Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendidikan modern di Banyuwangi yang didirikan pemerintah pertama kali hadir pada 1819 dalam bentuk Europeesche Lagere School (ELS), kurang lebih dua tahun sejak sekolah pertama didirikan di Hindia-Belanda. Keberadaan sekolah ini tidak terlepas dari kepentingan dan kebutuhan pemerintah untuk mempersiapkan pegawaipegawai pemerintah yang terampil. Meskipun kebutuhan akan sekolah modern semakin meningkat, sekolah-sekolah yang ada tidak berkembang dengan baik. Pemberlakuan kebijakan Politik Etis membuka kesempatan bagi pihak nonpemerintah. Maka berdirilah sekolah-sekolah oleh pengusaha Indo-Eropa, Arab, Tionghoa, serta organisasi pergerakan nasional. Tulisan ini melihat dinamika peran kelompok-kelompok dalam menjawab kebutuhan akan sekolah modern di Banyuwangi masa Kebijakan Politik Etis. Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk menjelaskan keadaan dan kebijakan pendidikan saat itu yang mendorong upaya dari sektor non pemerintah untuk secara aktif mendirikan sekolah untuk kebutuhan kelompoknya masing-masing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Politik Etis membuka kesempatan dan menguatkan keberadaan pihak-pihak di luar pemerintah untuk mendirikan sekolah di Banyuwangi dan mengembangkan pendidikan modern. Perubahan yang terjadi seperti menguatnya perusahaan perkebunan sehingga mendorong pembukaan wilayah baru, krisis ekonomi, dan politik segregasi menuntut adanya sekolah untuk semua kelompok.

---

Modern education in Banyuwangi, which was established by the government, firstly appeared in 1819 in the form of the Europeesche Lagere School (ELS), approximately two years after the first school has founded in the Dutch East Indies. The existence of this school is inseparable from the interests and needs of the government to prepare skilled government employees. The existing schools were not well developed even though the need for modern schools increased. The enactment of the ethical policy provided an opportunity for non-government parties. Subsequently, schools established by Indo-European, Arab, and Chinese entrepreneurs, and national movement organization. This paper studies the dynamics of their roles in founding a modern school in Banyuwangi during the era of ethical policy. This study used historical methods to explain the education and policies that encouraged the nongovernment sector’s efforts at that time in actively establishing schools for their respective groups. The study found that ethical policy opened opportunities and strengthened the existence of parties outside the government to establish schools in Banyuwangi and develop modern education. The changes were in the strengthening of plantation companies that promoted the opening of new areas, the economic crisis, and the politics of segregation demanded the availability of schools for all groups."

"Penelitian ini menjelaskan kepemimpinan etis dapat meningkatkan kreativitas karyawan Bank Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung dimana terdapat pengaruh dari Leader-Member Exchange (LMX) agar kreativitas karyawan dapat bertambah. Selain itu, psychological capital memoderasi LMX dengan kreativitas dan memoderasi mediasi LMX. Peneliti menggunakan kuesioner online, mendapatkan 256 karyawan dan 114 manajer Bank Indonesia. Aplikasi yang digunakan untuk analisis data adalah SPSS 22 dan Lisrel 8.51. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepemimpinan etis tidak memiliki pengaruh langsung dengan kreativitas karyawan Bank Indonesia namun harus melalui LMX yang menjadi mediasi penuh. Psychological capital tidak memoderasi pengaruh LMX dengan kreativitas dan tidak memoderasi mediasi LMX.

---

This study explains that ethical leadership can increase the creativity of Bank Indonesia employees both directly and indirectly where there is an influence from the Leader-Member Exchange (LMX) so that employee creativity can increase. In addition, psychological capital moderates LMX with creativity and moderate mediates LMX. The researcher used online questionnaire and got 256 employees and 114 managers of Bank Indonesia. The applications used for data analysis are SPSS 22 and Lisrel 8.51. The results showed that ethical leadership did not have a direct influence on the creativity of Bank Indonesia employees but had to go through LMX which became a full mediation. Psychological capital does not moderate the effect of LMX on creativity and does not moderate mediate LMX."

"Sistem Penilaian Angka Kredit (EDUPAK) merupakan inisiatif layanan E-Government dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang digunakan dalam manajemen angka kredit jabatan fungsional kepegawaian (JFK) mulai dari pengusulan hingga penilaian kegiatan dengan target pengguna adalah pegawai yang menduduki JFK di seluruh Indonesia. Namun, sejak peluncurannya pada tahun 2019 hingga saat ini, persentase adopsi EDUPAK belum mencapai level yang diharapkan. Hal tersebut menyebabkan program pengembangan karier JFK yang menjadi tugas BKN menjadi tidak tepat sasaran. Di samping itu, adanya potensi penurunan nilai kinerja JFK perlu mendapat perhatian karena merupakan salah satu indikator kinerja Pusat Pembinaan JFK yang mengelola EDUPAK. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi adopsi EDUPAK dan pengaruhnya terhadap kepuasan pengguna. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan berdasarkan teori technology-organization-environment. Pengujian terhadap 13 hipotesis dilakukan menggunakan metode PLS-SEM berdasarkan data valid yang berhasil dikumpulkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor effort expectancy dan computer/internet skills berpengaruh positif terhadap adopsi EDUPAK. Di samping itu, adopsi EDUPAK juga diketahui berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna melalui faktor use. Berdasarkan evaluasi didapatkan bahwa model adopsi yang dibangun memiliki kekuatan sedang sehingga perlu diidentifikasi variabel lain yang berpotensi memengaruhi variabel adopsi pada penelitian selanjutnya.

---

The Credit Point Assessment System (EDUPAK) is an initiative of the electronic government from the National Civil Service Agency (BKN) which is used in the management of the credit score for the functional employment position (JFK) starting from proposals to evaluation activities with the target user being employees who occupy JFK throughout Indonesia. However, since its launch in 2019 until now, the percentage of EDUPAK adoption has not reached the expected level. This causes the JFK career development program which is the task of BKN does not meet the target. In addition, the potential for a decrease in the value of JFK's performance needs attention because it is one of the performance indicators of the JFK Development Center which manages EDUPAK. Therefore, this study aims to determine the factors that influence the adoption of EDUPAK and their effect on user satisfaction. To achieve this goal, data collection was carried out using a questionnaire developed based on the theory of technology-organization-environment. Testing of the 13 hypotheses was carried out using the PLS-SEM method based on valid data that had been collected. The results of the analysis show that effort expectancy and computer/internet skills have a positive effect on EDUPAK adoption. In addition, EDUPAK adoption is also known to have a positive effect on user satisfaction through the use factor. Based on the evaluation, it was found that the adoption model that was built has moderate strength so it is necessary to identify other variables that have the potential to influence the adoption variable in future research."

"Penelitian ini menfokuskan perhatian terhadap upaya Pemerintah Kota Depok mengantisipasi pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji upaya-upaya Pemerintah Kota Depok dalam memberdayakan aparaturnya. Pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah dan Pengembangannya.Untuk menjawab permasalahan penelitian, penelitian ini mengkaji tentang penempatan aparatur Pemerintah Daerah, yang meliputi : Kesesuaian penempatan/ Jabatan pegawai dengan Tatar belakang pendidikan, keterampilan/keahlihan dan kesesuaian penempatan pegawai dengan beban pekerjaan, serta pengembangan aparatur yakni melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriftif kuantitatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 97 orang. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan metode penarikan sampel acak berstrata (stratified random sampling). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utamanya dilengkapi dengan wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya data kuantitatif yang diperoleh, diolah dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik persentase yang disajikan dalam bentuk tabel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan aparatur lebih didasarkan pada pemerataan kuantitas pada setiap unit organisasi tanpa memperhatikan prioritas unit organisasi mana yang lebih membutuhkan. Disamping itu penempatan pegawai masih kurang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan/keahlian pegawai. Dalam hal pengembangan aparatur, Pemerintah Kota Depok belum menunjukkan komitmen yang serius. Hal ini dilihat dari kecilnya alokasi dana pengembangan SDM (aparatur), sehingga Pemerintah Kota Depok kurang memberikan kesmpatan kepada pegawai untuk melanjutkan/mengikuti pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Depok belum melakukan upaya-upaya yang serius dalam hal pemberdayaan aparatur.Hal tersebut mengisyaratkan, bahwa pelaksanaan otonomi daerah ke depan di Kota Depok belum akan berjalan sebagaimana mestinya, bila tidak dilakukan upaya-upaya yang sistematis dalam hal pemberdayaan aparatur Pemerintah Kota Depok.

---

This research was focused its attention on the effort of the City Administration of Depok to anticipate the regional autonomy. This research is conducted by examining the how the City Administration of Depok empower its apparatus, the empowerment of local government and its development.

To answer the research problem, this study examine the placement of local government apparatus that cover: suitability of placement /position of civil servant with their educational background, skill, and the suitability of the civil servants with their work load, and the apparatus development through formal and non formal education.

The type of research employed in this study is descriptive-quantitative. The number of samples in this research was 97 persons. The technique ofthe sampling is stratified random sampling. Data collection was conducted using questioner as its main instrument completed with interview and library study. Then, qualitative data were gained and processed with analysis technique of descriptive-quantitative and presented in the table.

Results of the research indicated that the apparatus placement is more based on the quantity distribution ofeach organization unit regardless the priority of which organization unit that more needs them. In addition, the civil servant placement is less suitable with their educational background and skill. In the case of apparatus development, the Administration City of Depok has yet to show a serious commitment. Is was seen from the little fund allocation for the human resources of the apparatus so that the City Administration of Depok less pay attention to opportunity to continue / take formal and non formal. Hence, it can be concluded that the City Administration of Depok has yet to make a serious effort in developing its apparatus.

This implied that the implementation of regional autonomy of Depok in the future will have not run as it is expected, when a systematic effort of apparatus development of the Administration City of Depok is not conducted."

"Dilema etis merupakan hal yang dialami setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Saat menghadapinya, pengambilan keputusan yang tidak etis dapat merugikan berbagai pihak. Salah satu hal yang berperan dalam proses pengambilan keputusan etis adalah persepsi mengenai etika yang dimiliki oleh seorang individu. Di sisi lain, nilai yang dipegang seseorang juga diduga dapat memperkuat persepsi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang dimiliki social consensus dan moral judgment, serta pengaruh moderasi conformity pada hubungan tersebut. Hasil analisis terhadap 86 karyawan umum menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan pada hubungan antara social consensus dan moral judgment. Namun, hasil analisis untuk moderasi menunjukan conformity tidak memoderasi hubungan tersebut. Hasil penelitian ini memiliki implikasi saran pada perusahaan untuk membangun budaya etis sehingga dapat meningkatkan perilaku etis. Penelitian ini juga menambah pengetahuan mengenai hubungan social consensus dan moral judgment, serta pengaruh conformity dalam pengambilan keputusan etis pada karyawan secara umum.

---

People deal with ethical dilemma in everyday life. In dealing with ethical dilemma, unethical decision making could damage various parties. One of the leading role in ethical decision making process is the perception regarding ethic within a person. Moreover, personal value is also expected to strengthen ethical perception. This study intended to discover the relationship between social consensus and individuals moral judgment, and the moderation effect of conformity.

86 employees participated in the study and showed a positive and significant relationship between social consensus and individuals moral judgment. However, the moderation analysis result did not show that conformity could serve as a moderator in the relationship. The result had suggestion implication for companies to build a culture of ethic to increase ethical decision making. Furthermore, it also added up the knowledge about relationship between social consensus and individuals moral judgment, and the influence of conformity in ethical decision making on employees."

"Penelitian ini menjelaskan bagaimana sekarang problem di dalam dunia digital, menjadi relevan karena berdampak dengan realitas, saat manusia yang sekarang hidup dalam realitas berbasis informasi yang disebut dalam teori infosphere Luciano Floridi. Luciano Floridi sendiri, memang dikenal sebagai filsuf yang terfokus kepada ranah filsafat informasi, sehingga tulisannya sering sekali dipakai dalam diskursus tersebut. Tulisan ini berfokus dalam menjabarkan permasalahan umum web 2.0 di Indonesia, dalam sistem web 2.0 data pengguna menjadi hal yang penting dalam membangun ekosistem dalam internet. Namun, dalam beberapa tahun ke belakang data pengguna beralih fungsi dijadikan alat penawaran iklan berbasis persona pengguna melalui sistem algoritma. Secara subkonsius, data pengguna yang diambil malah dijadikan sarana periklanan yang efisien. Di sisi lain, masyarakat Indonesia yang terpapar iklan berbasis data pengguna malah terjebak dalam konsumerisme. Selain itu, dalam pembahasan ditemukan masalah lain yaitu creepiness atau rasa takut dan terawasi oleh masyarakat akibat data yang diambil cenderung personal, bahkan hingga menyangkut bagaimana pengguna beraktivitas sehari-hari. Tulisan ini menjabarkan pandangan ethical pluralism Floridi dalam melihat hal tersebut sebagai acuan etika terapan ranah filsafat informasi. Yang digunakan adalah sudut pandang deontologis, konsekuensialisme, dan kontraktualisme, walaupun seharusnya tiga pandangan etis tersebut tidak selaras, namun etika informasi Floridi menganggap bahwa pengguna dan seseorang yang memiliki tingkat tanggung jawab moral yang berbeda, yang berarti tiga sudut pandang teori etika tersebut berpihak pada pengguna yang diambil datanya sehingga bisa selaras. Penelitian ini menuliskan bagaimana masalah penggunaan data pengguna, yang diambil untuk keperluan periklanan dan penjualan oleh pihak tertentu merupakan masalah yang sangatlah serius dan cenderung luput dari perhatian.

---

This study explains how current problems in the digital world are relevant because they have an impact on reality, where humans now live in an information-based reality which is referred to in Luciano Floridi's infosphere theory. Luciano Floridi himself is known as a philosopher who focuses on the realm of information philosophy, so his writings are often used in this discourse. This paper focuses on describing common web 2.0 problems in Indonesia, in a web 2.0 system user data is important in building an ecosystem on the internet. However, in the past few years user data has changed its function to be used as a tool for offering advertisements based on user persona through an algorithmic system. Subconciously, the user data taken is actually used as an efficient advertising tool. On the other hand, Indonesian people who are exposed to advertisements based on user data are trapped in consumerism. Apart from that, in the discussion, another problem was found, namely creepiness or fear and being monitored by the community due to the fact that the data collected tends to be personal, even involving how users carry out their daily activities. This paper describes Floridi's view of ethical pluralism in seeing this as a reference for applied ethics in the realm of information philosophy. What he uses on his ethical theory are deontological point of view, consequentialism, and contractualism., Even though these three ethical views should not be in parallel, Floridi's information ethics considers that users and people have different levels of moral responsibility, which means that the three ethical theoretical points of view are in favor of the user whose data is taken so that they can be in parallel. This research writes about how the problem of using user data, which is taken for advertising and sales purposes by certain parties, is a very serious problem and tends to be unnoticed."

"Upaya pemerintah memperbaiki kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai diterapkan pada program Reformasi Birokrasi. Merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan&RB) No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, salah satunya Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur melalui budaya kerja. Proses adopsi budaya kerja oleh PNS menggunakan teori Proses Difusi Inovasi Everett M. Rogers. Evaluasi dari implementasi proses difusi inovasi dengan model konsep struktur Howard Greenbaum. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan strategi penelitian studi kasus. Hasil penelitian mengungkapkan penggunaan saluran komunikasi, dimensi jangka waktu serta perilaku dan komitmen pimpinan merupakan hal penting bagi PNS dalam mengadopsi, merubah pola pikir dan perilaku sesuai dengan budaya kerja yang berlaku. Evaluasi saluran komunikasi proses difusi inovasi mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi. Evaluasi bertujuan agar proses difusi inovasi berjalan berkesinambungan hingga tercapainya perubahan perilaku PNS.

---

Government effort towards upgrading the work performance of Civil Servants has been implemented in the Bureaucratic Reformation program. Referring to the Presidential Regulation number 81, 2010 about the Grand Design of the 2010-2025 Bureaucratic Reformation and the Minister for the Empowerment of State Apparaturs Regulation and Bureaucratic Reformation number 20, 2010 about the Road Map of the 2010-2014 bureaucratic Reformation, which covers the Arrangement of the Apparaturs Human Resources Management System through work culture. The adoption process of work culture by the Civil Servants applies the Diffusion Innovation Process theory of Everett M. Rogers. The evaluation of the process implementation applies the structural concept model of Howard Greenbaum. The research uses qualitative approach, along with the case study research strategy. The result of this research reveals the uses of communication channels, time frame dimension, and the importance of the leaders' behaviour and commitment for Civil Servants (PNS) in order to adopt and change their behaviour and way of thinking which are more appropriate to the standard work culture that holds true. The evaluation of communication channels of the diffusion innovation process influences the organization goals. The evaluation aims at the continuous diffusion innovation process to change the Civil Servants' behaviour."

"Pengalihan pejabat struktural ke jabatan fungsional dalam konteks RB merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Namun, keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada kemampuan pegawai untuk mengembangkan kompetensi yang relevan dengan peran baru mereka. Beberapa penelitian terdahulu belum ada yang secara spesifik menganalisis bagaimana kompetensi mempengaruhi kinerja dalam konteks pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Lebih lanjut, mengaitkan aspek dimensi kinerja tugas, kinerja kontekstual, kinerja adaptif dan perilaku kinerja kontraproduktif dimana aspek-aspek tersebut memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana pegawai beradaptasi dengan peran baru mereka dan bagaimana kompetensi mempengaruhi berbagai aspek kinerja dalam konteks transisi jabatan. Penelitian positivism ini dirancang untuk mengkaji pengaruh kompetensi terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi Pejabat Eselon IV yang mengalami pengalihan jabatan menjadi jabatan fungsional di Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Data dianalisis menggunakan PLS-SEM dari survei sebanyak 194 orang untuk menentukan pengaruh kompetensi terhadap kinerja. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa kompetensi yang terdiri dari dimensi pengetahuan, motivasi, sikap, sifat, dan kemampuan secara signifikan mempengaruhi kinerja. Melalui analisis statistik, ditemukan bahwa kompetensi memiliki pengaruh signifikan sebesar 66.6% terhadap kinerja ASN. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar Badan POM memprioritaskan pengembangan kompetensi pegawai melalui program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan pengetahuan teknis dan sikap kerja positif, serta menyediakan dukungan manajerial yang memadai. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas program pengembangan kompetensi dan memberikan umpan balik yang konstruktif.

---

The reassignment of structural officials to functional positions within the context of bureaucratic reform is crucial for enhancing organizational efficiency and effectiveness. However, the success of this transition heavily relies on employees' ability to develop competencies relevant to their new roles. Notably, there is a lack of prior studies specifically examining how competence affects performance in the context of reassignment from structural to functional positions. Examining task performance, contextual performance, adaptive performance, and counterproductive performance behaviors provides a comprehensive understanding of how employees adapt to their new roles and how competence influences various performance aspects during job transitions. This positivist research investigates the influence of competency on the performance of the State Civil Apparatus (ASN) for Echelon IV officials reassigned to functional positions at the Food and Drug Supervisory Agency (Badan POM). Data were analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) from a survey of 194 participants to determine the impact of competency on performance. The quantitative analysis results indicate that competencies, including knowledge, motivation, attitudes, traits, and abilities, significantly influence performance. Statistical analysis revealed that competency had a significant influence of 66.6% on ASN performance. Based on these findings, it is recommended that the Badan POM prioritize employee competency development through structured and continuous training programs, focusing on enhancing technical knowledge and fostering positive work attitudes, in addition to providing adequate managerial support. Regular evaluations should be conducted to ensure the effectiveness of competency development programs and to offer constructive feedback."

"Memunculkan perilaku positif karyawan tidak terjadi begitu saja, ada berbagai cara memunculkannya, salah satunya dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi karyawan. Salah satu faktor yang mempengaruhi terciptanya perilaku positif adalah adanya fun at work di lingkungan kerja. Namun hingga saat ini masih sangat minim penelitian terdahulu yang menjadikan konsep fun at work lebih khususnya fun at work di lingkungan ASN sebagai objek penelitian. Dengan berfokus pada pegawai KPU Bea dan Cukai XYZ,penelitian ini bertujuan unutk mengeksplorasi persepsi fun at work bagi ASN dan mengetahui strategi untuk mengelola fun at work menurut persepsi ASN.

Metodologi penelitian ini adalah studi kualitatif terhadap 12 orang ASN dengan metode pengumpulan data semi structured in depth inteview. Berdasarkan pengumpulan data dan analisis menunjukan bahwa, fun at work dipersepsikan sebagai: pedang bermata dua yang dianggap sebagai penyeimbang identitas ASN, juga pendobrak norma yang selama ini lekat dengan ASN. Lebih lanjut fun at work dimanifestasikan oleh para partisipan sebagai fleksibilitas dalam bekerja. Selanjutnya penelitian ini menunjukan bahwa pentingnya proporsionalitas dalam penerapan fun at work di sektor publik. Dimana kuncinya ada pada kadar yang seimbang antara fun at work dan produktivitas.

Berdasarkan temuan, penelitian ini berkontribusi terhadap konsep fun at work dalam konteks pelayanan publik dan ASN di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan organisasi sektor publik untuk merencanakan kebijakan yang dapat mendukung terciptanya fun at work di lingkungan kerja ASN.

---

Bringing out positive employee behavior doesn't come out of blue, there are various ways to create it, one of which is by creating a comfortable work environment for employees. One of the factors that influences the creation of positive behavior is to create fun at work environment. However, until now there is still very little research that used the concept of fun at work as it focus, specifically fun at work in the public sector, as an object of the research. By focusing on XYZ Customs and Excise Office employees, this research aims to explore the perception of fun at work for ASN and find out strategies for managing fun at work according to ASN's perception.

This research methodology is a qualitative study of 12 ASN using a semi-structured data collection method through in-depth interviews. Based on data collection and analysis, it shows that fun at work is perceived as: a double-edged sword. Then fun at work is considered as a balance to the identity of ASN, then it is perceived as a tool to break the norms that have been attached to ASN. Furthermore, it is also realized by the participants as flexibility at work. Furthermore, this research shows the importance of proportionality in the application of fun at work in the public sector. Where the key is a balanced level of fun at work and productivity.

Based on the findings, this research contributes to the concept of fun at work in the context of public services in Indonesia. The results of this research can be used as a reference for public sector organizations to plan policies that support the creation of fun at work in the ASN work environment."