Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi PNBP 126 kantor imigrasi (kanim) selama periode 2019-2022 dan menganalisis hubungan antara tingkat efisiensi tersebut dengan penggunaan teknologi informasi. Dengan menggunakan metode data envelopment analysis (DEA), tingkat efisiensi sebesar 0,470 menandakan rata-rata efisiensi penggunaan input adalah sebesar 47%. Skor efisiensi relatif meningkat tiap tahun dengan nilai rata-rata secara berurutan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 adalah sebesar 0,402, 0,470, 0,635 dan 0,371. Estimasi DEA juga menunjukkan bahwa kanim yang menjadi tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) memiliki nilai rata-rata efisiensi lebih tinggi dibandingkan dengan kanim non TPI dan kelas kanim kelas dengan lokasi lebih strategis memiliki nilai efisiensi lebih rendah. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi pada kantor imigrasi belum memiliki pengaruh terhadap tingkat efisiensi PNBP keimigrasian. Selain itu, sub-sample analysis pada kelas kanim juga memiliki nilai yang beragam.

---

This study aims to measure efficiency level of Non-Tax State Revenue on 126 immigration offices in 2019-2022 and analyze its relationship with information technology utilization. Using the data envelopment analysis (DEA) method, the efficiency level is 0,470, indicating that the average input efficiency is 47%. The relative efficiency score increases yearly ??from 2019 to 2022 with average values 0,402, 0,470, 0,635 dan 0,371 respectively. DEA estimates that immigration offices with checkpoint services have higher average efficiency score than non-checkpoints one and the more strategic immigration offices’ location tends to lower the efficiency level. The empirical method used is panel data regression with fixed effect model. The estimation results show that the use of information technology at the immigration office has no effect on the efficiency level of immigration Non-Tax State Revenue. In addition, sub-sample analysis on immigration office’ class shows mixed results."

"Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik di bidang penataan frekuensi radio kepada masyarakat, pemanfaatan sumber daya seperti pengalokasian anggaran serta ketersediaan sumber daya manusia berkualitas, harus digunakan secara tepat dan efisien. Alokasi sebagian dana PNBP pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) telah digunakan untuk mendukung pelayanan publik di bidang penataan frekuensi radio. Apabila sumber daya ini telah digunakan secara efisien, maka akan meningkatkan pendapatan negara melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Hak Pakai (BHP) Frekuensi sehingga meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi pelayanan publik di sektor telekomunikasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan Sumber Daya pada Ditjen SDPPI untuk memaksimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang Komunikasi dan Informatika dengan menggunakan metode Two Stage Data Envelopment Analysis (DEA). Tahap pertama penelitian ini menggunakan metode DEA dimana data Penerimaan Negara Bukan Pajak Biaya Hak Pakai Izin Stasiun Radio (PNBP BHP ISR) dan Klien Biaya Hak Pakai Izin Stasiun Radio (BHP ISR) sebagai variabel Output, serta besaran alokasi Maksimum Pencairan (MP) Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Jumlah Pegawai sebagai variabel Input. Kemudian Tahap Kedua, dengan menggunakan nilai efisiensi sebagai variabel dependen dalam model regresi Tobit untuk menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi pencapaian PNBP serta pelayanan publik kepada masyarakat pengguna frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan efisiensi. Selama periode 2014-2018, Rata-rata sebanyak 16 (enam belas) UPT (49%) dari 33 UPT telah menggunakan sumber daya secara efisien untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan penerimaan PNBP BHP Frekuensi. Faktor PDRB Per Kapita Harga Konstan dan Dummy Jawa Non Jawa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi dalam pencapaian PNBP dan pelayanan kepada pengguna frekuensi. Sedangkan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efisiensi dalam pencapaian PNBP dan pelayanan kepada pengguna frekeunsi.

---

To optimize public services in the field of radio frequency structuring to the community, the use of resources such as budget allocation and availability of quality human resources must be used appropriately and efficiently. Ditjen SDPPI has been used partial allocation of Non-Tax Revenue to support public services in the field of radio frequency structuring. If this resource has been used efficiently, it will increase Non Tax revenue and of course achieving optimal public services. This research was conducted to measure the level of efficiency in the use of Resources at Ditjen SDPPI to maximize Non-Tax Revenues (PNBP) in the field of Communication and Information by using the Two Stage Data Envelopment Analysis (DEA) method. The first phase uses the DEA method in which the BHP ISR Non-Tax Revenue (PNBP) data and the BHP ISR Client as Output variables, and also MP PNBP allocation and Number of Employees as Input variables. Then the Second Stage, using the value of efficiency as an dependent variable in the Tobit regression model to determine the factors that affect the efficiency in achieving PNBP and services to the frequency user. The results showed that there had been an increase in efficiency. During the period 2014 - 2018, an average of 16 UPTs (49%) from 33 UPTs had used resources efficiently to optimize public services and receive Non tax Revenue. Gross Regional Domestic Product and Dummy Java – Non Javanese has a significant positive effect on efficiency in achieving PNBP and services to frequency users. While the Functional Position Frequency Controller has a negative and significant effect on efficiency in achieving PNBP and services to frequency users."

"Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan bentuk penerimaan negara yang berasal dari layanan atau jasa yang disediakan oleh pemerintah/lembaga, selain pajak dan hibah. pemerintah melaksanakan pnbp dalam rangka meningkatkan pendapatan negara yang bertujuan menyejahterakan masyarakat indonesia. PNBP diatur oleh undang-undang nomor 9 tahun 2018 tentang pnbp. terdapat pnbp yang dilaksanakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, yang lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2016 jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian pendidikan dan kebudayaan. salah satu jenis pnbp fungsional yang dilaksanakan oleh unit eselon I di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan, yaitu Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). pnbp ukbi diprakarsai oleh badan pengembangan dan pembinaan bahasa sebagai wujud kontribusi badan/lembaga dalam meningkatkan pendapatan negara. penerapan dasar hukum pnbp ukbi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan indonesia. seharusnya, sebelum penerapan dasar hukum pnbp ukbi, terdapat peraturan pelaksana yang memiliki fungsi mengatur terkait pengelolaan, maksud, tujuan, sasaran, dan pelindungan hukum pelaksanaan PNBP UKBI. akantetapi, peraturan pelaksana yang dimaksud belum disusun dan diundangkan sampai dengan peraturan pemerintah terkait pnbp di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan telah terlaksana. hal ini bertujuan mencapai kepastian hukum di dalam masyarakat pengguna dan penerima manfaat layanan yang diberikan kementerian/lembaga. sehingga pada saat pengaturan terkait PNBP UKBI telah pasti secara hukum dan telah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, maka penyelenggaraan pnbp dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat indonesia.

---

Non-Tax State Revenue (PNBP) is a form of state revenue derived from services or services provided by the government/institution, in addition to taxes and grants. the government implements pnbp in order to increase state revenues aimed at the welfare of the indonesian people. PNBP is regulated by law number 9 of 2018 concerning PNBP UKBI. There is a PNBP implemented by the ministry of education and culture, which is further regulated in government regulation number 82 year 2016 types and rates of non-tax state revenues applicable to the ministry of education and culture. one type of functional pnbp implemented by the echelon i unit under the ministry of education and culture, is the indonesian language proficiency test (UKBI). The UKBI PNBP was initiated by the language development and development board as a form of the contribution of the agency/institution in increasing state revenue. the application of the legal basis for ukbi pnbp has been carried out in accordance with the provisions of the formation of indonesian laws and regulations. before the application of the legal basis for the UKBI PNBP, there should be an implementing regulation that has the function of regulating the management, purpose, objectives, targets, and legal protection of the implementation of the UKBI PNBP however, the implementing regulations referred to have not yet been drafted and promulgated until the government regulation related to PNBP within the ministry of education and culture has been implemented. this aims to achieve legal certainty in the user and beneficiary community of services provided by ministries/agencies."

"Pajak reklame merupakan salah satu objek pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Potensi yang ada dari pajak reklame di Kota Bekasi jumlahnya cukup besar, dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi tidak pernah mencapai target penerimaan yang diharapkan. Kondisi ini masih tetap terjadi sampai dengan tahun ini Tidak tercapainya target realisasi pajak reklame di Kota Bekasi didasari karena adanya faktor penghambat dalam melakukan penerimaan pajak reklame secara optimal.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab rendahnya realisasi penerimaan pajak reklame serta menganalisis strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak reklame. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak reklame tersebut, pemerintah Kota Bekasi memiliki beberapa strategi yang digunakan untuk membantu melakukan pencapaian target pajak reklame. Strategi yang akan dilakukan disesuaikan dengan faktor faktor yang menghambat proses penerimaan selama ini di Kota Bekasi.

---

Advertisement Billboard Tax is one of the Local Tax object which is become the source of the original local revenue. The potency from this entertainment tax have such a big potency in Bekasi City, however in this last few years the tax revenue in Bekasi City can never achieve the revenue target as expected. This condition still happening until this year. The unfulfilled target of this advertisement tax in Bekasi City is based on some factors in taxing the advertisement tax revenue optimally.

This research aims to analyze the factors causes low level of billboard tax revenue and what strategy that government do The approach that was used in this research that is a qualitative approach The approach that used in this research it is a qualitative approach In order to optimize the advertisement tax revenue, Bekasi City government has several strategies used to achieve the target of advertisement tax. The strategy that government choose will be adjusted to the factors that hamper the administration process of advertisement tax in the city of Bekasi."

"Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah mengeluarkan kebijakan implementasi tapping box sejak tahun 2013 dengan tujuan melakukan pengawasan kepada wajib pajak guna optimalisasi penerimaan pajak restoran, sehingga dalam penelitian ini akan menganalisa apakah implementasi tapping box efektif atau tidak sejak awal implementasi hingga tahun 2018. Skripsi ini menganalisis mengenai implementasi tapping box pada Pajak Restoran di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post positivist dengan metode analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi ini menggunakan teori keefektifan implementasi kebijakan oleh Matland dengan hasil penelitian bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara dimensi dengan implementasi tapping box, dan terdapat pula faktor pendukung juga faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi tapping box. Faktor pendukung yaitu adanya upaya hukum yang jelas, adanya kesadaran Wajib Pajak, adanya keunggulan dari alat atau sistem yang digunakan dan adanya dukungan yang diberikan dari lembaga-lembaga terkait implementasi tapping box. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu adanya keengganan wajib pajak, sumber daya manusia yang kurang memadai, keterbatasan jumlah alat tapping box, dan terdapat kendala teknis.

---

The Government of South Tangerang City has issued a policy of implementing tapping boxes since 2013 to supervise taxpayers to optimize restaurant tax revenue, so this research will analyze whether the implementation of tapping boxes is effective or not from the beginning of implementation until 2018. This thesis analyzes the implementation of tapping boxes on Restaurant Tax in the City of South Tangerang. This research uses a post-positivist research approach with descriptive analysis methods and uses techniques of collecting data by literature study and in-depth interviews. This implementation analysis uses the theory of the effectiveness of policy implementation by Matland with the results of the study that there are still mismatches between dimensions and the implementation of tapping boxes, and there are also supporting factors as well as inhibiting factors in the implementation of tapping box implementation. Supporting factors are the existence of clear legal remedies, the awareness of taxpayers, the superiority of the tools or systems used and the support given from institutions related to the implementation of tapping boxes. While the inhibiting factors are the reluctance of taxpayers, inadequate human resources, the limited number of tapping box tools, and there are technical problems."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor panas bumi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi kebijakan PNBP sektor panas bumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini pemerintah melakukan terobosan untuk mengembangkan sektor panas bumi dari sisi penerimaan negara bukan pajak dengan diterbitkannya revisi UU No 27 Tahun 2003. Implementasi kebijakan fiskal atas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak sektor panas bumi sudah diterapkan, namun dalam pelaksanaannya masih ada hambatan yang mempengaruhi jumlah penerimaan negara. Hal ini menyebabkan lambannya pertumbuhan industri panas bumi di Indonesia. Hal yang menyebabkan lambannya pertumbuhan industri panas bumi di Indonesia karena membutuhkan sumber daya finansial yang cukup, modal yang kuat dengan resiko kegagalan yang tinggi.

---

This research explains policy implementation of non-tax state revenue of geothermal sector in Indonesia. This study was conducted to get an overview of the implementation of the geothermal sector of non-tax state revenue policy. This study uses a qualitative approach as data collection techniques through field studies and literature. The results of this research indicate that revisions of the law No. 27 of 2003, Indonesia government made a breakthrough that aimed is for developing the geothermal sector in terms of non-tax state revenue. Hoewever, its implementation faces various obstacles that affect the number of state revenue. It thus lead to the slow growth of the geothermal industry in Indonesia. The cause of the slow increase in Indonesia geothermal industry is because it still need enough financial resources with strong capital modals and high risk."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pendapatan, piutang, dan Utang Kelebihan Pembayaran Non Pajak Lainnya yang berasal dari iuran Badan Usaha di bidang BBM dan Gas Bumi pada Laporan Keuangan BPH Migas dan kesesuainya dengan SAP berbasis Akrual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dan penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan- Laporan Operasioanl (LO), Piutang PNBP, dan Utang Kelebihan Pembayaran Non Pajak Lainnya dari Iuran Badan Usaha bidang BBM dan Gas Bumi pada Laporan Keuangan BPH Migas Tahun 2015 Unaudited belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Atas ketidaksesuain tersebut maka perlu dilakukan koreksi terhadap Laporan Keuangan BPH Migas Tahun 2015 Unaudited.Saran utama yang diberikan dalam penelitian ini adalah perlu dilakukan koreksi terhadap kebijakan akuntansi BPH Migas terkait Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan- LO, Piutang PNBP dan Utang Kelebihan Pembayaran Non Pajak Lainnya dari Iuran Badan Usaha bidang BBM dan Gas Bumi. Upaya yang diperlukan BPH Migas dalam meningkatkan keberhasilan penerapan standar akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan BPH Migas adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Dukungan dan Komitemen dari Pimpinan Organisasi, Penyediaan Sistem Informasi Akuntansi (Aplikasi Keuangan) yang terintegrasi dan terkomputerisasi, dan Peningkatan Sistem Pengendalian Internal.

---

The purpose of this research is to determine the recognition, measurement and disclosure of revenues, accounts receivable, and Excess Debt Payments Other Non Tax derived from the levy of Enterprises in the downstream oil and gas through pipelines in the Financial Statements of BPH Migas and suitability to Accrual-based Government Accounting Standards. The method used in this research is descriptive and case study research.

The results of this research show that Recognition, Measurement, Presentation and Disclosure operational reports - earnings, non-tax receivables and Excess Debt Payments Other Non Tax levy of Enterprises in the downstream oil and gas through pipelines in the Financial Statements of the Year 2015 Unaudited BPH Migas not fully in accordance with the provisions set in Government Regulation Number 71 Year 2010 concerning the Government Accounting Standards. The non-conformance on the necessary corrections to the Financial Statements BPH Migas 2015 Unaudited.

The main advice given in this research is a necessary correction of the accounting policy related to BPH Migas Recognition, Measurement, Presentation and Disclosure operational reports -earnings, non-tax receivables and Debt Payments Excess Other Non Tax from the levy of Enterprises in the downstream oil and gas through pipelines. Efforts are needed BPH Migas in improving the success of the application of accounting standards Government accrual basis in preparing the Financial Statements of BPH Migas is Improving the Quality of Human Resources, Support and commitment from the leadership of the Organization, Provision of Accounting Information Systems (Financial Applications) integrated and computerized, Improved Control Systems internal."

"Pencapaian target penerimaan pajak oleh otoritas pajak antara lain dilakukan dengan menggunakan pola extra effort melalui kebijakan penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak Badan terhadap peningkatan penerimaan pajak, (2) mengetahui optimalitas hasil penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak badan. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif-kualitatif yaitu analisis kuantitatif yang didukung uraian dari data kualitatif. Dengan menggunakan data pembayaran wajib pajak penentu penerimaan, data extra effort, dan hasil wawancara dengan pihak terkait.Hasil penelitian menunjukkan (1) adanya hubungan positif antara penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak dengan peningkatan penerimaan pajak, karena dengan menggunakan profil Wajib Pajak penggalian potensi pajak dapat dilakukan secara comprehensive, sehingga memberikan hasil lebih maksimal, (2) penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak yang dilakukan KPP belum memberikan hasil yang optimal karena target extra effort untuk tiga tahun yang diteliti tidak pernah tercapai.

---

Achievement the tax revenue target by tax authorities among others, performed by using the pattern through the extra effort of potential tax policy based taxpayers profile. Using data the payment acceptance determinants tax payers, an extra effort of data, and interviews, this research to (1) determine the effect of potential tax based profile corporate taxpayers on increased tax revenue; (2) determine the optimality results potential tax excavation based profile corporate taxpayers. This research use approach quantitative-qualitative that is quantitative analysis supported by qualitative data.

The Research results (1) showed of the positive relationship between tax excavation based profile corporate taxpayers with increase in tax revenue, due to the use profiles of potential taxpayers can be done in a comprehensive, so as to provide maximum results, (2) tax excavation based profile taxpayers the tax office do not provide optimal result because target extra effort for three years under research never unattainable."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan implementasi alokasi belanja hasil PNBP untuk meningkatkan pelayanan di Kebun Raya Bogor. Implementasi pemungutan terdiri dari tiga proses, yaitu penetapan, pemungutan, serta penyetoran, pelaporan, dan pengawasan. Implementasi alokasi belanja hasil PNBP untuk meningkatkan pelayanan terdiri dari tiga proses, yaitu perencanaan, realisasi belanja, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada implementasi pemungutan PNBP di Kebun Raya Bogor masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib bayar yang lalai karena kurangnya pemberian sanksi dan pengawasan. Dalam implementasi alokasi belanja untuk meningkatkan pelayanan, masih terdapat beberapa kendala yang disebabkan oleh kebijakan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebun Raya Bogor diharapkan untuk meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi, serta kebijakan alokasi belanja diharapkan dapat dikaji ulang mengingat bahwa PNBP seharusnya dikembalikan lagi ke dalam bentuk pelayanan.

---

This research explains the implementation of non-tax state revenue collection in Bogor Botanical Garden and spending allocation for services improvement in Bogor Botanical Garden. Implementation of non-tax state revenue collection consists of assessment, collection, and remittance, reporting, and control. Implementation of spending allocation for services improvement consists of planning, actual spending, and reporting. This study uses a qualitative approach, In which data collection techniques through field studies and literature.

The result of this research indicated that there were violations in the implementation of non-tax state revenue collection in the Bogor Botanical Gardens committed by the negligent payer because of the lack of sanctions and supervision. Within the spending allocation for services improvement, there were some constraints caused by the spending allocation policy established by the government. Bogor Botanical Gardens are expected to improve supervision and sanctions, when the spending allocation policy is expected to be reviewed considering that non-tax revenues should be returned in the provision of services."

"Pajak daerah merupakan salah satu komponen penyusun Penerimaan Asli Daerah yang menjadi andalan di Kabupaten Bantul. Pajak yang kewenangan dalam pemungutannya dilimpahkan kepada Kabupaten Bantul salah satunya adalah pajak parkir. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang diikuti dengan peningkatan tempat-tempat wisata di Kabupaten Bantul dari tahun 2010-2016 menyebabkan potensi penerimaan pajak parkir meningkat, namun pertumbuhan realisasi pajak parkir menurun sejak tahun 2014. Skripsi ini membahas tentang evaluasi pemungutan pajak parkir di Kabupaten Bantul.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis evaluasi pemungutan pajak parkir di Kabupaten Bantul. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi literatur.Berdasarkan teori evaluasi yang dikemukakan oleh Dunn, hasil penelitian menunjukan bahwa pemungutan pajak parkir di Kabupaten Bantul masih perlu dilakukan evaluasi. Hal ini dikarenakan dari kedua kriteria yang diteliti, baik dari kriteria efektivitas dan responsivitas yang dikemukakan oleh Dunn tidak berhasil terpenuhi, sehingga evaluasi pemungutan pajak parkir menjadi perlu untuk dilakukan.

---

Local tax is one of the components of the Regional Original income , which is the mainstay in Bantul district. Taxes which authoritiy in the collection are delegated to the District of Bantul on of which is the parking tax. The increasing number of vehicles followed by increasing tourist attractions in Bantul District from 2010 2016 causing the potential for increasing parking tax revenues, but the growth in realization of the parking tax decreased since 2014.

This thesis discusses the evaluation of parking tax collection in Bantul regency. The purpose of this study is to analyze the evaluation of parking tax collection in Bantul regency. The research approach used in this research is post positivist approach with descriptive research type and data collection method in the form of literature study and literature study.

Based on the evaluation theory proposed by Dunn, the results showed that parking rsquo s tax collection in Bantul Regency is still need to be evaluated. This is because by both criterias studied, both of the effectiveness and responsiveness criteria proposed by Dunn have not been successfully fulfilled, so the evaluation of parking tax collection becomes necessary."