Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"HI mempelajari interaksi antar aktor negara maupun non-negara secara lintas negara yang pembahasannya dikaji dalam berbagai ranah studi. Salah ranah satu studi HI tersebut adalah studi keamanan. Studi keamanan hubungan internasional mengalami perkembangan pasca Perang Dingin. Perubahan pendefinisian dan konsep keamanan terjadi yang tadinya memperhatikan keamanan terhadap negara menjadi meluas terhadap masyarakat. Aktor yang merupakan ancamannya pun bertambah, yakni aktor negara dan non-negara. Untuk melindungi negara maupun masyarakatnya dari ancaman, negara melakukan kerja sama intelijen internasional untuk memberikan peringatan dini agar intensi serta pergerakan dapat diprediksi dan menghindari pendadakan strategis. Literatur mengenai kerja sama intelijen internasional ini cukup minim, jarang dibahas menggunakan lensa HI, dan penting untuk dijadikan bahan pembelajaran kasus masa lampau dan membantu menangani isu keamanan yang terus mengalami perkembangan. Untuk membantu hal ini, penulis mengumpulkan dan meninjau 72 literatur akademik dan mengkategorisasi berdasarkan metode tipologi yang mencakup (1) konseptualisasi, (2) kerja sama intelijen internasional dalam menangani isu keamanan tradisional, dan (3) kerja sama intelijen internasional dalam menangani isu non-keamanan tradisional. Tinjauan literatur ini juga memberikan konsensus, perdebatan, dan refleksi mengenai kesenjangan. Refleksi tersebut dibuat berdasarkan konteks historis, sebaran area kajian, persebaran latar belakang, sudut pandang berdasarkan profesi terhadap konsensus dan perdebatan, pemetaan rujukan literatur, persebaran jenis jurnal, persebaran pendekatan literatur, dan sudut pandang penulis.

---

International relations studies interactions between state and non-state actors across borders and discussion is conducted in various domains. One of the domains of IR studies is security studies. International relations security studies experienced development after the Cold War. Changes in the definition and concept of security occurred which previously only concerned with the security of the state and now extended to the security of society. The number of actors that pose security threats also increases, extended to non-state actors. To protect the country and its people from threats, countries conducted intelligence cooperation to provide early warnings so that intentions and movements of the opposition can be predicted and avoid strategic surprise. The literature on intelligence cooperation is quite minimal, rarely discussed using an IR lense, important learning material regarding past cases and help to deal with security issues now and future. In this regard, author collected and reviewed 72 academic literature and categorized them based on tipological methods which include (1) conceptualization, (2) intelligence cooperation in dealing with traditional security issues, and (3) international intelligence cooperation in dealing with non-traditional security. This literature review also provides consensus, debate, and reflection regarding gaps. This reflection is based on historical context, distribution of study areas, distribution of author’s background, professional perspectives to the consensus and debate, mapping of literature citation, distribution of journal types, distribution of literature approaches, and author's point of view."

"Skripsi ini menganalisis pertimbangan apa yang mendasari keterlibatan Jepang secara triangular dalam Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) Indonesia. Indonesia sebagai middle-income country yang terus mengalami pertumbuhan ekonomi kini menjadi salah satu negara yang memiliki keinginan untuk menjadi penyedia KSS, termasuk melalui mekanisme triangular dengan mitra pembangunan dari negara donor tradisional. Sementara, Jepang sebagai donor terbesar ODA bilateral ke Indonesia lantas juga menjadi salah satu mitra pembangunan yang paling aktif. Ada beberapa keunikan terkait keterlibatan Jepang tersebut, antara lain bahwa Jepang telah terlibat melakukan kerja sama triangular dengan Indonesia sejak 1980an, serta area kerja samanya yang lebih banyak berfokus di sektor agrikultur alih-alih infrastruktur seperti ODA bilateralnya. Analisis akan didasarkan pada konsep pertimbangan kebijakan bantuan luar negeri, di mana di dalamnya ada tujuh aspek yang dapat menjadi pertimbangan. Dalam kasus Jepang, tiga aspek yang nampak menonjol yaitu perihal influence, kepentingan ekonomi, dan reputasi. Skripsi ini menemukan bahwa keterlibatan Jepang berdasarkan pertimbangan influence adalah untuk meningkatkan jangkauan Jepang di negara LDCs mengingat karakteristik Indonesia yang secara alami terbuka untuk berhubungan dengan negara manapun serta sebagai salah satu langkah pendukung kebijakan maritimnya di Indo-Pasifik. Kemudian berdasarkan pertimbangan kepentingan ekonomi, Jepang ingin meningkatkan efektivitas dan efisiensi bantuannya di tengah kelesuan ekonomi, mendukung pengembangan investasi di kawasan non-tradisional, menyelaraskan kepentingan dengan ODA bilateral di negara penerima manfaat, serta adanya knowledge asset di sektor agrikultur yang kebetulan juga merupakan sektor unggulan Indonesia dalam KSS. Berdasarkan pertimbangan terakhir yakni reputasi, Jepang ingin mentransformasikan citranya dari donor menjadi mitra sekaligus menjaga citranya di Indonesia yang telah terbangun melalui penyaluran ODA.

---

This thesis analyzes Japans consideration in participating in a triangular cooperation in Indonesias South-South Cooperation (SSC). Indonesia as a middle-income country which continuously experiences economic growth now has become a country with an ambition to be a SSC provider, including through triangular cooperation with development partners from traditional donor country. Japan as the largest donor of bilateral ODA to Indonesia has also become one of the most active development partners. There are some unique characteristics related to Japan, including the fact that Japan has been involved in triangular cooperation since the 1980s and that in triangular cooperation Japan is mainly involved the agricultural sector instead of infrastructure such as its bilateral ODA. The analysis will be based on the concept of foreign aid policies consideration, where there are seven aspects that can be considered. In the case of Japan, three aspects that stand out are the aspect of influence, economic interests, and reputation. This thesis finds that based on the aspect of influence, Japan aims to widen its reach to various LDCs, especially remembering that Indonesia as a country is open to establish a relation with any country and also as measures to support its maritime policy in the Indo-Pacific. Then, based on economic interests, Japan wants to increase its assistances efficiency and effectivity in the midst of economic recession, support investment development in non-traditional areas, harmonize interests with bilateral ODA in beneficiary countries, and the existence of knowledge assets in the Indonesian agricultural sector in the SSC. Based on the last consideration put forward, which is reputation, Japan wants to transform its image from a donor into a partner while supporting its image in Indonesia that has been built through the distribution of bilateral ODA."

"Sejak tahun 2009, Indonesia terikat oleh kerjasama open sky ASEAN. Tesis ini membahas keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama ini ditinjau dari perspektif hukum internasional dan hubungan internasional. Teori yang menggambarkan hubungan antara kepentingan negara dan kepentingan rezim dalam kerjasama internasional yang seringkali berbenturan digunakan untuk menjelaskan kepentingan nasional Indonesia yang terganggu dalam kerjasama open sky ASEAN di satu sisi dan manfaat kerjasama ini di sisi lain. Di satu sisi, Indonesia bersama dengan kesepuluh negara anggota ASEAN lain memperoleh manfaat dari kerjasama open sky ASEAN melalui proyek Masyarakat ASEAN. Di sisi lain, kepentingan nasional Indonesia untuk melindungi kedaulatan di wilayah udara dan industri penerbangan nasionalnya terganggu dalam kerjasama ini. Ketentuan dalam Konvensi Wina sebagai sumber hukum internasional berperan dalam memberikan peluang bagi Indonesia berupa penarikan diri, reservasi maupun amandemen untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya yang terganggu oleh kerjasama ini, namun dengan tetap menjalankan kewajibannya terhadap rezim. Meskipun ketiga peluang ini dimungkinkan menurut hukum internasional, menurut hubungan internasional peluang untuk reservasi dan amandemen merupakan pilihan yang lebih diplomatis. Dengan meneliti posisi keikut-sertaan Indonesia dalam kerjasama open sky ASEAN, tampak bahwa hukum internasional dan hubungan internasional merupakan dua kajian yang saling mendukung. Hukum internasional merupakan kerangka normatif dalam hubungan internasional yang bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan negara dengan kepentingan rezim dalam sebuah kerjasama internasional. Meskipun demikian, dalam hubungan sarat konflik antara kepentingan rezim dengan kepentingan negara, kepentingan negara lebih banyak memengaruhi kepentingan rezim.

---

Since 2009, Indonesia has committed to ASEAN open sky cooperation. This research aims to observe Indonesia's participation within this cooperation through international law and international relations lenses. A theory describing conflict relations between state's and regime's interest within international cooperation is used to explain Indonesia's interest when facing challenges within this cooperation, while showing that there are also benefits from this cooperation. On the one side, Indonesia and the other ten ASEAN members enjoy open sky cooperation trough ASEAN Community project. On the other side, this cooperation has posed some challenge to Indonesia in protecting its air sovereignty and national airlines industry. The Vienna Convention as a source of international law offers some possibilities for Indonesia in the forms of withdrawal, reservation, or amendment in order to protect its national interests which have undergone some challenges while still adhering to its obligation to the regime. Even though the three possibilities are supported by international law, from international relation perspective possibilities to reserve and amend are considered more diplomatic. By observing Indonesia's partnership in ASEAN open sky cooperation, it can be concluded that international law and international relations are two disciplines that are complementing each other. International law is a normative construct in international relations that aims to balance state's and regime's interest. However, within conflict relations between regime's and state's interest, it is suggested that state's interest has more domination over regime's interest."

"Tesis ini membahas mengenai preferensi kerja sama maritim terhadap isu kekerasan maritim di perairan Sulu-Sulawesi antara Indonesia dan Filipina pada tahun 2016-2020. Sebagai dua negara yang sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara, berbentuk kepulauan-maritim, memiliki kepentingan di Laut Sulu-Sulawesi, dan memiliki identitas independen dalam politik luar negerinya, Indonesia dan Filipina faktanya memiliki preferensi kerja sama yang berbeda dalam menangani isu kekerasan maritim tersebut. Di satu sisi, Indonesia lebih memilih kerangka kerja sama maritim yang berdasarkan pada diplomasi maritim guna menghindari adanya dominasi, sedangkan Filipina di sisi lain lebih cenderung pragmatis dalam menginisiasi kerja sama dengan siapapun yang memang berpotensi memberikan kontribusi bagi pencapaian kepentingan nasional Filipina. Perbedaan preferensi kerja sama maritim kedua negara ini dianalisis dengan menggunakan Teori Peran milik Breuning, yang memiliki asumsi bahwa perilaku kebijakan luar negeri dilatarbelakangi oleh konsepsi peran nasional oleh para pembuat kebijakan yang mana dipengaruhi oleh faktor ideasional dan material. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus komparatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, dokumen arsip, dan wawancara. Tesis ini menemukan bahwa konsepsi peran nasional mempengaruhi perbedaan preferensi kerjasama maritim di antara kedua negara yang faktanya memiliki karakteristik yang hampir sama. Dengan mengkaji seluruh faktor pembentuk konsepsi peran nasional, ditemukan bahwa Indonesia memiliki peran nasional sebagai negara independen-aktif, negara maritim, dan pemimpin kawasan, sedangkan Filipina memiliki peran nasional independen-pragmatis, negara maritim, dan kolaborator.

---

This thesis discusses the preferences for maritime cooperation on the issue of maritime violence in Sulu-Sulawesi waters between Indonesia and the Philippines in 2016-2020. As two countries that are both located in the Southeast Asia region, having archipelagic-maritime nature, having interests in the Sulu-Sulawesi Sea, and having independent identities in their foreign policy, Indonesia and the Philippines, in fact, possess different preferences for maritime cooperation in dealing with the issues of maritime violence. On the one hand, Indonesia prefers a maritime cooperation framework based on maritime diplomacy to avoid domination, while the Philippines, on the other hand, tends to be pragmatic in initiating cooperation with anyone who has potential to contribute to the achievement of the Philippine‟s national interest. Differences in maritime cooperation preferences between the two countries are analyzed using Breuning's Role Theory, which assumes that foreign policy behavior of a country is driven by particular national role conceptualized by its policy makers which is influenced by both the ideational and material factors. This thesis used a qualitative method with a comparative case study. Sources of data used in this thesis are documentation, archival documents, and interview. This thesis finds that the conception of the national role affects the differences in preferences for maritime cooperation between the two countries, although both have almost the same characteristics. By examining all the factors influencing the national role conception, it is found that national role conception of Indonesia are independent-active, maritime country, and regional leader, while the national role conception of Philippines are independent-pragmatic, maritime country, and collaborator."

"Penelitian ini akan fokus pada kerja sama Indonesia-Malaysia di dalam penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2010. Data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan kerangka analisis diplomasi bencana dengan variabel kedekatan geografis dan identitas antara Indonesia-Malaysia, relasi bantuan Indonesia-Malaysia, keterlibatan negara dan tingkatan diplomasi bencana Indonesia-Malaysia, tujuan pemberian bantuan oleh Malaysia kepada Indonesia. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia hanya bertujuan untuk menunjukkan solidaritas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerja sama Indonesia-Malaysia tidak berhasil karena tensi konflik kedua negara tidak menurun. Oleh karena itu, riset ini memberi rekomendasi pembuatan standar operasional prosedur (SOP) di dalam kerja sama internasional penanggulangan bencana, melibatkan masyarakat di dalam struktur resmi dan formal Pusat Komando Tanggap Darurat, dan kecepatan strategi serta pemberdayaan fasilitas darurat untuk menunjang distribusi bantuan.

---

This research focuses on disaster management of Indonesia-Malaysia cooperation on earthquake and tsunami disaster in Mentawai District in 2010. The data was analysed with the theory of disaster diplomacy using five variables: propinquity of Indonesia-Malaysia, aid relationship of Indonesia-Malaysia, state involvement, actors of diplomacy, and purpose of assistance. The research finds that Indonesia-Malaysia cooperation has a purpose to show solidarity between both countries. Thus, conclusion of the research is the cooperation between Indonesia-Malaysia fail because the tension doesn‟t decrease. Finally, this research recommends the creation of operational standard procedure, people involvement, and reformulation the strategy of aid distribution."