Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang strategi mitigasi penyalahgunaan fungsi bahan peledak komersial yang kini tengah menjadi ancaman yang ada di Indonesia, seperti keberadaan sisa bahan peledak komersial tersebut di gudang penyimpanan CV Indolime Prima Mitra Kabupaten Jember. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis ancaman atas keberadaan fungsi sisa bahan peledak komersial pada milik CV Indolime Prima Mitra di kabupaten Jember, menganalisis perbandingan kebijakan mitigasi sisa bahan peledak komersial yang ada di Indonesia Amerika Serikat dan Australia, dan merumuskan strategi mitigasi penyalahgunaan fungsi sisa bahan peledak komersial yang ada di Indonesia. Teori dan konsep yang digunakan adalah teori intelijen strategis, teori manajemen risiko, dan konsep strategi mitigasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang diawali dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis persoalan yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan dengan tipe penelitian deskripstif eksploratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi mitigasi yang tepat untuk pengamanan sisa bahan peledak komersial di Indonesia adalah dengan melakukan pengawasan di setiap node pada kegiatan operasional bahan peledak, dengan cara melalui sistem pengawasan langsung dengan sistem daring atau online, serta melakukan tindakan pengawasan yang terjun ke lapangan. Perbandingan kebijakan mitigasi sisa bahan peledak komersial yang ada di Indonesia dengan Amerika Serikat dan Australia, menemukan adanya beberapa perbedaan khususnya terkait dengan regulasi mitigasi, implementasi regulasi mitigasi, dan upaya integrasi dalam mitigasi tersebut. Sedangkan ancaman atas penyalahgunaan fungsi bahan peledak berdasarkan perspektif intelijen mampu menjadi ancaman dalam skala nasional dan skala global, keberadaan ancaman ini muncul akibat adanya potensi penyalahgunaan sisa bahan peledak komersial tersebut oleh pihak teroris untuk melakukan aksi pengeboman, sedangkan berdasarkan perspektif manajemen resiko ancaman atas keberadaan sisa bahan peledak komersial seperti yang ada di gudang penyimpanan CV Indolime Prima Mitra Kabupaten Jember, memiliki kategori medium.

---

This thesis discusses the mitigation strategy for the misuse of the function of commercial explosives which is currently a threat in Indonesia, such as the presence of the remaining commercial explosives in the warehouse of CV Indolime Prima Mitra, Jember Regency. This study aims to analyze the threat of the presence of commercial explosive residual functions on CV Indolime Prima Mitra's property in Jember district, analyze the comparison of commercial explosive residual mitigation policies in Indonesia, the United States and Australia, and formulate a mitigation strategy for the misuse of commercial explosive residual functions. existing in Indonesia. The theories and concepts used are strategic intelligence theory, risk management theory, and the concept of mitigation strategy. This study uses a qualitative method that begins with a descriptive approach to analyze the existing problems. The method used in this research is a field research method with an exploratory descriptive research type. The results of this study indicate that the right mitigation strategy for securing the remaining commercial explosives in Indonesia is to conduct surveillance at every node in explosives operational activities, by means of a direct monitoring system with an online system or online, as well as carrying out surveillance actions that go into the field. Comparison of the existing commercial explosive residue mitigation policies in Indonesia with the United States and Australia, found some differences, particularly related to mitigation regulations, implementation of mitigation regulations, and integration efforts in the mitigation. The threat of misuse of the explosive function based on the intelligence perspective is capable of becoming a threat on a national and global scale, the existence of this threat arises due to the potential for misuse of the remaining commercial explosives by terrorists to carry out bombing actions, while based on a risk management perspective the threat of the presence of commercial explosive residues such as those in the CV Indolime Prima Mitra warehouse, Jember Regency, has a medium category."

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kegiatan usaha dibidang industri bahan peledak yang belum didukung oleh kebijakan pemerintah yang dapat memacu perkembangan industri bahan peledak komersial di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Industri bahan peledak komersial belum terintegrasi antara satu kebijakan dengan kebijakan-kebijakan lainnya, bahkan dirasakan adanya kebijakan yang berkaitan dengan masalah bahan peledak masih tumpang tindih karena adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi yang berbeda seperti Departemen Pertahanan, Polri, Departemen Perindustrian dan instansi lainnya.Keputusan Menteri Pertahanan dalam penunjukan badan usaha dibidang bahan peledak merupakan izin prinsip yang dalam pelaksanaan Produksi, Pengadaan dan Distribusi bahan peledak komersial tersebut harus ada izin dari Kapolri sesuai ketentuan/ Undang-Undang yang berlaku, yaitu UU nomor 8 tahun 1948 dan Undang-undang No. 20 Prp tahun 1960, selanjutnya dalam proses impor bahan peledak juga harus ada izin dari Departemen Perdagangan, kemudian untuk penggunaannya harus ada rekomendasi dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.Sementara itu walaupun sudah ada kesempatan bagi banyak perusahaan untuk ikut bersaing dalam pengadaan bahan peledak komersial, namun pangsa pasar masih dikuasai oleh dua sampai tiga perusahaan saja, bahkan ada beberapa perusahaan yang masih belum memiliki pangsa pasar (market share), sehingga dapat dikatakan bahwa struktur industri bahan peledak komersial di Indonesia adalah berupa Oligopoli, yaitu struktur pasar dengan sedikit penjual dimana terdapat rintangan (barier) terhadap masuknya (entry) perusahaan baru. Barier to entry yang ada disini lebih banyak bersifat legal, yaitu berkaitan dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena penanganan bahan peledak memerlukan perlakuan khusus supaya aman dan selamat, dengan kata lain masalah safety dan security jadi pertimbangan utama.Saat ini untuk pengadaan dan pendistribuasian bahan peledak komersial di Indonesia terdapat 8 perusahaan yaitu: PT. Mufti Nitrotama Kimia (MNK), PT. Dahana (Persero), PT. Armindo Prima, PT. Tridaya Esta, PT. Pindad (Persero), PT. Trifita Perkasa (Persero), PT. Pupuk Kaltim dan PT. Asa Karya. Dari delapan perusahan tersebut hanya satu perusahaan yang sudah memproduksi bahan peledak jenis AN dalam negeri yaitu PT.MNK, sedangkan yang lain untuk memenuhi kebutuhan konsumen masih mengimpor dari luar negeri.Walaupun ke delapan perusahaan tersebut di atas telah memiliki izin prinsip dari Departemen Pertahanan, namun tidak seluruhnya dapat aktif dalam pengadaan dan pendistribusian bahan peledak, maka untuk menjamin berkembangnya industri bahan peledak komersial di Indonesia ke arah yang lebih baik dan dalam kondisi persaingan yang sehat sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional, maka disini penulis mencoba melakukan analisis terhadap kebijakan industri bahan peledak komersial di Indonesia yang terkait dengan Undang-Undang dan peraturan dibidang bahan peledak serta Undang-Undang Antimonopoli."

"Indonesia sebagai negara dengan kawasan hutan terluas di Asia Tenggara menjadikan sumber daya alam kehutanan yang dimiliki sangat berpotensi. Berbagai sumber daya alam dapat diperoleh dari hutan, salah satunya adalah kayu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pengadaan bahan baku kayu bulat dengan menggunakan kerangka Supply Chain Operations Reference (SCOR). Analisis dilakukan pada CV Prima Papua yang merupakan salah satu perusahaan pengolahan kayu. Analisis dilakukan dengan menggunakan matrik strategi Supply Chain Operations Reference (SCOR) level 1, level 2 dan level 3 dengan 5 indikator penilaian kinerja pengadaan bahan baku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja CV Prima Papua pada 5 indikator tersebut berada di bawah target yang ditetapkan akibatnya. Usulan perbaikan yang diberikan adalah perusahaan perlu menetapkan tingkat persediaan bahan baku kayu bulat.

---

Indonesia as a country with the largest forest area in Southeast Asia needs natural resources. Various natural resources can be obtained from forests, one of which is wood. This study analyzes the acquisition of round wood raw materials by using a Supply Chain Operations Reference (SCOR). The analysis was carried out on CV Prima Papua which is one of the wood processing companies in Indonesia. The diminishing forest area and the more wood processing companies the more competition, the tighter in obtaining raw materials. The analysis was carried out using level 1, level 2 and level 3 Supply Chain Operations (SCOR) Strategy matrix with 5 indicators of performance evaluation of raw material procurement. Currently, CV Prima Papua's performance on these 5 indicators is below the target set.

The results of this study indicate how the application of inappropriate levels is the main factor

causing companies not to need high level companies.Therefore, the company needs to set it's level of raw material invetory."

"Pembuatan bahan peledak emulsi dilakukan dengan cara mengemulsikan larutan oksidator yang sangat jenuh dengan fuel oil. Didalam percobaan ini digunakan empat (4) macam emulsifier, komposisi emulsifier yang digunakan adalah 3%, 4%, 5%, dan 6% berat. Bahan peledak emulsi yang terbentuk mempunyai harga RWS (Relative Weight Strength), kecepatan detonasi (VOD=Velocity of Detonation), tekanan detonasi (PD) dan berat jenis tertentu. Pengujian dilanjutkan dengan menguji ketahanan simpan bahan peledak emulsi selama delapan bulan terhadap RWS dan VOD untuk masing-masing komposisi diatas. Bahan peledak yang memenuhi syarat harus mempunyai harga RWS lebih besar dari 45%, dengan VOD sebesar 4500 meter/detik dan ketahanan simpan selama satu tahun dengan harga RWS dan VOD yang tetap."

"Skripsi ini membahas analisis mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) pengadilan di Indonesia dalam hal adanya sengketa dalam perjanjian dengan klausul arbitrase. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pengadilan melalui hakim perlu lebih memahami Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terkait adanya klausula pilihan penyelesaian sengketa.

---

The focus of the study is the analysis on absolute competence of Indonesian District Court in a condition where there is an arbitration clause within the agreement from which the disputes arises. This study uses a normative approach with descriptive qualitative data analysis method. The results suggest that the court through the judges should give more consideration to Law No. 30 year 1999 concerrning Arbitration and Alternative Dispute Resolutions, related to the existence of alternative dispute resolutions clause."

"Saat ini kebutuhan nitrogliserin di Indonesia yang besarnya ± 657,89 Ton/tahun, diperoleh dari luar negeri. Jumlahnya tidak besar, namun karena nitrogliserin merupakan bahan strategis, maka BPPIT Dephankam merasa perlu untuk memikirkan pengadaanya di dalam negeri. Nitrogliserin dapat dibuat dengan cara nitrasi gliserin dengan campuran asam nitrat dan asam sulfat, ketiga bahan-bahan tersebut, telah dapat dibuat di dalam negeri. Diharapkan nitrogliserin sebagai bahan baku peledak dapat dibuat di dalam negeri, dengan demikian dapat dihindarkan ketergantungan dari Iuar negeri. Hasil maksimum nitrogliserin yang diperoleh, ternyata didapat dari gliserin dengan campuran asam HNO3 dan H2SO4 (4 : 6). Faktor-faktor lain yang menentukan besarnya hasil adalah temperatur reaktor dan kecepatan aliran penambahan gliserin. Temperatur optimum adalah antara 25 - 30 °C sedangkan kecepatan aliran penambahan gliserin 0,45 mL/menit. Hasil pengujian sifat-sifat fisik maupun kimia dari nitrogliserin seperti kandungan Nitrogen, massa jenis, indeks bias, drop test, FT-IR, test penguapan, test pembakaran, menunjukkan bahwa nitrogliserin yang dihasilkan memenuhi spesifikasi bahan baku peledak. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bahan baku dalam negeri dapat digunakan untuk membuat nitrogliserin.

---

The need for nitroglycerin in Indonesia, which is around 657,89 tons per year; is obtained. From abroad although it is only a small amount, nitroglycerin is a very strategic material, therefore it is necessary for BPPIT of the department of defense to start thinking for producing it in the country.

Nitroglycerin can be made by nitration of glycerin with a mixture of nitric acid and sulphuric acid and those three materials, are available in Indonesia. It's hoped that nitroglycerin can be produced Indonesia, so that we don't always depend to other countries.

The maximum result of glycerin. Was obtained when glycerin was mixed with a mixture of HNO3 and H2SO4 (4:6). The other factors that determine the end product are temperature in reactor and the flow of glycerin addition. The optimum temperature was 25 - 30 °C and the flow of glycerin addition was 0,45 mL/minute.

The testing result of physical and chemical properties of nitroglycerin such as the nitrogen content, density, refractor index, the drop test, IR absorption, evaporation test, burning test, showed that the nitroglycerin we produced in our laboratory met the requirement as an explosive material.

The conclusion of this research is that the local materials can be used to produce nitroglycerin."

"Beli sewa merupakan suatu perjanjian yang timbul akibat adanya asas kebebasan berkontrak. Pada umumnya perjanjian beli sewa sudah tercetak di dalam bentuk formulir-formulir tertentu (boilerplate) dan isi dalam perjanjian beli sewa tersebut sudah ditentukan secara sepihak oleh penjual sewa. Salah satu obyek perjanjian beli sewa yang saat ini tengah banyak diminati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia adalah sepeda motor. Pertumbuhan penjualan sepeda motor yang tetap tinggi disebabkan karena sepeda motor merupakan salah satu alat transportasi yang murah dan terjangkau. Hal ini juga didukung oleh situasi Indonesia yang belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi.Di dalam penelitian ini, penulis meneliti bagaimana pelaksanaan perjanjian beli sewa sepeda motor pada CV Mitra Jaya serta permasalahan yang mungkin timbul dalam perjanjian beli sewa sepeda motor pada CV Mitra Jaya. Selain itu juga dibahas mengenai penyelesaian terhadap permasalahan yang mungkin timbul dalam perjanjian beli sewa sepeda motor pada CV Mitra Jaya.Penelitian ini menggunakan metode penelitian case method yang berusaha untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian beli sewa sepeda motor pada CV Mitra Jaya. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa bahan kepustakaan. Perjanjian beli sewa sepeda motor pada CV Mitra Jaya di dalam beberapa klausula perjanjian yang bertitel "Surat Perjanjian Sewa Beli" ternyata menunjukkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara penjual sewa dengan pembeli sewa.Permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan perjanjian beli sewa sepeda motor pada CV Mitra Jaya adalah penggelapan barang dan wanprestasi. Penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian beli sewa sepeda motor pada CV Mitra Jaya yang mungkin timbul pada umumnya diselesaikan dengan musyawarah."

"Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pendorong perekonomian utama di Indonesia. Namun permasalahan akses pembiayaan pelaku UMKM merupakan titik penghambat perkembangan bahkan kebertahanan UMKM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk menganalisis akses pembiayaan pemilik UMKM di Kabupaten Jember sebelum dan pada masa pandemi Covid-19. Dimensi akses pembiayaan yang digunakan adalah Aksesibilitas terhadap lembaga keuangan formal/non-formal, karakteristik pemilik, kelayakan atas pembiayaan keuangan, kendala kredit, karakteristik usaha, keterjangkauan, dan peran atau dukungan pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penyebaran kuesioner secara online dan offline kepada 288 responden pemilik UMKM. Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, Mann Whitney test dan Kriskall Wallis test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akses pembiayaan pemilik UMKM di Kabupaten Jember secara keseluruhan tidak memiliki perbedaan yang signifikan baik sebelum masa pandemi Covid-19 maupun pada masa pandemi Covid-19, namun ditemukan perbedaan rata-rata persepsi. Indikator yang terkait adalah risiko bisnis, kemampuan pemenuhan persyaratan pembiayaan, kebutuhan pembiayaan, dan peran pemerintah.

---

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) since long have been acknowledged as the main actor in Indonesian economic. Nevertheless, the issue of access to finance for MSMEs remains a conundrum and one of the obstacles for the business to develop or even to stay sustainable. The purpose of this study was to analyze access to finance for MSMEs owners in Jember before and during the Covid-19 pandemic. The dimensions of access to finance used were accessibility to financial institutions, owner characteristics, the feasibility for financing, credit constraints, business characteristics, affordability to acquire financing, and the role and support of the government. This research applied quantitative approach using a survey method with online and offline questionnaires distributed to 288 respondents who are MSMEs’ owner. The data analysis used was descriptive statistical analysis, Wilcoxon-signed test, Mann Whitney test, and Kruskall Wallis test. The results of this study indicated that the access to finance for MSME owners in Jember as a whole did not have a significant difference, both before the Covid-19 pandemic and during the Covid-19 pandemic, however, there were differences in the average perception of indicators related to business risk, ability to meet financing requirements, financing needs, and the role of the government."