Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak sukuk pertama kali diterbitkan pada tahun 2001, pasar sukuk terus mengalami perkembangan secara global sebagai sarana investasi, baik digunakan oleh perusahaan maupun digunakan oleh pemerintah negara. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan tantangan bagi perkembangan pasar sukuk, salah satunya adalah terjadinya kasus gagal bayar sukuk profil tinggi di beberapa negara. Kasus gagal bayar sukuk yang terjadi di beberapa negara tersebut menunjukan bahwa pengaturan dalam suatu negara mempunyai peran yang signifikan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sukuk dalam hal terjadi gagal bayar sukuk dan rupanya, masih terdapat negara yang tidak mempunyai sistem hukum yang mengayomi dan melindungi pemegang sukuk. Hal tersebut menjadi menimbulkan pertanyaan apakah pengaturan sukuk Indonesia sudah memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang sukuk dalam hal sukuk tersebut gagal bayar, terutama karena Indonesia merupakan negara dengan kontribusi terbesar kedua dalam menerbitkan sukuk secara domestik dan internasional. Mengingat bahwa Malaysia adalah satu-satunya negara yang mempunyai kontribusi lebih besar dalam pasar sukuk dibanding Indonesia maka skripsi ini akan membahas dan menganalisis perbandingan pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang sukuk yang diatur di Indonesia dengan di Malaysia, yang dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan peraturan di Indonesia. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan antara Indonesia dengan Malaysia, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia telah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sukuk dalam hal terjadi gagal bayar sukuk, baik perlindungan hukum yang bersifat preventif, maupun perlindungan hukum yang bersifat represif. Namun terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan di Malaysia. Oleh karena itu, disarankan untuk dilakukan perubahan pengaturan perlindungan hukum pemegang sukuk di Indonesia sehingga menjadi lebih komprehensif, jelas dan menyeluruh.

---

Since the first sukuk issuance in 2001, the sukuk market has continued to develop globally as an investment method, both used by companies and by state governments.  However, there are several factors that can pose a challenge to the development of the sukuk market, one of which is the occurrence of high-profile sukuk default cases. The sukuk default cases that occurred in several countries demonstrates that regulations in a particular country have a significant role in providing legal protection to sukuk holders in the event of a sukuk default and apparently, there are still countries that do not have regulations that protects sukuk holders. This raises the question on whether Indonesia's regulations have provided legal protection for sukuk holders in the event of sukuk defaults, especially since Indonesia is the country with the second largest contribution in the sukuk market, both domestically and internationally. Given that Malaysia is the only country that has a larger contribution to the sukuk market than Indonesia, this thesis will discuss and analyse comparisons between the regulations on the legal protection for sukuk holders regulated in Indonesia with the regulations in Malaysia, which can provide recommendations for improving the regulations in Indonesia. This study utilizes a juridical-normative methodology with a descriptive analytical research typology. Based on the comparative analysis between Indonesia and Malaysia, it can be concluded that both the regulations in Indonesia and Malaysia have provided legal protection to sukuk holders in the event of default on sukuk, both preventive and repressive legal protection. However, there are several similarities and differences between those regulated in the regulations in Indonesia and those in Malaysia. Therefore, it is recommended to make changes to the Indonesian regulations to create a more comprehensive, clear and thorough regulatory framework on the legal protection for sukuk holders."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada pemegang sukuk negara dalam hal terjadi gagal bayar oleh pemerintah. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pemerintah dianggap kebal terhadap gagal bayar karena adanya jaminan pembayaran yang berasal dari APBN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan yang juga merupakan pengelola Surat Berharga Syariah Negara. Peralihan Hak Manfaat Barang Milik Negara yang dijadikan underlying asset bersifat formalitas hanya demi memenuhi prinsip syariah. Konsep Hak Manfaat merupakan konsep baru yang diadopsi dari konsep trust yang berasal dari sistem common law konsep ini menimbulkan inkonsistensi dan kekaburan norma yaitu ketidakjelasan mengenai kategori benda pada Hak Manfaat. Oleh karenanya Hak Manfaat Barang Milik Negara tidak dapat di sita jika terjadi gagal bayar oleh pemerintah.

---

This paper analyzes the form of legal protection given to state sukuk holders in the event of default by the government. This paper was prepared using doctrinal research methods. The government is considered immune to default because of the guarantee of payment that comes from the state budget managed by the Ministry of Finance, which is also the manager of State Sharia Securities. The transfer of state property benefit rights used as underlying assets is a formality only for the sake of fulfilling sharia principles. The concept of benefit rights is a new concept adopted from the concept of trust, originating from the common law system. This concept creates inconsistencies and vagueness in norms, namely uncertainty regarding the category of objects in Benefit Rights. Therefore, the state property benefit rights cannot be confiscated in the event of default by the government."

"Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi tunjangan dan jaminan hari tua oleh perusahaan asuransi yang gagal bayar serta bentuk tanggung jawab jiwasraya kepada para pemegang polis akibat gagal nya jiwasraya memenuhi kewajiban nya dalam polis. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan penelitian berupa bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Pada penelitian ini ditemukan bahwa belum ada pengaturan maupun mekanisme khusus terkait perlindungan dan jaminan yang diberikan kepada para pemegang polis ketika perusahaan penanggung mengalami kegagalan bayar. Jiwasraya sebagai penanggung bersama dengan telah memberikan perlindungan hukum represif berupa melakukan restrukturisasi polis dengan mengalihkan polis kepada perusahaan asuransi lainnya sebagai upaya penyelamatan manfaat polis. Perlu ada pengaturan khusus terkait adanya lembaga penjamin polis demi memberikan kepastian dan perlindugan bagi para pemegang polis.

---

This thesis discusses legal protection for insurance Policy Holders, Allowance and Old Days Guarantee by insurance companies that fail to pay and Jiwasraya’s form of responsibility to policyholders due to Jiwasraya’s failure to fulfill his obligations. This thesis uses normative juridical research methods that use research materials in the form of literature and related laws and regulations. In this research, there are no specific laws and regulations which giving protection for policy holders when insurance companies fail to pay his obligations. Jiwasraya as an insurer with government has giving repressive legal protection with policy restructurisations to save the benefits of the police. There is a need for special regulations about policy guarantee institution to provide legal certainty and also protection for policy holders."

"Skripsi ini membahas tentang permasalahan 1) perlindungan hukum bagi pemegang polis terhadap tindakan Twisting dan Churning di Indonesia dan Inggris; dan 2) perbandingan perlindungan hukum bagi pemegang polis terhadap tindakan tindakan Twisting dan Churning di Indonesia dengan Inggris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penggunaan data primer berupa wawancara dengan pihak yang berpengalaman di bidang asuransi, serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 1) di Indonesia, bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan Twisting dan Churning adalah dengan memberikan tanggung jawab atas penggantian kerugian kepada perusahaan asuransi, hak untuk melakukan pengaduan ke perusahaan asuransi, BPKN, LPKSM dan BPSK, kewajiban perusahaan asuransi untuk melakukan pengendalian internal dalam rangka pencegahan tindakan Twisting dan Churning, kewenangan OJK untuk memerintahkan perusahaan asuransi memberhentikan perjanjian keagenan, penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK, BPSK, dan pengadilan umum, serta pemberian sanksi kepada agen asuransi; sedangkan di Inggris, bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan Twisting dan Churning adalah dengan memberikan tanggung jawab atas penggantian kerugian kepada perusahaan asuransi, hak untuk melakukan pengaduan ke perusahaan asuransi dan FOS, serta penyelesaian sengketa melalui mediasi FOS, arbitrase, dan county courts; 2) Perbandingan antara Indonesia dan Inggris terkait perlindungan hukum bagi pemegang polis terhadap tindakan Twisting dan Churning adalah adalah tidak adanya kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk melakukan pengendalian internal dalam rangka pencegahan tindakan Twisting dan Churning di Inggris, tidak ada penyelesaian sengketa berupa arbitrase atau konsiliasi FOS, tidak ada penindaklanjutan dari FCA, serta tidak ada mekanisme pemberian sanksi kepada agen asuransi secara eksplisit di Inggris. Selanjutnya, saran dari Penulis adalah dibuatnya pengaturan perudangan mengenai masa tunggu yang wajib dilalui agen asuransi setelah pindah ke perusahaan asuransi yang baru.

---

This thesis discusses the problems of 1) legal protection for policyholders against act of Twisting and Churning in Indonesia and the UK; and 2) comparison of legal protection for policyholders against acts of Twisting and Churning in Indonesia and the UK. The research method used is normative juridical with the use of primary data in the form of interviews with parties experienced in the field of insurance, as well as secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis is done qualitatively. The results of this study are 1) in Indonesia, the form of legal protection against Twisting and Churning actions is by providing responsibility for compensation of losses to insurance companies, the right to make complaints to insurance companies, BPKN, LPKSM and BPSK, the obligation of insurance companies to carry out internal controls in order to prevent Twisting and Churning actions, OJK's authority to order insurance companies to terminate agency agreements, dispute resolution through LAPS SJK, BPSK, and general courts, as well as sanctions against insurance agents; while in the UK, the form of legal protection against Twisting and Churning is to provide liability for compensation to the insurance company, the right to complain to the insurance company and the FOS, as well as dispute resolution through FOS mediation, arbitration, and county courts; 2) The comparison between Indonesia and the UK regarding legal protection for policyholders against Twisting and Churning is that there is no obligation for insurance companies to carry out internal controls in order to prevent Twisting and Churning in the UK, there is no dispute resolution in the form of FOS arbitration or FOS conciliation, no follow-up from the FCA, and there is no mechanism for sanctioning insurance agents explicitly in the UK. Furthermore, the author's suggestion is to make a regulation regarding the waiting period that must be passed by insurance agents after moving to a new insurance company."

"Penelitian ini menganalisis mengenai penerbitan sertipikat hak atas tanah pengganti karena hilang serta perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat pengganti untuk menciptakan kepastian hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai proses penerbitan sertipikat hak atas tanah pengganti karena hilang agar terhindar dari sengketa serta konflik pertanahan dan mengenai kedudukan sertipikat pengganti karena hilang serta perlindungan hukum terhadap pemegang hak dari sertipikat pengganti demi terciptanya kepastian hukum terhadap suatu hak atas tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah dalam proses penerbitan sertipikat pengganti karena hilang melibatkan berbagai pihak terkait diluar instansi Badan Pertanahan Nasional agar dalam proses penerbitannya terhindar dari tindakan hukum yang dapat menimbulkan sengketa serta konflik pertanahan seperti sertipikat ganda dan sertipikat hak atas tanah pengganti karena hilang memiliki kedudukan hukum yang sama dengan sertipikat hak atas tanah sebelumnya. Sertipikat hak atas tanah sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi agar terdapat kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang diterbitkan sertipikat hak atas tanah pengganti dan mencegah terjadinya perbuatan hukum yang dapat menimbulkan sengketa dan konflik pertanahan.

---

This research analyzes the issuance of replacement certificates of land rights due to loss as well as legal protection for replacement certificate holders to create legal certainty. The issues raised in this research are regarding the process of issuing replacement certificates of land rights due to loss in order to avoid land disputes and conflicts and regarding the position of replacement certificates due to loss as well as legal protection for rights holders of replacement certificates in order to create legal certainty regarding land rights. The method used in this research is doctrinal research with analytical descriptive research type. The results obtained from this research are that in the process of issuing replacement certificates because they are lost, various related parties outside the National Land Agency are involved so that the issuance process avoids legal action that can give rise to land disputes and conflicts, such as double certificates and replacement certificates of land rights because they are lost. the same legal position as the previous land title certificate. The previous land rights certificate is declared no longer valid so that there is legal certainty regarding land rights issued by a replacement land rights certificate and to prevent legal actions that could give rise to land disputes and conflicts."

"Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana keabsahan perjanjian pinjam meminjam online ilegal, upaya perlindungan hukum terhadap debitur yang menggunakan aplikasi pinjaman Online ilegal dan upaya pemerintah dalam memberantas peredaran pinjaman Online ilegal di Indonesia, perlindungan hukum debitur melibatkan data pribadi (undang-undang), serta upaya preventif dan represif dari pemerintah. Pada dasarnya, kontrak elektronik atau digital ialah perjanjian antar pihak yang dibuat melalui sarana yang berbeda, khususnya sistem elektronik. Dengan mempergunakan metode penelitian doktriner, sumber data diperoleh dari data sekunder. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yang berdampak pada sahnya perjanjian pinjam meminjam online. Perjanjian online dengan demikian sah apabila dianggap sah karena diatur di KUH Perdata, khususnya Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata yang mengatur tentang perjanjian. Akan tetapi, Perjanjian melalui pinjaman online Ilegal tidak sah menurut hukum perjanjian dan hukum nasional. Hal itu disebabkan pinjaman online Ilegal banyak melanggar peraturan hukum nasional seperti melakukan pemerasan sesuai Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan melanggar UU ITE serta perlindungan konsumen. Pemerintah telah melakukan edukasi literasi keuangan, sosialisasi hukum, dan analisis data pinjaman online ilegal. Tindakan represif termasuk larangan, penyelidikan, identifikasi situs berbahaya, rekomendasi tindakan, dan bantuan hukum bagi debitur yang mengalami kerugian.

---

This article analyze the validity of illegal online lending and borrowing agreements, legal protection efforts for debtors who use illegal online loan applications and the government's efforts to eradicate the distribution of illegal online loans in Indonesia, legal protection of debtors involving personal data (law), as well as efforts preventive and repressive measures from the government. Basically, electronic or digital contracts are agreements between parties made through different means, especially electronic systems. By using doctrinal research methods, data sources are obtained from secondary data. Article 1320 of the Civil Code regulates the conditions for the validity of an agreement, which has an impact on the validity of online lending and borrowing agreements. Online agreements are therefore valid if they are inline with the Civil Code, specifically Articles 1320 and 1338 of the Civil Code which regulate agreements. However, agreements via illegal online loans are invalid according to contract law and national law. This is because illegal online loans often violate national legal regulations, such as committing extortion in accordance with Article 368 of the Criminal Code (KUHP) and violating the ITE Law and consumer protection. The government has carried out financial literacy education, legal outreach, and data analysis of illegal online loans. Repressive measures include prohibitions, investigations, identification of dangerous sites, recommendations for action, and legal assistance for debtors who experience losses."

"Penerapan Upaya paksa berupa penyitaan barang-barang yang diduga terkait suatu tindak pidana menimbulkan berbagai potensi kerugian bagi pihak-pihak yang barang / asetnya digunakan sebagai alat bukti proses peradilan. Potensi kerugian ditimbulkan karena hilangnya penguasaan atas hak kebendaan yang melekat pada barang yang disita untuk tujuan pembuktian dipengadilan. Penyitaan barang sebagai alat pembuktian tersebut melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan ditentukan statusnya baik berupa pengembalian kepada pemilik awal benda itu disita atau bahkan diputuskan untuk dirampas sebagai upaya pengembalian kerugian negara, dengan alasan merupakan hasil dari tindak pidana dan hukuman tambahan bagi terpidana. Penyitaan dan perampasan barang tersebut sangat mungkin menempatkan pihak ketiga beriktikad baik menderita kerugian karena jangka waktu persidangan yang relatif lama hingga mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, terlebih jika benda itu diputuskan untuk dirampas. Sedangakan pengembalian barang terhadap pemilik awal barang-barang itu disita pun tidak dapat mengahapus kerugian yang diderita oleh pihak yang bersangkutan karena adanya penurunan nilai barang maupun potensi keuntungan investasi yang seharusnya dapat dihindari, sedangkan ketentuan hukum terkait perlindungan aset milik pihak ketiga beriktikad baik tidak secara jelas dan tegas mengatur bagaimana upaya hukum dapat dilakukan baik berupa praperadilan terhadap upaya paksa yang dilakukan maupun upaya keberatan terhadap putusan perampasan.

---

Implementation Efforts in the form of forced confiscation of goods suspected of a crime related cause a variety of potential harm to the parties that the goods / assets used as evidence in judicial proceedings . Potential losses incurred due to loss of control over property rights attached to the items seized for evidentiary purposes in court. Confiscation of goods as a means of proving that a court ruling which legally binding status will be determined either returns to the initial owner of the thing seized or even decided to deprived as indemnification of state efforts, the reason is the result of a criminal offense and additional penalties for convicted. Seizure and confiscation of goods is very likely to put third parties of good will suffer a loss due to a period of relatively long proceedings to obtain a legally binding decision, especially if it is decided to capture. While the return of goods to the initial owner of the goods - the goods seized were not able to erase losses suffered by the parties concerned because of the decrease in the value of the goods and the potential return on investment that should be avoided , while the legal provisions regarding the protection of assets belonging to third parties of good will are not clearly and strictly regulate how the remedy can be done either in the form of pretrial against forceful measures and efforts made objections against the decision of deprivation."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak atas data pribadi yang diberikan oleh berbagai perusahaan yang menyelenggarakan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hak atas data pribadi kepada masyarakat dalam transaksi pinjam meminjam online. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk menemukan fakta-fakta atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Objek penelitian yang dipilih yaitu perlindungan hak atas data pribadi yang dilakukan pihak penyelenggara layanan pinjam meminjam online kepada penerima pinjaman. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer yang berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. dan berupa peraturan perundang undangan, peraturan pemerintah, dan buku serta jurnal.

---

This study aims to determine the protection of the right to personal data provided by various companies that provide information technology-based lending and borrowing services and to find out the government's efforts in providing protection of the right to personal data to the public in online lending and borrowing transactions. This study uses a normative juridical method, which is an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and legislation related to this research. This is done to find the facts or data needed in this study. The research object chosen is the protection of the right to personal data by the providers of online lending and borrowing services to loan recipients. The data source used is secondary data with primary legal materials in the form of data obtained from library research. and in the form of laws and regulations, government regulations, and books and journals."

"Munculnya teknologi informasi di dunia perbankan telah mengakibatkan berkembangnya bank digital. Karena aktivitasnya berbeda dengan bank tradisional dimana bank digital melakukan semua aktivitasnya di platform digital, maka menimbulkan beberapa risiko yaitu risiko kejahatan dunia maya khususnya phishing dan juga risiko pelanggaran perlindungan data. Dalam kaitannya dengan produk tabungan, beberapa bank digital juga menawarkan bunga tinggi yang melebihi limit yang ditetapkan LPS, hal ini menimbulkan isu mengenai pertanggungjawaban bank terhadap suku bunga simpanan tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana atas produk tabungan pada Bank Digital di Indonesia dan untuk menganalisis implementasi dari Bank Digital terhadap perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan Bank Digital dalam produk tabungan di Indonesia. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis, yang juga didukung dengan wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian ini adalah bank digital memberikan perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dalam produk tabungannya dengan mematuhi peraturan OJK untuk bank tradisional dan peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang mana telah diterapkan oleh bank digital. Namun karena regulasi untuk bank digital masih tersebar, penulis menyarankan agar OJK membuat regulasi perlindungan konsumen untuk bank digital dan harus diikuti dengan kepatuhan bank digital terhadap regulasinya.

---

The arising of technology information in banking world has resulting the developments of digital bank. As its activities differs with traditional banks whereas digital bank conduct all of its activity on digital platform, it creates several risks which are risk of cybercrime specifically on phishing and also risk of violation of data protection. In regards to savings product, some of the digital banks also offers high interest rate which exceeds the limit set by LPS, which has raised the issue on the responsibility of the guarantee of the exceeding interest rate. Therefore, the objective of this thesis is to analyze the legal protection for Depositor on savings product in Digital Banks in Indonesia and to analyze the implementation of the Digital Bank towards the legal protection of Digital Bank Depositor on savings product in Indonesia. The research method in this thesis is normative juridical research method, namely research that emphasizes the use of legal norms in writing, which also supported by interviews with informants. The result of the study is that in order to provide legal protection towards its depositor, digital bank is still comply to regulation by OJK for traditional bank along with ministry of communication and information regulation and it has been implemented by the digital bank. However, as the regulation is still scattered for digital bank, the author suggests that OJK shall create consumer protection regulation for digital bank and must be followed with the compliance by the digital bank towards its regulation."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum salah satu APMK yaitu kartu kredit nasabah bank terhadap kejahatan kartu kredit. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah ketentuan hukum mengenai kartu kredit di Indonesia dan Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kejahatan kartu kredit nasabah bank di Indonesia. Dengan tingginya peredaran kartu kredit di Indonesia berpotensi terjadinya permasalahan hukum. Berdasarkan hal tersebut, penelitian bertujuan untuk melakukan analisis terkait dengan bentuk perlindungan hukum terhadap kejahatan kartu kredit di Indonesia. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu legal/yuridis approach dimana akan diteliti terhadap penerapan azas-azas hukum, sistematika hukum yang telah ada, sinkronisasi hukum yang ada di Indonesia terkait kartu kredit dan perlindungan hukum. Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh hasil bentuk perlindungan hukum bagi kartu kredit nasabah bank antara lain: perlindungan secara tidak langsung langsung dan perlindungan secara langsung. Perlindungan hukum secara tidak langsung meliputi UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum secara langsung antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

---

This research was conducted to analysis the form legal protection either APMK, namely credit cards of bank customers against credit card crimes. Now problems in this research: How are the legal provisions regarding credit cards in Indonesia and How are legal protections against credit card crimes bank customers in Indonesia. With the high circulation of credit cards in Indonesia, there is the potential for legal problems. Based on this, the research aims to conduct an analysis related to the form of legal protection against credit card crimes in Indonesia. Type of research used in this study is the legal/juridical approach, which will examine the application of legal principles, existing legal systems, synchronization of existing laws in Indonesia regarding credit cards and legal protection. Based on the analysis conducted in this research, the results obtained from the form of legal protection for bank customer credit cards include: indirect protection and direct protection. Legal protection indirectly includes Law No. 7 of 1992 as amended by Law No. 10 of 1998 concerning Banking, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the Criminal Code, Law no. 11 of 2008 as amended by Law No. 19 of 2016 concerning Information & Electronic Transactions. Direct legal protection includes Bank Indonesia Regulation Number 22/20/PBI/2020 concerning Bank Indonesia Consumer Protection, Bank Indonesia Regulation Number 22/23/PBI/2020 concerning Payment Systems, Regulation of the Minister of Communications and Information Technology of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data in Electronic Systems, Circular Letter of Bank Indonesia Number 16/16/DKSP/2014 concerning Procedures for Implementation of Consumer Protection for Payment System Services."