Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai Mediasi secara Elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 yang mana Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang harus dilakukan sebelum tahap pembacaan gugatan dalam peradilan perdata. Mediasi menjunjung tinggi pelaksanaan yang sukarela, rahasia, efektif, aman, dan akses terjangkau. Pada skripsi ini, pembahasan dibagi menjadi tiga. Pertama, pembahasan mengenai perkembangan Mediasi di Indonesia dan pengaturannya. Kedua, mengenai Mediasi secara Elektronik yang diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dan perbandingannya dengan Mediasi secara Elektronik yang dilakukan di Jepang dan Malaysia. Ketiga, pembahasan mengenai prinsip-prinsip dari Mediasi yang harus dipenuhi oleh Pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, di mana data penelitian berasal dari studi kepustakaan dan undang-undang terkait. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa proses Mediasi mengalami perkembangan di Indonesia, baik secara prosedurnya maupun pelaksanaannya sampai pada perkembangan menjadi Mediasi secara Elektronik. Dalam perbandingan dengan negara Jepang dan Malaysia yang terlebih dahulu melakukan Mediasi secara Elektronik, Pengadilan di Indonesia masih tertinggal jauh dalam pelaksanaanya. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 sudah mengatur mengenai prinsip-prinsip yang harus diterapkan, tetapi belum ada aturan yang mengatur secara khusus mengenai teknis yang harus dipersiapkan oleh Para Pihak maupun Pengadilan.Kata kunci: Mediasi, Akta Perdamaian, Prinsip Kerahasiaan, Mediasi secara Elektronik

---

This thesis discusses Electronic Mediation based on Peraturan Mahkamah Agung Number 3 of 2022. Mediation is a dispute resolution process that must proceed when a person is litigating in a civil court. Mediation upholds the implementation of voluntary, confidential, effective, safe, and affordable access. In this thesis, the discussion is divided into three. First, this thesis discussed the development of Mediation in Indonesia and its regulation. Second, regarding Electronic Mediation which is regulated in PERMA Number 3 of 2022 and its comparison with Electronic Mediation conducted in Japan and Malaysia. Third, the discussion regarding the elements of Mediation that must be fulfilled by the Court. This research uses a juridical-normative method, where the research data comes from a study of literature and related laws. The results of this study state that Mediation has been developing in Indonesia in these years, both in terms of procedures and implementation. In comparison with the implementation in Japan and Malaysia that previously carried out Electronic Mediation, the Courts in Indonesia are still far behind. PERMA Number 3 of 2022 already regulates the elements that must be implemented, but there are no rules that specifically regulate the technicalities that must be prepared by the Parties or the Court."

"Perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditinggal suami (mengalami penelantaran), menjadi bagian masyarakat yang terpinggirkan dalam berbagai program pemberdayaan di Timor-Leste. Sekretaria Estadu Igualdade no Inkluzaun (SEII) berupaya membantu korban KDRT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif gender. Subjek penelitian berjumlah 9 orang terdiri atas 3 perempuan korban KDRT (bukan penerima program SEII), 3 anggota kelompok perempuan penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi SEII, 2 subjek dari kementrian (SEII dan Kementerian Sosial Timor-Leste), serta seorang subjek dari NGO/LSM (Fokupers). Pengambilan data dilakukan di 3 desa di Timor-Leste yaitu suco Lau-hata, Maumeta, dan Vaviquinia, sebagai desa-desa yang menjadi bagian dari sasaran program SEII. Analisis pada penelitian ini didukung pemikiran atau teori Eileen McDonagh tentang Gender and State: Acomodating and Inclusion, Regina Frey tentang Paradox of Gender Budgeting, dan alat analisis gender model Sarah Longwe terkait perencanaan program pemberdayaan perempuan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa untuk merealisasikan kebijakan, program dan anggaran yang baik dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman tentang langkah-langkah perencanaan Anggaran Responsif Gender (ARG) yang didukung penggunaan alat analisis gender. Program pemberdayaan juga tidak selalu hanya menyasar kepada kelompok, namun perlu memikirkan program untuk individu perempuan korban KDRT yang berada dalam situasi atau kondisi khusus.

---

Women victims of Domestic Violence (DV) who are neglected and left by their husbands have become part of society who are marginalized in various empowerment programs in Timor-Leste. Sekretaria Estadu Igualdade no Inkluzaun (SEII) seeks to help victims of domestic violence through women's economic empowerment programs, using a Gender Responsive Budgeting (ARG). This research uses a qualitative approach with a gender perspective. The research subjects were 9 people consisting of 3 women victims of domestic violence (not recipients of the SEII program), 3 members of the SEII economic empowerment program beneficiary women group, 2 subjects from the ministry (SEII and the Ministry of Social Timor-Leste), and a subject from an NGO (Fokupers). Data were collected in 3 villages in Timor-Leste, namely Lau-hata, Maumeta, and Vaviquinia, as these villages have been part of the SEII program targets. The analysis of data in this study is supported by Eileen McDonagh's theory on Gender and State, Regina Frey's theory on the Paradox of Gender Budgeting, and Sarah Longwe's model of gender analysis tools related to program planning. The research findings show that in order to implement sound policies, programs and budgets, knowledge and understanding of the planning steps for Gender Responsive Budgeting (ARG) are needed, which are supported by the use of gender analysis tools. Empowerment programs also do not always only target groups, but need to think about programs for individual women victims of domestic violence who are in special situations or conditions."

"Melihat pada fenomena perkembangan teknologi digital, membuat perubahan pada tren perdagangan saat ini. Sebelumnya barang diperdagangkan secara konvensional dalam bentuk fisik sekarang mulai berubah dalam bentuk digital seperti halnya film, yang ditransmisikan secara elektronik melalui platform digital atau aplikasi. Secara internasional melalui forum WTO, perdagangan secara elektronik atau e-commerce telah dikeluarkannya suatu keputusan untuk tidak menerapkan bea dan cukai pada transmisi elektronik. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan aturan mengenai bea masuk barang digital dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2018. Tesis ini membahas tentang aturan serta pelaksanaan bea masuk terhadap importasi barang digital berupa film yang ditransmisikan secara elektronik di Indonesia mengingat adanya moratorium e-commerce WTO terhadap bea dan cukai transmisi elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukanlah suatu batasan bagi Indonesia untuk mengeluarkan aturan mengenai bea masuk produk digital, Indonesia melihat bahwa moratorium yang diberlakukan tersebut tidak berlaku untuk barang digital yang ditransmisikan secara elektronik serta aturan tersebut dikeluarkan untuk menciptakan level playing field di pasar domestik Indonesia guna mendorong daya saing para pelaku usaha konvensional dalam negeri agar tetap bisa bersaing dengan pelaku usaha luar negeri. Untuk pelaksanaan dari bea masuk barang digital berupa film masih belum ada pelaksanaan teknisnya. Akan tetapi, untuk penerapan awal pelaksanaannya pada saat ini dilakukan secara voluntary oleh importir untuk melaporkan ke pihak bea dan cukai.

---

Looking at the phenomenon of digital technology development, making changes to the current trading trend. Previously goods were traded conventionally in physical form, currently starting to change in digital form such as films, which are transmitted electronically through digital platform or application. Internationally through WTO forum, for electronic commerce a decision has been issued not to impose import custom duties on electronic transmissions. In this case, Indonesian government has issued regulation regarding import duties on digital goods in Minister of Finance Regulation Number 17/PMK.010/2018. This thesis discusses the regulation and implementation of import duties on importation digital goods in the form of film that are transmitted electronically in Indonesia considering the moratorium e-commerce WTO on electronic transmission custom and duties. This research is normative juridical research by using primary and secondary data. The results of this study indicate that is not an limitation for Indonesia to issue regulations regarding import duties for digital products, Indonesia regard that imposed moratorium does not apply to digital goods that are transmitted electronically and these regulations are issued to create a level playing field in the Indonesian domestic market to encourage competitiveness of domestic business actors conventional in order to remain competitive with foreign business actors. For the implementation of import duty in digital goods in the form of films, there is still no technical implementation. However, for the initial implementation is currently carried out on a voluntary by the importer to report to the customs and duties."

"Peradaban dewasa ini membawa kemajuan teknologi terhadap bidang ekonomi dan bidang hukum. Perkembangan ekonomi kini berbasis teknologi yang ditandai dengan munculnya perdagangan elektronik yang membawa dampak yang sangat besar. Hal lain yang ikut terdampak yakni bidang hukum perikatan dan perjanjian dimana terciptanya suatu kontrak elektronik sebagai bentuk perkembangan di bidang hukum kontrak atau perjanjian. Tingginya persentase transaksi perdagangan secara online tentunya tidak lepas dari penggunaan kontrak elektronik yang juga banyak digunakan baik di Indonesia maupun di India. Penggunaan kontrak elektronik perlu memahami terkait bagaimana pengaturan keabsahan dari kontrak elektronik. Penggunaan kontrak elektronik yang tidak melihat dan mematuhi peraturan terkait keabsahannya seperti tidak memenuhi syarat sah dapat menyebabkan kontrak tersebut batal demi hukum/dapat dibatalkan. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan perbandingan kontrak elektronik Indonesia dengan India termasuk mengenai keabsahannya serta melakukan perbandingan keabsahan kontrak elektronik Indonesia dengan India khususnya terkait kontrak elektronik dalam perjanjian bisnis atau perdagangan elektronik mengingat kedua negara tersebut memiliki sistem hukum yang berbeda sehingga dapat dimungkinkan terdapat pengaturan yang berbeda pula. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode perbandingan hukum. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian, ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan keabsahan kontrak elektronik Indonesia dengan India. Diketahui bahwa Indonesia dan India sama-sama mengakui keabsahan dari kontrak elektronik. Namun, Indonesia masih belum mengatur mengenai keabsahan atau kekuatan sebagai alat bukti suatu Kontrak/Perjanjian elektronik terkait Jual Beli Benda Tidak Bergerak yang termasuk dalam jenis surat/dokumen yang harus dibuat oleh PPAT atau akta notariil. Sedangkan, di India sudah mengikuti perkembangan teknologi dimana Kontrak/Perjanjian elektronik terkait Jual Beli Benda Tidak Bergerak dapat berbentuk elektronik dan memiliki keabsahan atau kekuatan sebagai alat bukti.

---

Today's civilization brings technological advances to the economic and legal fields. Today's technology-based economic development is marked by the emergence of e-commerce which has a huge impact. Another thing that is affected is the field of contract law and agreements where an e-contract is created as a form of development in the field of contract or agreement law. The high percentage of online trading transactions cannot be separated from the use of e-contracts which are also widely used in both Indonesia and India. The use of e-contracts requires an understanding of how the validity of e-contracts is regulated. The use of e-contracts that do not see and comply with regulations related to their validity, such as not fulfilling legal requirements, can cause the contract to be null and void/can be canceled. This paper aims to compare Indonesia's e-contracts with India, including their validity and compare the validity of Indonesia's e-contracts with India, especially regarding e-contracts in business agreements or e-commerce, considering that the two countries have different legal systems so it’s possible to have different arrangements. The research method used is juridical-normative with a legal comparison method. This study uses secondary data which is analyzed qualitatively. Based on the research, several similarities and differences were found in the validity of Indonesia's electronic contracts with India. It is known that both country recognize the validity of e-contracts. However, Indonesia still has not regulated the validity or strength as evidence of an e- Contract/Agreement related to the Sale and Purchase of Immovable Objects which are included in the types of letters/documents that must be made by a PPAT or notarized deed. Meanwhile, India has followed technological developments in which e-Contracts/Agreements related to the Sale and Purchase of Immovable Property can be in electronic form and have validity or strength as evidence."

"Pemanfaatan sistem elektronik yang semakin meluas, meningkatkan kebutuhan pengaturan perlindungan privacy dan data pribadi yang lebih lengkap dan menyeluruh, khususnya mengenai tanggung jawab penyelenggara jasa sistem elektronik atas pemanfaatan data pribadi. Pengkajian yang dilaksanakan mencakup praktek pengaturan perlindungan yang dilaksanakan di USA, Uni Eropa, APEC, serta di Indonesia. Penelitian menyimpulkan adanya urgensi penyusunan suatu UU perlindungan privacy dan data pribadi yang menyeluruh, yang mensinergikan pendekatan subyektif, pendekatan obyektif dan peran dari institusi profesional yang independen, dengan berdasarkan kepada Konstitusi.Disarankan agar selama UU mengenai Perlindungan Privacy dan Data Pribadi belum tersedia, pengaturan dalam PP No.82 tahun 2012 digunakan secara lebih optimal.

---

Utilization of electronic systems increasingly widespread, increasing the need for a privacy protection and personal data regulation which is more complete and thorough, especially regarding responsibility of service provider of electronic systems for the utilization of personal data. The scope of analysis include the protection regulation practices conducted in the USA, EU, APEC, as well as in Indonesia.

The study concludes that there is urgency of drafting a complete law on protection of privacy and personal data, which synergize subjective approach, objective approach and the role of independent professional institutions, based on constitution. Highly recommended to use the article on Government Regulation (PP) No.82 Year 2012 optimally while the Law on the Protection of Privacy and Personal Data are not yet available."

"Pelaksanaan pelayanan Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik wajib dilaksanakan di seluruh Kantor Pertanahan sejak 8 Juli 2020. Adanya sistem layanan Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik, secara tidak langsung berdampak pada PPAT yang memiliki peran penting dalam pendaftaran Hak Tanggungan sehingga menimbulkan adanya suatu tanggung jawab. Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan secara elektronik, maka Akta Pemberian Hak Tanggungan dan dokumen lainnya dilakukan melalui sistem elektronik dan dalam bentuk dokumen elektronik. Permasalahan di dalam penelitian ini adalah pelayanan hak tanggungan secara elektronik di wilayah Kota Tangerang Provinsi Banten dan tanggung jawab PPAT dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun analisis data yang digunakan secara kualitatif dengan tipe penelitian eksplanatoris yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih mendalam suatu gejala dan bersifat mempertegas hipotesa yang ada. Hasil analisis penelitian ini yaitu dalam hal penyampaian Akta Pemberian Hak Tanggungan berbentuk dokumen elektronik dan kelengkapan persyaratan kepada Kantor Pertanahan tetap menjadi tugas dari PPAT. Tanggung jawab PPAT dalam pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik mengakibatkan adanya suatu tanggung jawab khususnya berhubungan dengan tanggung jawab terhadap berkas dan dokumen yang diunggah dan yang disimpan oleh PPAT. Dalam hal ini PPAT harus selalu memperbaharui semua informasi mengenai regulasi Teknologi Informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas jabatannya sehari-hari serta harus berhati-hati dalam menjalankan jabatannya agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.

---

The implementation of electronic integrated Mortgage services must be carried out in all Land Offices since July 8, 2020. The existence of an electronic integrated Mortgage Service system, indirectly impacts PPAT which has an important role in the registration of Mortgage Rights, giving rise to a responsibility. Mortgage registration is carried out electronically, so the Deed Granting Mortgage and other documents is carried out through the electronic system and in the form of electronic documents. The problem with this study is the electronic mortgage service in the Tangerang City area of Banten Province and the PPAT's responsibility in the electronic mortgage registration process. To answer these problems, a normative juridical legal research method with a statutory approach is used. The data analysis used qualitatively with the type of explanatory research which aims to describe or explain more deeply a symptom and is to reinforce the existing hypothesis. The results of the analysis of this study are that in terms of submitting the Deed Granting Mortgage in the form of an electronic document and the completeness of the requirements of the Land Office, it remains the task of the PPAT. PPAT's responsibility in registering Mortgage electronically results in a responsibility, especially in relation to the responsibility for files and documents uploaded and stored by PPAT. In this case, the PPAT must always update all information regarding Information Technology regulations related to the implementation of his daily duties and must be careful in carrying out his position so that problems do not occur in the future."

"Dalam 3 (tiga) tahun terakhir sering terjadi kebocoran data pribadi sensitif yang melibatkan instansi pemerintahan dan perusahaan besar di Indonesia. Pelindungan data pribadi dan rasa aman atas privasinya merupakan hal fundamental yang wajib diberikan oleh negara pada setiap individu. Hal ini sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NR1 1945 yang menyatakan bahwa pelindungan data pribadi adalah bagian dari Hak Asasi Manusia. Dalam implementasi PDP, diperlukan Profesi Penunjang Pelindungan Data Pribadi (PPDP) yang bertugas melakukan pengawasan tersebut secara berkala. Sedangkan, penerapan PPDP pun telah menjadi bagian regulasi Pelindungan Data Pribadi di 136 negara di dunia. Meski tingkat penerapan PPDP di berbagai negara memiliki perbedaan, tetapi hadirnya PPDP mampu menunjang pelaksanaan PDP. Di Indonesia, peran PPDP sudah diterapkan di beberapa perusahaan, lumrahnya terdapat di perusahaan multinasional atau perusahaan yang bergerak di bidang sistem informasi elektronik. Profesi penunjang ini pun menjadi salah satu materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Rumusan masalah yang diangkat penelitian ini ialah lingkup pengaturan PDP dalam perspektif global, pengaturan PDP berdasarkan hukum positif Indonesia, dan implementasi PPDP di Indonesia. Penelitian dilakukan secara kualitatif dan hasil penelitian menyarankan diperlukan Undang-Undang PDP yang mengatur Profesi Penunjang PDP secara terperinci, baik dari segi ruang lingkup, tugas dan peran, ataupun sertifikasi kompetensi.

---

In the last 3 (three) years, there have been frequent leaks of sensitive personal data involving government agencies and large companies in Indonesia. Personal data protection (PDP) and security of their privacy are a fundamental thing that need to be provided by state to every citizen. This is in accordance with Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution NR1 which states that PDP is part of Human Rights. In the implementation of the PDP, a Personal Data Protection Supporting Professional or "PPDP)" is required to carry out such supervision on a regular basis. Meanwhile, the implementation of PPDP has also become part of the regulation of Personal Data Protection in 136 countries in the world. Although the level of implementation of PPDP in various countries has differences, the presence of PPDP can support the implementation of PDP. In Indonesia, the role of PPDP has implemented in several companies, usually in multinational companies or companies engaged in electronic information systems. This supporting profession has also become one of the content materials in the Personal Data Protection Bill (RUU PDP). The formulation of the problem raised by this research is the scope of PDP regulation in a global perspective, PDP regulation based on Indonesian positive law, and PPDP implementation in Indonesia. The research was conducted qualitatively, and results of the study suggest that a PDP Law is needed which regulates PDP Supporting Professionals in detail, both in terms of scope, duties, and roles, or competency certification."

"Kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik dapat dilakukan dengan berbagai perdagangan fasilitas, salah satunya adalah pasar elektronik. Selain memberikan manfaat dan kenyamanan, ada juga hal-hal yang dapat membahayakan pengguna dalam melakukan transaksi melalui sistem elektronik, terutama di pasar elektronik. Salah satunya hal yang bisa menyebabkan pembeli rugi adalah pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh pedagang. Sebagaiakibat dari tindakan ini, penjual harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pembeli, tetapi ini juga menimbulkan masalah terkait dengan tanggung jawab elektronik penyedia pasar yang menyediakan fasilitas transaksi antara penjual dan pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pasar elektronik penyedia tentang penjual melanggar kontrak. Makalah ini menggunakan yuridis normatif metode yang menggunakan hukum dan literatur yang berlaku tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bertujuan untuk menemukan fakta terkait kewajiban penyedia pasar elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyedia pasar elektronik bertanggung jawab atas kehilangan pembeli yang disebabkan olehpenjual melanggar kontrak. Ini karena sebagai penyedia fasilitas transaksi, pihak provider juga berperan dalam proses transaksi antara penjual dan pembeli.

---

Trading activities through the electronic system can be carried out with various trading facilities, one of which is the electronic market. In addition to providing benefits and convenience, there are also things that can endanger users in conducting transactions through electronic systems, especially in the electronics market. One of the things that can cause buyers to lose is a breach of contract made by the trader. As As a result of this action, the seller must be responsible for losses suffered by the buyer, but this also raises problems related to the electronic responsibility of the market provider that provides transaction facilities between the seller and the buyer. This study aims to determine the legal liability of electronic market providers about sellers violating contracts. This paper uses a normative juridical method that uses written law and literature, including examining library materials or secondary data that aims to find facts related to obligations of electronic market providers. The results of this study indicate that electronic market providers are responsible for buyer losses caused by seller violates the contract. This is because as a provider of transaction facilities, the provider also plays a role in the transaction process between the seller and buyer."

"Dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi pasien di Indonesia ditinjau berdasarkan Hukum Kesehatan, dan pengaturan serta penyelenggaraan penyelesaian sengketa medik melalui mediasi di Indonesia. Bentuk penelitian yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah yuridis normatif, dan tipe penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif dan peskriptif. Kesimpulannya adalah perlindungan hukum bagi pasien yang mengalami kerugian akibat kelalaian medik dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa litigasi dan penyelesaian sengketa non litigasi. Penyelesaian sengketa non litigasi yang akan dibahas penulis adalah mediasi, karena mediasi memiliki peran yang penting bagi terwujudnya keadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Mediasi juga dapat mengatasi beban perkara di Pengadilan yang semakin menumpuk. Sarannya adalah agar mediasi hukum kesehatan berkembang di Indonesia, pemerintah harus menyelenggarakan pelatihan mediator khusus yang menangani kasus sengketa medik dan membuat peraturan lebih lanjut pedoman pelaksanaan penyelesaian sengketa medik melalui mediasi.

---

In this thesis the author will discuss about the legal protection for patients in Indonesia reviewed based on medical law, and regulation and implementation of medical dispute settlement through mediation in Indonesia. The form of research used in writing this thesis is juridical normative, and the type of research used by the author is descriptive and peskriptif research. The conclusion is that legal protection for patients suffering losses due to medical negligence can be resolved through dispute resolution through litigation and dispute resolution through non litigation. The dispute resolution through non litigation that the author will discuss is mediation, since mediation has an important role for the realization of quick, simple, and low cost justice. Mediation can also overcome the burden of cases in the increasingly accumulating Court. The suggestion is that in order for medical law mediation to developing in Indonesia, the government should organize specialized mediator training that handles medical dispute cases and make further regulations for the implementation of dispute resolution through mediation.Keywords Medical dispute, mediation, mediator, medical negligence, responsibility, compensation, hospital."

"Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang menjanjikan dalam membuka transaksi elektronik. Tingginya angka partisipasi masyarakat di Indonesia atas penggunaan transaksi elektronik (e-commerce), sehubungan dengan perkembangan dari fitur transaksi elektronik yang memungkinkan memberi perlindungan bagi pengguna layanannya, dengan adanya fitur e-wallet dan perkembangan fitur lainnya. Namun seiring dengan perkembangan teknologi tersebut, tidak hanya menghasilkan peningkatan peradaban, namun juga menghasilkan itikad buruk dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam teknologi tersebut. Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen, selain dengan mengandalkan fitur-fitur yang telah memberikan perlindungan bagi pengguna layanan pada transaksi elektronik, perlindungan hukum menjadi suatu hal yang penting untuk dapat menjamin pelaksanaan transaksi elektronik. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi elektronik menurut peraturan perundang- undangan, permasalahan yang sering dijumpai dengan berkembangnya transaksi elektronik, dan bagaimana perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan dalam transaksi elektronik. Peraturan perundang-undangan menjadi salah satu sarana yang penting dalam menjamin perlindungan hukum. Perlindungan hukum atas terselenggaranya perjanjian jual beli terwujud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun dengan adanya perbedaan antara perjanjian jual beli konvensional dengan transaksi elektronik, membuat KUHPerdata dan UUPK saja dirasa tidak cukup untuk mengikuti perkembangan Transaksi Elektronik. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi elektronik, tertera dalam peraturan tersendiri dalam penyelenggaraan transaksi elektronik, yang terwujud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dan untuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

---

Indonesia is one of the countries that promises to electronic commerce. The high number of people's participation in Indonesia in the use of electronic commerce (e-commerce), is due to the development of electronic commerce features that allow protection for service users, with the e-wallet feature and the development of other features. However, along with the development of this technology, it not only resulted in an increase in civilization, but also resulted in bad faith by exploiting the loopholes contained in the technology. In order to guarantee the fulfillment of rights and obligations for business actors and consumers, in addition to relying on features that have provided protection for service users in electronic commerce, legal protection is an important matter to be able to guarantee the implementation of electronic commerce. This research is intended to find out how electronic commerce are carried out according to laws and regulations, problems that are often encountered with the development of electronic commerce, and how legal protection is when problems occur in electronic commerce. Legislation is one of the important means of guaranteeing legal protection. Legal protection for the sale and purchase agreement is embodied in the Civil Code (KUHPerdata) and Law of Consumer Protection. However, with the difference between conventional buying and selling agreements and electronic commerce, it is felt that the Civil Code and UUPK are not enough to keep up with the development of electronic commerce. The results of this study are legal protection for parties in electronic commerce, stated in separate regulations in the implementation of electronic commerce, which are embodied in Law of Information and Electronic Transactions (UU ITE) which has been updated, and its implementation is regulated in Government Regulation of Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE)."