Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak besar pada berbagai sektor, termasuk industri penerbangan. Pembatalan penerbangan oleh maskapai penerbangan sebagai tindakan pengamanan kesehatan telah menjadi suatu kewajiban. Biarpun demikian, pembatalan ini seringkali berdampak pada konsumen yang telah membeli tiket pesawat. Salah satu bentuk pengembalian dana yang ditawarkan oleh maskapai penerbangan adalah voucer kredit dengan batas waktu tertentu. Hal ini menimbulkan masalah bagi konsumen yang menginginkan pengembalian dana secara penuh dan berbentuk tunai. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis perlindungankonsumen terhadap pengembalian dana berupa voucer kredit atas pembatalan sepihak maskapai akibat pandemic Covid-19 dengan mempertimbangkan larangan penerbangan akibat mudik yang diatur dalam Peraturan Kementerian Perhubungan No. 25 Tahun 2020. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, skripsi ini akan meninjau ketentuan hukum mengenai pengembalian dana maskapai berupa voucer kredit,hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, kebijakan larangan penerbangan, dan tanggung jawab pelaku usaha atas tidak terpenuhinya asas perlindungan konsumen akibat pengembalian dana berupa voucer kredit yang ditinjau berdasarkan UUPerlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa Pelaku usaha yaitu pihak maskapai pada dasarnya telah memberikan kompensasi atas pembatalan penerbangan akibat Covid-19 sesuai dengan UUPK namun pengembalian dana tiket berupa voucer kredit tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas keadilan dalam pelindungan konsumen. Pemberian voucer tiket sebagai bentukkompensasi atas pembatalan penerbangan akibat larangan operasional penerbangan maskapai tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan Indonesia. Namun, dengan pemberlakuan Permenhub 25/2020 memberikan opsi bagi maskapai untukmemberikan kompensasi dalam bentuk voucer kredit.

---

The Covid-19 Pandemic has an impact on various sectors, including the aviation industry. Airlines cancel flights as an act of health security, which has become an obligation. However, these cancellations often negatively impact consumers who have already bought plane tickets. One form of refund offered by airlines is a credit voucher with a certain time limit. This causes problems for consumers who want a full cash refund This research aims to analyze consumer protection for refunds in the form voucher for unilateral airline cancellations due to the Covid-19 pandemic. It will consider the prohibition of flights due to homecoming, which is regulated by the Ministry of Transportation's Regulation No. 25 of 2020. Using the Normative-Normative Research Methods, this thesis will review legal provisions regarding refunds in the form of credit vouchers, legal relations between businesses and consumers, aviation prohibition policies, and the responsibility of businesses to fulfill the principle of consumer

protection. Refunds in the form of credit vouchers will be reviewed based on the Consumer Protection Act and Agreement Law. The results of this study show that airlines have provided compensation for flight cancellations due to Covid-19 in accordance with the UUPK. However, returning tickets in the form of a credit voucher does not adhere to the principles of legal certainty and justice in consumer protection. The provision of ticket vouchers as a form of compensation for flight cancellations due to the airline's operational ban is not specifically regulated in Indonesian laws. Nonetheless, the enactment of Permenhub 25/2020 provides airlines with options to provide compensation in the form of credit vouchers."

"Pelindungan konsumen pada sektor perbankan merupakan salah satu hal yang fundamental. Pelaksanaan kegiatan pokok usaha perbankan tersebut pastinya akan menghasilkan interaksi yang menimbulkan atau berpotensi memunculkan berbagai isu yang menyebabkan terlanggarnya hak-hak nasabah. Salah satu kegiatan usaha bank adalah pemberian fasilitas kartu kredit. Penggunaan kartu kredit tidak hanya memberikan kemudahan tetapi juga menimbulkan masalah bagi nasabah salah satunya dengan adanya pendebetan sepihak untuk pembayaran tagihan kartu kredit. Pendebetan sepihak merupakan pengganti pelaksana pembayaran secara otomatis apabila nasabah belum memenuhi prestasinya untuk membayar tagihan. Pelaksanaan kartu kredit dengan adanya pendebetan sepihak ini didasarkan pada perjanjian baku yang tidak ternama. Hal ini berpengaruh pada ketiadaan posisi tawar bagi nasabah mengingat penggunaan kartu kredit ini didasari atas asas kepercayaan. Pada penelitian ini penulis ingin menelaah dan menganalisis bagaimana bentuk pelindungan konsumen pengguna kartu kredit atas pendebetan sepihak untuk pembayaran tagihan kartu kredit dan bagaimana kedudukan klausula tersebut ditinjau dari hukum pelindungan konsumen dan hukum perbankan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil menunjukkan bahwa peraturan pelindungan konsumen sektor perbankan telah cukup memadai memberikan pelindungan atas hak-hak konsumen hanya perlu ditingkatkan pengawasannya. Autodebet atas kuasa nasabah untuk pembayaran tagihan tertentu berbeda dengan pendebetan sepihak untuk pembayaran tagihan kartu kredit. Kedudukan klausula pemberian kuasa kepada bank melakukan pendebetan sepihak tersebut pada dasarnya belum sesuai dengan asas itikad baik.

---

Consumer protection in the banking sector is one of the fundamental things. The implementation of the main banking activity will certainly emerge interactions that raise or have potential to raise issues regarding violation of customer rights. One of the banking activities is credit card facilitation. The use of credit cards not only provides convenience but also causes problems, for example the charge of unilateral debits to the customers for their credit card bills. Unilateral debit is a substitute for automatic payments that occurs when a customer has not successfully paid their bills. The implementation of unilateral debits in credit cards is based on unreputable written agreements. This causes the absence of a bargaining position for customers, considering that the use of credit cards is based on the principle of trust. This research aims to examine and analyze how consumer protection for customers charged with unilateral debits for credit card bills is performed and how the position of the clause is reviewed by consumer protection law and banking law. This research uses normative juridical method with a descriptive analysis research type. The findings show that consumer protection regulations in the banking sector are sufficient enough to protect consumer rights; only the supervision needs to be improved. Autodebits on the customer’s behalf for payment of certain bills is different from unilateral debits for payment of credit card bills. The position of the power of attorney clause to banks charging unilateral debits is not yet in accordance with the principle of good faith."

"Di tahun 2020 dan 2021, virus COVID-19 menyebar ke seluruh Indonesia. Pemerintah terpaksa mengumumkan status darurat dan melaksanakan kebijakan isolasi pandemi yang membatasi transportasi internasional maupun domestik. Kebijakan tersebut menyebabkan kontraksi di output sektor riil. Kontraksi ini memiliki efek meluap yang berdampak buruk bagi sektor perbankan. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan-kebijakan restriktif untuk mengisolasi pandemi COVID-19 berdampak buruk bagi risiko kredit dan effisiensi operasional perbankan. Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan moneter mampu mengurangi dampak terhadap risiko kredit, tapi tidak berpengaruh banyak terhadap efisiensi operasional.

---

In both the years 2020 and 2021, there were periods where the COVID-19 pandemic was spreading like wildfire through Indonesia, demanding that the Indonesian government declare a state of emergency and enact restrictive lockdown measures to contain the pandemic. These restrictive containment measures were disastrous for the real sector, and had spillover effects into the banking industry. This study found that those restrictive emergency containment measures affected the banking industry’s credit risk and operational efficiency. The Indonesian central bank enacted expansionary monetary policies following the emergency measures to counteract the impact of the emergency containment measures. Monetary policy was able to mitigate the adverse impacts to credit risk, but not the adverse impacts to operational efficiency."

"Bisnis transportasi udara ditantang untuk mengawasi kinerja dan operasionalnya untuk menjaga eksistensi bisnisnya di tengah merebaknya COVID-19. Sangatlah mendasar untuk membedakan kinerja dan operasi yang sesuai dan hubungannya dengan pandemi. Dengan cara ini, kami menggunakan indikator dengan menggunakan Systematic Literature Review dan metode Delphi untuk memilih dan mengelompokkan indikator yang sesuai untuk mengatasi kesenjangan literatur. Dua puluh indikator kinerja dan operasi internal diidentifikasi dan didefinisikan ulang dari tinjauan. Hasil metode Delphi menunjukkan delapan indikator yang dikategorikan dalam indikator kinerja maskapai dan tujuh indikator yang dikategorikan dalam indikator operasi internal. Kami menyelidiki hubungan pandemi COVID-19 pada indikator yang dipilih menggunakan SmartPLS berdasarkan kinerja lima puluh dua minggu, dan laporan operasi salah satu maskapai layanan penuh mulai dari 08 Maret 2020 hingga 28 Februari 2021. Dapat disimpulkan bahwa COVID-19 Pandemi -19 memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kinerja maskapai. Terakhir, studi ini mengisi kesenjangan dengan mensintesis dan menciptakan indikator kinerja dan operasi yang sesuai dan komprehensif dari maskapai penerbangan dalam situasi pandemi dan hubungannya. Akhirnya, penelitian ini memberikan poin yang sangat berharga untuk menganalisis industri operator transportasi udara dalam pandemi.

---

Air transport business is challenged to oversee their performance and operations to preserve their business presence within the COVID-19 widespread. It is fundamental to distinguish the suitable performance and operation and their relationship with the pandemic. In this way, we used the indicators to employ a systematic literature review and experts’ point of view to select and group suitable indicators to address the literature gap. Twenty performance and internal operations indicators are identified and redefined from the review. The Delphi method’s result suggests eight indicators categorized in airline performance indicators and seven indicators categorized in internal operation indicators. We investigate the relationship of COVID-19 pandemic on the selected indicators using SmartPLS based on fifty-two weeks performance, and operation report of one of full-service airline started from 08 March 2020 until 28 February 2021. It can be deduced that the COVID-19 pandemic has a significant and negative influence on the airline’s performance. Finally, this study fills the gap by synthesizing and creating suitable and comprehensive performance and operation indicators of air transport carriers in a pandemic situation and their relationships. Finally, this study provides an invaluable point for analyzing the air transport carrier industries in a pandemic. "

"Pangan olahan beku merupakan pangan risiko tinggi yang memerlukan penanganan khusus pada seluruh rantai pangannya, baik pada produksi, pengolahan, distribusi, sampai produk berada di tangan konsumen. Penjualan yang tinggi selama pandemi COVID-19, khususnya secara online, tentunya menjadikan risiko konsumen akan produk pangan olahan beku yang tidak terjamin keamanannya semakin terbuka. Padahal dengan adanya pandemi COVID-19 penerapan persyaratan sanitasi dan higiene serta protokol kesehatan dalam rantai pangan harus diperketat. Dengan menggunakan metode penelitian normatif-yuridis, skripsi ini akan meninjau ketentuan hukum produksi dan penjualan pangan olahan beku secara online pada masa pandemi COVID-19, pengawasannya, serta pertanggungjawaban hukum pelaku usaha. Tidak dipenuhinya persyaratan sanitasi dan higiene oleh pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produk pangan olahan beku menjadi pintu bagi pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya. Produk yang belum terjamin keamanannya seharusnya tidak dapat beredar di masyarakat, termasuk beredar secara online. Oleh karenanya perlu upaya tegas BPOM selaku unsur pemerintah dan kepatuhan pelaku usaha termasuk penyedia platform online dalam bersama-sama menghasilkan produk yang aman dan berkualitas demi melindungi kepentingan konsumen.

---

Frozen food is a high-risk food that requires special handling throughout the food chain, whether in production, processing, distribution, until the product is in the hands of consumers. High sales during the COVID-19 pandemic, especially online, exposed consumers to the greater risk of unsafe frozen food. In fact, with the COVID-19 pandemic, the implementation of sanitation and hygiene requirements also health protocols in the food chain must be stricter. With the normative-juridical research method, this thesis will review the legal provisions for producing and distributing online frozen food products during the COVID-19 pandemic, the supervision, and the legal responsibilities of business actors. The non-fulfillment of sanitation and hygiene requirements by business actors in producing and distributing frozen food is a door for other violations of law. Products that have not been guaranteed safety should not be distributed in the community, including distributing online. Therefore, there is a need for assertive efforts by BPOM as the government and the compliance of business actors, including online platform providers, jointly in producing safe and quality products to protect the consumers’ interests."

"Industri perbankan memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional sehingga kinerja perbankan harus menjadi perhatian selama masa pandemi COVID-19 ini. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara eksposur pandemi COVID-19 terhadap kinerja pasar perbankan di Indonesia dengan manajemen laba dan mitigasi risiko berupa restrukturisasi kredit sebagai pemoderasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan mixed method. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menggunakan teknik content analysis guna melihat dampak dari eksposur pandemi COVID-19 terhadap kinerja pasar perbankan di Indonesia. Sedangkan pendekatan kuantitatif untuk menguji secara empiris hipotesis yang diajukan. Dengan menggunakan data Annual Report tahun 2019 dan tahun 2020 pada seluruh bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditemukan bahwa eksposur pandemi COVID-19 berpengaruh negatif pada kinerja pasar bank di Indonesia. Begitu pula dengan manajemen laba yang memperkuat hubungan negatif antara eksposur pandemi COVID-19 dengan kinerja pasar bank di Indonesia. Sedangkan restrukturisasi kredit tidak terbukti secara signifikan memperlemah hubungan negatif antara eksposur pandemi COVID-19 dengan kinerja pasar bank di Indonesia. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan gambaran dan membuktikan secara empiris hubungan negatif antara eksposur pandemi COVID-19 dengan kinerja pasar perbankan serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai eksposur pandemi penyakit yang berskala global.

---

The banking industry has a vital role in maintaining the stability of the national economy, therefore, banking performance must be a concern during the COVID-19 pandemic. This study aims to examine the relationship between exposure COVID-19 pandemic and banking market performance in Indonesia where earnings management and credit restructuring used as moderating. The approach used in this study is a mixed method approach. A qualitative approach during data collection was carried out using content analysis techniques to see the impact of the COVID-19 pandemic exposure on the market performance of the Indonesian Banks. While the quantitative approach to empirically test the proposed hypothesis. Using the 2019 and 2020 Annual Report data for all banks listed on the Indonesia Stock Exchange, it was found that the COVID-19 pandemic exposure had a negative effect on the market performance of banks in Indonesia. Likewise, with earnings management, which strengthens the negative relationship between the COVID-19 pandemic exposure and the market performance of banks in Indonesia. Meanwhile, credit restructuring has not been proven to significantly weaken the negative relationship between the COVID-19 pandemic exposure and the market performance of banks in Indonesia. The implication of this research is to empirically prove the negative relationship between exposure COVID-19 pandemic and banking market performance and to become a reference for further research on global-scale disease pandemic exposure."

"Kredit sindikasi adalah pinjaman yang diberikan oleh lebih dari satu kreditur yang bertujuan untuk memberi kredit pada suatu perusahaan yang memerlukan kredit dalam rangka pembiayaan terhadap suatu proyek. Namun, pada akhir tahun 2019 dunia digemparkan dengan kemunculan varian virus baru yaitu Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang berdampak pada perekonomian dunia, salah satunya Indonesia yang turut terdampak secara langsung dan tidak langsung mengenai stabilitas sistem keuangan dan kinerjanya, sehingga menyebabkan dinamika kredit perbankan menjadi macet. Permasalahan kredit sindikasi adalah permasalahan yang serius, hal ini karena kredit sindikasi merupakan kredit dalam skala dana yang besar dan terdiri dari beberapa bank. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai: (i) Tindakan yang dilakukan perbankan untuk memitigasi risiko kredit yang terjadi dalam skema pemberian kredit sindikasi pada masa pandemi COVID-19; dan (ii) Upaya yang dilakukan Bank BNI untuk menyelamatkan kredit sindikasi yang bermasalah. Penelitian ini merupkan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelaah asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis. Tindakan yang dilakukan oleh Bank BNI untuk menanggulangi risiko kredit yang terjadi dalam skema pemberian kredit sindikasi pada masa pandemi COVID-19 dengan cara perbankan wajib untuk memenuhi ketentuan yang diatur oleh peraturan di Indonesia, salah satunya dengan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking principal) sebelum menyetujui atau memberikan kredit pada debiturnya. Konsep prinsip kehati-hatian sejalan dengan penerbitan POJK No. 11/POJK.03/2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi risiko kredit yang disebabkan oleh pandemik COVID-19. Kemudian, Upaya yang dilakukan Bank BNI untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah adalah dengan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank terhadap debitur yang berpotensi atau mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban. Dalam restrukturisasi kredit yang dilakukan terbagi menjadi : (i) Penjadwalan Kembali (Reschduling), (ii) Persyaratan Kembali (Reconditioning); dan (iii) Penataan Kembali (Restructuring).

---

Syndicated loans are loans given by more than one creditor with the aim of providing credit to a company that requires credit in order to financing project. At the final year of 2019, the world shaken by new variant of virus known as Coronavirus Disease 2019 or COVID-19. COVID-19 has an impact on the world economy, one of them is Indonesia, which is directly and indirectly affected by the stability of the financial system and its performance, resulting in the dynamics of bank credit to become stuck. The problem of syndicated credit is a serious problem, because syndicated loans are loans on a large scale and consist of several banks and certain if there is congestion, the impact will be very large both for the banks themselves, and furthermore it will have a major impact on the community as customers. The issue in these thesis is regarding: (i) actions taken by banks to mitigate credit risk that occurs in the syndicated loan scheme during pandemic of COVID-19; and (ii) the attempt made by BNI Bank to save non-performing syndicated loans. The actions taken by BNI Bank to overcome credit risk that occurred in the syndicated loan scheme during the pandemic of COVID-19 by means of banking obligations to comply with the provisions stipulated by regulations in Indonesia, one of which is the application of the precautionary principle (Prudential Banking Principal), prior approving or giving credit to debtors. The precautionary principle concept is in line with issuance of POJK No. 11/POJK.03/2020 issued by Indonesian Government to address credit risk cause by the pandemic of COVID-19. In addition, BNI’s efforts to resolve non-performing loans are credit restructuring. Credit restructuring is an action made by bank to repair debtors who have the potential or undergo problem for fulfilling their obligation are following by lowering loan interest rates, extending time, reducing loaned interest arrears, adding credit facilities or converting loans into equity participation. The concept of credit restructuring is divided into: (i) Rescheduling; (ii) Reconditioning; (iii) Restructuring. "

"Meningkatnya usaha pengangkutan sejalan dengan meningkatnya hubungan diantara para pihak. Hubungan tersebut biasanya dilandasi dengan sebuah perjanjian. Di Indonesia perjanjian diatur dalam KUHPerdata. Dalam KUHPerdata terdapat dua bentuk perjanjian, yaitu perjanjian nominaat dan perjanjian innominaat. Dalam hal usaha pengangkutan, biasanya di antara para pihak melakukan hubungan sewa menyewa yang dilandasi dengan perjanjian nominaat, yaitu perjanjian sewa menyewa. Dalam implementasi perjanjian sewa menyewa biasanya terdapat permasalahan, seperti pembatalan perjanjian secara sepihak. Salah satunya terdapat peristiwa tersebut dalam hubungan sewa menyewa antara PT ASJ dengan PT BSS. Hadirnya permasalahan hubungan tersebut, dalam penelitian ini akan dikaji mengenai ketentuan hukum perjanjian sewa menyewa di Indonesia, mengkaji mengenai pembatalan perjanjian secara sepihak sebagai perbuatan melawan hukum, dan mencoba menganalisa mengenai peristiwa antara PT ASJ dan BSS. Sehingga dengan adanya penelitian tersebut mengetahui mengenai perlindungan bagi pihak yang beritikad baik dalam sebuah perjanjian, terutama perjanjian sewa menyewa terhadap pembatalan perjanjian sewa menyewa secara sepihak. Bentuk metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal yang didasari dengan asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis. Dengan adanya penelitian tersebut diketahui bahwa pembatalan perjanjian, baik perjanjian sewa menyewa secara sepihak termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Akibat hukum dari adanya pembatalan perjanjian secara menimbulkan perlindungan bagi pihak beritikad baik, yaitu dengan diberikannya hak untuk menggugat dibarengi dengan ganti kerugian. Ganti kerugian ini bertujuan untuk memulihkan kondisi kepada keadaan semula.

---

The growth of transportation businesses aligns with the increasing relationships among the parties involved. These relationships are generally based on agreements. In Indonesia, agreements are regulated under the Civil Code (KUHPerdata). The Civil Code recognizes two types of agreements: nominate agreements and innominate agreements. In transportation business dealings, parties typically engage in lease agreements, which fall under the category of nominate agreements. However, the implementation of lease agreements often encounters issues, such as unilateral termination of the agreement. One such instance occurred in the lease relationship between PT ASJ and PT BSS. Given the emergence of such issues, this research examines the legal provisions governing lease agreements in Indonesia, explores the unilateral termination of agreements as an unlawful act, and analyzes the case involving PT ASJ and PT BSS. This research aims to shed light on the legal protection available to parties acting in good faith within an agreement, particularly in lease agreements, against unilateral termination. The research employs a doctrinal research method, grounded in legal principles and written legal sources. The findings indicate that the unilateral termination of agreements, including lease agreements, constitutes an unlawful act. The legal consequences of such terminations provide protection to the party acting in good faith, including the right to file a lawsuit accompanied by compensation. The compensation aims to restore the affected party to their original condition."

"Listrik merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Permasalah timbul apabila terjadi pemadaman listrik yang berlangsung sering. Tesis ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap pemadaman listrik menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Ketenagalistrikan. Dibahas pula upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen bila terjadi pemadaman listrik. Dalam penelitian ini, mempergunakan metode penelitian yuridis-normatif, hal mana lebih mengutamakan pendekatan terhadap norma-norma hukum yang telah ada, data-data yang diperoleh kemudian diolah dan dilakukan analisis secara kualitatif.

---

Electricity is very important in the daily life of the community. Problems arise when a blackout that lasted frequently. This thesis discusses consumer protection against power outages according to the Consumer Protection Act and the Electricity Act. Also discussed the efforts of consumer law that can be done when a blackout. In this study,the method of juridical-normative research, which prefers the approach to the legal norms that already exist, the data obtained is then processed and analyzed qualitatively."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hal apa saja yang dapat memengaruhi stabilitas bank. Pengaruh tersebut terutama berasal dari risiko perbankan berupa risiko likuiditas dan risiko kredit. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah sebanyak 41 bank konvensional terbuka dari 5 negara ASEAN yang mengalami resesi akibat pandemi Covid-19 pada Tahun 2020. Analisis pada penelitian ini menggunakan metode GMM dan VECM dengan data kuartalan pada periode Q4 2015 hingga Q3 2020 sehingga mencakup periode sebelum dan ketika terjadinya krisis. Hasil penelitian ini menemukan adanya pengaruh timbal balik antara kedua risiko perbankan tersebut dalam jangka panjang dan keduanya pun secara bersamaan memengaruhi stabilitas bank secara signifikan. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang manajemen risiko perbankan dengan tujuan untuk meningkatkan stabilitas bank.

---

This study was conducted to determine any matter that may affect the stability of the bank. This influence mainly comes from banking risk in the form of liquidity risk and kredit risk. In this study, the sample used was 41 open conventional banks from 5 ASEAN countries that experienced a recession due to the Covid-19 pandemic in 2020. The analysis in this study uses the GMM and VECM methods with quarterly data in the period Q4 2015 to Q3 2020 so that it covers the period before and during the crisis. The results of this study found that there is a reciprocal effect between the two banking risks in the long term and both simultaneously significantly affect bank stability. The results of this study can provide a deeper understanding of banking risk management with the aim of increasing bank stability."