa kerja, persepsi dan tunjangan kinerja diketahui tidak memiliki pengaruhsignifikan terhadap motivasi kerja pegawai dalam pelaksanaan reformasibirokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan rekomendasi agardilakukan kajian lanjutan mengenai faktor-faktor lain yang diduga turutmempengaruhi motivasi kerja pegawai sehingga dapat diketahui cara yang efektifuntuk dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam pelaksanaan reformasibirokrasi.

---

ABSTRACTThis research was conducted to acknowledge the influence of level ofeducation, employment, perception, expectations, communication satisfaction,style of leadership and performance benefit towards the work motivation ofemployee in the implementation of Bureaucratic Reforms. This research was heldin the Ministry of Public Works and Public Housing, using the method ofexplanative quantitative research. It involved 177 respondents from the central ofDirectorate General of Water Resources which were chosen randomly and usedclosed questionnaire which validity and reliability had been tested with thetechnique of Cronbach?s alpha. Through the analysis of the coefficient ofcontingency, it is known that all the variables contributing influence on employeemotivation in the implementation of bureaucratic reform. Through multiple linearregression analysis, known to expectations, satisfaction communication andleadership styles have a significant influence on employee motivation in theimplementation of bureaucratic reform. While the level of education, employment,perception and performance benefits are known to have a significant influence onemployee motivation in the implementation of bureaucratic reform. Therefore, thisstudy recommended that the study further regarding other factors that allegedlyalso affect employee motivation to work so it can be an effective way to improveemployee motivation in the implementation of bureaucratic reforms."

"ABSTRAKPeneliatian kualitatif ini menggambarkan analisis beban kerja pegawai di birokepegawaian dan ortala Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum RI.Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan kajian kepustakaan.Penelitianini menemukan bahwapelaksanaan analisis beban kerja pegawai di unit instansiini sudah baik, tetapi hasil dari penghitungan analisis beban kerja ini menjaditidak efektif karena saat hasil analisis beban kerja belum tentu akan seluruhnyadisetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & ReformasiBirokrasi. Hal tersebut menyebabkan dalam pelaksanaannya analisis beban kerjatidak selalu akan dijadikan formasi pegawai.

---

ABSTRACTThis qualitative study describesThe Implementation of Workload Analysis ofemployees in the Bureau Personnel and Ortala Secretariat GeneralMinistry ofPublic Works RI. Data have been collected from in-depth interviews and studyingrelated documents.This study finds that the workload analysis of employees inMinistry of Public Works is well-implemented, yet the result is ineffective becauseit is not always approved by State Minister for the Empowerment of StatePersonnels and Bureaucracy Reform. Hence, the result of workload analysis ofemployees does not always result in personnel formation"

"ABSTRAKSaat ini pemerintah tengah menjalankan reformasi birokrasi sebagai upaya untuk mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi perlu didukung oleh beberapa hal, diantaranya adalah penerapan knowledge management. Pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki risiko kegagalan yang akan menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan ancaman kegagalan pencapaian pemerintahan yang baik. Kementerian Perindustrian saat ini memiliki beberapa aplikasi dalam menunjang knowledge sharing seperti forum dan milis. Namun kenyataannya sedikit sekali pegawai yang menggunakannya. Berdasarkan hal ini, peneliti termotivasi untuk melakukan analisis untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penggunaan forum dan milis dalam mendukung knowledge sharing di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.Penelitian ini menggunakan kombinasi beberapa model yang ada, seperti model Delone dan Mclean, TAM serta UTAUT yang dimodifikasi dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Sumber data didapatkan melalui observasi dan kuesioner. Analisis data tersebut dilakukan dengan menggunakan metode structural equation model (SEM) berbasis varian dengan perangkat lunak SmartPLS. Dari penelitian ini diketahui faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi tersebut adalah social influence dan incentive.

---

ABSTRACTThe government is currently doing a bureaucracy reform as an attempt to realize a good governance. In practice, the bureaucratic reform should be supported by several things, such as the implementation of knowledge management. Implementation of the reform of the bureaucracy has a risk of failure which would lead to reduced public confidence to the government, and the threat of failure to achieve good governance. The Ministry of Industry currently has several applications in supporting knowledge sharing such as forums and mailing lists, the application is integrated within its intranet web. But the reality is very few employees use them. Based on this, researchers are motivated to perform an analysis to determine the factors that affect the utilization of forum and mailing list to support knowledge sharing in Secretariat General of the Ministry of Industry. This study uses a combination of several existing models, such as the model of Delone and Mclean, TAM and UTAUT modified by considering various factors. Source of data obtained through observation and questionnaire. The data were analyzed using a variance-based structural equation model (SEM) with SmartPLS software. From this research, it is known that the factors influencing the use of the application are social influence and incentive."

"ABSTRAKSaat ini pemerintah tengah menjalankan reformasi birokrasi sebagai upaya untuk mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi perlu didukung oleh beberapa hal, diantaranya adalah penerapan knowledge management. Pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki risiko kegagalan yang akan menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan ancaman kegagalan pencapaian pemerintahan yang baik. Kementerian Perindustrian saat ini memiliki beberapa aplikasi dalam menunjang knowledge sharing seperti forum dan milis. Namun kenyataannya sedikit sekali pegawai yang menggunakannya. Berdasarkan hal ini, peneliti termotivasi untuk melakukan analisis untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penggunaan forum dan milis dalam mendukung knowledge sharing di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.Penelitian ini menggunakan kombinasi beberapa model yang ada, seperti model Delone dan Mclean, TAM serta UTAUT yang dimodifikasi dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Sumber data didapatkan melalui observasi dan kuesioner. Analisis data tersebut dilakukan dengan menggunakan metode structural equation model SEM berbasis varian dengan perangkat lunak SmartPLS. Dari penelitian ini diketahui faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi tersebut adalah social influence dan incentive.

---

ABSTRACTThe government is currently doing a bureaucracy reform as an attempt to realize a good governance. In practice, the bureaucratic reform should be supported by several things, such as the implementation of knowledge management. Implementation of the reform of the bureaucracy has a risk of failure which would lead to reduced public confidence to the government, and the threat of failure to achieve good governance. The Ministry of Industry currently has several applications in supporting knowledge sharing such as forums and mailing lists, the application is integrated within its intranet web. But the reality is very few employees use them. Based on this, researchers are motivated to perform an analysis to determine the factors that affect the utilization of forum and mailing list to support knowledge sharing in Secretariat General of the Ministry of Industry. This study uses a combination of several existing models, such as the model of Delone and Mclean, TAM and UTAUT modified by considering various factors. Source of data obtained through observation and questionnaire. The data were analyzed using a variance based structural equation model SEM with SmartPLS software. From this research, it is known that the factors influencing the use of the application are social influence and incentive."

"Tesis ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e-office layanan persuratan di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini berangkat dari permasalahan dimana Kementerian Sekretariat Negara telah menggunakan e-office layanan persuratan sejak tahun 2009 namun penerapan e-office layanan persuratan belum sepenuhnya terlaksana di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e-office layanan persuratan di Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan teori Harvard JFK School of Government (2006). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 faktor yang mempengaruhi e-office yaitu elemen support didukung dengan landasan hukum, Standart Operating Prosedure serta perencanaan dalam tahapan pelaksanaan e-office, elemen capacity didukung oleh ketersediaan sumber daya finansial, ketersediaan infrastruktur teknologi dan ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia dan elemen value yang menunjukkan nilai dalam pelayanan publik berbasis online dan kebermanfaatan untuk pemerintah dan masyarakat.

---

This thesis discusses the factors that influence the implementation of e-office mailing services at the Ministry of State Secretariat. This research departs from the problem where the Ministry of State Secretariat has been using e-office mail services since 2009 but the implementation of e-office mail services has not been fully implemented at the Ministry of State Secretariat. This study aims to analyze the factors that influence the implementation of e-office mail services at the Ministry of State Secretariat based on the theory of Harvard JFK School of Government (2006). This study used a qualitative approach by collecting data through in-depth interviews. The results of the study show that there are 3 factors that affect e-office, namely element support supported by legal basis, Standard Operating Procedures and planning in the stages of implementing e-office, element capacity is supported by the availability of financial resources, availability of technological infrastructure and availability and quality of human resources and value elements that show value in online-based public services and benefits for government and society."