"
ABSTRAKKesadaran akan pentingnya pemanfaatan sistem inovasi untuk mendukung
pembangunan, dipicu terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula
berbasis pada sumber daya menjadi perekonomian berbasis pengetahuan atau
KBE. Tesis ini memberikan kontribusi dalam memahami penguatan Sistem
inovasi dalam kebijakan pembangunan di provinsi NTT menggunakan metode
SSM dalam kerangka hirarki kebijakan Bromley (1989). Hasil analisis
menunjukkan bahwa belum adanya kebijakan lokal sebagai payung legitimasi
SIDa di daerah yaitu roadmap penguatan SIDa yang terintegrasi dengan RPJMD
menyebabkan penguatan SIDa dalam kebijakan pembangunan pemerintah
provinsi NTT tidak berjalan efektif pada tataran organisasi maupun tataran
operasional. Oleh karena itu, pengaturan kebijakan pada ketiga tataran
kelembagaan tersebut tidak bisa dilihat secara terpisah antara satu dengan yang
lain, karena saling berkaitan. Untuk itu pemerintah provinsi perlu melakukan
revisi peraturan daerah tentang RPJMD sebagai payung legitimasi SIDa di daerah.
Kemudian perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas BPPD provinsi, sehingga
semakin berkompeten mengkoordinasikan kegiatan penguatan SIDa. Terakhir
perlu merevitalisasi konsorsium menggunakan model triple helix I.untuk
menunjang peningkatan intensitas dan kualitas interaksi stakeholder inovasi
dalam dalam satu rantai kegiatan penguatan SIDa.
ABSTRACTAwareness of importance the use innovation system to support development,
triggered by world economy transition which was originally based on a resource based
economy into a knowledge- based economy or KBE. This thesis contributes
to understanding strengthening of innovation systems in NTT province policy
development using SSM method within policy framework of hierarchy Bromley
(1989). The analysis showed that the absence of a local policy as an system
innovation legitimacy in the region, specifically roadmap SIDA which integrated
with RPJMD cause strengthening SIDA in the NTT provincial government's
development policy has not been effective at organizational level and operational
level. Therefore, setting institutional policy on the third level can’t be seen in
isolation from one another, due to inter-related. The provincial government needs
to revise local regulations that legitimacy SIDA in the region. Then the need to
increase the capacity and capability BPPD province, so the more competent
coordinate building activities SIDA. Last need to revitalize the consortium using
triple helix model I, to increase intensity and quality of stakeholder interaction in
the chain of innovation in building activities SIDA."
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
