"Penelitian ini membahas persoalan hukum yang muncul ketika kedudukan hukum kreditur separatis pemegang hak tanggungan diabaikan dalam proses kepailitan, khususnya ketika objek jaminan yang dibebani hak tanggungan dimasukkan ke dalam boedel pailit tanpa partisipasi atau pemberitahuan kepada kreditur yang bersangkutan. Fokus utama kajian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada kreditur separatis yang memperoleh hak secara sah berdasarkan hukum jaminan kebendaan, namun menghadapi hambatan dalam mengeksekusi haknya akibat tindakan kurator atau kelemahan prosedural dalam sistem kepailitan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti permasalahan hukum yang timbul ketika gugatan lain-lain yang diajukan oleh kreditur separatis untuk mempertahankan haknya ditolak oleh pengadilan, sehingga berimplikasi pada hilangnya hak eksekutorial atas objek jaminan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, literatur hukum, serta dokumen resmi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perlindungan hukum yang dijanjikan secara normatif dengan kenyataan praktik di pengadilan, terutama dalam kasus ketika kurator tidak mencantumkan kreditur separatis dalam daftar piutang. Kondisi ini memperlihatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan terhadap perlindungan hak-hak kreditur, yang seharusnya dijamin berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas.
Pemenuhan kebutuhan pangan dengan gizi yang seimbang dan jumlah yang cukup merupakan salah satu dimensi dari ketahanan pangan. Penduduk di Indonesia masih mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan kalori harian maupun pemenuhan asupan pangan yang layak dan beragam meskipun intervensi melalui program bantuan sosial pangan telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap pemenuhan kalori harian dan makronutrien pada keluarga penerima manfaat. Data yang digunakan bersumber dari modul KOR dan konsumsi pada Susenas tahun 2022. Pengukuran dampak program dilakukan di level rumah tangga, menggunakan metode Propensity Score Matching dengan algoritma nearest neighbor with caliper serta dilengkapi dengan analisis cost-effectiveness. Hasil menunjukkan bahwa di level rumah tangga secara nasional, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan kalori harian sebesar 47,93 kkal, meningkatkan pemenuhan karbohidrat sebesar 10,51 gram, dan meningkatkan pemenuhan protein sebesar 1,24 gram dibandingkan dengan rumah tangga dengan karakter sejenis yang tidak mendapatkan program BPNT. Pengukuran di wilayah perkotaan menunjukkan hasil bahwa program BPNT hanya memberikan dampak ke pemenuhan kalori harian dan asupan karbohidrat. Sedangkan di wilayah perdesaan, program BPNT menunjukkan hasil yang signifikan terhadap pemenuhan kalori harian maupun asupan makronutrien. Oleh karena itu, sebagai upaya meningkatkan pemenuhan kalori harian dengan pemberian asupan bergizi cukup dan seimbang, disarankan agar pemerintah secara berkelanjutan memberi edukasi kepada masyarakat terkait urgensi mengkonsumsi pangan dengan cukup dan bergizi, mempertimbangkan peningkatan jumlah bantuan pangan, menyediakan paket bahan pangan bernutrisi dengan harga terjangkau, dan lebih memperhatikan akurasi pemberian bantuan sosial pangan.
Fulfill the needs for food with balanced nutrition in sufficient amounts is one of the food security dimensions. Indonesia still face an obstacles in meeting their daily calorie needs as well as the fulfillment of adequate and diverse food intake despite interventions through food social assistance programs. This study aims to analyze the impact of Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) on fulfilling daily caloric intake and macronutrients among beneficiary families. The data used are derived from KOR module and consumption in 2022 Susenas. Impact of the program is measured at household level using Propensity Score Matching method with the nearest neighbor with caliper algorithm, supplemented by cost-effectiveness analysis. Results show that at national household level, BPNT program can increase the fulfillment of daily caloric needs by 47,93 ccal, increase carbohydrate fulfillment by 10,51 grams, and increase protein fulfillment by 1,24 gram compared to similar households don’t receive BPNT program. Measurements in urban areas indicate that the BPNT program only impacts on daily caloric intake and carbohydrate intake. However, in rural areas, the BPNT program shows significant impacts on daily caloric intake and carbohydrate intake. Therefore, as an effort to enhance food security through providing sufficient and balanced nutrition, it is recommended to continuously educate the public regarding the urgency of consuming adequate and nutritious food, consider increasing the amount of food assistance, provide nutritious food packages at affordable prices, and pay more attention to the accuracy of providing food social assistance."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2025
