Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membandingkan dampak implementasi tanda tangan elektronik di daerah dengan rata lama sekolah orang tua rendah dan tinggi dalam penerbitan akte kelahiran. Menggunakan data Susenas di Indonesia pada tahun 2010-2021 dan metode difference in difference, studi ini menemukan bahwa implementasi tanda tangan elektronik dapat meningkatkan jumlah akte kelahiran sejumlah 291 dokumen. Namun dengan membandingkan peningkatan jumlah akte kelahiran terhadap total jumlah akte kelahiran dan jumlah kelahiran, studi ini menemukan bahwa dampak implementasi tanda tangan elektronik relatif rendah, hanya sekitar 7,02% dan 3,73% dalam meningkatkan cakupan kepemilikan akte kelahiran. Studi ini juga menemukan manfaat ekonomi dimana setiap satu rupiah biaya yang dikeluarkan menghasilkan 1.029 rupiah manfaat. Sehingga tanda tangan elektronik dapat menjawab problem sulitnya akses terhadap layanan catatan sipil sebelum adanya implementasi pada daerah dengan rata lama sekolah orang rendah namun memiliki pengaruh yang relatif rendah dalam meningkatkan cakupan jumlah akte kelahiran.

---

This study compares the impact of the policy on implementing electronic signatures in the issuance of birth certificates in areas with low and high means years of schooling parents. Using Indonesian Susenas data from 2010-2021 and DID methods, this study finds that implementing electronic signatures could increase the number of birth certificates of 291 documents. However, by comparing the increase in the number of birth certificates subject to the total number of birth certificates and also the number of births, this study found that the impact of implementing electronic signatures was relatively low, around 7,02% dan 3,73% in increasing the coverage of birth certificate ownership. This study also found economic benefits where every one rupiah of costs incurred generates 1,029 rupiahs in benefits. Electronic signatures can solve the difficulty of accessing civil registration services before implementation in areas with a low mean year of schooling parents but has a relatively low effect on increasing the coverage of birth certificate ownership."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan tanda tangan elektronik yang diimplementasikan sejak tahun 2019 terhadap migrasi penduduk di tingkat desa, menggunakan data sekunder periode 2017-2021 yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Ketenagakerjaan. Dengan menggunakan pendekatan difference in difference, penelitian ini membandingkan efek dari kebijakan tersebut pada desa-desa non-industri sebagai treatment group dan desa-desa industri sebagai control group sebelum dan setelah adanya kebijakan. Penelitian ini menemukan bahwa secara rata-rata setelah adanya kebijakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) jumlah penduduk yang pindah keluar antar desa yang tercatat lebih besar pada desa-desa non-industri disbanding desa-desa industri di Kabupaten Bekasi sebanyak 12 orang. Hal Ini mengindikasikan bahwa efek dari TTE lebih besar dirasakan di desa-desa non-industri dibanding desa-desa industri, karena jumlah penduduk yang memanfaatkan TTE untuk mengurus baik surat kepindahan keluar dari desa non-industri, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) lebih besar jumlahnya dibandingkan di desa-desa industri. Hal ini kemungkinan disebabkan karena peluang pekerjaan baik di sektor formal dan non formal, pendidikan, tempat hiburan serta alasan penunjang lainnya di desa-desa industri yang relatif lebih besar, sehingga lebih sedikit penduduk yang ingin keluar dari desa-desa tersebut. Pengaruh dari TTE lebih besar dirasakan pada treatment group yang memiliki mobilitas penduduk paling tinggi, dalam hal ini data tentang rata-rata penduduk yang bermigrasi mengkonfirmasi hal tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman kita tentang bagaimana efek dari penerapan kebijakan tanda tangan elektronik dapat digunakan untuk mempengaruhi dinamika populasi di berbagai lingkungan.

---

This study aims to analyze the impact of the electronic signature policy implemented since 2019 on village-level population migration, using secondary data from the period 2017-2021 obtained from the Population and Civil Registration Office as well as the Department of Labor. By employing the difference-in-differences approach, this research compares the effects of the policy on non-industrial villages as the treatment group and industrial villages as the control group before and after the policy's implementation. The study found that, on average, after the implementation of the Electronic Signature (TTE) policy, the number of recorded inter-village migrations was greater in non-industrial villages than in industrial villages in Kabupaten Bekasi, by 12 individuals. This indicates that the effects of TTE are more pronounced in non-industrial villages compared to industrial villages, likely due to a larger number of individuals using TTE to handle various matters, such as change of residence from non-industrial villages, ID cards, and family cards, as compared to industrial villages. This may be attributed to greater employment opportunities in both the formal and informal sectors, education, entertainment, and other supporting factors in industrial villages, leading to fewer residents wishing to leave these areas. The influence of TTE is more significant in the treatment group, which has the highest population mobility. In this case, data on the average population migration confirms this. Therefore, this research makes a significant contribution to our understanding of how the effects of implementing electronic signature policies can be used to influence population dynamics in various environments.

"

"Penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik, dapat menjamin keamanan suatu pesan informasi elektronik, yang menggunakan jaringan publik, karena tanda tangan elektronik dibuat berdasarkan teknologi kriptografi asimetris. Dari penelitian, terdapat perbedaan pendapat mengenai kekuatan pembuktian dokumen elektronik, yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dipersidangan. Pemerintah hendaknya segera mengesahkan Peraturan Pemerintah mengenai Tanda Tangan Elektronik dan Peraturan Pemerintah mengenai Sertifikasi Elektronik, sehingga ada aturan hukum lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dokumen elektronik yang telah ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, mempunyai daya pembuktian yang sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan para notaris berpendapat dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawahtangan, karena tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, yaitu tidak menghadap kepada pejabat yang berwenang.

---

The use of electronic signatures on an electronic document, can guarantee the security of an electronic information message, which uses a public network, because an electronic signature based on asymmetric cryptography technology. From research, there is a difference of opinion regarding the strength of proof electronic documents, signed by electronic signature that is used as evidence dipersidangan. The government should immediately ratify the Government Regulation on Electronic Signatures and Certification Regulations on Electronic Government, so there is further legal rules of Law Number 11 Year 2008. Electronic documents signed with electronic signatures, have the same evidentiary power of the authentic deed made by the competent authority, having issued Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transaction, whereas the electronic document notary public opinion that was signed with the sign electronic hand, only has the power of proof , because it does not qualify as an authentic deed, that is not facing to the authorities."

"Berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi melalui internet dewasa ini, menyebabkan banyak transaksi yang dilakukan secara elektronik (electronic transaction), dengan menggunakan data digital sebagai pengganti kertas (paperless transaction).Sama halnya dengan transaksi yang menggunakan kertas (paper based transaction), dokumen yang digunakan untuk transaksi ditandatangani oleh atau untuk dan atas nama pihak yang melakukan transaksi, dengan tujuan bahwa dokumen tersebut benar-benar berasal dari dan telah disetujui oleh orang yang membubuhkan tanda tangan tersebut, sehingga nantinya dapat dianggap sah dan dapat dijadikan alat bukti menurut KUH Perdata.Dokumen elektronik pun nantinya akan ditandatangani secara elektronik (Digital Signature). Digital Signature merupakan alat untuk mengidentifikasi suatu pesan yang dikirimkan. Dengan kata lain pembubuhan digital signature di samping bertujuan untuk memastikan pesan bahwa pesan tersebut bukan dikirimkan oleh orang lain, tetapi memang dikirimkan oleh pengirim yang dimaksud, juga untuk memastikan keutuhan dari dokumen selama proses transmisi tidak berubah.Jadi digital signature ini dibutuhkan untuk:1. mengidentifikasi si pengirim ;2. memastikan bahwa isi dari pesan tersebut tidak berubah selama dalam proses transmisi ;3. menyakinkan bahwa si pengirim untuk kemudian tidak dapat menyangkal pesan yang dikirimkan.Dengan demikian dokumen elektronik yang telah dibubuhi digital signature juga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat secara hukum."

"Skripsi ini mengkaji mengenai dampak dari dibatalkannya akta kelahiran seorang anak angkat. Identitas anak merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi dan tercermin pada suatu akta kelahiran. Pada skripsi ini, penulis mengangkat pokok permasalahan yaitu Bagaimana pengaturan mengenai pengangkatan anak dan pembatalan akta kelahiran di Indonesia khususnya pada anak angkat. Bentuk penelitian dalam skripsi ini bersifat doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Di Indonesia, belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang praktik pengangkatan anak. Praktik pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak beserta SEMA dan Peraturan pelaksana lainnya. Akta kelahiran dan pembatalannya diatur dalam UU Administrasi Kependudukan dan Peraturan pelaksananya. Praktik pembatalan akta kelahiran anak angkat ini dianalisis melalui dua penetapan pembatalan akta kelahiran yang mana dengan dikabulkannya permohonan tersebut melahirkan suatu dampak dan akibat hukum terhadap anak angkat serta penulis mengkaji mengenai upaya hukum yang ditempuh.

---

This bachelor thesis examines the impact of canceling the birth certificate of an adopted child. A child's identity is one of the child's rights that must be fulfilled and reflected in a birth certificate. In this thesis, the author raises the subject matter, namely how the regulation of child adoption and cancelation of birth certificates in Indonesia, especially for adopted children. The form of research in this thesis is doctrinal with a qualitative approach. In Indonesia, there is no law that specifically regulates the practice of child adoption. The practice of child adoption is regulated in Government Regulation No. 54/2007 on the Implementation of Child Adoption along with SEMA and other implementing regulations. Birth certificates and their cancellation are regulated in the Population Administration Law and its implementing regulations. The practice of canceling the birth certificate of an adopted child is analyzed through two stipulations of canceling the birth certificate, which with the granting of the application gives birth to an impact and consequences. The author also examines the legal remedies taken."

"Tanda tangan elektronik merupakan inovasi untuk menjawab tantangan keamanan dan keabsahan dokumen di dunia digital. Tanda tangan elektronik merupakan metode persandian menggunakan algoritma kriptografi Infrastruktur Kunci Publik. Penerapan tanda tangan elektronik pada dokumen akan membantu mempercepat, mempermudah, memberi fleksibilitas kepada pengguna untuk mengesahkan dokumen - dokumen strategis berbagai sektor. Tanda tangan elektronik tersertifikasi menggunakan metode algoritma kriptografi mampu menjamin keamanan dokumen dan validasi data yang ditransaksikan. Saat ini tanda tangan elektronik menjadi salah satu kunci dalam menjalankan inovasi pelayanan publik pada sektor pemerintahan berbasis digital. Dengan menerapkan tanda tangan elektronik mampu meningkatkan efisiensi, performa layanan dan transparansi layanan publik. Implementasi tanda tangan elektronik yang lazim berjalan adalah model Client Signing. Metode ini menjamin privasi dokumen tetapi kurang memiliki aksesibilitas untuk melakukan tanda tangan elektronik dimanapun. Model selanjutnya adalah Cloud Signing. Metode ini memiliki aksesibilitas yang baik untuk tanda tangan elektronik dimanapun tetapi tidak cukup menjamin privasi dokumen yang dikirimkan ke server Cloud Signing. Oleh karena itu dipilihlah model tanda tangan elektronik Remote signature untuk mendapatkan keamanan privasi dan aksesibilitas tanda tangan elektronik yang dapat diimplementasikan pada perangkat mobile. Pada penelitian ini bertujuan mengembangkan implementasi tanda tangan elektronik pada perangkat mobile menggunakan proses rekayasa keinsinyuran profesional. Kemudahan dan aksesibilas tanda tangan elektronik secara langsung dirasakan melalui genggaman pengguna. Pendekatan implementasi yang digunakan, yaitu teknologi Remote signature untuk menjamin privasi dokumen pengguna, sehingga tanpa perlu mengirimkan dokumen secara utuh kepada pihak ketiga penyedia layanan tanda tangan elektronik. Dari pengembangan didapatkan hasil akhir berupa modul tanda tangan elektronik berbasis mobile dengan mengedepankan aspek profesionalisme, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan serta kode etik insinyur.

---

Digital signatures are an innovation to answer the challenges of document security and validity in the digital world. Digital signature is an encoding method using the Public Key Infrastructure cryptographic algorithm. Implementing digital signatures on documents will help speed up, simplify, and provide flexibility for users to ratify strategic documents in various sectors. Certified digital signatures using cryptographic algorithm methods can guarantee document security and validation of transacted data. Currently, digital signatures are one of the keys to implementing digital-based public service innovation in the government sector. By implementing digital signatures can improve the efficiency, service performance, and transparency of public services. The most common implementation of digital signatures is the client-signing model. This method guarantees document privacy but lacks the accessibility to perform digital signatures anywhere. The next model is Cloud Signing, this method has good accessibility for digital signatures anywhere but does not sufficiently guarantee the privacy of documents sent to the Cloud Signing server. Therefore, the Remote signature model was chosen to obtain privacy security and digital signature accessibility that can be implemented on mobile devices. This research aims to develop the implementation of digital signatures on mobile devices using professional engineering processes. The convenience and accessibility of digital signatures can be felt directly in the user's hand. The implementation approach used is Remote signature technology to ensure the privacy of user documents. So, there is no need to send the complete document to a third-party digital signature service provider. From the development, the final result is a mobile-based electronic signature module that prioritizes aspects of professionalism, occupational safety, health and environment as well as the engineer's code of ethics."

"Perkembangan teknologi finansial melahirkan suatu bentuk inovasi layanan pinjam meminjam secara online atau peer to peer lending (P2P lending), dimana salah satu bentuk upaya untuk menjaminkan perjanjian dan transaksi layanan pinjam meminjam online ini dilakukan secara aman adalah dengan penggunaan teknologi tanda tangan elektronik. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi tanda tangan elektronik di anggota asosiasi perusahaan P2P lending (AFPI). Metode Structural Equation Modelling (SEM) digunakan untuk menganalisis data kuesioner dari para pimpinan perusahaan P2P lending, dimana hasil SEM ini dimanfaatkan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Dengan penelitian ini diharapkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi tanda tangan elektronik di layanan P2P lending dapat diketahui sehingga membantu para perusahaan penyedia tanda tangan elektronik mengembangkan strategi pemasaran yang tepat untuk teknologi tanda tangan elektronik.

---

The development of financial technology has resulted in a form of innovation to online peer-to-peer lending services (p2p lending), where one form of efforts to guarantee agreements and transactions of online p2p lending is done securely by using digital signature technology. This study discusses the faktors that influence the acceptance of digital signature technology in members of Indonesian P2P Lending Company Associations (AFPI). The SEM (Structural Equation Modeling) method was used to analyze data from the management board of p2p lending companies as the sample and the SEM results were used to test hypotheses that had been made previously. With this research, it is expected that the faktors that influence the acceptance of digital signature technology in peer to peer lending services can be identified thus helping digital signature provider to develop marketing strategies based on the identified faktors"

"ABSTRAKPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran diterbitkan sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak. Peraturan ini menambah blangko akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat tetapi status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga menunjukan hubungan sebagai suami isteri. Anak yang memiliki akta kelahiran ini mempunyai kedudukan hukum sebagai anak luar kawin. Disebabkan karena orang tua tidak memenuhi ketentuan pencatatan perkawinan. Sehingga tidak memiliki bukti secara hukum berupa kutipan akta perkawinan. Penelitian dilakukan dalam tataran dari segi normatif. Melakukan wawancara untuk memperkuat dan mendukung analisis. Implementasi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang belum terdapat percepatan peningkatan kepemilikan akta kelahiran. Terhambatnya kepemilikan akan menghambat perlindungan dan pengakuan hukum dari Negara. Implementasi dapat terwujud apabila ada kesadaran dan itikad baik dari masyarakat. Disarankan kepada Pemerintah untuk terus menggiatkan penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan yang belum tercatat. Selain itu perlu untuk menggiatkan sosialisasi pentingnya akta kelahiran. Tanpa sosialisasi, masyarakat tidak akan sadar dan tidak akan mendapatkan informasi akta kelahiran yang benar.Kata Kunci : Implementasi, Akta kelahiran, Catatan Sipil.

---

ABSTRACTDecree the Minister of Home Affairs Number 9 of 2016 regarding Accelerated Improvement of Birth Certificates Ownership in Civil Registry Service Office Serang District as a form of state acknowledgement on the child 39 s identity. This regulation adds blank birth certificates of children from the marriage which has not been recorded, but the status of their parents on Family Card shows a legally relationship as husband and wife. Children who have a birth certificate will have legal standing as a child born out of wedlock, because their parents did not fulfill the marriage registry. So it does not have legal proof on marriage certificate. The study was conducted in terms of the normative level. Hold interviews to strengthen and support the analysis. Implementation at Civil Registry Service Office Serang District has accelerated increase of birth certificates. Obstructive ownership will hamper the protection and legal recognition of the State. Implementation can be realized if there is awareness and goodwill of the community. Suggested to the Government to continue to intensify the birth certificates issue of children from unrecorded marriages. It is also necessary to encourage the socialization of the importance of birth certificates. Without socialization, people will not notice and will not get a birth certificate information correctly.Keywords Implementation, Birth Certificate, Civil Registry."

"[ABSTRAKFungsi bilinear merupakan suatu fungsi yang berbentuk 𝑒: 𝑉 × 𝑉 → 𝐹, dengan 𝑉adalah ruang vektor atas lapangan 𝐹 yang bersifat linear. Pada implementasinya,fungsi bilinear dapat diterapkan pada skema kriptografi. Kriptografi didefinisikansebagai ilmu yang berkaitan dengan aspek keamanan informasi, sepertikerahasiaan, keutuhan data, otentikasi entitas dan otentikasi sumber data, denganmenggunakan teknik-teknik matematika. Salah satu skema kriptografi yangmenggunakan fungsi bilinear adalah skema yang berkaitan dengan otentikasisumber data, yaitu Tanda Tangan Agregat Tanpa Sertifikat (CertificatelessAggregate Signature). Pada penelitian ini akan dibahas skema Tanda TanganAgregat Tanpa Sertifikat (T2ATS) yang diajukan oleh Liu dkk pada tahun 2014serta sifat/karakteristik dari fungsi bilinear yang harus dipenuhi guna menjaminkeamanan dari skema kriptografi, khususnya skema T2ATS. Hasil dari penelitianini menunjukkan bahwa fungsi bilinear yang digunakan pada skema T2ATS harusmenggunakan domain dan kodomain yang memenuhi masalah logaritma diskrit(Discrete Logarithm Problem). Selain itu, penelitian ini juga akan menerapkansalah satu varian fungsi bilinear, yaitu fungsi weil pairing pada skema T2ATS.

---

ABSTRACTBilinear map is a linear function that in form e: V × V → F, where V is a vectorspace over field F. Bilinear map can be used in cryptographic scheme.Cryptography is the study of mathematical techniques related to aspects ofinformation security such as confidentiality, data integrity, entity authentication,and data origin authentication. An example of bilinear map implementation used incryptographic scheme is Certificateless Aggregate Signature (CLAS). CLAS is acryptographic scheme related to data origin authentication. This research willdescribe CLAS scheme proposed by Liu et.al (2014) and bilinear map propertieshold to ensure security of this scheme. The result of this paper show that domainand codomain of bilinear map used in CLAS scheme should meet DiscreteLogarithm Problem. This research also implement weil pairing as one of bilinearfunction commonly used in cryptography on CLAS scheme;Bilinear map is a linear function that in form e: V × V → F, where V is a vectorspace over field F. Bilinear map can be used in cryptographic scheme.Cryptography is the study of mathematical techniques related to aspects ofinformation security such as confidentiality, data integrity, entity authentication,and data origin authentication. An example of bilinear map implementation used incryptographic scheme is Certificateless Aggregate Signature (CLAS). CLAS is acryptographic scheme related to data origin authentication. This research willdescribe CLAS scheme proposed by Liu et.al (2014) and bilinear map propertieshold to ensure security of this scheme. The result of this paper show that domainand codomain of bilinear map used in CLAS scheme should meet DiscreteLogarithm Problem. This research also implement weil pairing as one of bilinearfunction commonly used in cryptography on CLAS scheme, Bilinear map is a linear function that in form e: V × V → F, where V is a vectorspace over field F. Bilinear map can be used in cryptographic scheme.Cryptography is the study of mathematical techniques related to aspects ofinformation security such as confidentiality, data integrity, entity authentication,and data origin authentication. An example of bilinear map implementation used incryptographic scheme is Certificateless Aggregate Signature (CLAS). CLAS is acryptographic scheme related to data origin authentication. This research willdescribe CLAS scheme proposed by Liu et.al (2014) and bilinear map propertieshold to ensure security of this scheme. The result of this paper show that domainand codomain of bilinear map used in CLAS scheme should meet DiscreteLogarithm Problem. This research also implement weil pairing as one of bilinearfunction commonly used in cryptography on CLAS scheme]"

"Tesis ini membahas tanda tangan yang telah terbukti tidak identik baik yang dibubuhkan pada Akta Notaris, maupun pada dokumen yang dijadikan dasar dalam pembuatan Akta Notaris. Walaupun demikian hal tersebut tidak serta merta menjadikan Akta Notaris yang dipersoalkan adalah palsu atau dipalsukan sebagaimana berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 544 K/Pid/2020. Persoalan tanda tangan yang tidak identik sering kali disalahtafsirkan, yang mengakibatkan Akta Notaris tersebut dapat menjadi palsu atau dipalsukan. Adapun dirumuskan permasalahan mengenai tanda tangan yang tidak identik dengan dokumen pembandingnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 544 K/Pid/2020 dikaitkan dengan keautentikan Akta Notaris dan Akta Notaris agar tidak dinyatakan palsu atau dipalsukan sebagai akibat dari tanda tangan yang tidak identik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Tesis ini berbentuk doktrinal yang sifatnya eksplanatoris, yakni untuk menguji keadaan hukum yang sudah ada, yakni keterkaitan antara tanda tangan dengan keautentikan Akta Notaris. Disimpulkan bahwa tanda tangan yang tidak identik dengan dokumen pembandingnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 544 K/Pid/2020 tidak serta merta menyebabkan hilangnya keautentikan dari Akta Notaris. Akta Notaris tersebut tetap dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijs). Agar Akta Notaris tidak dinyatakan palsu atau dipalsukan akibat dari tanda tangan yang tidak identik, maka harus dipenuhi persyaratan di mana Notaris dalam pembuatan akta, wajib melekatkan surat dan dokumen pendukung pada minuta akta, serta melekatkan sidik jari dari masing-masing penghadap pada minuta aktanya, demikian sebagaimana yang diwajibkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pemenuhan kewajiban tersebut sejalan pula dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa Akta Notaris sebagai akta autentik dibuat dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

This thesis discusses signatures that have been proven to be not identical both those affixed to the Notary Deed, or to the document used as the basis for making a Notary Deed, however this does not necessarily make the Notarial Deed in question fake or falsified as based on the consideration of the judge in the Supreme Court Decision Number 544 K/Pid/2020. The issue of non-identical signatures that are often misinterpreted which causes the Notarial Deed to be fake or falsified. The problem is formulated regarding the non-identical signature in the Supreme Court Decision Number 544 K/Pid/2020 related to the authenticity of the Notarial Deed and how it should be so that the Notarial Deed is not declared fake or falsified as a result of non-identical signatures based on the Civil Code and Law of Office of Notary Public. This thesis is in a doctrinal form which is explanatory to examine the existing legal situation, namely the relationship between the signature and the authenticity of the Notarial Deed. It was concluded that the non-identical signature which was interpreted in the Supreme Court Decision Number 544 K/Pid/2020 related to the authenticity of the Notarial Deed did not cause the loss of the authenticity of the Notarial Deed, by which the Notarial Deed still had perfect evidentiary power (volledig bewijs) and requirements that must be met so that the Notarial Deed is not declared fake or falsified as a result of non-identical signatures, then it is appropriate for the Notary in making the deed to attach letters and documents to the minutes of the deed and attach the fingerprints of each appearer on the minutes of the deed, as required in Article 16 paragraph (1) letter c Law Number 2 of 2014 on Amendments to Law Number 30 of 2004 on Office of Notary Public. Fulfillment of this obligation is also in line with Article 1868 of the Civil Code which states that a Notary Deed as an authentic deed is made in the form and procedure determined by law, in this case the Law of Office of Notary Public."