Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi pada lingkungan pemerintah yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas. Status BLU pada pelayanan pendidikan merupakan impelementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai langkah untuk mengubah status setiap Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Berbadan Hukum. Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi informasi kinerja dan tata kelola universitas yang berubah status menjadi BLU. Objek studi pada penelitian kali ini adalah UPNVJ yang merupakan unit kerja pelayanan pendidikan yang baru saja berubah status menjadi BLU. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data yang diperoleh melalui dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi kinerja UPNVJ belum menunjukkan hubungan logis. Lebih lanjut, indikator kinerja tidak menunjukkan keselarasan karena kinerja yang dilaporkan tidak mengacu kepada renstra selaku perencanaan kinerja. Sementara itu, output yang dihasilkan tiap aktivitas UPNVJ masih berorientasi kepada kuantitas upaya sehingga outcome hanya sebatas pada penyampaian layanan (service-delivery outcome). Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan praktis terkait evaluasi informasi kinerja dan tata kelola walaupun studi kasus yang dilakukan memiliki keterbatasan.

---

Public Service Agency is a governmental agency that formed with the aim of improving public services by providing flexibility in financial management based on economic and productivity principles. Public service agency status in education services given as implementation of Merdeka Belajar Kampus Merdeka policy that was echoed by the Ministry of Education Culture Research and Technology as a step to change the status of every public universities becomes Legal Entity. This research is aims to evaluating performance information and university governance that has changed status as public service agency. The object of this research study is UPNVJ which is an education service unit that recently has changed its status becomes public service agency. This study applied case study research strategy with qualitative descriptive approach, with data collected through documents and interviews. The results explain that UPNVJ's performance information do not not show a logical relationship. Furthermore, the performance indicators do not show alignment because the reported performance not refer to the strategic plan. Meanwhile, the output produced by each UPNVJ activities still oriented towards the quantity of effort so that the outcome limited to service-delivery outcome. The results of this study are expected to provide practical insights regarding the evaluation of performance and governance information, despite the case studies conducted have limitations."

"Anggaran berbasis kinerja dapat dikaitkan sebagai salah satu landasan pentingnya suatu kinerja yang berbasis outcome, sejalan dengan itu maka indikator kinerja juga harus mengacu pada kaidah pencapaian sasaran outcome. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi informasi kinerja dan indikator kinerja berdasarkan model logika. Objek studi penelitian ini adalah DLLAKA yang merupakan unit kerja pada tingkat Eselon II. Metode penelitian yang digunakan studi kasus, dengan data yang diperoleh melalui dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan pada tingkat unit kerja masih terdapat aktivitas yang belum memiliki hubungan logis untuk pencapaian outcome dan dampak. Perbaikan indikator kinerja dapat dilakukan agar selaras dengan sasaran organisasi yang terkait peningkatan konektivitas nasional dan kinerja pelayanan transportasi. Sementara itu, kualitas output masih bersifat kuantitas upaya sehingga outcome masih berorientasi penyampaian layanan, mengingat pendekatan NPM menghendaki adanya pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan memberikan manfaat pada masyarakat. Penelitian diharapkan memberikan implikasi terkait sejauh mana kerangka hubungan logis pada tingkatan unit kerja.

---

Performance-based budgeting can be linked as one of the cornerstones of the importance of an outcome-based performance, in line with that, performance indicators must also refer to the rules for achieving outcome targets. This study aims to evaluate performance information and performance indicators based on a logical model as an evaluation framework. The object of this research study is DLLAKA which is a work unit at the Echelon II level. The research method used is a case study, with data obtained through documents and interviews. The results of the study show that at the work unit level there are still activities that do not have a logical relationship to the achievement of outcomes and impacts. Improvements in performance indicators can be made to align with organizational goals related to improving the national connectivity and performance of transportation services. Meanwhile, the quality of output is still a quantity of effort so that the outcome is still service delivery oriented, considering that the NPM approach requires results-oriented governance and provides benefits to the community. The research is expected to provide implications regarding the extent of the logical relationship framework at the work unit level."

"Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melakukan transformasi digital pada pelayanan pemerintahan dan merupakan salah satu rencana kerja pemerintah tahun 2024. Salah satu pemerintah daerah yang konsisten menerapkan dan mengembangan SPBE di wilayah Kalimantan Timur adalah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Nilai indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) tahun 2021 berhasil menduduki peringkat pertama di wilayah Kaltim (Nilai Indeks SPBE = 2,48). Peringkat tersebut turun ke posisi 8 di tahun 2022 (Nilai Indeks SPBE = 1,94), khususnya untuk Domain tata kelola SPBE pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Penurunan nilai tersebut melatarbelakangi pentingnya penelitian ini dengan tujuan untuk melakukan analisis problem solving. Analisis pertama dilakukan terhadap informasi dan indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja program dan kegiatan yang berhubungan dengan kinerja tata kelola SPBE pada aspek TIK dengan menggunakan pendekatan logic model.  Analisis kedua dilakukan terhadap 5 area fokus pada IT governance untuk mengukur efektivitas implementasi tata kelola SPBE pada aspek TIK. Hasil analisis pertama menggambarkan bahwa informasi dan indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja program dan kegiatan masih belum menunjukkan hubungan yang logis.  Sehingga disusunlah rekomendasi berupa outcome sequence chart yang baru agar lebih menggambarkan hubungan yang logis dan lebih terintegrasi dengan seluruh stakeholder. Hasil analisis kedua menggambarkan bahwa dari 5 area fokus, masih terdapat 3 area fokus yang belum menunjukkan efektivitasnya dalam proses implementasi tata kelola SPBE pada aspek TIK, sehingga diberikan rekomendasi perbaikan agar dapat lebih meningkatkan tata kelola SPBE pada objek penelitian.

---

Electronic-Based Government System (SPBE) is one of the government's efforts in carrying out digital transformation in government services and is one of the government's 2024 work plans. One of the local governments that consistently implements and develops SPBE in the East Kalimantan region is the Kutai Kartanegara Regency Government (Kukar Regency Government) through the Communication and Information Technology Office. The SPBE index value of the Kukar Regency Government in 2021 was ranked first in the East Kalimantan region (SPBE Index Value = 2.48). This ranking dropped to 8th place in 2022 (SPBE Index Value = 1.94), especially for the SPBE governance domain in the Information and Communication Technology (ICT) aspect. The decline in value is the background for the importance of this research with the aim of conducting a problem-solving analysis. The first analysis was conducted on information and performance indicators used in measuring the performance of programs and activities related to SPBE governance performance in the ICT aspect using a logic model approach.  The second analysis was conducted on the 5 focus areas in IT governance to measure the effectiveness of SPBE governance implementation in the ICT aspect. The results of the first analysis illustrate that the information and performance indicators used in measuring the performance of programs and activities still do not show a logical relationship.  So a recommendation was made in the form of a new outcome sequence chart to better describe the logical relationship and be more integrated with all stakeholders. The results of the second analysis illustrate that of the 5 focus areas, there are still 3 focus areas that have not shown their effectiveness in the process of implementing SPBE governance in the ICT aspect, so that recommendations for improvement are given in order to further improve SPBE governance in the object of research."

"Kinerja rumah sakit menxpakan suatu dimensi utama dari mutu pelayanan rumah sakit. Peningkatkan rnutu pelayanan rumah sakit merupakan hal yang sangat penting oleh karena rumah sakit memberikan pelayanan yang paling kxitis dan berbahaya dalam sistem pelayanan. Hal tersebut dikarenakan yang menjadi sasaran kegiatan adalah jiwa manusia, Balanced Scorecard (BSC) merupakan metode yang dapat digunakan untuk menilai kinexja rumah sakit dan rnengukur strategi secara komprehensif dengan pola manajemen strategis. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh garnbaran pengukuran kinerja rumah sakit secara komprehensitl akurat dan obyektif sesuai pendekatan Balanced Scorecard Penelilian ini menxpakan penelitian dcskriptif anaiitik yang menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penclitian dilakukan di Rumah Sakit Harapan Kita. Hasil penclitian ini mcnunjukkan bahwa pengembangan Rumah Sakit Harapan Kita sudah diarahkan menuju pencapaian visi dan misi. Dalam Perspektif Keuangan, beberapa pencapaian indikator keuangan seperti Relurn on lnvesrrnenr (Roi) dan cash ratio menunjukkan adanya peningkatan dibanding dengan keadaan sebelum menjadi PPK-BLU. Dari sisi perspektif pelanggan, telah texjadi kecenderungan peningkatan kunjungan pasien. Beberapa indikator yang mcwakili proses bisnis intemal juga menunjukkan hasil yang positifi Terdapat peningkatan jumlah tindaknn bedah. Disamping itu, beberapa indikator pelayanan, sepeni BOR dan TOI berada di daerah ideal. Texkait dengan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, rumah sakit telah mengirimkan beberapa staf ke luar negeri. Rumah Sakit juga mengadakan pertemuan rutin antara komite medis, tenaga dokter, dan paramedis untuk memantau penampilan pelayanan yang dibexikan. Dilakukan pula evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Penelitian ini menghasilkan saran perlunya pelatihan/supegvisi khusus dari Departemen Kesehatan untuk pelaporan dengan penekanan terhadap analisa rasio keuangan untuk mengetahui nilai pertumbuhan ekonomis, penguatan stratcgi pemulihan layanan, kesamaan persepsi mengenai defmisi beberapa indikator kinexja rumah sakit, pembenahan sarana dan prasarana, penguatan sistem infommasi ketenagaan di rumah sakit.

---

Hospital performance is the main dimension of hospital service quality. The Improvement of hospital services quality is very important, because hospital provides most critical and dangerous services in health services system since it targeted human life as the object of services. Balanced Scorecard (BSC) can be used to assess hospital performance and examined the stratc gy comprehensively in strategic management framework.

The objective of this study is to get the description of hospital performance assessment eomprehensiveiy, accurately, and objectively according to Balanced Scorecard. This study is descriptive-analytical study which using qualitative and quantitative technique. The study located at I-Iarapan Kita Hospital in Jakarta.

The results of this study show that the Harapan Kita Hospital activities have been directed to the achievement of its vision and mission. In financial perspective, some of financial indicators, such as Retum on Investment (Rol) and cash ratio have been improved. In customer perspective side, there is an increasing trend of patient visit. Some of indicators which representing of intemal business process, also shown positive results, such as increasing of the number of operative activities. Hospital’s bed occupancy rate and tum over interval are in ideal position.

In learn and growth perspective, hospital has sent some ol' its staff to study abroad. Hospital also conducting regular meeting between medical committee, doctors, and paramedics to evaluate the services which have been given.

This study recommend that there should be special training or supervision from Ministry of Health for reporting purpose especially in analyzing financial ratio to observe economical growth value, strengthening of services recovery, equalizing perception regarding of some hospital performance indicators definition, improving hospital facilities, Strenghening of human resource infomation system, and comprehensive evaluation including input, process and output components by Ministry of Health as the owner."

"Badan Layanan Umum (BLU) merupakan unit satuan kerja Pemerintah yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan tidak mengutamakan pencarian keuntungan dalam operasinya. Guna menunjang kegiatan operasinya, satuan kerja berbentuk BLU diberikan fleksibilitas oleh Pemerintah, salah satunya adalah kebebasan untuk mengatur sendiri ketentuan terkait pengadaan barang/jasa dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas serta berpedoman pada praktik bisnis yang wajar. Pada praktiknya, sebanyak 65% dari total seluruh satuan kerja BLU di Indonesia belum memiliki peraturan Pemimpin BLU tentang pengadaan barang/jasa di lingkup satuan kerjanya (LKPP,2024). Kondisi ini tercipta sebagai akibat dari kurangnya pemahaman dan atensi dari para Pemimpin BLU terhadap urgensi pengadaan barang/jasa dan bagaimana merancang strategi pemenuhannya. Teori Supply Positioning Model yang dicetuskan oleh Peter Kraljic (1983), dapat membantu para Pemimpin BLU untuk dapat mengkategorikan kebutuhan item barang/jasa organisasi kedalam sebuah matriks yang dinilai berdasarkan dua dimensi yakni resiko suplai dan dampak profit. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana langkah praktis menerapkan teori dimaksud dan apakah teori ini yang jamak dipraktikkan pada sektor privat dapat diadopsi pada organisasi sektor publik dengan mengambil locus penelitian pada BLU LMAN. Hasilnya, terdapat sepuluh kelompok item kebutuhan barang/jasa pada BLU LMAN yang berhasil dikategorikan ke dalam empat kuadran matriks, dan selanjutnya disusun strategi pengadaan sesuai kategori pada kuadran matriks tersebut.

---

The Public Service Agency (BLU) is a government work unit formed to improve public services to the community without prioritizing profit-making in its operations. To support its operational activities, BLU-shaped work units are given flexibility by the Government, one of which is the freedom to regulate their provisions related to the procurement of goods/services while still considering the principles of efficiency and effectiveness and being guided by reasonable business practices. In practice, as many as 65% of the total BLU work units in Indonesia do not yet have BLU regulations regarding procuring goods/services within the scope of their work units (LKPP, 2024). This condition was created due to a lack of understanding and low attention from BLU leaders regarding the urgency of procuring goods/services and how to design a fulfillment strategy. Supply Positioning Model theory which was coined by Peter Kraljic (1983), can help BLU leaders to categorize the need for organizational goods/services items into a matrix that is assessed based on two dimensions of supply risk and profit impact. This research was conducted to examine practical steps to apply the theory in question and whether this theory, which is commonly practiced in the private sector, can be adopted in public sector organizations by taking research place at BLU LMAN. As a result, there were ten groups of items needed for goods/services at BLU LMAN which were successfully categorized into four matrix quadrants, and then procurement strategies were prepared according to the categories in these matrix quadrants."

"Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SMK di Provinsi DKI Jakarta dilakukan sebagai bagian dari program Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Namun, implementasi BLUD SMK menghadapi tantangan dalam optimalisasi pendapatan jasa layanan, pencapaian target kinerja, dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas sesuai Good School Governance pada BLUD SMK Negeri Mandiri ‘X’ Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam (in-depth interview). Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat masalah operasional yang belum teratasi sepenuhnya, seperti belum adanya pemutakhiran tarif layanan unit produksi SMK yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, SMK belum memiliki Standar Pelayanan Minimal yang terbaru.

---

The establishment of the Regional Public Service Agency (BLUD) SMK in DKI Jakarta Province was carried out as part of the Regional Strategic Activities (KSD) Revitalization of Vocational High Schools (SMK) program, which aims to improve the quality and competitiveness of Indonesian human resources. However, the implementation of BLUD SMK faces challenges in optimizing service revenue, achieving performance targets, and the availability of competent human resources. This study aims to analyze the challenges of implementing the principles of transparency and accountability in accordance with Good School Governance at BLUD SMK Mandiri 'X' Jakarta. This research uses a case study research method. The type of data used is primary data obtained directly from informants through in-depth interviews. The analysis results show that there are operational problems that have not been fully resolved, such as the absence of updating the service rates of SMK production units stipulated in the Governor's Regulation of DKI Jakarta Province. Additionally, SMK does not yet have the latest Minimum Service Standards."

"Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan menganalisis penyusunan standar biaya keluaran yang berlaku untuk semua kementerian negara/lembaga SBKU pada Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan. Penelitian dilakukan dengan wawancara dan pengamatan terhadap dokumen anggaran terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi perlu menetapkanpedoman penyusunan SBKU dengan pendekatan logic modelsehingga organisasi mempunyai acuan yang jelas dalam penyusunan SBKU. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dirumuskan usulan rancangan pedoman penyusunan SBKU dengan menggunakan pendekatan logic model.Penggunaan pendekatan logic modeldilakukan untuk mengidentifikasi hubungan keterkaitan antara outcome, output, aktivitas/tahapan, dan input yang diperlukan dalam penyusunan SBKU sehingga dapat mendukung penerapan penganggaran berbasis kinerja yang lebih baik.

---

This research is a descriptive qualitative research with case study approach aims to analyze standard output cost settingthat applicable to all ministries government agencies SBKU at Directorate General of Budget, Ministry of Finance. The research was conducted by interviewing and observing the related budget documents.

The results showed that the organization needs to set guidelines for the preparation of SBKU with a logic model approach so that the organization has a clear reference in the preparation of SBKU.

Based on the results of the study formulated a draft proposal proposal preparation of SBKU by using logic model approach. The use of a logic model approach is carried out to identify the linkages between outcomes, outputs, activities process, and the necessary inputs in the preparation of SBKU so as to support better implementation of performance based budgeting."

"Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan di wilayah kerjanya. Puskesmas memiliki peran strategis dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, tetapi masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menawarkan solusi atas permasalahan tersebut dengan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan agar puskesmas dapat meningkatkan kinerja pelayanannya. Puskesmas di Kabupaten Bogor telah menerapkan BLUD sejak tahun 2018 dengan cakupan 39,6% pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan penerapan BLUD dengan kinerja pelayanan puskesmas di Kabupaten Bogor tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional menggunakan Profil Kesehatan Kabupaten Bogor dan data rutin Kementerian Kesehatan. Populasi dan sampel penelitian adalah seluruh puskesmas di Kabupaten Bogor yang berjumlah 101 puskesmas. Variabel dependen penelitian ini adalah kinerja pelayanan, variabel independen utama BLUD, dan variabel kovariat proporsi bayi, proporsi balita, proporsi penduduk usia produktif, proprosi penduduk usia lanjut, kategori wilayah kerja, ketenagaan, sarana, prasarana, alat kesehatan, prevalensi TB, prevalensi hipertensi, dan prevalensi DM. Hasil penelitian menunjukkan kinerja pelayanan puskesmas sebesar 73,68%. Tidak terdapat perbedaan kinerja pelayanan antara puskesmas BLUD dengan puskesmas non BLUD setelah dikontrol oleh variabel kovariat (p = 0,33). Saran kepada puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor agar melakukan pengendalian internal dan mengevaluasi penerapan BLUD. Pemangku kepentingan agar menyusun strategi penguatan puskesmas yang telah menerapkan BLUD.

---

Public health center (puskesmas) is a healthcare facility that held public and individual health services in their work area. Puskesmas has strategic role in Indonesia’s health care system, but still has many challenges, including financial management. BLUD offers solutions for this problem through its flexibility to improve puskesmas service performance. Starting in 2018, there were 39,6% puskesmas implementing BLUD in Bogor District in 2021. The purpose of this study was to determine the relationship between BLUD implementation and puskesmas service performance in Bogor District in 2021. This research was a cross-sectional study using the Bogor District Health Profile and routine data of the Ministry of Health. The population and the sample of this study were all puskesmas in Bogor District, 101 puskesmas. The dependent variable was service performance, the main independent variable was BLUD, and the covariate variables were baby proportions, under 5 years old children’s proportions, productive age population proportion, elderly population proportion, work area category, human resources, facilities, infrastructure, medical devices, TB prevalence, hypertension prevalence, and DM prevalence. The results showed that puskesmas service performance in Bogor District was 73,68%. There weren’t differences of service performance between puskesmas implementing BLUD and puskesmas wasn’t implementing BLUD after being controlled by covariate variables (p = 0,33). Suggestion to puskesmas and Bogor Distict health office are to carry out internal control and to evaluate BLUD implementation. In addition, stake holders are expected to build a strategy strengthening puskesmas that implementing BLUD."

"Laporan magang ini membahas evaluasi penilaian tingkat maturitas Badan Layanan Umum (BLU) THP atas kinerja pelayanan yang diberikan pada tahun 2021 secara spesifik pada indikator Stakeholder Relationship, di bawah aspek Tata Kelola dan Kepemimpinan. Aktivitas yang dievaluasi mencakup diskusi dan pemahaman Maturity Rating, pengumpulan dokumen pendukung untuk memenuhi penilaian Stakeholder Relationship, dan prosedur penilaian Maturity Rating secara keseluruhan. Prosedur dan pedoman yang digunakan mengacu pada Buku Pedoman Maturity Rating Assessment Tools (2021), Pedoman Umum Governansi Sektor Publik (2022), serta beberapa peraturan dan Undang-Undang yang relevan. Secara umum, aktivitas penilaian tingkat maturitas BLU THP telah sesuai dengan prosedur dan pedoman yang digunakan. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang dapat diperbaiki di masa depan terkait dengan kedisiplinan waktu penilaian, implementasi tata kelola, hingga keterbatasan pada regulasi yang telah ditetapkan. Laporan ini juga dibuat sebagai refleksi atas pengalaman magang yang didapatkan di UPLB BLU THP, demi pengembangan diri dan kemampuan sebagai bekal untuk pengembangan karir selanjutnya.

---

This internship report evaluates the assessment of maturity level of the THP Public Service Agency (PSA) for their services’ performance provided in 2021 specifically on the Stakeholder Relationship indicator, under the Governance and Leadership aspect. Discussion and comprehension of the Maturity Rating, gathering supporting documents to complete the Stakeholder Relationship evaluation, and the overall Maturity Rating assessment process are among the actions that were evaluated. The procedures and standards used in this report refer to the Maturity Rating Assessment Tools Handbook (2021), General Guidelines for Public Sector Governance (2022), as well as several relevant laws and regulations in Indonesia. The BLU THP maturity level evaluation activity generally complies with the standard procedures and regulations. However, there are several areas that can be improved in the future regarding governance implementation, limitations on rules that have been imposed, and discipline during evaluation. This report is additionally being generated as a reflection on the internship experience at UPLB BLU THP, for personal growth, and to develop skills in preparation for future career advancement."

"ABSTRAKPembentukan Badan Layanan Umum (BLU) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. BLU memberikan pelayanan penyediaan barang/ jasa dengan tidak mengutamakan mencari keuntungan tetapi tetap berdasar pada prinsip efisiensi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat. Dalam menjalankan aktivitasnya, BLU dibiayai dari APBN, PNBP Operasional dan Penerimaan Non-Operasional serta Utang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah APBN, PNBP Operasional, Penerimaan Non-Operasional dan Utang yang menjadi bagian dari struktur modal BLU berpengaruh terhadap kinerja keuangan BLU. Kinerja keuangan diukur dengan melakukan penilaian/ scoring terhadap enam rasio keuangan yang mewakili tingkat kesehatan keuangan BLU yang terdiri dari rasio kas (cash ratio), rasio lancar (current ratio), rasio perputaran aset tetap (fixed asset turnover), rasio periode penagihan piutang (collection period), rasio imbalan atas aset tetap (return on asset), dan rasio imbalan atas ekuitas (return on equity). Penelitian ini menggunakan sampel 20 BLU rumah sakit dengan pengamatan dari tahun 2006 sampai dengan 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi APBN dan PNBP Operasional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BLU rumah sakit, sedangkan total utang dan penerimaan Non-operasional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan BLU rumah sakit.Hasil tersebut tetap konsisten walaupun dilakukan penambahan total aset dan kinerja keuangan tahun sebelumnya sebagai variabel kontrol.

---

ABSTRACTPembentukan Badan Layanan Umum (BLU) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. BLU memberikan pelayanan penyediaan barang/ jasa dengan tidak mengutamakan mencari keuntungan tetapi tetap berdasar pada prinsip efisiensi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat. Dalam menjalankan aktivitasnya, BLU dibiayai dari APBN, PNBP Operasional dan Penerimaan Non-Operasional serta Utang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah APBN, PNBP Operasional, Penerimaan Non-Operasional dan Utang yang menjadi bagian dari struktur modal BLU berpengaruh terhadap kinerja keuangan BLU. Kinerja keuangan diukur dengan melakukan penilaian/ scoring terhadap enam rasio keuangan yang mewakili tingkat kesehatan keuangan BLU yang terdiri dari rasio kas (cash ratio), rasio lancar (current ratio), rasio perputaran aset tetap (fixed asset turnover), rasio periode penagihan piutang (collection period), rasio imbalan atas aset tetap (return on asset), dan rasio imbalan atas ekuitas (return on equity). Penelitian ini menggunakan sampel 20 BLU rumah sakit dengan pengamatan dari tahun 2006 sampai dengan 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi APBN dan PNBP Operasional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BLU rumah sakit, sedangkan total utang dan penerimaan Non-operasional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan BLU rumah sakit.Hasil tersebut tetap konsisten walaupun dilakukan penambahan total aset dan kinerja keuangan tahun sebelumnya sebagai variabel kontrol."