Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara harapan dan kenyataan bahwa target dari platform JDIH tidak tercapai sehingga belum mendukung target pencapaian pada rencana strategis. Penerimaan platform JDIH terhadap kebutuhan pengguna dalam mengakses dokumentasi dan informasi hukum belum dilakukan evaluasi sehingga rata-rata persentase kunjungan hanya sebesar 15%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pengguna terhadap platform JDIH serta rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengunjung platform JDIH. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan menggunakan model TAM sebagai teori dasarnya lalu menambahkan model IDT, DMISM, dan variabel Habit sebagai variabel eksternalnya. Pengumpulan data yang digunakan sebagai data primer diperoleh dari hasil survei yang disebarkan kepada responden di Kabupaten Majalengka yang terdiri dari 50 indikator dalam 13 variabel diantaranya variabel Keuntungan Relatif (KER), Kompatibilitas (KOP), Kompleksitas (KOM), Observabilitas (OBS), Trialabilitas (TRI), Kualitas Informasi (KUI), Kualitas Sistem (KUS), Kualitas Layanan (KUL), Kebiasaan (HAB), Persepsi Kemudahan Penggunaan (PKP), Persepsi Manfaat Penggunaan (PMP), Niat Untuk Menggunakan (NUM), dan Penggunaan Sistem (PES). Metode pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode PLS-SEM dengan bantuan aplikasi SmartPLS. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa faktor Keunggulan Relatif, Kebiasaan, Persepsi Manfaat Penggunaan, dan Niat Untuk Menggunakan dapat memengaruhi secara signifikan terhadap penerimaan pengguna dalam menggunakan platform JDIH. Berdasarkan faktor-faktor tersebut disusun rekomendasi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pengunjung pada platform JDIH

---

This research was compromised by the discrepancy between expectations and the fact that the objectives of the JDIH platform were not met, so that they did not support the strategic plan's achievement goals. The acceptance of the JDIH platform for the requirements of users to access documentation and legal information has not been evaluated, so the average number of visits was only 15%. This study's objective is to identify the factors that influence user acceptance of the JDIH platform, as well as any recommendations that can be made to enhance the platform's user base. The research employed a mixed-methods strategy by employing the TAM model as its fundamental theory and supplementing it with the IDT, DMISM, and Habit variables models as its external variables. The primary data collection is derived from the results of a survey distributed to respondents in the district of Majalengka. The survey consists of 50 indicators in 13 variables, including Relative Advantage (KER), Compatibility (KOP), Complexity (KOM), Observability (OBS), Trialability (TRI), Information Quality (KUI), System Quality (KUS), Service Quality (KUL), Habits (HAB), Perceptions Ease of Use (PKP), Perceptions Benefit of Use (PMP), Intention to Use (NUM), and System Usage (PES). Using the PLS-SEM technique and the SmartPLS application, the quantitative data processing procedure is carried out. The findings of this study indicate that Relative Advantage, Habits, Perceptions Benefit of Use, and Intention to Use can significantly influence user acceptance of the JDIH platform. Based on these factors, guidelines for the formulation of government policies to increase the number of visitors to the JDIH platform are formulated as recommendations."

"Perkembangan teknologi dan informasi telah membawa perkembangan di bidang Pasar Modal. Salah satu layanan yang muncul di tengah perkembangan tersebut ialah layanan Equity Crowdfunding. Di Indonesia, layanan ini disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui peraturan OJK No. 37 tahun 2018 tentang Equity Crowdfunding. Sebagai bagian dari layanan Pasar Modal, prinsip Keterbukaan Informasi merupakan bagian penting dari penerapan layanan Equity Crowdfunding. Prinsip keterbukaan bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi Pemodal. Selain itu penerapan prinsip ini juga dapat menumbuhkan tingkat kepercayaan dari para Pemodal dalam menanamkan modalnya di perusahaan Penerbit. Oleh karena itu, prinsip ini harus dijamin melalui suatu sistem hukum yang baik, kelembagaan yang jelas, serta pelaksanaan penegakan hukum secara tegas dan adil.Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan yuridis normatif, dimana penulis akan mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan tertulis yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dalam Equity Crowdfunding di Indonesia. Tulisan ini akan membahas mengenai penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi dalam Equity Crowdfunding di Indonesia, pengaturannya di Indonesia, apakah pengaturannya telah memberikan perlindungan optimal kepada Pemodal, serta perbandingan pengaturannya dengan pengaturan yang berlaku di Australia. Dengan demikian, penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaturan keterbukaan informasi dalam platform equity crowdfunding yang berlaku di Indonesia

---

The development of information and technology has allowed innovation in the Capital Market. One of the services that emerge through the development is Equity Crowdfunding. In Indonesia, this service was enacted by Otoritas Jasa Keuangan through OJK Regulation No. 37 of 2018 regarding Equity Crowdfunding. As one of the services in the Capital Market, it is important to apply the disclosure of information principle in Equity Crowdfunding. This principle aims to give protection to its Investor. Moreover, this principle can help enhance the trust of the public to invest in Issuers’ companies. Therefore, this principle must be guaranteed through a good legal system, clear institutions, and the implementation of firm and fair law enforcement.

The writing method that is used in this writing is juridical normative method, where the author will systematically conduct written materials that refer to legal norms in laws and regulations relating to disclosure of information in Equity Crowdfunding in Indonesia. This writing will discuss the application of Disclosure of Information’s principle in Equity Crowdfunding in Indonesia, its regulation in Indonesia, has the regulation gave optimal protection to its Investor, and the comparison of Indonesia’s regulation with Australia’s regulation. Therefore, this writing is expected provide the information regarding the regulation of disclosure of information in the Equity Crowdfunding platform in Indonesia"

"Pada era globalisasi seperti saat ini perkembangan teknologi semakin berkembang pesat di Indonesia. Penerapan Sistem Informasi Teknologi Informasi SI TI telah menjadi hal yang umum dan banyak diterapkan di berbagai sektor termasuk dunia pendidikan. Universitas Tarumanagara Untar adalah salah satu universitas yang melakukan implementasi SI TI dalam kegiatan belajar mengajarnya. Fakultas Teknologi Informasi FTI Untar merupakan salah satu fakultas yang melakukan implementasi SI TI yang berupa "E Learning System" Namun dalam pemanfaatannya tidak semua berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem sehingga pemanfaatannya dirasakan belum optimal dan tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan.Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan sejumlah dosen dan mahasiswa FTI Untar. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi kuesioner dan wawancara Kuesioner dibuat berdasarkan model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology UTAUT yang telah dimodifikasi. Peneliti melakukan pengolahan data dengan menggunakan teknik Partial Least Square PLS dan menggunakan aplikasi bernama SmartPLS. Data diolah berdasarkan tiga kategori pengguna yaitu pengguna secara umum pengguna laki laki dan pengguna perempuna.Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi pengguna secara umum adalah e learning motivation facilitating conditions dan behavioral intention. Pada pengguna laki laki faktor faktor yang memengaruhi penggunaan E Learning System adalah content quality facilitating conditions dan behavioral intention. Pada pengguna perempuan faktor faktor yang memengaruhi adalah e learning motivation dan behavioral intention. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa memang terdapat perbedaan antara pengguna berjenis kelamin laki laki dan perempuan dalam mengimplementasikan suatu teknologi."

"Transparansi pajak menjadi cara untuk meningkatkan kepatuhan pajak di beberapa negara. Sayangnya, praktik tersebut masih sangat terbatas di Indonesia dikarenakan aspek perlindungan hukum, dan instrumen yang belum banyak dikembangkan. Untuk penelitian ini, akan berfokus kepada pembahasan naming and shaming dan DJP Checking sebagai aktualisasi dari keterbukaan informasi pajak yang memang merupakan bagian dari transparansi pajak. Naming and shaming sendiri merupakan bentuk sanksi perpajakan dengan cara mempublikasikan informasi wajib pajak kepada publik dan DJP Checking merupakan inovasi yang diusung oleh peneliti sebagai alternatif dalam mengoptimalkan kepatuhan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pelaksanaan keterbukaan informasi pajak dilihat dari perspektif hukum pajak dan hak asasi manusia, serta membahas mengenai batasan dan prasyarat apa yang harus diperhatikan dalam pelaksanaanya, ditambah membahas mengenai prospek penerapan DJP Checking sebagai alternatif kebijakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi pustaka, dan survey. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya secara hukum pajak pelaksanaan keterbukaan informasi pajak khususnya naming and shaming sulit dilakukan karena kerangka hukum yang belum ada dan masih hanya sebatas kebijakan internal otoritas perpajakan, walaupun sampai sekarang belum ada tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat nanti akan disahkan melalui program legislasi nasional. Selain itu, secara konsep hak asasi manusia pelaksanaan naming and shaming tidak melanggar karena pajak adalah kewajiban wajib pajak dan apabila tidak dilaksanakan maka wajar dikenakan hukuman. Pelaksanaaan naming and shaming memerlukan sebuah batasan yaitu penentuan informasi wajib pajak apa saja yang boleh dipublikasikan ke publik serta beberapa prasyarat yang harus dilakukan sebelum pelaksanaannya. Terkait inovasi DJP Checking, secara prospek penerapan kebijakan tersebut dinilai efektif sebagai alternatif mengoptimalkan kepatuhan pajak karena pelaksanaanya yang terkategorisasi sesuai kepatuhan pajak dan sifatnya yang membatasi fasilitas sosial yang akan didapat oleh wajib pajak apabila terbukti sangat tidak patuh dalam membayar pajak.

---

Tax transparency is a way to improve tax compliance in some countries. Unfortunately, this practice is still very limited in Indonesia due to aspects of legal protection and instruments that have not been widely developed. For this research, it will focus on the discussion of naming and shaming and DGT Checking as the actualization of tax information disclosure, which is part of tax transparency. By publishing taxpayer information to the public, naming and shaming is a form of tax sanction, and DGT Checking is an innovation promoted by researchers as an alternative to optimize tax compliance. This study aims to discuss the implementation of tax information disclosure from the perspective of tax law and human rights, as well as the limitations and prerequisites that must be considered in its implementation, plus the prospects for implementing DGT Checking as an alternative policy. This research was conducted using a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, literature studies, and surveys. The results of this study indicate that in tax law, the implementation of tax information disclosure, especially naming and shaming, is difficult because the legal framework does not yet exist and is still only an internal policy of the taxation authority. Although it has not been legalized until now, it does not rule out the possibility that one day it will be legalized through a legislative program. national. In addition, in the concept of human rights, the implementation of naming and shaming does not violate because taxes are the obligations of taxpayers, and if they are not implemented, it is reasonable to be punished. The implementation of naming and shaming requires a limit, namely the determination of what taxpayer information may be published to the public, as well as several prerequisites that must be carried out before its implementation. Regarding the DGT Checking, the implementation of the policy is considered effective as an alternative to optimizing tax compliance because its implementation is categorized according to tax compliance and its nature is that it limits the social facilities that will be obtained by taxpayers if they are proven to be very non-compliant in paying taxes."

"Pasal 42 Undang-Undang Rumah Susun memungkinkan pelaku pembangunan rumah susun untuk dapat memasarkan rumah susun sebelum pembangunan dilaksanakan. Namun, beberapa rumah susun yang sudah dipasarkan kepada masyarakat sebelum pembangunan dilaksanakan ternyata tidak dapat menyelesaikan pembangunannya sehingga menimbulkan kerugian kepada para pembeli. Tidak selesainya pembangunan tersebut seringkali diakibatkan dari tidak dimilikinya salah satu dari persyaratan pemasaran sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 42 Undang-Undang Rumah Susun. Dengan melakukan penelitian yuridis-normatif dan menggunakan data sekunder barupa buku literatur dan peraturan perundang-undangan, akan digali perihal pengaturan keterbukaan informasi mengenai persyaratan pemasaran di dalam Pasal 42 Undang-Undang Rumah Susun oleh pelaku pembangunan pada pemasaran rumah susun sebelum pelaksanaan pembangunan dan pengaturan pengawasan pemerintah terhadap dipenuhinya persyaratan pemasaran saat melakukan pemasaran sebelum pelaksanaan pembangunan. Kewajiban pelaku pembangunan untuk membuka informasi pemenuhan persyaratan pemasaran memang ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan, namun belum memiliki mekanisme penegakan yang jelas. Terhadap pengawasan pemerintah, yang ditemukan hanya siapa pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan tanpa adanya pengaturan lebih lanjut bagaimana pengawasan dilakukan.

---

Article 42 of the Indonesian Condominium Law allows the condominium developer to do the Pre Project Selling. However, a few condominiums that have been marketed before the construction project, cannot finish the construction project and cause a considerable loss to the buyers. It often happened because of the absence of one of the marketing requirements as it can be found in article 42 of the Indonesian Condominium Law. With a juridical-normative method and the utilization of the secondary data in the form of literature books and legislation, regulation about information disclosure towards marketing requirements based on article 42 of the Indonesian Condominium Law in the Pre-Project Selling and regulation about government supervision towards the condominium developer marketing requirements ownership in the Pre-Project Selling will be researched. The condominium developer’s obligation to disclose the marketing requirements ownership information can be found in the legislation, yet it lacks an enforcement mechanism. At the same time, the only regulation found about government supervision is only about the party to whom the authority to supervise has been handed over, without any further regulation about how it should be done."

"ABSTRAKPemerintah memberikan lampu hijau terhadap keterbukaan informasi bank, pelaksanaan penerapan prinsip keterbukaan informasi ini tidaklah tanpa hambatan. Implementasi FATCA dan AEOI dipandang penting untuk segera dilaksanakan mengingat keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan perjanjian. Namun demikian, Indonesia tidak akan serta merta ikut dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di seluruh dunia apabila persyaratan yang diminta belum terpenuhi. Salah satu hal mendasar yang paling penting untuk dipenuhi adalah pemenuhan perangkat hukum dalam negeri terutama dalam ketidakselarasan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan perbankan. Hasil Penelitian didapat adalah untuk Implementasi pemberlakuan Foreign Account Tax Compliance Act FATCA adalah Indonesia menerapkan FATCA berdasarkan Intergovernmental Agreement IGA , meskipun demikian penerapan FATCA tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional Indonesia di bidang perbankan dan perpajakan, kaitannya dalam kerjasama luar negeri. Karena penerapan FATCA bersifat lintas sektor, maka dalam penerapannya di Indonesia melibatkan dua otoritas yang berbeda yaitu Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak DJP pada bidang perpajakannya dan Otoritas Jasa Keuangan OJK pada bidang perbankannya. Sedangkan Implementasi Automatic Exchange of Information adalah Indonesia bergabung dalam Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purpose pada September 2009. Untuk menerapkan dengan perangkat hukum di Indonesia, dengan meratifikasi, Karena penerapan Automatic Exchange of Information AEoI bersifat multilateral, maka dalam penerapannya terhadap nasabah khusus Warga Negara Asing WNA serta juga berlaku terhadap Warga Negara Indonesia WNI .

---

ABSTRACTThe government gives the green light to bank disclosure, the implementation of the principle of information disclosure is not without obstacles. The implementation of FATCA and AEOI is considered important for immediate implementation considering Indonesia 39 s participation in the signing of the agreement. However, Indonesia will not necessarily participate in the implementation of information disclosure worldwide if the requirements requested have not been met. One of the most important fundamental issues to be fulfilled is the fulfillment of domestic legal instruments, especially in the unconformity of laws and regulations in the field of taxation and banking. The result of the research is to implement the implementation of Foreign Account Tax Compliance Act FATCA is that Indonesia applies FATCA based on Intergovernmental Agreement IGA , although FATCA implementation should not conflict with Indonesian national law in banking and taxation, its relation in foreign cooperation. Because FATCA 39 s application is cross sectoral, in its implementation in Indonesia it involves two different authorities namely the Minister of Finance and the Directorate General of Taxation DJP on the field of taxation and the Financial Services Authority OJK in its banking field. While the implementation of Automatic Exchange of Information is Indonesia joined in the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purpose in September 2009. To apply with the law in Indonesia, by ratifying, Because the implementation of Automatic Exchange of Information is multilateral, then in its application to customers Special Foreign Citizens Foreign Citizens as well as applicable to Indonesian Citizens WNI . "