Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggemar K-Pop di berbagai negara umumnya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan minat mereka terutama di ranah K-Pop itu sendiri. Namun demikian dalam beberapa waktu terakhir, terdapat perubahan perilaku fans K-Pop yang berubah menjadi suatu “kelompok aktivis internasional” yang berupaya untuk mengkritisi isu yang merugikan masyarakat baik di tingkat lokal maupun internasional seperti dengan mendukung gerakan Black Lives Matter. Dalam isu tersebut, kelompok penggemar grup boyband Bangtan Seonyeondan (BTS) atau yang dikenal dengan fandom BTS ARMY menggelar kampanye #MatchAMillion berupa penggalangan dana untuk mendukung gerakan Black Lives Matter. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kerangka analisis transnational collective action. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kampanye #MatchAMillion oleh fandom BTS ARMY dilatarbelakangi oleh faktor environmental change berupa perkembangan teknologi komunikasi, cognitive change berupa oleh keberhasilan kampanye sebelumnya dan upaya menjalin hubungan dengan kelompok aktivis Black Lives Matter, dan relation change berupa perilaku aparat kepolisian Amerika Serikat sebagai penyebab aktivisme tersebut.

---

.K-Pop fans in various countries generally carried out activities related to their interests, especially in the realm of K-Pop. However recently, there has been a change in the behavior of K-Pop fans which has turned into an “international activist group” that criticize detrimental issues to society both at the local and international levels by supporting the Black Lives Matter movement. In this issue, the fan group of the Bangtan Seonyeondan (BTS) boyband group, known as the BTS ARMY fandom, held a #MatchAMillion campaign in the form of raising funds to support the Black Lives Matter movement. This paper uses qualitative research methods and transnational collective action as analytical framework. The results of this analysis shows that the #MatchAMillion campaign by BTS ARMY fandom was motivated by environmental change which is the communication technology developments, cognitive changes which is the success on previous campaigns and efforts to establish relationships with the Black Lives Matter activist group, and relations changes which is the behavior of the United States police officers as the cause the activism."

"Tesis ini menjabarkan mengenai jejaring advokasi transnasional yang membentuk forum masyarakat sipil dan berfokus pada proses pembentukannya, serta strategi-strategi yang dijalankan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Pada saat ini, penyelesaian permasalahan HAM tidak hanya dapat dilakukan oleh negara, melainkan juga oleh masyarakat sipil yang semakin memiliki ruang untuk berekspansi secara ide dalam era globalisasi. Menurut Keck dan Sikkink dalam konsep Transnational Advocacy Network (TAN), masyarakat sipil suatu negara yang mengalami hambatan dalam saluran aspirasinya dengan pemerintah dapat beraliansi dengan kekuatan dari luar untuk menekan pemerintah negara yang bersangkutan. Hambatan seperti ini terjadi dalam penyelesaian sembilan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, termasuk peristiwa pembantaian terhadap masyarakat yang diduga terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965. Hambatan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam kasus ini dikarenakan oleh adanya perbedaan pandangan mengenai mekanisme penyelesaian. Hal ini mendorong Komnas HAM sebagai norm entrepreneur untuk melakukan penyelidikan. Hasil penelitian, bahwa negara bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di tahun tersebut menjadi pemahaman bersama dan kesamaan nilai yang melandasi terbentuknya jejaring. Dengan dipromotori oleh para pegiat HAM, akademisi, serta NGO HAM, dibentuklah jejaring masyarakat sipil IPT 1965 yang mengadakan forum masyarakat sipil dengan bentuk pengadilan rakyat yang dihadiri oleh masyarakat dari berbagai negara. Strategi yang dilakukan oleh jejaring ini ditujukan lebih untuk meningkakan kesadaran publik terhadap kasus pelanggaran HAM tahun 1965, ketimbang untuk melakukan lobbying kepada pemerintah. Meskipun telah mengoptimalkan keempat taktik dalam TAN, keberhasilan jejaring ini masih mencapai tahap awal. Hal ini bukan disebabkan oleh kurangnya solidaritas jejaring, melainkan tingginya kompleksitas kasus yang diusung.

---

This thesis explores the transnational advocacy network, which formed a civil society forum and focuses on the formation process, as well as the strategies undertaken to solve human rights violation cases. Nowadays, the human rights issues can not only be solved by the state government, but also by the civil society, which has more space to expand ideas in this globalization era. According to Keck and Sikkink in the concept of Transnational Advocacy Network (TAN), the civil society in a certain country that has blockage to express their aspirations to the government can ally with external power to give pressure to their government. Such obstacle has been happening in the effort to solve nine identified severe human rights violations happened in Indonesia, including the massacre against people who were allegedly involved in the Communist Party of Indonesia (PKI) in 1965. The obstacle that arose in this case between Indonesian government and civil society was caused by the difference in perspectives to see the right mechanisms to resolve the case. This encouraged the National Human Rights Commission of Indonesia (Komnas HAM) as a norm entrepreneur to conduct investigation. The investigation result that the government is responsible for the crimes against humanity happened in that year has become a shared understanding and value that underlie the formation of network. Civil society network was then formed with the human rights activists, academicians and NGOs as the norm promotors. The network, which is entitled as IPT 1965 created a civil society forum in the form of people’s tribunal that was attended by people from different countries. The strategies undertaken by the network are prior to raise public awareness to this case, rather than to lobby the government. Even though this network has optimalized the typology of tactics in TAN, it has just reached the first level of its threshold point. This is not caused by its loose solidarity, but the high complexity of case this network carries."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaktivitas BTS dan ARMY dalam ruang virtual melalui aplikasi ‘Weverse’. Penelitian ini didasari atas pemikiran computer mediated communication (CMC) yang mempengaruhi komunikasi interpersonal antarindividu dan menghasilkan model komunikasi hyperpersonal. Era digital memungkinkan seseorang menggunakan multimodalitas untuk menyampaikan pesan atau makna kepada orang lain. Aplikasi digital Weverse merupakan salah satu contoh penggunaan multimodalitas dimana pengguna dapat menyampaikan pesan berupa tulisan yang dilengkapi dengan gambar atau video. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis teks multimodal dan menggunakan metode studi literatur berbasis data sekunder dengan fokus khusus pada tiap karakteristik komunikasi hypersonal, yaitu pengirim pesan, penerima pesan, pesan asinkronus, dan umpan balik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaktivitas BTS dan ARMY dalam ruang virtual Weverse mampu menghasilkan komunikasi hyperpersonal yang memiliki tingkat keintiman lebih dari komunikasi tatap muka. Namun, interaktivitas ini mampu menimbulkan celah bagi kapitalisme yang dimanfaatkan oleh perusahaan pembuat ruang virtual tersebut.

---

This study aims to analyze the interactivity of BTS and ARMY in a virtual space through an application called ‘Weverse’. This research is based on the idea of computer mediated communication (CMC) which affects interpersonal communication between individuals and produces a hyperpersonal communication model. The digital era allows a person to use multimodality to send messages or meanings to others. The Weverse application is an example of the use of multimodality where users can send messages in the form of text equipped with images or videos. This research uses a qualitative approach to analyze multimodal texts and uses a literature study method based on secondary data. The results showed that the interactivity between BTS and ARMY in the virtual space ‘Weverse’ is able to produce hyperpersonal communication that is more intimate than face-to-face communication. However, this interactivity is also able to create a gap for capitalism that is exploited by the company that creates the virtual space."

"Skripsi ini membahas mengenai tuntutan yang diberikan oleh Gerakan Sosial Black Lives Matter di Amerika Serikat terhadap Kebijakan Sistem Peradilan Pidana dan Kepolisian yang lebih adil terhadap kaum minoritas, yakni African American. Kemunculan Gerakan Sosial Black Lives Matter di Amerika Serikat adalah bentuk respon dari ketidaksetaraan rasial yang masih melekat dalam kehidupan sosial, khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, gerakan sosial ini akhirnya mengalami kemunculannya pada tahun 2013, serta memberikan tuntutan berupa aksi-aksi serta Platform Kebijakan yang dibentuk pada tahun 2016. Dalam prinsip kesetaraan yang dimiliki, aksi tuntutan serta platform kebijakan yang dibuat oleh Black Lives Matter pun lebih mengacu terhadap kesetaraan ras dalam Sistem Peradilan Pidana. Serta pada akhirnya, penelitian ini juga memberikan kontekstualisasi demokrasi pluralisme mengenai dampak terhadap beberapa perubahan Sistem Peradilan Pidana dan Kepolisian yang bertahap dipengaruhi oleh Gerakan Black Lives Matter sejak kemunculan aksi serta Platform Kebijakan tahun 2016 tersebut.

---

This thesis discusses the demands provided by a Social Movement called Black Lives Matter against Criminal Justice and Police System Policy in the United States. This demands require a Criminal Justice Policy that prioritizes equality towards minorities, particularly for African-Americans. The emergence of Black Lives Matter Movement in United States is a response to racial inequalities that still inherent within social life in general, especially in the Criminal Justice System in the United States. Therefore, this Social Movement finally emerged in 2013, and provided such demands in the form of actions and Policy Platform established in 2016. In principle of equality owned by this movement, the action demands and Policy Platform created by Black Lives Matter were referring to more racial equality in the Criminal Justice System. In the end, this research also provides contextualization of pluralism democracy on the impact of several changes in the Criminal Justice and Police System which are gradually affected by the Black Lives Matter Movement since their appearance of the action and Policy Platform in 2016. "

"Pembahasan mengenai budaya populer selalu berkembang seiring dengan perkembangan media yang mendukung penyebaran mereka. Fandom media hiburan tersebut menjadi objek studi yang menarik banyak peneliti untuk melihat praktik budaya yang ada di dalamnya. Fandom anime, contohnya, merupakan salah satu pelanggan utama dalam studi mengenai praktik budaya yang terjadi dalam komunitas mereka masing-masing. Dalam penelitian ini, terdapat pembahasan mengenai bagaimana fandom anime di Indonesia membuat animeme (meme dengan topik anime) dengan nilai budaya yang terdiri dari budaya anime dan beragam budaya masyarakat Indonesia. Melalui praktik textual poaching (Jenkins, 1992) ini, akan ditelaah bagaimana fandom anime daring di Indonesia memaknai keberadaan mereka sebagai komunitas transnasional (Appadurai, 1996). Data berupa meme anime yang didapatkan dari Twitter akan dibahas dengan menggunakan kedua konsep tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana fandom anime telah berkembang dari taraf komunitas transnasional yang memahami nilai-nilai budaya antar negara, menjadi komunitas transregional yang menunjukkan pemahaman akan nilai-nilai budaya yang berasal dari anime dan daerah-daerah tertentu di Indonesia. Istilah transregional menjadi cenderung lebih cocok untuk mewakili fenomena pengaruh budaya yang tidak lagi terbatas kenegaraan, melainkan kedaerahan ini. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat ikut berkontribusi pada perkembangan studi mengenai budaya populer, fandom, dan komunitas transnasional yang sering juga disebut sebagai global citizen.

---

Discussions regarding popular culture has always developed in parallel with the development of the media that spreads them. Said media’s fandom becomes an interesting study that attracts many researchers to unravel the cultural practices they conduct. The anime fandom, for example, is a usual suspect for the study of their cultural practices. This research discusses how Indonesian anime fandom creates animemes (anime-themed memes) with the cultural values of anime culture and the culture of the people in Indonesia. Through this practice of textual poaching (Jenkins, 1992), this research will analyze how anime fandom practice their existence as a transnational community (Appadurai, 1996). The data discussed by these two theories are in the form of anime memes obtained from Twitter. The result shows that anime fandom has developed from a transnational community that practices the cultural values of a nation, into a transregional community that practices the cultural value of anime and particular regions in Indonesia. The term “transregional” tend to become much more suitable to represent the cultural influence of not only a nation or a country, but also a particular region’s culture. The researcher hopes that this research can contribute to the development of popular culture study, especially the study of fandom and transnational community, who are often referred to as global citizen."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengungkap implementasi kerja sama Polri dan Korean National Police Agency (KNPA) dalam handing over Tersangka SP-Anggota Muslim Cyber Army yang diketahui bersembunyi di Korea. Sebagai solusi dari lamanya proses ekstradisi, Polri menciptakan kebijakan handing over yaitu penyerahan pelaku kejahatan negara lain yang ditangkap di Indonesia melalui kerja sama Police to Police dengan berasaskan resiprositas (timbal balik). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus dengan investigasi secara mendalam terhadap dokumen dan wawancara pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan handing over khususnya praktek kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Penelitian ini menemukan bahwa kerja sama Polri dan KNPA dalam kebijakan handing over SP gagal, dimana pada akhirnya SP dipulangkan ke Indonesia melalui deportasi atas kerja sama Imigrasi Korea dan Imigrasi Indonesia. Teori Kerja Sama Kepolisian Internasional digunakan untuk menggambarkan bentuk kerja sama Polri dan KNPA yang selama ini telah terjalin, sedangkan Teori Implementasi dan Teori Resiprositas digunakan dalam mengungkap kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Komunikasi, keterbatasan sumber daya baik anggaran dan sumber daya manusia, disposisi pengangkatan birokrasi dan struktur birokrasi yang terfragmentasi menjadi hambatan kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP berjalan secara optimal. Hambatan yang terlihat pada kasus SP memberikan gambaran upaya perbaikan internal dan eksternal yang perlu dilakukan Polri khususnya Divhubinter Polri untuk meningkatkan terwujudnya prinsip resiprositas dalam kebijakan handing over di masa yang akan datang.

---

ABSTRACTThis study aims to reveal the implementation of cooperation between the INP and the Korean National Police Agency (KNPA) in the handing over of perpetrator named SP-A Muslim Cyber Army member known to be hiding in Korea. As a solution towards the length of the extradition process, the Indonesian National Police (INP) created a handing over policy which is surrendering other countries's fugitives who has been arrested in Indonesia through Police to Police Cooperation on the basis of reciprocity. This study uses qualitative case study research with in-depth investigation of documents and interviews of parties who involved in the handing over policy and especially the practice of the cooperation between the INP and KNPA upon SP. This study found that the cooperation between the INP and KNPA regarding the handing over policy upon SP was failed. SP was eventually sent back to Indonesia through deportation process which facilitated by Korean Immigration and Indonesian Immigration cooperation instead of handing over policy. The Theory of International Police Cooperation is used to describe the form of cooperation between the INP and KNPA, while the Theory of Implementation and Theory of Reciprocity are used in revealing the cooperation between INP and KNPA upon SP. Bad communication, limited resources (financial and human resources), the disposition of bureaucratic appointments and the fragmented bureaucratic structure became obstacles which caused the cooperation between INP and KNPA upon SP was not running optimally. However, SP case could be an important experience for INP especially International Relations Division to formulate internal and external breakthroughs to increase the realization of the principle of reciprocity in handing over policy in the future."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap implementasi kerja sama Polri dan Korean National Police Agency (KNPA) dalam handing over Tersangka SP – anggota Muslim Cyber Army yang diketahui bersembunyi di Korea. Sebagai solusi dari lamanya proses ekstradisi, Polri menciptakan kebijakan handing over yaitu penyerahan pelaku kejahatan negara lain yang ditangkap di Indonesia melalui kerja sama Police to Police dengan berasaskan resiprositas (timbal balik). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus dengan investigasi secara mendalam terhadap dokumen dan wawancara pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan handing over khususnya praktek kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Penelitian ini menemukan bahwa kerja sama Polri dan KNPA dalam kebijakan handing over SP gagal, dimana pada akhirnya SP dipulangkan ke Indonesia melalui deportasi atas kerja sama Imigrasi Korea dan Imigrasi Indonesia. Teori Kerja Sama Kepolisian Internasional digunakan untuk menggambarkan bentuk kerja sama Polri dan KNPA yang selama ini telah terjalin, sedangkan Teori Implementasi dan Teori Resiprositas digunakan dalam mengungkap kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Komunikasi, keterbatasan sumber daya baik anggaran dan sumber daya manusia, disposisi pengangkatan birokrasi dan struktur birokrasi yang terfragmentasi menjadi hambatan kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP berjalan secara optimal. Hambatan yang terlihat pada kasus SP memberikan gambaran upaya perbaikan internal dan eksternal yang perlu dilakukan Polri khususnya Divhubinter Polri untuk meningkatkan terwujudnya prinsip resiprositas dalam kebijakan handing over di masa yang akan datang.

---

This study aims to reveal the implementation of cooperation between the INP and the Korean National Police Agency (KNPA) in the handing over of perpetrator named SP – a Muslim Cyber Army member known to be hiding in Korea. As a solution towards the length of the extradition process, the Indonesian National Police (INP) created a handing over policy which is surrendering other countries’s fugitives who has been arrested in Indonesia through Police to Police Cooperation on the basis of reciprocity. This study uses qualitative case study research with in-depth investigation of documents and interviews of parties who involved in the handing over policy and especially the practice of the cooperation between the INP and KNPA upon SP. This study found the cooperation between the INP and KNPA regarding the handing over policy upon SP was failed. SP was eventually sent back to Indonesia through deportation process which facilitated by Korean Immigration and Indonesian Immigration cooperation instead of handing over policy. The Theory of International Police Cooperation is used to describe the form of cooperation between the INP and KNPA, while the Theory of Implementation and Theory of Reciprocity are used in revealing the cooperation between INP and KNPA upon SP. Bad communication, limited resources (financial and human resources), the disposition of bureaucratic appointments and the fragmented bureaucratic structure became obstacles which caused the cooperation between INP and KNPA upon SP was not running optimally. However, SP case could be an important experience for INP especially International Relations Division to formulate internal and external breakthroughs to increase the realization of the principle of reciprocity in handing over policy in the future."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai terjadinya perubahan pergerakan kelompok etnis Afro-Amerika post-racial dalam menyikapi isu ketidaksetaraan ras terhadap kulit hitam melalui kemunculan gerakan Black Lives Matter. Post-racial dalam penelitian ini mengacu pada mitos dan kerangka pemikiran masalah ras yang muncul setelah terpilihnya Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat. Dengan menggunakan metode historis dan pendekatan sosiologis, penelitian kualitiatif ini terfokus pada perkembangan gerakan Black Lives Matter sejak dibentuk pada tahun 2013 sampai tahun 2015, yang melakukan kampanye penggunaan hashtag “black lives matter” melalui dunia maya. Dengan mengkontekstualisasikan gerakan Black Lives Matter pada sejarah perjuangan pergerakan kaum Afro-Amerika, penelitian ini menunjukkan adanya pandangan dan tindakan Black Lives Matter yang bersifat lebih inklusif; yaitu pergerakan ini memiliki hubungan intersectionality dengan gerakan kulit hitam lainnya, yaitu gerakan feminis dan gerakan LGBT. Keterlibatan ini juga menunjukkan Black Lives Matter sebagai sebuah gerakan kulit hitam baru yang membuka batasan dan mewakili kelompok-kelompok minoritas yang secara historis terabaikan

---

ABSTRACTThis thesis discusses the shifts in post-racial’s African-American movement, focusing on racial inequality experienced by Black people and the emergence of Black Lives Matter movement. “Post-racial” in this research refers to the myth and racial framework that emerges after the election of Barack Obama as the president of USA. Using historical methods and sociological approaches, this qualitative research focuses on the development of Black Lives Matter movement since its formation in 2013 to 2015 campaigning of “black lives matter” hashtag through cyberspace. Contextualizing Black Lives Matter movement within the history of African-American civil rights struggle, the thesis indicates that the view and attitudes of Black Lives Matter is more inclusive; evidences show that the movement includes intersectionality of other Black movements, such as Black feminist and Black LGBT. Such inclusion also shows that Black Lives Matter become one of the new African-American movement that open the boundaries and represent minority groups that are historically neglected;"

"Saat ini Hallyu telah berkembang menjadi New Hallyu atau Hallyu 2.0. Dalam Hallyu 2.0, salah satu fandom terbesar saat ini adalah fandom ARMY. ARMY merupakan fandom boyband BTS. Aktivitas ARMY dalam mendukung BTS juga menjadi media dalam penyebaran konten Hallyu 2.0. Penelitian ini menganalisis mengenai partisipasi fandom ARMY Indonesia dalam penyebaran konten Hallyu 2.0 melalui dukungan terhadap BTS. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aktivitas fandom ARMY Indonesia dalam mendukung BTS yang berpengaruh terhadap penyebaran konten budaya Hallyu 2.0. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan teori budaya partisipatoris dan fandom. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas ARMY Indonesia dalam fandom mendukung penyebaran konten budaya Hallyu 2.0 yang meliputi makanan Korea (hansik), bahasa Korea, K-fashion, dan pariwisata. Media sosial (Twitter, WhatsApp, dan Instagram) digunakan sebagai sarana ARMY Indonesia untuk menyebarkan konten Hallyu 2.0. Penyebaran konten Hallyu 2.0 dilakukan secara tidak langsung melalui budaya partisipatoris ARMY Indonesia.

---

Currently, Hallyu has developed into Hallyu 2.0. BTS`s fandom, ARMY is one of the biggest fandoms in Hallyu 2.0. ARMY`s activities in supporting BTS also became an instrument in the spread of Hallyu 2.0 contents. This research analyzes the participation of Indonesian ARMY in the spread of Hallyu 2.0 contents through their support for BTS. This research aims to explain the fandom activity of Indonesian ARMY in supporting BTS that affects the spread of Hallyu 2.0 cultural contents. This research is using descriptive qualitative analysis methods with participatory cultural theory and fandom theory. The results of this study show that Indonesian ARMY`s activities in fandom support the spread of Hallyu 2.0 cultural contents that include Korean food (hansik), Korean language, K-Fashion, and tourism. Various social media (Twitter, WhatsApp, and Instagram) are used as an instrument by Indonesian ARMY to spread Hallyu 2.0 contents. The spread of Hallyu 2.0 contents by Indonesian ARMY is done indirectly through participatory culture in fandom."

"In 1956, ICJ judge Philip Jessup highlighted the gaps between private and public international law and the need to adapt the law to border-crossing problems. Today, sixty years later, we still ask what role transnational law can play in a deeply divided, post-colonial world, where multinationals hold more power and more assets than many nation states. In searching for suitable answers to pressing legal problems such as climate change law, security, poverty and inequality, questions of representation, enforcement, accountability and legitimacy become newly entangled. As public and private, domestic and international actors compete for regulatory authority, spaces for political legitimacy have become fragmented and the state's exclusivist claim to be law's harbinger and place of origin under attack. Against this background, transnational law emerges as a conceptual framework and method laboratory for a critical reflection on the forms, fora and processes of law making and law contestation today."