Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menteri Keuangan mempertimbangkan pemberian insentif pajak masih berlangsung karena pandemi Covid-19 belum berakhir dan membawa dampak terhadap perekonomian sehingga masih perlu adanya insentif perpajakan berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pembebasan PPh Pasal 22 impor dalam rangka optimalisasi pemulihan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan insentif pajak covid-19 berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pembebasan PPh Pasal 22 Impor berdasarkan The Four Maxims dan implementasi kebijakan kedua insentif ini di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Metode dalam penelitian ini adalah mixed method research menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner untuk mengukur persepsi Wajib Pajak terhadap kebijakan insentif pajak Covid-19 PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 22 Impor dan wawancara kepada petugas fiskus dan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap kebijakan insentif pajak pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pembebasan PPh Pasal 22 Impor telah memenuhi asas pemungutan pajak The Four Maxims, serta tercapainya sasaran yang ingin dicapai pemerintah, Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam kedua insentif ini tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajibannya, fiskus telah melaksanakan tugas, tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tercapainya kepuasan Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam kebijakan kedua kebijakan insentif ini.

---

The Minister of Finance considers that the provision of tax incentives is still ongoing because the Covid-19 pandemic has not ended and has had an impact on the economy so that there is still a need for tax incentives in the form of reducing Article 25 installments and exempting Import Income Tax Article 22 to optimize national economic recovery. This study aims to evaluate the Covid-19 tax incentive policy in the form of reducing installments of Income Tax Article 25 and exemption of Article 22 Import Income Tax based on The Four Maxims and the implementation of these two incentive policies at Jakarta Kelapa Gading Tax Office. The method in this study is mixed method research combining quantitative and qualitative approaches. The data in this study were obtained from a questionnaire to measure taxpayers' perceptions of the Covid-19 tax incentive policy on Income Tax Article 25 and Import Income Tax Article 22 and interviews with tax authorities and taxpayers. The results of the study indicate that the taxpayer's perception of the tax incentive policy of reducing installments of Income Tax Article 25 and exemption of Import Income Tax Article 22 on imports has fulfilled the principles of tax collection The Four Maxims, as well as achieving the goals of be achieved by the government, taxpayers who participate in these two incentives do not experience difficulties in carrying out their obligations, the tax authorities have carried out their duties and responsibilities by applicable regulations, and the satisfaction of taxpayers participating in these two incentive policies has been achieved."

"PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“KAI”) merupakan salah satu perusahaan jasa transportasi yang cukup signifikan terdampak pandemi Covid-19. Pembatasan pergerakan manusia dan distribusi barang akibat Covid-19 menyebabkan arus kas operasi KAI mengalami defisit sepanjang tahun 2020. Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP menjadi salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk membantu perusahaan menghadapi krisis keuangan akibat Covid-19. Walaupun penerapan insentif PPh Pasal 21 DTP telah dilakukan dengan baik sesuai PMK 23/2020, namun dalam pelaksanaannya KAI banyak menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) terkait laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh 21 DTP. Analisis biaya manfaat digunakan untuk mengisi kesenjangan penelitian dalam mengevaluasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP dengan berfokus pada upaya-upaya manajemen pajak KAI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP dari segi analisis biaya manfaat dan kendala apa saja yang dialami perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis konten untuk mengolah data primer berupa survey pendahuluan, wawancara serta data sekunder berupa dokumentasi yang disediakan oleh KAI. Analisis biaya manfaat dilakukan pada komponen berwujud dan tidak berwujud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan jumlah opportunity cost, time cost dan psychological cost dalam memanfaatkan insentif PPh 21 DTP, manfaat yang didapatkan belum dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan. Meskipun demikian manfaat tidak berwujud yang didapatkan oleh KAI berupa kemudahan dalam perhitungan dan pelaporan serta compliance yang lebih baik merupakan bagian dari manajemen pajak yang menjadi multiplier effect untuk mempermudah perusahaan dalam berbagai aksi-aksi korporasi yang membutuhkan kepercayaan publik kedepannya. Dalam proses pelaksanaannya KAI telah mencermati dan mengantisipasi kendala-kendala yang umum terjadi seperti teknis perhitungan maupun teknis pada saat pelaporan jatuh tempo. Hal ini merupakan bagian dari aktivitas manajemen pajak yang dilakukan KAI dalam memanfaatkan kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP.

---

PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“KAI”) is a transportation service company that has been significantly affected by the Covid-19 pandemic. Restrictions on the movement of people and the distribution of goods due to Covid-19 caused KAI's operating cash flow to experience a deficit throughout 2020. The use of income tax article 21 incentives borne by the government (DTP) is one of the strategies that can be implemented to help companies deal with the financial crisis due to Covid-19. Even though the implementation of Income Tax Article 21 DTP incentives has been carried out well according to PMK 23/2020. In practice, KAI received many Letters of Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) related to reports on the realization of the utilization of Income Tax Article 21 DTP incentives. Cost-benefit analysis is used to fill the research gap in evaluating the use of Income Tax Article 21 DTP incentives by focusing on KAI's tax management efforts. This study aims to analyze the impact of using Income Tax Article 21 DTP incentives in terms of cost-benefit analysis and what constraints the company is experiencing. This study uses a case study method with a qualitative approach. The analysis technique used is descriptive analysis and content analysis to process primary data in the form of preliminary surveys, interviews, and secondary data in the form of documentation provided by KAI. Cost-benefit analysis is performed on tangible and intangible components. The results of the study show that with the sum of opportunity costs, time costs, and psychological costs in utilizing Income Tax Article 21 DTP incentives, the benefits obtained cannot yet be expressed in numerical form. Nonetheless, the intangible benefits obtained by KAI in the form of ease of calculation and reporting as well as better compliance are part of tax management which becomes a multiplier effect to facilitate companies in various corporate actions that require public trust in the future. In the process of its implementation, KAI has observed and anticipated the problems that commonly occur, such as technical calculations and technical when the reporting is due. This is part of the tax management activities carried out by KAI in utilizing the Income Tax Article 21 DTP incentives policy."

"Menanggapi krisis akibat wabah Covid- 2019, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak wabah virus corona sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Salah satu insentif yang diberikan adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21. Penelitian ini mengkaji implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi Covid-19 dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan menganalisis keberhasilan kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan kualitatif sebagai metode utama, disematkan dengan metode kuantitatif, untuk mencari informasi pada tingkat analisis yang berbeda tentang penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum dan sesudah implementasi kebijakan untuk mendukung kajian. Penelitian ini menunjukkan bahwa insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 bermanfaat bagi penerima dan sangat membantu dalam pengeluaran selama pandemi. Insentif ini juga merupakan jenis insentif yang paling banyak digunakan oleh wajib pajak. Namun, jika dilihat dari nilai realisasi pemanfaatannya, masih jauh dari anggaran awal yang dialokasikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini. Kemudian diketahui juga bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum dan sesudah implementasi kebijakan tersebut. Dengan demikian, pemberian insentif ini tidak menimbulkan kontraksi dalam penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 selama periode yang dianalisis.

---

In response to the crisis caused by Covid- 2019 outbreak, the government issued a new provision through the Minister of Finance Regulation Number 23/PMK.03/2020 regarding tax incentives for taxpayers affected by the coronavirus outbreak as part of the national economic recovery program. One of the incentives provided is the Income Tax Article 21 incentive. This research examines the implementation of the Income Tax Article 21 Incentive Policy For Taxpayers Affected by the Covid-19 Pandemic by analyzing the factors that influence the implementation and analyzing how successful this policy is. This study uses the qualitative as the primary method, embedded with the quantitative method, to seek information at a different level of analysis about the revenue of Income Tax Article 21 before and after implementing the policy to support the study. This study indicates that the Income Tax Article 21 incentive is beneficial for the recipients and very helpful in spending during the pandemic. It is also the most widely used type of incentive by taxpayers. However, when viewed from the realization value of its utilization, it is far from the initial allocated budget. It is due to several challenges faced in the implementation of this policy. Moreover, it is known that there is no significant difference between the revenue of Income Tax Article 21 before and after the implementation of the policy. Thus, it does not cause a contraction in the revenue of Income Tax Article 21 during the analyzed period.

"

"Perdagangan internasional semakin berkembang membuat perjanjian perdagangan bebas antar negara semakin banyak. Perjanjian perdagangan bebas berdampak pada peningkatan nilai impor Indonesia aktivitas impor merupakan salah satu objek pajak di Indonesia Pemerintah melakukan kenaikan tarif Pajak Penghasilan atas aktivitas impor. Penelitian ini mengangkat permasalahan dasar pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor dan proses formulasinya. Konsep-konsep yang digunakan antara lain konsep kebijakan publik formulasi kebijakan publik kebijakan fiskal kebijakan pajak impor perdagangan internasional tarif dan fungsi pajak. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi reguleren pajak menjadi dasar pertimbangan utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor. Proses formulasi kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor sesuai dan memenuhi tahap tahap kebijakan publik.

---

Growth of international trade makes free trade treaty is also increasing. The free trade treaty effect the increase of Indonesian import rate, which is one of the object of taxation in Indonesia. Government increased the rate of income tax article 22. This research raised the issue of basic considerations of the government in making policy of increase in income tax rate article 22 imports and the process of the formulation. Concepts used are public policy, formulation of public policy, import international trade rate fiscal policy taxation policy and tax function. Qualitative research approach with the types of descriptive research. Research showed that regulerend function of tax became the major consideration in formulating income tax art 22 rates increase policies. The process of policy formulations fullfill stages of public policy."

"Pada tahun 2018, terjadi pelemahan neraca perdagangan yang juga menyebabkan defisit transaksi berjalan yang mereflesikan kondisi perekonomian negara dari sisi eksternal. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah kemudian mengeluarkan beberapa kebijakan untuk memperkuat stabilitas rupiah. Salah satu diantaranya ialah dengan meningkatkan pertumbuhan ekspor dan menekan laju impor. Kebijakan peningkatan tarif Pajak Penghasilan (PPh) atas impor adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menekan impor dalam PMK No. 110/PMK.010/2018. Salah satu objek industri yang terpengaruh dari adanya kenaikan tarif PPh pasal 22 atas impor ialah industri ban. Penelitian ini mengangkat permasalahan peraturan yang mengatur ketentuan impor ban, dimana sebelum adanya PMK No. 110/PMK.010/2018, terdapat pula Permendag No. 6 Tahun 2018 yang disinyalir justru memiliki dampak berkebalikan untuk menekan impor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan kebijakan kenaikan tarif PPh Pasal 22 atas impor dan implikasi kebijakan bagi pemerintah serta industri. Konsep yang digunakan antara lain konsep kebijakan fiskal, kebijakan pajak, kebijakan tarif pajak, pajak penghasilan, withholding tax system, kredit pajak, perdagangan internasional dan impor. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan adanya perubahan kebijakan kenaikan tarif PPh Pasal 22 atas impor lebih mempertimbangkan fungsi reguleren dan diatur berdasarkan kriteria jenis barang konsumsi. Selain itu implikasi yang dirasakan bagi pemerintah ialah adanya peningkatan penerimaan PPh Pasal 22 dan dikembalikannya rekomendasi dalam Permendag No. 117 tahun 2018 yang diubah kembali dalam Permendag No. 05 Tahun 2019. Kemudian implikasi bagi importir yang diharapkan dapat mengganggu cashflow perusahaan dan menambah beban psikologis Wajib Pajak belum begitu berpengaruh dikarenakan kebijakan masih bersifat jangka pendek.

---

In 2018, there was a weakening of balance of trade which also caused the current account deficit to reflect the states external financial condition. To overcome this problem, the government issued several policies to strengthen the Rupiah, Indonesian currency. One that was agreed with was an increase in export growth and decrease the import. A policy of the increase of the Income Tax Rate is one of those policies that issued to decrease the import as contained in Ministry of Finance (MoF) Decree No. 110/PMK.010/2018. One of the industrial objects that opposed the increase in Income Tax Rate Article 22 on the import is tire industries. This study discusses the regulations about provision on import of tires, which before the MoF Decree No. 110/PMK.010/2018, there was Ministry of Trade Regulation No. 6 of 2018 which allegedly can be used to change the opposite for import purposes.

The purpose of this research is to study the policy changes in the increase in Income Tax Rates Article 22 of imports and policy implications for government and industries. The concepts used are the concept of fiscal policy, tax policy, tax rate policy, income tax, withholding tax system, tax credit, international trade and imports. The research used is qualitative with descriptive research types.

This research showed that the purpose of the change in the policy of the increase of Import Tax Rate Article 22  of imports is to consider the regulerend function and regulated based on the criteria of the type of consumer goods. Furthermore, the impact that perceived by government is an increase in the receipt of payment of Income Tax Article 22 and the return of recommendation in Ministry of Trade Regulation No. 117 of 2018 which as amended in Ministry of Trade Regulation No. 05 of 2019. Then, by importers, that is expected to disrupt the companys cashflow and increase the Taxpayers psychological costs have not been so influential because the policy is still short-term based."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan-tahapan apa saja yang telah dilakukan dalam perumusan formulasi kebijakan dan menilai indikator asas kepastian hukum pada Peraturan Menteri Keuangan No. 224/PMK.011/2012 atas pembelian listrik oleh PT PLN Persero . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terpenuhinya seluruh tahapan proses formulasi kebijakan, yakni pendefinisian masalah, membuat kriteria evaluasi, mengidentifikasi alternatif, menyajikan alternatif kebijakan, dan memonitor alternatif kebijakan. Selain itu, indikator asas kepastian hukum juga belum terpenuhi seluruhnya, yakni kepastian hukum atas objek, subjek, pendefinisian, penyempitan dan perluasan, ruang lingkup, serta penggunaan bahasa hukum dan istilah. Oleh karena itu agar formulasi kebijakan yang akan datang dapat terimplementasi dengan baik, seharusnya DJP dan BKF turut melibatkan aktor yang berkepentingan secara langsung dalam perumusan formulasi kebijakan, memiliki beberapa alternatif dalam merumuskan formulasi kebijakan, dan melakukan sosialisasi atas adanya perubahan kebijakan. Selain itu agar tercipta kepastian hukum dalam suatu kebijakan, seharusnya penggunaan kata dalam peraturan dibuat dengan pemilihan kata yang tegas dan tidak menimbulkan multitafsir.

---

The purpose of this research is to analyze the stages of what has been done in the formulation of policy formulation and assess the indicators of legal certainty in Minister of Finance Regulation Number 224 PMK.011 2012 on the purchase of electricity. This research uses qualitative approach with descriptive research type. Data collection techniques used in depth interview method. The result of this research is the non fulfillment of all stages of the policy formulation process are defining the problem, making evaluation criteria, identifying alternatives, presenting policy alternatives, and monitoring policy alternatives. In addition, the indicators of certainty have not been fully, are certainty of objects, subjects, definitions, constraints and extensions, scope, and the use of legal language and terms. Therefore, in order for the future policy formulation to be implemented properly, the DJP and BKF should involve directly interested actors in the formulation of policy formulation, have several alternatives in formulating policy formulation, and socialize the policy changes. In addition, in order to create legal certainty in a policy, should the use of the word in the rules made with the election of a firm word and does not generate multiple interpretations."

"Skripsi ini membahas evaluasi kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang-barang sangat mewah. Analisis dilakukan berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan publik menurut William Dunn. Studi fokus kepada evaluasi kebijakan sesuai kriteria efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian adalah kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang sangat mewah belum memenuhi kriteria evaluasi kebijakan publik, yaitu pada indikator efektif, efisien, responsivitas, dan ketepatan.

---

This study discusses Evaluation of Income Tax Article 22 Policy on Very Luxury Goods. The analysis is based on the evaluation criteria of public policies according to William Dunn. Researchers focused on policy evaluation criteria for effectiveness, efficiency, responsiveness, and appropriateness. This research was conducted with a qualitative approach. This study conclude that the policy of Article 22 of Income Tax on very luxury goods does not meet the public policy evaluation criteria, namely on indicators of effective, efficient, responsiveness, and appropriatness."

"Saat ini permasalahan mengenai pandemi COVID-19 telah menyita perhatian dunia. Efek yang ditimbulkan nyaris terjadi di semua bidang di dalam negeri, salah satunya berdampak pada kondisi perekonomian di Indonesia. Terdapat keterkaitan dan ketergantungan antara perpajakan dengan pertumbuhan ekonomi, karena potensi perpajakan teletak pada kegiatan ekonomi. Guna membantu wajib pajak dalam mengatasi pandemi yang berkepanjangan, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) atas Pajak Penghasilan Pasal 21. Apakah hasil yang diharapkan sehubungan pelaksanaan kebijakan telah memenuhi sasaran dan tujuan dari kebijakan oleh DJP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitif dengan paradigma post positivis, dengan melakukan studi lapangan dalam hal ini wawancara mendalam, dan survei dalam hal ini membagikan kuesioner kepada wajib pajak pemberi kerja Hasil dari penelitian ini adalah dalam mengevaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan mengaitkan 6 (enam) kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kesamaan, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan.

---

Nowadays, the issue of the COVID-19 pandemic has seized the world’s attention. The effect that occur in almost all fields in the country, one of which has an impact on economic conditions in Indonesia. There is a relationship and dependence between taxation and economic growth, because the potential for taxation lies in economic activities. In order to assist taxpayers in overcoming a prolonged pandemic, the government issued a policy, namely Government-Borne Tax Incentives on Article 21 Income Tax. Have the expected result regarding the implementation of the policy by DGT. The method used in this study is a quantitative approach with a post-positivist paradigm, by conducting field studies in this case in-depth interviews, and surveys in this case distributing questionnaires to taxpayers. The result of this study is that n evaluating policies, it can be done by linking six criterias namely effectiveness, efficiency, similarity, adequacy, responsiveness, and accuracy."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan sanggahan dan tanggapan SPHP PPh Pasal 23 atas pemeriksaan pajak pada PT A serta melakukan refleksi diri atas pengalaman yang diperoleh selama magang. Pemeriksaan pajak atas PT A dilakukan sebagai tujuan lain dalam tujuan pemeriksaan pajak. PT A tidak menyetujui hasil pemeriksaan dalam SPHP sehingga PT A memberikan sanggahan serta tanggapan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung. Hasil dari pemeriksaan pajak menunjukkan terdapat kurang bayar atau SKPKB untuk PPh Pasal 23 yang harus dibayar oleh PT A. SKPKB diberikan karena kegagalan PT A dalam menyajikan bukti pendukung pada transaksi dengan PT M yang seharusnya bukan objek pajak PPh Pasal 23. Selain dari transaksi tersebut, PT A telah melakukan pemotongan PPh atau Witholding Tax sesuai dengan UU KUP. Sehubungan dengan penulisan refleksi diri, pengalaman berharga dan bermanfaat yang diperoleh selama melakukan kegiatan magang adalah mendapat kesempatan terlibat dalam proses penyusunan sanggahan serta tanggapan atas ketidaksetujuan PT A terhadap hasil pemeriksaan yang tertuang dalam SPHP, dan kesempatan terlibat dalam pembahasan akhir dengan pemeriksa pajak di kantor pajak

---

This apprenticeship report aims to evaluate the process of preparing the rebuttal and response of SPHP PPh Article 23 on tax audits at PT A and to reflect on the experiences gained during the internship. The tax audit on PT A is carried out as another purpose for tax audit purposes. PT A did not accept the results of the examination in the SPHP so PT A gave a rebuttal and a response accompanied by supporting evidence. The results of the tax audit indicated that there was an underpayment or tax underpayment assessment lette for PPh Article 23 that had to be paid by PT A. The tax underpayment assessment letter was given due to PT A's failure to present supporting evidence of the transaction with PT M which should not have been the object of Article 23 PPh tax. Apart from the transaction, PT A has deducted Income Tax or Witholding Tax in accordance with the KUP Law. In connection with writing self-reflection, the valuable and useful experience gained during the internship is the opportunity to be involved in the process of preparing the rebuttal and response to PT A's disapproval of the results of the examination contained in the SPHP, and the opportunity to be involved in the final discussion with the tax auditor at the tax office."

"Kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai dampak pandemi COVID-19 di Kota Bogor, berupa pengurangan tarif PBB-P2 pada SPPT PBB-P2 tahun 2020, yang memiliki tujuan untuk membantu wajib pajak PBB-P2 Kota Bogor, dalam melakukan kewajiban perpajakannya serta untuk mengisi kas daerah Kota Bogor, pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini dimaksud untuk menganalisis implementasi kebijakan insentif PBB-P2 Kota dengan meninjau dari teori implementasi kebijakan dari George Edward III, serta dampak dari implementasi kebijakan insentif PBB-P2 di Kota Bogor bagi wajib pajak PBB-P2 Kota Bogor dan Pemerintah Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan paradigma post – positivist dengan pendekatan metode kualitatif dengan wawancara mendalam. Dari penelitian ini implementasi kebijakan insentif PBB-P2 belum sepenuhnya berhasil karena pada dimensi komunikasi pada sub dimensi transmisi komunikasi oleh Bapenda Kota Bogor, informasi terkait kebijakan insentif PBB-P2 Kota Bogor tidak sampai pada masyarakat. Pada dimensi staffing the beaurcracy belum terpenuhi karena Bapenda Kota Bogor, melakukan 4 fragmentasi dalam implementasi kebijakan. Dampak implementasi kebijakan insentif PBB-P2 Kota Bogor bagi wajib pajak PBB-P2 Kota Bogor, berdampak baik dari kedua sisi yakni ekonomi maupun non ekonomi. Pada pemerintah Kota Bogor, berdampak pada pengisian kas daerah Kota Bogor, yang digunakan untuk kebutuhan menjalankan pemerintahan di Kota Bogor, namun juga berdampak pada potential loss penerimaan PBB-P2 Kota Bogor.

---

The incentive policy for Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) as the impact of the COVID-19 pandemic in Bogor City, in the form of reducing the PBB-P2 rate at SPPT PBB-P2 in 2020, which has the aim of helping Bogor City PBB-P2 taxpayers , in carrying out its tax obligations and to fill the regional treasury of the City of Bogor, during the COVID-19 pandemic. This research is intended to analyze the implementation of the PBB-P2 City incentive policy by reviewing the theory of policy implementation from George Edward III, as well as the impact of the implementation of PBB-P2 incentive policy in Bogor City for the Bogor City PBB-P2 taxpayer and the Bogor City Government. This study uses aparadigm post-positivist with a qualitative method approach with in-depth interviews. From this research, the implementation of PBB-P2 incentive policy has not been fully successful because in the communication dimension in the sub-dimension of communication transmission by the Bogor City Bapenda, information related to the PBB-P2 incentive policy in Bogor City did not reach the community. In the dimension of staffing the assuranceBapenda has not been fulfilled because the City of Bogorhas carried out 4 fragmentation in policy implementation. The impact of the implementation of the PBB-P2 incentive policy for Bogor City for the taxpayers of PBB-P2 in Bogor City has an impact on both economic and non-economic aspects. For the Bogor City government, it has an impact on filling the local treasury of Bogor City, which is used for the need to run the government in the City of Bogor, but also has an impact on the potential loss of PBB-P2 revenue for Bogor City."