Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 194155 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ninda Maghfira
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dan Penyelenggara dalam Penyelenggaraan Remitansi Internasional (Cross-Border Remittance) Non-Bank (Studi Kasus: Flip Globe) = Legal Protection for Consumers and Organizer in the Activity of Non-Bank Cross-Border Remittance (Case Study: Flip Globe)
"Flip Globe merupakan layanan remitansi internasional yang bersifat outbound atau pengiriman dana ke luar negeri. Meskipun Flip Globe memberikan kemudahan bagi para pengguna layanan untuk mengirim uang ke luar negeri secara lebih praktis dan cepat, layanan ini juga memiliki risiko-risikonya tersendiri yang dapat merugikan konsumen dan penyelenggara itu sendiri. Oleh karena itu, skripsi ini akan menganalisis bagaimana pengaturan layanan remitansi internasional, implementasi ketentuan perlindungan konsumen di Flip Globe dalam hal terjadi risiko operasional, serta bentuk perlindungan hukum bagi Flip terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk memahami secara komprehensif perlindungan hukum para pihak dalam pelaksanaan layanan remitansi internasional oleh Flip apabila terjadi risiko-risiko pada penyelenggaraannya. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Adapun simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa layanan remitansi internasional diatur dalam beberapa peraturan, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana. Adapun implementasi ketentuan perlindungan konsumen Flip Globe yang dilakukan oleh Flip telah dilakukan dengan cukup baik, tetapi masih terdapat beberapa ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan yang belum sesuai peraturan perundang-undangan, juga terdapat kewajiban yang belum dipenuhi, yakni memiliki fraud monitoring system. Terakhir, bentuk perlindungan hukum bagi Flip dalam hal risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah dengan menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pendaaan Terorisme sebagai bentuk preventif, juga dalam konteks Flip, telah dicantumkan dalam Syarat dan Ketentuan bahwa Flip tidak akan bertanggung jawab dalam hal terjadi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penulis memberikan saran bagi Flip untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan yang masih melanggar peraturan perundang-undangan, serta menyelesaikan pengembangan fraud monitoring system.
Flip Globe is an outbound international remittance. Although Flip Globe eases its service users to send money abroad in a more practical and quick way, this service also poses risks that may be detrimental to its consumers and the organizer themselves. Therefore, this thesis will analyze how international remittance services are regulated, the implementation of consumer protection provisions at Flip Globe in the event of operational risks, as well as forms of legal protection for Flip against the risks of money laundering and terrorism financing. The purpose of this thesis research is to have a comprehensive understanding regarding the legal protection of the parties in the implementation of international remittance services by Flip if there are risks to its implementation. In order to achieve the research objectives, the research method used in this thesis is normative juridical. The conclusions obtained from this study are that international remittance services are regulated in several regulations, namely Law Number 3 of 2011 concerning Fund Transfers, Bank Indonesia Regulation Number 14/23/PBI/2012 concerning Fund Transfers, Bank Indonesia Regulation Number 23/ 6/PBI/2021 concerning Payment Service Providers, and Bank Indonesia Circular Letter Number 15/23/DASP of 2013 concerning Organizing Fund Transfers. The implementation of Flip Globe's consumer protection provisions carried out by Flip has been carried out quite well, but there are still several provisions in the Terms and Conditions that are not in accordance with laws and regulations, there are also obligations that have not been fulfilled, namely having a fraud monitoring system. Finally, a form of legal protection for Flip in terms of the risk of money laundering and terrorism financing is by implementing the Anti-Money Laundering and Terrorism Financing program as a preventive form, also in the context of Flip, it has been stated in the Terms and Conditions that Flip will not be responsible in the event of an act money laundering and terrorism financing. The author provides suggestions for Flip to amend several provisions in the Terms and Conditions that still violate laws and regulations, as well as complete the development of a fraud monitoring system."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Suzan Elias
Tanggungjawab penyelenggara berbentuk badan usaha non-bank dalam kegiatan usaha pengiriman uang (money remittance) dan perlindungan bagi pengirim dan penerima uang
Depok: Universitas Indonesia, 2010
S24997
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Vira Tazkya Aisyarani
Analisis Perlindungan Hukum terhadap Sistem Pembayaran Digital Lintas Negara Menggunakan Metode Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) (Studi Kasus: Transaksi QRIS Lintas Negara antara Indonesia dengan Thailand) = Analysis of Legal Protection for Cross-border Digital Payment Systems Using the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Method (Case Study: Cross-border QRIS Transactions between Indonesia and Thailand)
"Inovasi dalam sistem pembayaran digital membawa efektivitas bagi proses transaksi pembayaran. Hal tersebut didukung dengan inisiatif Bank Indonesia dalam menciptakan kanal pembayaran standar nasional Quick Response Code Indonesian Standard (“QRIS”) yang saat ini daat dilaksanakan secara lintas batas negara. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji pengaturan mengenai sistem pembayaran digital QRIS Lintas Negara, serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS Lintas Negara. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kualitatif dalam melakukan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan standar nasional QRIS Lintas Negara mengacu pada peraturan induk yakni PBI Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran dan PBI Nomor 21/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran. Adapun pengaturan lebih lanjut terkait penyelenggaraan QRIS diatur dalam PADG Nomor 21/8/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran sebagaimana telah diubah dengan PADG Nomor 23/8/PADG/2021. Dalam hal perlindungan konsumen dalam transaksi pembayaran melalui QRIS Lintas Negara, dibawahi dengan pengaturan hukum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PBI Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Adapun perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS diwujudkan melalui mitigasi risiko dalam sistem pembayaran, baik melalui standarisasi monitoring, penerapan standar keamanan informasi, maupun perlindungan konsumen. Selain itu, penyedia jasa pembayaran juga wajib menerapkan mitigasi risiko terhadap keamanan sistem pembayaran secara internal.
Innovations in digital payment systems bring effectiveness to the payment transaction process. This is supported by Bank Indonesia's initiative to create a national standard payment channel Quick Response Code Indonesian Standard (“QRIS”) which currently can be implemented across national borders. Based on this, this study aims to examine arrangements regarding the cross-border QRIS digital payment system, as well as legal protection for consumers in cross-border QRIS payment transactions. To answer these problems, this study uses a doctrinal research method with a qualitative approach in conducting data analysis. The results of this study indicate that the regulation of cross-border QRIS national standards refers to the principal rules, namely PBI Number 22/23/PBI/2020 concerning Payment Systems and PBI Number 21/11/PBI/2021 concerning National Payment System Standards. Further arrangements for implementing QRIS are regulated in PADG Number 21/8/PADG/2019 concerning the Implementation of the National Standard Quick Response Code for Payments as amended by PADG Number 23/8/PADG/2021. In terms of consumer protection in payment transactions through Cross-Country QRIS, it is subordinated to the legal provisions in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and PBI Number 22/20/PBI/2020 concerning Bank Indonesia Consumer Protection. Legal protection for consumers in QRIS payment transactions is realized through risk mitigation in the payment system, both through standardization of monitoring, application of information security standards, and consumer protection. In addition, payment service providers are also required to implement risk mitigation for payment system security internally."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ammar
Peranan kurator dalam Cross Border Insolvency (Kepailitan Lintas Negara) dalam perspektif hukum perdata internasional = The role of receiver trustee in the Cross Border Insolvency in international civil law 's perspective / Ammar
"ABSTRAK
Anggota direksi dalam melaksanakan tugasnya memiliki resiko bertanggung jawab secara pribadi. Saat ini terdapat kecenderungan anggota direksi melakukan perjanjian pisah harta untuk membatasi tanggung jawab pribadinya. Tesis ini mengkaji tentang keberadaan perjanjian pisah harta untuk membatasi pertanggung jawaban anggota direksi dalam hal perseroan terbatas merugi akibat kelalaian anggota direksi tersebut dan perlindungan hukum terhadap kreditur apabila anggota direksi tersebut memiliki perjanjian pisah harta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pisah harta yang dilakukan anggota direksi yang bersalah atau lalai yang menyebabkan perseroan terbatas rugi dapat membatasi tanggung jawab anggota direksi tersebut apabila perjanjian pisah harta dibuat sebelum perkawinan dilakukan dan dalam bentuk akta notaries. Kreditur memang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dalam hal anggota direksi memiliki perjanjian pisah harta. Namun demikian kreditur tetap dapat melakukan upaya hukum lainnya agar kepentingannya terlindungi dengan meminta dibuatnya asuransi jabatan direksi atau melakukan gugatan Actio Pauliana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan bahan hukum sekunder sebagai bahan utama
ABSTRACT
Board of directors in carrying out their duties have personal responsibility risk. Currently, there is a tendency of the directors entered into a separation of property agreement to limit personal liability. This thesis examines the existence of separate property agreement to limit liability of the directors in terms of a limited liability company lost due to the negligence of the directors and the legal protection of creditors if the board member has a separate property agreement. The results showed that the separation of property agreement of the members of the board of directors at fault or negligence which causes loss of limited liability may limit the liability of directors when the separation of property agreement made ​​before marriage done and in a notary deed. The lender did not obtain adequate legal protection in the event a director has an agreement separate property. However, lenders can still make other remedies that protected its interests by requiring insurers made ​​the position of directors or making claims Actio Pauliana. The research was conducted by using normative juridical, with secondary materials as the main materials"
Universitas Indonesia, 2013
T33138
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ryan Maulana
Analisis operasi pengiriman uang remitansi di Indonesia untuk kegiatan pengiriman uang yang aman dan maksimalkan pelaksanaannya demi perlindungan nasabah = Analysis on remittance transfer operation in indonesia for a safe of money remittance activity and maximize its implementation for the customer protection / Ryan Maulana
"ABSTRAK
Remitansi sudah menjadi sebuah isu penting dari kegiatan pengiriman uang untuk waktu yang lama. Sejak berlakunya Undang Undang Transfer Dana No. 3 tahun 2011 di Indonesia, pelaksanaan kegiatan pengiriman uang telah berkembang dengan dukungan dari Bank Indonesia dalam membentuk peraturan pelaksananya. Pelaksanaan layanan dalam hal kegiatan pengiriman uang dari dan ke luar negeri harus memperhatikan masalah perlindungan nasabah. Dalam prakteknya, banyak nasabah layanan pengiriman uang yang mempertimbangkan pengiriman uang melalui jalur formal karena terlalu mahal, lambat, tidak yakin dan layanan tidak dapat diandalkan sehingga nasabah memilih untuk mengirimkan uang melalui pengiriman uang jalur informal yang dianggap jauh lebih murah dan lebih mudah.Remitansi sudah menjadi sebuah isu penting dari kegiatan pengiriman uang untuk waktu yang lama. Sejak berlakunya Undang Undang Transfer Dana No. 3 tahun 2011 di Indonesia, pelaksanaan kegiatan pengiriman uang telah berkembang dengan dukungan dari Bank Indonesia dalam membentuk peraturan pelaksananya. Pelaksanaan layanan dalam hal kegiatan pengiriman uang dari dan ke luar negeri harus memperhatikan masalah perlindungan nasabah. Dalam prakteknya, banyak nasabah layanan pengiriman uang yang mempertimbangkan pengiriman uang melalui jalur formal karena terlalu mahal, lambat, tidak yakin dan layanan tidak dapat diandalkan sehingga nasabah memilih untuk mengirimkan uang melalui pengiriman uang jalur informal yang dianggap jauh lebih murah dan lebih mudah.
ABSTRACT
Remittance has been an important issue of money transfer activity for a long time. Since the enactment of Funds Transfer Law No. 3 of 2011 in Indonesia, the implementation of funds transfer activity has advanced forwards by the support of Bank Indonesia by issuing its implementing regulation. The implementation of money transfer services in terms of remittance activities to and from overseas should take into account the problem of customer protection. In practice, many customers of money remittance services considers that the cost of formal remittance is too expensive, the process is slow, unconvincing, and the service is unreliable so that customers choose to send money through informal money remittance that is considered much cheaper and easier."
2014
S53191
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Diah Triani Putri
Pengaturan hukum persaingan usaha terhadap cross border merger; studi kasus Mitsui-soko Air Cargo Inc dengan Tas Express Co. Ltd = Regulation of competition law against cross border merger case; study Mitsui-soko Air Cargo Inc with Tas Express Co. Ltd
"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan merger berskala internasional mengenai merger yang dilakukan oleh perusahaan asing yang berada di luar yurisdiksi negara Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa dan Indonesia serta pengakuan otoritas persaingan usaha masing-masing negara tersebut terhadap merger asing yang terjadi di luar wilayah negaranya ditinjau dari hukum persaingan usaha. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif.
Hasil penelitian ini menyarankan kepada pemerintah untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan terkait persaingan usaha agar dapat mengendalikan dan mengawasi merger yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang dapat berdampak bagi persaingan usaha Indonesia dan menerapkan hukum persaingan usaha Indonesia bagi merger asing.
This thesis discusses the provisions merger of international scale about mergers done by foreign companies located outside the jurisdiction of a United States, Japan, The European Union and Indonesia as well as the regulation of competition authorities against each merger foreign that occurs outside the region of country viewed from business competition law. A method of this research is juridical normative.
This research result would suggest to the government to improve regulation related to the business competition in order to control and monitor merger that occurs outside the territory of Indonesia which could have implications for competition of Indonesia and apply the Indonesian competition law to foreign mergers."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S54353
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mohammad Ray Leonard
Perlindungan industri nasional dalam perdagangan lintas batas negara terhadap praktik dumping dan penyelesaian sengketa dumping = Protection of national industry in cross border trade against the practice of dumping and dumping dispute settlement / Mohammad Ray Leonard
"Dumping merupakan praktik perdagangan tidak sehat yang dilakukan dalam konteks
perdagangan lintas batas Negara atau perdagangan internasional yang melibatkan
para pelaku usaha antar Negara. Praktik dumping biasanya dilakukan dalam rangka
menguasai pasar suatu Negara dengan cara menjual produk dengan nilai dibawah
kewajaran sehingga merugikan industry dalam negeri suatu Negara hingga akhirnya
tidak dapat berkembang. Antidumping merupakan suatu hukum yang bertujuan
mencegah terjadinya praktik dumping dengan memberlakukan berbagai cara yang
biasanya dikenal sebagai hambatan guna menciptakan persaingan harga yang
seimbang. Penyelesaian sengketa dumping merupakan instrumen antidumping
nasional dan internasional yang diajukan oleh pelaku usaha maupun oleh pemerintah
suatu Negara kepada Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) dengan
membawa kepentingan industry nasionalnya.
Penelitian tesis penulis merupakan penelitian normative yang bersifat kualitatif
dengan menggunakan teori Critical Legal Studies penulis melakukan pembahasan
terhadap pokok-pokok permasalahan guna menghasilkan suatu kesimpulan dan
saran-saran atas hasil penelitian
ABSTRACT
Dumping is an unfair trade practice which is done in the context of cross-border
trade or international trade involving inter-State businesses. Dumping practices are
usually done in order to dominate the market of a State by selling products with an
undervalue prices beyond the fairness to the detriment of the domestic industry of a
country until it cannot evolve. Anti-dumping is a law that aims to prevent the
practice of dumping by imposing a variety of ways which is usually known as the
barriers to entry to create a fair price competition. Dumping dispute resolution is a
national and international anti-dumping instrument filed by businesses and by the
government of a State to an International Trade Organization (WTO) to bring the
interests of national industry.
This thesis is normative qualitative research using the theory of Critical Legal
Studies the writers study the thesis problems in order to produce a conclusion and
suggestions on the research results."
Jakarta: 2013
T34866
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sirait, Tio Artha
Tinjauan mengenai cross border merger dalam perspektif hukum perusahaan dan perikatan Indonesia
"Perkembangan ekonomi dunia melalui transaksi yang bersifat lokal, nasional, regional maupun global melahirkan suatu kebutuhan pemahaman mengenai aspek hukum dan pertautan antar hukum itu sendiri. Kegiatan merger dan akuisisi (M&A) perusahaan sebagai salah satu bentuknya semakin mengglobal dengan melibatkan perusahaan antar negara (cross border merger). Beberapa negara di dunia telah memiliki peraturan tersendiri mengenai hal ini, sedangkan hal serupa belum diatur di Indonesia. Kegiatan M&A bukan merupakan hal yang asing lagi di Indonesia namun pengaturan yang ada masih bersifat umum, pengaturan M&A yang ada diterapkan kepada perusahaan Indonesia dan juga kepada perusahaan asing yang terlibat. Langkah perusahaan melakukan cross border merger dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain dilihat dari teori ekonomisnya. Sehubungan dengan ketiadaan pengaturan khusus mengenai cross border merger di Indonesia maka contoh di negara lain dapat dijadikan suatu pembelajaran, salah satunya adalah merger AstraZeneca yang melibatkan perusahaan Inggris dan Swedia. Sehubungan dengan cross border merger kemudian timbul pertanyaan-pertanyaan seperti hukum negara manakah yang berlaku dimana dalam banyak hal yang berlaku adalah hukum dimana perusahaan yang eksis berkedudukan."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia;, 2007
S21307
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arindra Maharany
Tinjauan hukum terhadap penerapan instrumen hukum internasional dalam pengaturan kepailitan lintas batas di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang = Juridicial review on application of international law instrument in cross-border insolvecy regulation in Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, South Korea, and Japan
"Dalam perkembangan ekonomi global dan transaksi bisnis internasional isu kepailitan lintas batas sering kali ditemukan dan menjadi masalah global. Berlakunya prinsip teritorialitas dan prinsip kedaulatan negara pada sebagian besar negara civil law maupun common law menyebabkan tidak dapatnya suatu putusan pailit diakui dan dieksekusi di negara lain sehingga aset debitor pailit yang terdapat di luar wilayah tempat putusan pailit ditetapkan tidak tercakup kedalam boedel pailit. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya jumlah harta pailit yang akan dipergunakan untuk membayar sejumlah utang kepada para kreditor, sehingga tidak terpenuhinya hak pembayaran kreditor. Begitu juga di Indonesia, berdasarkan Pasal 436 Rv suatu putusan asing tidak dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah Indonesia sehingga berlaku prinsip teritorialitas terhadap putusan pengadilan asing. Hal tersebut menyebabkan tidak dapat diakuinya putusan pailit asing di Indonesia dan juga sebaliknya terhadap putusan pailit Indonesia di negara asing.
Terjadinya krisis ekonomi global di Asia pada 1997, telah memacu berbagai negara di Asia untuk melakukan reformasi hukum kepailitannya terutama dalam kepailitan lintas batas. Dalam menghadapi isu kepailitan lintas batas tersebut, Singapura dan Malaysia mengadakan insolvency agreement secara resiprositas sedangkan Korea Selatan, Jepang, dan Thailand berupaya dengan memperbaiki instrumen hukum kepailitan negaranya dengan mengacu pada UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment yang dikeluarkan oleh United Nations. Maka dari itu penting juga bagi Indonesia untuk turut melakukan reformasi terhadap instrumen hukumnya dalam mengatasi masalah kepailitan lintas batas tersebut baik dengan mengadakan dan meratifikasi perjanjian internasional maupun memperbaiki insturmen hukum nasionalnya dengan mengacu pada Model Law, mengingat belum adanya pengaturan khusus mengenai kepailitan lintas batas di Indonesia baik dalam instrumen hukum nasional maupun internasional.
In the development of global economy and international business transactions, cross-border insolvency issues are often found and become a global problem. Applicability of the territoriality principle and the state sovereignty principle in most civil law and common law countries causes a bankruptcy judicial decision unable to be recognized and executed in another country, so that the assets of debtors located outside the region cannot be included into the set of the bankrupt's property. It'll cause reduction sum of the bankruptcy's property which will be used to pay a sum of debt to the creditors, so that, fulfillment of the rights of creditors payments won't be accomplished. Similarly in Indonesia, based on Article 436 Rv, a foreign judicial decision cannot be recognized and executed in Indonesia appropriate with territoriality principle. It'll cause a foreign bankruptcy judicial decision cannot be recognized in Indonesia and so does with Indonesia bankruptcy judicial decision in a foreign country.
The Asia global economic crisis in 1997 has spurred many countries in Asia to make bankruptcy law reform, especially in cross-border insolvency regulation. In order to face the cross-border insolvency issues, Singapore and Malaysia arranged a reciprocal insolvency agreement, while South Korea, Japan, and Thailand tried to fix the local bankruptcy law refer to the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment issued by the United Nations. Knowing that there aren't any local or international regulation about cross-border insolvency in Indonesia yet, it's also important for Indonesia to take part in reforming the legal instruments to deal with cross-border insolvency problems by conduct and ratify international treaties or arrange It's local bankruptcy law refers to the Model Law."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S317
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Anggreani Widiawati
Pengaruh cross border acquisition dan tax avoidance terhadap nilai perusahaan pengakuisisi = The effect of cross border acquisition and tax avoidance on acquirer firm value
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah aktivitas cross-border acquisition dan tax avoidance di perusahaan kawasan Asia akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pengakuisisi. Selain itu penelitian ini juga ingin mengetahui apakah aktivitas tax avoidance akan memoderasi hubungan antara cross-border acquisition dengan nilai perusahaan pengakuisisi. Penelitian ini menggunakan tiga pengukuran tax avoidance yaitu effective tax rate differences, book tax differences dan residual book tax differences. Penelitian ini meneliti 567 akuisisi yang terjadi di kawasan Asia pada periode tahun 2012-2014. Peneliti menemukan bahwa aktivitas cross-border acquisition akan menghasilkan value destruction atau penurunan nilai bagi nilai perusahaan pengakuisisi. Hasil penelitian ini mendukung managerialis dan hubris hypothesis, dimana aktivitas cross-border acqusition justru terbukti menurunkan nilai perusahaan mungkin disebabkan karena adanya overpayment atau tindakan ekspropriasi dari managemen yang terjadi pada proses akuisisi. Sedangkan aktivitas tax avoidance terbukti dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Aktivitas tax avoidance memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Namun aktivitas tax avoidance tidak terbukti dapat memoderasi hubungan antara cross-border acquisition dengan nilai perusahaan pengakuisisi.
ABSTRACT
This study aims to examine the effect of the activity of cross border acquisition and tax avoidance on firm value in Asian firms and the effect of activity of tax avoidance as a moderation of relatedness activities cross border acquisition and firm value. This study used three measurements of tax avoidance, effective tax rate differences, book tax differences and residual book tax differences. Our research covers activity of cross border acquisitions by 567 Asian firm during the periode 2012 2014. We found that cross border acquisition activities create value destruction on acquirer firm value. This result is consistent with managerialist dan hubris hypothesis that value destruction on cross border acquisitions might occur because overpayment or expropriation by managemnet in acquisition process. We found that tax avoidance has a positif effect on firm value. But tax avoidance activity as a moderation have no impact on the relationship between cross border acquisition and firm value."
2017
S65877
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>