Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengaturan pendidikan kedokteran saat ini diatur dalam tiga buah undang-undang, yaitu UU No. 29 Tahun 2004 (UU Pratik kedokteran), UU No. 12 Tahun 2012 (UU Pendidikan Tinggi), dan UU No. 20 Tahun 2013 (UU Pendidikan Kedokteran). Ketiga undang-undang tersebut mengatur mengenai penetapan standar pendidikan profesi dokter, uji kompetensi dokter, dan dokumen kelulusan pendidikan profesi dokter. Ketiga substansi ini telah diatur dalam jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan delegasi yang berbeda serta diimplementasikan oleh instansi yang berbeda juga yaitu Kementerian Pendidikan dan Konsil Kedokteran Indonesia. Kondisi seperti ini menyebabkan adanya potensi disharmoni di antara UU Praktik Kedokteran, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Pendidikan Kedokteran. Penelitian dengan metode yuridis normatif ini menguraikan permasalahan mengenai kesesuaian antara pengaturan penetapan standar pendidikan profesi dokter, uji kompetensi dokter, serta dokumen kelulusan pendidikan profesi dokter dalam UU Praktik Kedokteran, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Pendidikan Kedokteran dari sisi teks peraturan, doktrin hukum, dan aspek implementatif agar menghadirkan kepastian hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian penormaan dalam UU Praktik kedokteran, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Pendidikan Kedokteran dalam pengaturan penetapan standar pendidikan profesi dokter, uji kompetensi dokter, dan dokumen kelulusan pendidikan profesi dokter sampai dengan peraturan delegasi dari ketiga undang-undang tersebut. Undang-undang ini memiliki hierarki yang sama dalam tata urutan perundang-undangan. Dari sisi materi muatan terdapat harmonisasi antara UU Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Kedokteran, namun harmonisasi tidak terjadi antara UU Praktik Kedokteran dengan undang-undang lainnya. Oleh karenanya untuk memberikan kepastian hukum akibat adanya disharmoni antara UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran serta UU Pendidikan Tinggi, perlu adanya ketaatan terhadap pelaksanaan asas lex superior derogat legi inferiori, lex posterior derogat legi priori dan konsistensi dalam pelaksanaan putusan pengadilan.

---

The regulation of medical education is currently regulated in three laws, Law Number 29 of 2004 (Law of Medical Practice), Law Number 12 of 2012 (Law of Higher Education), and Law Number 20 of 2013 (Law of Medical Education). The three laws regulate the establishment of medical professional education standards, medical competency tests, and medical professional education graduation documents. These three substances have been regulated in different types and forms of delegation legislation and implemented by different agencies, namely the Ministry of Education and the Indonesian Medical Council. This condition creates the potential for disharmony between the Medical Practice Law, the Higher Education Law, and the Medical Education Law. This research using a normative juridical method describes the problem of conformity between setting standards for medical professional education, medical competency tests, and graduation documents for medical professional education in the Medical Practice Law, Higher Education Law, and Medical Education Law from the perspective of regulatory texts, legal doctrine, and implementation aspects in order to provide legal certainty. The results of the study found that there were inconsistencies of norms in the Law on Medical Practice, the Law on Higher Education, and the Law on Medical Education in the setting of standards for medical professional education, medical competency tests, and graduation documents for medical professional education up to the delegation regulations of the three laws. This law has the same hierarchy in the order of legislation. In terms of content, there is harmonization between the Law on Higher Education and Medical Education, but harmonization does not occur between the Law on Medical Practice and other laws. Therefore, in order to provide legal certainty due to disharmony between the Medical Practice Law and the Medical Education Law and the Higher Education Law, it is necessary to adhere to the implementation of the principles of lex superior derogat legi inferiori, lex posterior derogat legi prioriand consistency in implementing conviction."

"ABSTRAKTujuan: Mengetahui Sikap Mahasiswa Kedokteran dan Kedokteran Gigi Universitas Indonesia terhadap Kolaborasi dalam Praktik Kedokteran dan Kedokteran Gigi. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain cross sectional menggunakan kuesioner yang dilakukan pada mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi Universitas Indonesia angkatan 2013-2017. Kuesioner terdiri dari 8 pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan sikap mahasiswa mengenai kolaborasi antara praktik kedokteran dan kedokteran gigi. Mahasiswa juga ditanya mengenai kesadaran terhadap kolaborasi antara kedokteran gigi dan kedokteran. Hasil: sebanyak 1.432 kuesioner didistribusikan dan terdapat 1.137 79.39 kuesioner yang valid.Rata-rata skor sikap terhadap kolaborasi SD dilihat dari 8 item pertanyaan adalah 6.98 1.252 . Terdapat perbedaan signifikan dalam skor rata-rata sikap antara responden yang setuju n=752 atau yang tidak setuju n=385 bahwa mahasiswa kedokteran seharusnya menjalani rotasi di kedokteran gigi 7.65 0.72 vs. 5.68 1.03; p < 0.001 .Kesimpulan: Dalam penelitian ini, mahasiswa kedokteran dan kedokteran gigi pada umumnya menunjukkan sikap yang baik terhadap kolaborasi antara praktik kedokteran dan kedokteran gigi di Universitas Indonesia. Hal ini merupakan pondasi penting untuk mendorong kolaborasi dokter dan dokter gigi, yang penting dalam meningkatkan efisiensi sumber daya dan standar perawatan pasien.Kata kunci: Kolaborasi kedokteran dan kedokteran gigi, Sikap

---

ABSTRACTObjective this study aimed to invesigate the attitude of medical and dental students of University Indonesia about collaboration between medical and dental practice. Methods this study is a descriptive study with cross sectional design using questionnaires conducted on students who are registered as astudents of Faculty of Medicine and Dentistry Universitas Indonesia batch 2013 2017. The questionnaire contained 8 questions designed to elicit their attitudes about the collaboration between medical and dental practice. Students were also asked about their awareness of the collaboration between dentistry and medicine. Results A total of 1.432 questionnaires were distributed and 1.137 79.39 were returned. Their mean attitude score SD towards medical dental collaboration derived from these 8 items was 6.98 1.252 . There is a significant difference in the mean attitude score between respondents who did n 752 or did not agree n 385 that medical students should have a rotation in dentistry 7.65 0.72 vs. 5.68 1.03 p 0.001 .Conclusion In this study, the medical and dental students in general demonstrated a good attitude of the collaboration between medical and dental practice in University Indonesia. This established an essential foundation for fostering medica dental collaboration, which is vital to improving resource efficiency and standards of care. "

"Penelitian ini membahas tenang analisis proses rekonstruksi pembentukan standar nasional pendidikan kedokteran menurut sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dengan menggunakan pendekatan post positivism. Ditemukan adanya ketidak-sinkronan antara kedua Undang-Undang tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa kewenangan (dispute of power) secara vertikal dan horizontal yang melibatkan dua lembaga pemerintah dan masyarakat kedokteran. Ditemukan juga adanya konflik norma yang diatur dan substansi dalam standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi. Sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas terhadap subyek yang mengatur yaitu antara pemerintah dan masyarakat kedokteran serta terhadap obyek yang diatur yaitu standar pendidikan kedokteran, menjadi solusi bagi proses rekonstruksi pembentukan standar pendidikan yang disahkan Konsil Kedokteran Indonesia menjadi Standar Nasional Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan. Peran aktor pemerintah dan masyarakat kedokteran menjadi kunci dalam melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergitas SNPK. Kedua Undang-Undang tersebut dapat menjadi kebijakan yang saling melengkapi jika jika tidak ada ego sektoral masingmasing institusi dalam membentuk kebijakan SNPK.

---

This research is about public policy to analysis process of reconstruction medical and dental national education standard between The Indonesian Law Number 29 year 2004 Regarding Medical Practices and The Indonesian Law Number 20 year 2013 Regarding Medical Education with post positivism approach. This research found that unsynchronized between both formal policies that caused dispute of power vertically and horizontally between governments and medical communities. This research also found conflict about norms and substances of medical and dental education standards. Synchronization, and harmonization, and synergize to subject between governments and medical communities, also to object those medical and dental education standards become the best solutions to do reconstruction the standards. These standards of medical and dental professions education that approved by the Indonesia Medical Council should be a part of the National Medical Education Standard that will be approved by Ministry of National Education. The actors of governments and medical communities as the key to synchronize, and harmonize, and synergize of the National Medical Education Standard. Both of national formal policies will be complemented each others if there's no more the sectoral egoism each institution to formulate the National Medical Education Standard."

"Latar Belakang: Kolaborasi antara kedokteran dan kedokteran gigi merupakan hal yang esensial dalam meningkatkan efisiensi sumber daya dan standar pelayanan. Namun, masih sangat sedikit penelitian yang membahas mengenai hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui awareness mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) dan Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Indonesia (UI) terhadap kolaborasi antara dokter dan dokter gigi dalam praktik.

Metode: Desain penelitian yang digunakan adalah cross-sectional. Seluruh populasi mahasiswa FK & FKG UI angkatan 2013-2017 (n = 1432) diminta untuk melengkapi kuesioner. Kuesioner terdiri dari 12 pertanyaan yang didesain untuk mengetahui awareness mahasiswa mengenai kolaborasi antara praktik kedokteran dan kedokteran gigi.

Hasil: Response rate penelitian ini adalah 79.39%. Mayoritas mahasiswa (86.1%) aware terhadap kolaborasi antara praktik kedokteran dan kedokteran gigi. Mahasiswa menganggap bahwa disiplin ilmu Kecelakaan dan Layanan Darurat, Bedah, dan Telinga, Hidung & Tenggorokan (THT) merupakan tiga disiplin ilmu yang paling umum memiliki kolaborasi antara praktik kedokteran dan kedokteran gigi.

Kesimpulan: Dalam penelitian ini, mahasiswa kedokteran dan kedokteran gigi pada umumnya menunjukkan awareness yang baik terhadap kolaborasi antara praktik kedokteran dan kedokteran gigi di Universitas Indonesia. Hal ini merupakan fondasi penting untuk terus mendorong kolaborasi yang sangat vital dalam meningkatkan efisiensi sumber daya dan standar pelayanan kesehatan.

---

Background: Medical-dental collaboration is essential for improving resource efficiency and standards of care. However, few studies have been conducted on it. This study aimed to investigate the awareness of medical and dental students about collaboration between medical and dental practices in University of Indonesia.

Methods: The study design used is cross-sectional. All population of Faculty of Medicine & Faculty of Dentistry UI students (n = 1432) in the year of 2013-2017 was asked to complete a questionnaire. It contained 12 questions designed to elicit their awareness of the collaboration between dentistry and medicine.

Results: The response rate of this study is 79.39%. Most students (86.1%) were aware of the collaboration between medical and dental practice in University of Indonesia. They considered that Accident & Emergency, Surgery, and Ear, Nose & Throat were the three most common medical disciplines which entailed collaboration between medical and dental practice.

Conclusion: In this study, the medical and dental students in general demonstrated a good awareness of the collaboration between medical and dental practice in University of Indonesia. This established an essential foundation for fostering medical-dental collaboration, which is vital to improving resource efficiency and standards of care."

"Resistensi antibiotik sebagai konsekuensi dari penggunaan antibiotik secara berlebihan nyatanya telah menjadi salah satu ancaman kesehatan masyarakat global yang membutuhkan tindakan segera. Studi menyatakan bahwa pemberian resep yang tidak tepat, ketidakpastian diagnosis, tekanan dari pasien, dan juga persepsi publik merupakan faktor yang memengaruhi penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Pendekatan untuk mengoptimalkan penggunaan antibiotik berbasis pendidikan dibuktikan dapat meningkatkan praktik peresepan, terutama pada dokter junior. Maka dari itu, tingkat pengetahuan, sikap, dan juga perilaku terkait pemberian resep yang tepat, pengeluaran, serta penggunaan antibiotik harus diketahui pada mahasiswa kedokteran dan juga pada mahasiswa non-kedokteran sebagai langkah awal dari pemberian intervensi dalam menangani peningkatan angka resistensi antibiotik ini. Penelitian ini dilakukan menggunakan desain potong lintang deskriptif analitik pada 653 mahasiswa aktif Universitas Indonesia yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok fakultas kedokteran dan fakultas non-kedokteran yang didapatkan menggunakan metode clustered convenience sampling. Kuesioner KAPAQ oleh Karuniawati et al digunakan pada penelitian ini yang membagi skor responden menjadi tiga kategori yaitu Tinggi (>70%), sedang (50-70%), dan rendah (<50%).Uji mann-whitney dilakukan untuk menganalisis perbedaan skor PSP antara kedua kelompok program studi. Kemudian, uji chi-square dan kruskal wallis juga dilakukan untuk mengetahui hubungan antar komponen PSP. Pengetahuan, sikap, dan perilaku yang tinggi dalam penggunaan antibiotik nyatanya didapatkan pada mayoritas mahasiswa di Universitas Indonesia (Pengetahuan tinggi 59,1%; Sikap tinggi 68%; Perilaku tinggi 64,2%). Hasil dari analisis yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna (p<0,001) antara kedua kelompok program studi di setiap komponen PSP. Kemudian, hubungan yang bermakna juga didapatkan antara komponen pengetahuan dengan sikap (p<0,001), pengetahuan dengan perilaku (p<0,001), dan juga antara sikap dengan perilaku (p<0,001) baik pada kelompok mahasiswa kedokteran maupun non-kedokteran.Mayoritas mahasiswa di Universitas Inonesia memiliki tingkat Pengetahuan, Sikap, dan juga Perilaku yang tinggi mengenai penggunaan antibiotik. Perbedaan yang bermakna didapatkan antara pengetahuan, sikap, dan perilaku penggunaan antibiotik pada mahasiswa kedokteran dan non-kedokteran di Universitas Indonesia. Hubungan positif juga ditemukan antara komponen pengetahuan, sikap, dan juga perilaku pada mahasiswa kedokteran dan mahasiswa non-kedokteran.

---

Antibiotic resistance as a consequence of the excessive use of antibiotics has in fact become a global public health threat that requires immediate action. Studies shows that inappropriate prescribing, uncertainty of diagnosis, pressure from patients, and also public perception are factors that influence the inappropriate use of antibiotics. Optimizing the use of antibiotics with an education-based approach has shown an improvement in prescribing practices, especially for junior doctors. Therefore, the level of knowledge, attitudes, and practice related to proper prescribing, dispensing, and use of antibiotics must be known from medical students and also from non-medical students as a first step in providing interventions to deal with this increasing number of antibiotic resistance. This study was conducted using a descriptive analytic cross-sectional design on 653 active students at the University of Indonesia which were divided into two groups, medical students group and the non-medical students group which were obtained using the clustered convenience sampling method. The KAPAQ questionnaire by Karuniawati et al was used in this study which divided the respondents's scores into three categories, High (>70%), moderate (50-70%), and low (<50%). The mann-whitney test was conducted to analyze the difference in PSP scores between the two study program groups. Then, the chi-square and Kruskal Wallis tests were also used to determine the relationship between PSP components. High knowledge, attitudes, and practice in the use of antibiotics were actually found in the majority of students at the University of Indonesia (High knowledge 59.1%; High attitude 68%; High practice 64.2%). The results of the analysis conducted in this study showed that there was a significant difference (p<0.001) between the two study program groups in each PSP component. Then, a significant relationship was also found between the components of knowledge and attitudes (p<0.001), knowledge and behavior (p<0.001), and also between attitudes and behavior (p<0.001) in both groups of medical and non-medical students. The majority of students at the University of Indonesia have a high level of Knowledge, Attitude, and Practice regarding the use of antibiotics. Significant differences were found between knowledge, attitudes, and behavior of using antibiotics in medical and non-medical students at the University of Indonesia. A positive relationship was also found between the components of knowledge, attitudes, and also behavior in both medical students and non-medical students."

"Latar Belakang: Umpan balik merupakan komponen penting dalam pendidikan kedokteran yang dapat meningkatkan pembelajaran. Umpan balik pada tahap akademik memegang peran penting dalam pembelajaran konsep dasar untuk persiapan tahap klinik. Banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas proses umpan balik ini, salah satu di antaranya yaitu aspek budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek budaya dalam proses umpan balik pada peserta didik dan staf pengajar di pendidikan kedokteran tahap akademik. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Pengumpulan data dilakukan selama bulan Februari sampai Maret 2016 melalui Focus Group Discussion (FGD) peserta didik angkatan 2009 hingga 2014, observasi latihan KKD dan wawancara mendalam staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara (FK UNTAR). Hasil FGD dan wawancara dituliskan dalam bentuk transkrip verbatim, kemudian dilanjutkan dengan analisis tematik dan koding. Analisis hasil observasi dilakukan dengan analisis tematik. Selanjutnya dilakukan reduksi dan penyajian data. Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan banyaknya faktor yang berperan dalam proses umpan balik, baik pada saat pencarian maupun pada saat penerimaan dan pemberian umpan balik yang selanjutnya akan menentukan efektivitasnya. Aspek budaya berperan dalam beberapa hal. Budaya collectivism, high power distance dan sopan santun berperan dalam perilaku mencari umpan balik. Budaya femininity, masculinity pada peserta didik, serta terdapatnya kompetensi budaya pada staf pengajar dan dipegangnya prinsip pendidikan nasional Indonesia, Tut Wuri Handayani, berkontribusi dalam efektivitas umpan balik. Kesimpulan: Aspek budaya memegang peran penting dalam proses umpan balik. Peran budaya tampak pada perilaku mencari umpan balik dan merupakan faktor penting untuk meningkatkan efektivitas umpan balik. Institusi perlu meningkatkan kemampuan staf pengajar dan peserta didik dalam memaknai proses umpan balik yang sadar budaya. Kompetensi budaya merupakan salah satu kemampuan yang dapat mendukung hal tersebut. Selain itu, institusi perlu menyusun kebijakan untuk membudayakan umpan balik pada lingkungan pendidikan kedokteran.

---

Background: Feedback is an important element in medical education since it can improve learning. Feedback has a significant role in learning in basic concepts during undergraduate medical program as a preparation for learning in the clinical years. A lot of factors influencing feedback process effectiveness, one of them is cultural aspect. This research was aimed at exploring cultural aspect related to feedback process within medical students and faculty in undergraduate medical education program.

Method: A qualitative study using an ethnography approach was applied as a research method. Data collection was conducted between February and March 2016 through Focus Group Discussion (FGD) with 2009-2014 batch of medical, direct observation of skills teaching in clinical skills laboratory and in-depth interview with the faculty members of Faculty of Medicine Tarumanagara University. Thematic analysis and coding were used to analyze FGD and in-depth interview transcripts and also observational data. Data reduction and presentation were then conducted.

Results: The themes emerged are related to influencing factors in feedback-seeking behaviour, feedback process and feedback effectiveness. Cultural aspects play an important role at some points within the feedback process. Collectivism, high power distance and politeness are cultural aspects found in feedback-seeking behaviour. Femininity-masculinity in medical students along with cultural competence of faculty members and also the principle of ?Tut Wuri Handayani? (the identity of Indonesian national education) are contributing factors in feedback effectiveness.

Conclusion: Cultural aspects are the key to understand the influencing factors in feedback-seeking behaviour and feedback effectiveness. There is a need for medical education institution to encourage faculty and medical students‟ cultural awareness within the feedback process. Cultural competence is an important component fit for that purpose. Moreover, institution needs to set a policy in order to establish feedback culture in medical education."

"Perluasan Akses Pendidikan Dokter (PAPD) adalah upaya untuk memberikan kesempatan yang setara pada semua pihak dari berbagai latar belakang untuk mengakses pendidikan dokter. PAPD menjadi perhatian di berbagai negara karena terkait dengan kemampuan empati dokter dan pemerataan dokter di daerah tertinggal. Penelitian tentang PAPD di Indonesia masih sangat terbatas, profil keberagaman mahasiswa kedokteran pun belum tersedia. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud memberikan gambaran awal tentang posisi PAPD di Indonesia saat ini dengan mengeksplorasi sudut pandang para pimpinan Fakultas Kedokteran mengenai konsep PAPD di Indonesia. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam secara daring terhadap pimpinan Fakultas Kedokteran. Kemudian dilakukan transkripsi verbatim, pengkodean, pencarian tema, dan deskripsi tema. Diperoleh 6 tema utama yaitu pemahaman konsep, manfaat, peran pemangku kepentingan, penerapan tahap pra-seleksi, penerapan tahap seleksi, dan penerapan tahap pasca seleksi. Temuan menarik dalam penelitian ini diantaranya mengenai manfaat mempererat persatuan nasional, kurangnya peran lembaga akreditasi, tantangan dalam merancang metode seleksi masuk mahasiswa, stigma biaya pendidikan FK mahal, kurangnya tenaga dosen di bidang kedokteran, dan rendahnya resiliensi mahasiswa asal daerah tertinggal. PAPD di Indonesia adalah upaya mewujudkan kesetaraan kesempatan mengakses pendidikan dokter bagi mahasiswa asal daerah tertinggal dan status sosio-ekonomi rendah dengan tujuan utama memenuhi kecukupan dokter di daerah tertinggal.

---

Medical Education Widening Access is an effort to provide equal opportunities for all people from various backgrounds to access medical education. It has been concerned in various countries because it related to the doctors’ empathy and distribution of doctors in rural areas. However, research on this subject in Indonesia is still very limited. Therefore, this study intends to provide a preliminary overview of Medical Education Widening Access in Indonesia by exploring the perspectives of medical school’s leaders regarding its concept. Data collection was carried out by online in-depth interviews with the leaders of the Faculty of Medicine then verbatim transcriptions analyzed by coding, theme search, and theme description. Six main themes emerged in this study are the conceptual understanding, benefits, roles of stakeholders, pre-selection staged implementation, selection staged implementation, and post-selection staged implementation. Some interesting findings are about impact on strengthening national unity, challenges in designing selection methods, stigma that medical education must be expensive, inadequacy of lecturers, and the low resilience of students from rural areas. In conclusion, Medical Education Widening Access in Indonesia is an effort to achieve equal opportunity to access medical education for students from rural areas and low socio-economic status aiming to meet the adequacy of doctors in rural areas."

"Dalam proses pembentukan undang-undang, baik sebelum dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, serta sebelum maupun ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masih ditemukan berbagai permasalahan, baik secara substansial teknis yuridis penyusunannya, maupun pelaksanaan dan penegakan hukumnya. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah adanya undang-undang yang substansinya bertentangan dengan substansi undang-undang lainnya, dimana salah satunya terjadi pada pengaturan terkait penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan antara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh sebab itu, maka penelitian tesis ini fokus pada permasalahan bagaimana pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional? bagaimana harmonisasi pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran antara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional? Dari penelitian normatif dapat disimpulkan bahwa telah terjadi disharmonisasi dalam pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana dalam penyusunan tidak mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi implementasi rumusan pada tataran praktek. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan undang-undang yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengatur sistem pendidikan di Indonesia. Atas hal tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terhadap pengaturan penyelenggaran pendidikan dan pelatihan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga nantinya dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait yang berkepentingan terhadap pengaturan pendidikan dan pelatihan tersebut.

---

In the process of establishing the law, both before and after the amendment of the Constitution of 1945, as well as before and the enactment of Law Number 12 Year 2011 on the establishment of legislation, still found a variety of problems, both technical substantially juridical formulation, and implementation and enforcement. One of the problems faced is the substance of the law contrary to the substance of other laws, one of which occurs in the setting related education and training between regulated in Law Number 17 Year 2008 on the Voyage to the Law Number 20 Year 2003 on National Education System.

Therefore, the thesis research focused on the problem of how to provide education and training settings according to the Law Number 17 Year 2008 on the Voyage and according to Law Number 20 Year 2003 on National Education System? how harmonization of education and training in the field of voyage arrangements between regulated in Law Number 17 of 2008 on the Voyage and regulated in Law Number 20 Year 2003 on National Education System?

Of normative research it can be concluded that there has been disharmony in providing education and training arrangements are regulated in Law Number 17 Year 2008 on the Voyage and are regulated in Law Number 20 Year 2003 on National Education System, which does not take into consideration in the preparation of the effectiveness and efficiency of the implementation of the formulation at the level of practice. Law Number20 Year 2003 is legislation that has been mandated by the Constitution of 1945 to regulate the education system in Indonesia.

Above it is then necessary to adjust the settings of education and training as stipulated in Law No. 17 Year 2008 on the Voyage to the delivery of education and training arrangements are regulated in Law Number 20 Year 2003 on National Education System, so that they can provide legal certainty for stakeholders interested in the education and training settings."

"ABSTRAKBackground Mental emotional disorder becomes one of among top five sources of premature death and disability in many countries around the globe. Several studies reveal that mental health problems are very common among the college student, resulting almost half of college students population having mental health problems. The aim of this study is to find out the prevalence of mental emotional disorder among the first year medical and also to identify whether or not the trend of mental emotional disorder is increase in medical student after 1 year of medical education.Methods The total population of this study is 44 people that consist of men and women aged range from 18 to 24 years from international class medical students in the third semester. This study used the pre post study design. In addition, this study rsquo s population is the international class medical students of Universitas Indonesia Batch 2015. They underwent SRQ 20 both in the beginning of medical education and after 1 year of medical education which is in 2015 and 2016 respectively. In addition, they also conducted Holme Rahes questionnaire and open questions in 2016 after 1 year of medical education.Results The prevalence of mental emotional disorder is 34.1 of total population after 1 year of medical education. Meanwhile, the frequency of mental emotional disorder in 2015 of this population is none. There are some changes comparing mental emotional disorders in 2015 and 2016 that the changes of differences in mean score of 5.909.

---

ABSTRAKGangguan mental-emosional menjadi salah satu dari 5 sumber penyebabnya kematian dini dan kecacatan di beberapa negara seluruh dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental sangat banyak ditemukan pada mahasiswa, yaitu hampir setengah dari setengah populasi mahasiswa mempunya masalah kesehatan mental. Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan prevalensi gangguan mental-emotional pada mahasiswa kedokteran tahun pertama dan mengidentifikasi apakah kecenderungan gangguan mental-emosional akan bertambah pada mahasiswa kedokteran setelah menjalani satu tahun pembelajaran ilmu kedokteran.Metode: Total populasi dari penelitian ini adalah 44 mahasiswa yang terdiri atas pria dan wanita rentang umur mulai dari 18 sampai 24 tahun dari mahasiswa kedokteran kelas internasional semester tiga. Penelitian ini memakai pre dan post desain. Selanjutnya, populasi pada penelitian ini adalah mahasiwa kedokteran kelas internasional Universitas Indonesia angkatan 2015. Mereka telah melakukan pengisian kuisioner SRQ-20 saat mereka memulai pembelajaran kedokteran pada tahun 2015 dan setelah mereka melewati 1 tahun pertama pembelajaran kedokteran pada tahun 2016. Setelah itu, mereka juga telah mengisi kuisioner Holme-Rahes dan pertanyaan-pertanyaan terbuka pada tahun 2016 setelah 1 tahun pertama pembelajaran kedokteran.Hasil: Prevalensi dari gangguan mental-emotional adalah 34.1 dari total populasi penelitian ini setelah menjalani 1 tahun pertama pembelajaran kedokteran. Selain itu, frekuensi gangguan mental-emosional pada populasi penelitian ini tahun 2015 tidak ada. Terdapat beberapa perubahan saat membandingkan gangguan mental-emosional pada tahun 2015 dan 2016, yaitu perubahan dari rata-rata nilai sebesar 5.909"

"Latar Belakang:Presentasi kasus merupakan bagian dari experiential learning dalam Kolb's learning cylce yaitu dalam fase refleksi. Pelaksanaan presentasi kasus saat ini tidak optimal sehingga terjadi penurunan kualitas. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan persepsi antara peserta didik dan dosen klinik mengenai manfaat pelaksanaan presentasi kasus. Penelitian ini menggali secara mendalam proses pelaksanaan presentasi kasus dan mengidentifikasi kendala pelaksanaannya di rumah sakit pendidikan FK Unsyiah. Metode: Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, dengan rancangan studi kasus. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 6 koordinator pendidikan dan 18 dosen klinik, Focus Group Discussion FGD terhadap 57 peserta didik, studi dokumen dan observasi dari 6 Bagian yang diteliti, yaitu Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu Kesehatan Anak, Ilmu Bedah, Obstetri dan Ginekologi, Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin dan Ilmu Penyakit Saraf. Data dianalisis melalui tiga tahapan yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil: Presentasi kasus merupakan metode pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi peserta didik dan dosen klinik. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dapat mempengaruhi kualitas presentasi kasus. Kendala utama yang teridentifikasi dari dosen klinik adalah kurangnya waktu yang dialokasikan untuk pelaksanaan presentasi kasus. kendala dari peserta didik yaitu kesungguhan dalam mengerjakan dan pemahaman mengenai manfaat terhadap presentasi kasus. Kendala sarana dan prasarana berupa ruangan diskusi yang masih kurang serta format penyusunan dan format penilaian belum dimiliki oleh seluruh Bagian. Kendala dari rumah sakit berupa variasi kasus yang kurang bervariasi karena sistem rujukan bertingkat. Kesimpulan: Kendala dalam pelaksanaan presentasi kasus harus menjadi bahan evaluasi bagi pengelola program pendidikan profesi dokter, agar manfaat presentasi kasus dapat maksimal diraih oleh peserta didik tahap klinik.

---

Background: Case presentation is a part of reflection in experiential learning in Kolb rsquo s learning cycle. Literatures demonstrates many benefits that students can reach with a good case presentation. But, there is a mismatch between clinical educators rsquo expectation and students rsquo perceptions of case presentation, so that the students cannot obtain an optimum benefits of case presentation. This research was conducted to explore in depth process of case presentation implementation and also to identify its implementation barriers in teaching hospital of Unsyiah Medical School.

Methods: Qualitative research with case study design was used for this research. Study casetheme used is case presentation implementation in Dr.Zainoel Abidin teaching hospital Banda Aceh. Data were taken using in depth interview with 6 education coordinators and 18 clinical teachers, focus group discussions with 57 students, observation, and documentation studies, from six departments. Followed by analysis through three stages including data reduction, data presentation, and conclusions.

Results: Case presentation is an useful and effective teaching method in clinical eduation. But, there were various barriers from clinical teacher, students, teaching hospital and learning support that can influence the benefit of case presentation identified. Factors identified in the clinical teachers are lack of time allotted. Factors identified in the students are lack of preparations about case presentation, and also lack understanding about case presentation method. Factors identified in the teaching hospitals are less variation of patients in some cases. Means of learning support in the form of modules containing learning outcomes and objectives clearly, form of assessment and also comfortable rooms supporting case presentation is yet exist.

Conclussion: There are various barrier factors of case presentation implementation which have been identified in this qualitative study. This barriers must becoming parameters on monitoring and program evaluation to improve the quality of a case presentation. "