Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) menggunakan 5 dimensi sebagai faktor penilaian yaitu dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Kondisi implementasi e-government belum menunjukkan keberhasilan disemua daerah, hal ini bisa dilihat dari 26 provinsi yang mengikuti PeGI hanya 7 provinsi yang mendapat peringkat baik pada tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menguji validitas indikator-indikator dari dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan, kemudian mengelompokkan provinsi berdasarkan kesamaan karakteristik yang dimiliki serta menentukan variabel yang mempengaruhi pembentukan kelompok tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuntitatif dengan teknik analisis faktor, analisis klaster, dan analisis diskriminan. Hasil penelitian ini adalah indikator-indikator dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, dan perencanaan semuanya valid dan bisa digunakan untuk penilaian implementasi e-government tingkat provinsi. Dimensi aplikasi tidak semuanya valid, indikator untuk aplikasi yang tidak valid adalah aplikasi manajemen keuangan. Berdasarkan hasil analisis klaster dengan K-Mean untuk 3 klaster yang terbentuk yaitu klaster 1(A) terdiri dari 5 provinsi, klaster 2 (B) terdiri dari 9 provinsi, dan klaster 3 (C) terdiri dari 10 provinsi. Pada analisis diskriminan menunjukkan bahwa karakteristik untuk provinsi pada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C berbeda. Variabel infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan merupakan variabel yang paling membedakan kelompok-kelompok tersebut.

---

PeGI has 5 dimensions (dimensions of policies, institutions, infrastructure, applications, and planning) to evaluate. Although the implementation of PeGI is almost 6 years, but the implementation condition of of e-government has not shown success in all areas, it can be seen for 2011, from 26 provinces who follow PeGI only 7 provinces that gets good ratings. The purpose of this research to test the validity of the indicators of the 5 dimensions and classifying provinces possessed similar characteristics and to determine the variables that influence the formation of the group. This research use quantitative approach method. Data analysis was performed using factor analysis, cluster analysis, and discriminant analysis.

The results of this study are indicators of policy dimensions, institutional, infrastructure, and planning are all valid and can be used for the assessment of the implementation of e-government at the provincial level. For The applications, financial management applications indicator is not valid. Based on the analysis of the K-Means cluster to third cluster formed by the cluster 1 (A) consists of 5 provinces, cluster 2 (B) consists of 9 provinces, and cluster 3 (C) consists of 10 provinces. In the discriminant analysis showed that the characteristics or conditions for the provinces in group A, group B and group C are different. Infrastructure, application, and planning dimension are that most distinguishes these groups."

"Dalam era saat ini kebutuhan masyarakat akan transparansi pelayanan pemerintah sangatlah penting diperhatikan oleh pemerintah. perkembangan teknologi informasi menghasilkan titik cerah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi. E-government merupakan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat secara efektif dan efesien.Tesis ini menjelaskan sejauh mana strategi pengembangan e-government di lakukan dan seiring dengan waktu, ada perubahan-perubahan dalam lingkungan internal dan ekstemal Depperindag yang perlu diperhatikan agar dapat dilakukan perbaikan dalam mengimplementasikan program-program pengembangan e-government. Perubahan kondisi lingkungan internal dan eksternal di analisa dengan menggunakan analisa SWOT, dan dilanjutkan dengan menggunakan matrik internal eksternal {EE) di dapatkan posisi strategis Depperindag berada dalam posisi pertumbuhan. Sehingga strategi yang dipergunakan adalah strategi pertumbuhan horisontal dengan memanfaatkan peluang pada semua sumber daya yang ada. Pada analisa status tahap pengembangan e -government dari layanan aplikasi yang sudah ada di Depperindag telah mencapai posisi "Pematangan".Setelah dilakukan analisa terhadap penerapan strategi pengembangan egovernment, ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu keberhasilan implementasi e-government tidal( ditentukan oleh tingkat kecanggihan teknologi yang telah dan akan diadopsi tetapi ditentukan oleh seberapa kuat elemen-elemen transforrnasi dijalankan di Depperindag, Benchmarking dengan sistem lain, menyediakan literatur yang lengkap, dan sosialisasi tentang manfaat a government.

---

In this era people's need for government's service is very important for the government to pay attention. The development of information technology makes it even more possible and easier for people to obtain information. E-government constitutes an electronic-based government administration to improve services to people effective and efficient.

This thesis explains how far the implementation development strategy has been applied and along the time, there are changes in internal and external environment of Depperindag which need to paid attention in order to improve and implement the programs of c-government development. The changes of internal and external environment condition are analyzed using SWOT analysis, and followed with internal external (IE) matrix analysis, we found that strategic position of Depperindag was growth position. Therefore, strategy used was horizontal growth strategy by utilizing chances on available sources. On the analysis of development stage status of e-government from available application service in Depperindag, it has reached the position of "maturation". After analyzing the implementation of e-government development strategy, there are a several things to be done, Le., the success of e-government implementation is not determined by the level of technological advance adopted but it is determined by how strong the elements oftransfonnation are run by Depperindag, Benchmarking with other systems, the availability of literature, and socialization of e-government's benefit's."

"Penggunaan Teknologi Informasi Komputer (TIK) dalam proses penyelenggaraan pemerintahan atau yang biasa disebut dengan e-government telah menjadi kebutuhan pemerintah untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan terbentuknya tata pemerintahan yang baik (good governance). Pengembangan e-government memerlukan perencanaan dan arahan strategis agar manfaatnya efektif mendukung kinerja organisasi pemerintah. Rencana dan arahan strategis tersebut dapat dituangkan dalam sebuah rencana strategis sistem informasi dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun kedepan. Perencanaan strategis sistem informasi (PSSI) ini menggunakan metodologi Anita Cassidy dengan mengkombinasikan beberapa alat analisis seperti Critical Success Factor, Value Chain, SWOT agar dapat memberikan arahan pengembangan e-government. Penyusunan dokumen hasil perencanaan disesuaikan dengan pola umum penyusunan strategis sistem informasi agar didapat keluaran strategi SI bisnis, Strategi TI, Strategi Manajemen SI/TI dan portofolio aplikasi. Hasil dari PSSI ini menjadi cetak biru dalam pengembangan e-government pada emerintah Kota Serang sehingga dapat mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi serta tata pemerintah yang lebih baik.

---

The use of Information Computer Technology (ICT) in the governance process or commonly referred to as e-Government has been the government's need to meet the people's demands for the establishment of good governance. The development of e-Government requires planning and strategic direction in order to effectively support the performance benefits of government organizations. Plans and strategic direction can be contained in an information systems strategic plan within three to five years. Strategic planning of information systems (SPIS) is using the Anita Cassidy methodology by combining several analysis tools such as Critical Successs Factor, Value Chain Analysis, SWOT Analysis, etc. in order to provide guidance e-government development. The development of planning documents tailored to the results of the general pattern of the preparation of strategic information systems in order to obtain the output SI business strategy, IT strategy, Strategy Management SI/TI and application portfolio. The results of the SPIS is as the blue print in the development of e-Government of Pemerintah Kota Serang that are built to support the vision and mission of the organization better governance."

"Implementasi e-Government memiliki peran penting dalam usaha menuju reformasi birokrasi sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh PBB pada tahun 2012, diketahui bahwa Indonesia memiliki index pengembangan e-Government yang rendah dibandingkan negara-negara lain di dunia. Pada hasil PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia) 2011 diketahui bahwa masih terdapat 24% provinsi dengan kondisi e-Government yang sangat kurang. Berdasarkan permasalahan tersebut kita perlu mengetahui faktor apa saja yang diperlukan untuk kesuksesan implementasi e-Government terutama di pemerintahan daerah tingkat provinsi. Provinsi Jawa Barat dipilih sebagai studi kasus karena mendapat nilai rata-rata tertinggi pada Pemeringkatan e-Government Indonesia 2011. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui faktor kunci keberhasilan e-Government di Jawa Barat dengan acuan awal delapan dimensi ITPOSMOO. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara. Hasil wawancara dianalisis menggunakan analisis Hermeneutik dengan memanfaatkan aplikasi Atlas.ti. Hasil dari penelitian ini telah menjawab pertanyaan penelitian dari karya akhir ini yaitu menyimpulkan bahwa terdapat sepuluh faktor kunci keberhasilan e-Government di Jawa Barat. Faktor tersebut yaitu 1) Informasi, 2) Teknologi, 3) Proses, 4) Nilai, 5) Sumberdaya manusia, 6) Sumberdaya keuangan dan waktu, 7) Kelembagaan, 8) Peraturan, 9) Kepemimpinan dan 10) Dukungan dari masyarakat. Delapan dari sepuluh faktor kunci adalah faktor kunci yang ditawarkan sebelumnya dari kerangka penelitian.

---

The implementation of e-Government plays an important role in the attempt to actualize the process of bureaucracy reformation so that it will improve the duty effectiveness and efficiency as well as the service to the public. However, based on the survey done by the United Nation in 2012, it was found that Indonesia has a lower e-Government growth index compared to other countries around the world. Findings by PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia) in 2011 has shown that there are 24% of Indonesian provinces that is still lacking of e-Government. In order to solve this problem, we need to understand all the success factors to guarantee the success implementation of e-Government; especially at the provincial government level. The province of West Java was chosen as a case study due to its highest average point of Indonesian e-Government growth in the year 2011. This research was done to investigate the e-Government success key factors in West Java by focusing on the eight dimensions in the ITPOSMOO. Methods used in this research are the qualitative research and interview. The findings from the interview are analyzed using hermeneutic analysis technique by utilizing the Atlas.ti application. The outcome of the findings has answered the research statement of this thesis: There are ten e-Government success key factors in West Java; which are: 1) Information, 2) Technology, 3) Process, 4) Values, 5) Human Capital, 6) Financial and Time Capital, 7) Institutional System, 8) Rules and Regulations, 9) Leadership and 10) Community Support. Eight out of these ten factors are the key factors suggested earlier in the research framework."

"Dampak dari COVID-19 di Indonesia sangatlah besar bagi operasional negara. Mulai dari diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sampai kepada terbitnya berbagai peraturan pemerintah yang mewajibkan penggunaan aplikasi e-government tracking dan tracing PeduliLindungi bagi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi penelitian pertama yang mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi dampak dari adopsi aplikasi e-government tracking di Indonesia, khususnya aplikasi PeduliLindungi. Penelitian ini menggunakan sebuah model eksploratif yang terdiri dari konstruk yang diadaptasi dari berbagai penelitian terdahulu yang terinspirasi dari Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) dan Technology Acceptance Model (TAM). Responden yang terdiri dari 618 pengguna aplikasi PeduliLindungi selama 3 bulan terakhir. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM) dengan perangkat lunak SmartPLS 3. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perceived ease of use (kemudahan), perceived benefits (kebergunaan), hedonic motivation (perasaan positif pribadi), dan trust in government (kepercayaan kepada pemerintah) adalah faktor yang berpengaruh terhadap konstruk tracking and tracing e-government adoption (adopsi e-government). Sementara itu, konstruk Information Transparency (keterbukaan informasi), government accessibility (kemudahan akses layanan pemerintah), Social Awareness (kesadaran sosial terhadap COVID-19), dan Intention to recommend (intensi untuk merekomendasikan) adalah merupakan faktor yang dipengaruhi oleh tracking and tracing e-government adoption. Penelitian ini dapat menjadi salah satu penelitian pertama di Indonesia yang meneliti penyebab dan dampak dari adopsi aplikasi e-government tracking dan tracing PeduliLindungi di Indonesia dan membantu penelitian selanjutnya mengenai aplikasi PeduliLindungi.

---

The impact of COVID-19 towards Indonesia has been tremendous. Starting from the announcement of the multitiered activity restrictions (PPKM) by the government to the national regulations for the enforcement of the tracking and tracing e-government application, PeduliLindungi for several regions in Indonesia. This research is aimed to be one of the first research to explore the factors affecting and being affected by the adoption of egovernment applications in Indonesia, more specifically towards PeduliLindungi. This research uses an exploratory research model with constructs adapted from various past researches inspired by the Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) dan Technology Acceptance Model (TAM) research models. This research is comprised of 618 respondents consisting of people who have used the PeduliLindungi application in the past 3 months. The analysis process of this research utilizes the Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM) done via SmartPLS 3 software. The result of this research shows that perceived ease of use, perceived benefits, hedonic motivation dan trust in government are factors that are proven in predicting tracking and tracing e-government adoption. On the other hand, Information Transparency, government accessibility, Social Awareness, dan Intention to recommend are factors that are proven being affected by tracking."

"Memahami faktor-faktor yang berpengaruh pada adopsi teknologi di lingkungan pemerintahan adalah hal yang penting untuk manajemen organisasi yang efektif dan siap mendukung transformasi digital di Indonesia. UMEGA adalah model adopsi teknologi untuk e-Government yang telah digunakan di berbagai negara sejak 2017 dalam konteks G2C. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo mengimplementasikan sebuah aplikasi G2G bernama Kendali, yaitu aplikasi mobile dan web untuk memudahkan pengelolaan kegiatan, dokumen, dan presensi karyawannya. Tujuan penelitian ini adalah membuktikan modifikasi model UMEGA oleh Kirat Rai, et al. (2020) yang berfokus pada konteks G2G dengan pengembangan yang menambahkan variabel Awareness among Leadership, Commitment from Leadership, dan Transparency. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model tersebut terbukti sesuai dengan konteks penelitian, dengan setiap konstruknya yang terdiri atas Performance Expectancy, Effort Expectancy, Facilitating Conditions, Attitude, Awareness among Leadership, Commitment from Leadership, dan Transparency terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap Behavioral Intention dalam menggunakan aplikasi Kendali.

---

Understanding the factors influencing technology adoption in the government institution is essential to ensure the organization is effectively running and ready to carry out digital transformation in Indonesia. UMEGA is a technology adoption model for e-Government that has been used in various countries since 2017 in the context of G2C. The Directorate General of Informatics Applications at the Ministry of Communication and Informatics has implemented a G2G application called Kendali, a mobile and web application to manage activities, documents, and employee attendance. This study aims to prove the modification of the UMEGA model by Kirat Rai, et al. (2020), which focuses on the G2G context with developments that add the variables Awareness among Leadership, Commitment from Leadership, and Transparency. The research uses a quantitative approach with a survey method. The results of this study indicate that the model is suitable for the research context. Performance Expectancy, Effort Expectancy, Facilitating Conditions, Attitude, Awareness among Leadership, Commitment from Leadership, and Transparency have a significant influence on Behavioral Intention in using the Kendali app."

"Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan perkembangan penerapan E-Government dengan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Depok dalam Pelayanan Publik di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Depok. Metode Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif serta Jenis Penelitian Deskriptif. Hasil dari penerapan E-Government menunjukkan bahwa penerapan E-Government di BPMP2T Pemerintah Kota Depok terbukti memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan, terutama dalam hal jumlah realisasi perizinan investasi yang meningkat secara signifikan.

---

The purpose of this study is to explain the development of E Government application with the quality of public services within the Government of Depok in Public Service at the Investment Board and Integrated Licensing Services of Depok City Government. This Research Method using Qualitative Approach and Descriptive Research Type.

The result of the implementation of E Government shows that the implementation of E Government in BPMP2T Depok City Government proved to have a positive impact for service improvement, especially in the case of the number of realization of investment licenses increased significantly."

"Indonesia adalah negara yang menjamin hak warganya dalam mendapatkan pelayanan publik, termasuk pelayanan administrasi kependudukan. Pada situasi COVID-19, pelayanan publik memiliki tantangan untuk tetap melakukan pelayanan publik khususnya pelayanan publik administrasi kependudukan dengan sebisa mungkin mengurangi pertemuan tatap muka. Untuk mencegah hal tersebut maka dilakukan pelayanan publik jarak jauh untuk menjadi pilihan yang aman. Penelitian ini akan membahas mengenai upaya peningkatan serta bagaimana peluang dan hambatan dari sistem e-Government pada pelayanan publik khususnya pelayanan administrasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan publik di Indonesia diatur berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Pelayanan administrasi kependudukan secara mendasar diatur oleh UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah oleh UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan turut merasakan dampak dari perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi mencakup mengenai e-government yang merupakan salah satu upaya penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Aplikasi SAKEDAP merupakan salah satu bentuk pelayanan publik administrasi kependudukan. Layanan SAKEDAP terdapat peluang dan hambatan yaitu memudahkan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan namun terdapat hambatan dengan masih kurangnya fasilitas penyangga aplikasi tersebut.

---

Indonesia is a country that guarantees the rights of its citizens to receive public services, including population administration services. In the COVID-19 situation, public services face the challenge of continuing to provide services, especially in the field of population administrasion, while minimizing face-to-face interactions as much as possible. To prevent this, remote public services are implemented as a safe option. This research will discuss the implementation and accountability of the e-government system in the administration sector, which is one form of administrative service provided by Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. The research method used is doctrinal research with a qualitative approach. The results of the research indicate that public services in Indonesia are regulated based on Law No. 25 of 2009 on Public Services. Population administration services are one form of public service and are fundamentally regulated by Law No. 23 of 2006 Population Administration, which has been amended by Law No. 24 of 2013 Amendments to Law No. 23 of 2006 on Population Administration. Population administration services also experience the impact of information technology development. Information technology development includes e-government, which is one effort in electronic based governance. The SAKEDAP application is one form of population administration public service. SAKEDAP Application have prospects and obstacles, namely facilitating public services in the field of population administrastion but facing obstracles due to the lack of supporting facilities for the application."