Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk membahas penyebab kegagalan kebijakan Make in India pada masa pemerintahan Narendra Modi periode 2014-2019. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk memfasilitasi investasi, mendorong inovasi, meningkatkan pengembangan keterampilan pekerja, dan membangun India menjadi negara pusat industri manufaktur dunia. Teori the Competitive Advantage of Nations oleh Michael Porter digunakan sebagai pedoman analisis. Teori ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang membuat target program Make in India tidak tercapai. Ditemukan bahwa kegagalan reformasi undang-undang di bidang ketenagakerjaan (Factory Act 1948, The Apprentices Act 1961, dan Labor Laws 2011) dan pembebasan lahan (Land Acquisition Bill 2015) berimplikasi pada ketidaktercapaian target dan tujuan dari program. Make in India. Reformasi dua undang-undang ini terhenti karena adanya penolakan dari pihak oposisi di parlemen dan serikat pekerja. Hal ini akhirnya berdampak pada tingkat kompetitif perusahaan manufaktur domestik di India yang seharusnya menjadi kunci untuk memiliki keunggulan kompetitif di perdagangan global.

---

This study aims to discuss the causes of the failure of the Make in India policy during the reign of Narendra Modi in the 2014-2019 period. This policy aims to facilitate investment, encourage innovation, enhance worker skills development, and build India into a global manufacturing hub. The Competitive Advantage of Nations theory by Michael Porter is used as a guideline for analysis. This theory is used to analyze the factors that prevent the targets of the Make in India program from being achieved. It was found that the failure to reform labor laws (Factory Act 1948, The Apprentices Act 1961, and Labor Laws 2011) and land acquisition (Land Acquisition Bill 2015) had implications for the targets and objectives of the Make in India program not being achieved. The reform of these two laws was halted due to resistance from the opposition in parliament and the trade unions. This ultimately impacts on the competitive level of domestic manufacturing companies in India which should be the key to having a competitive advantage in global trade."

"Tulisan ini membahas mengenai pengaruh sosok Narendra Modi terhadap kemenangan yang diraih oleh Bharatiya Janata Party pada Pemilihan Umum Lok Sabha 2019. Narendra Modi telah muncul menjadi sebagai sosok yang berpengaruh di India sejak pelaksanaan Pemilu 2014, ketika untuk pertama kalinya Modi terjun dalam politik tingkat Nasional dan mampu membawa BJP menjadi pemenang, dan menjadi Perdana Menteri. Kemenangan BJP bersama Modi kembali terulang pada pemilu 2019 dengan peningkatan jumlah kursi di Parlemen Lok Sabha. Argumentasi penulis ialah bahwa kemenangan BJP pada 2019 ini merupakan pengaruh dari sosok Narendra Modi sebagai kandidat dari BJP. Penulis menggunakan teori dari Pierre Bourdieu yakni Capital Theory untuk memaparkan mengenai berbagai jenis modal yang dimiliki oleh sosok Narendra Modi dalam mempengaruhi preferensi pemilih masyarakat India pada Pemilu 2019.

---

This research explain the influence of Narendra Modi's figure on the victory achieved by the Bharatiya Janata Party at the 2019 Lok Sabha General Election. Narendra Modi has emerged as an influential figure in India since 2014 Indian General Election, when for the first time Modi entered national-level politics and able to bring BJP to be the winner, and become the Prime Minister. The BJP victory with Modi was repeated in the 2019 elections with an increase in the number of seats in the Lok Sabha Parliament. The author's argument is that the BJP's victory in 2019 is happened because the influence of Narendra Modi's figure as a candidate for the BJP. The author uses the theory from Pierre Bourdieu, namely Capital Theory, to explain the various types of capital owned by Narendra Modi in influencing the preferences of Indian voters in the 2019 Election."

"India kini merupakan kekuatan baru dalam revolusi ekonomi dan teknologi. Dengan penduduk mencapai 800 juta jiwa yang berusia di bawah 35 tahun, India menjadi kekuatan penting di panggung global. Dalam posisi yang penting ini, secara mengejutkan muncul pemimpin baru yang berasal dari tempat yang tak diduga oleh para pengamat politik kelas dunia sekalipun"

"Sejak awal 2020 hingga pertengahan 2021, India berada dalam krisis akibat pandemi COVID-19. Menurut para pengamat politik, kondisi tersebut disebabkan oleh kurang maksimalnya kinerja pemerintahan PM Narendra Modi sementara tugas politiknya untuk menyebarkan ideologi terus berjalan. Ideologi digunakan sebagai strategi persuasi massa dalam pidato politik dengan menonjolkan kesamaan identitas. Karya tulis ilmiah ini ditulis untuk mengungkap ideologi yang terkandung dalam pidato- pidato PM Narendra Modi tentang COVID-19 yang berhubungan dengan pergerakan Hindutva atau nasionalisme Hindunya. Tiga teks pidato dari situs resmi Narendra Modi dipilih untuk diteliti berdasarkan dinamika pandemi di India, dengan judul “From midnight, the entire country shall go under complete lockdown”, “Fight against Coronavirus has become people-driven”, dan “India’s response to Coronavirus is one of self-confidence and self-reliance”. Teori yang digunakan sebagai dasar pencarian ideologi tersebut adalah Analisis Wacana Kritis dari Fairclough dengan bantuan Analisis Transitivitas dari Halliday untuk pendeskripsian elemen-elemen linguistik dalam teks pidato, interpretasi tema-tema utama yang terkandung, dan menjelaskan ideologi yang disampaikan. Tema-tema utama dan jenis proses transitivitas yang terjadi didapat dengan metode deskriptif-kualitatif, didukung oleh metode kuantitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa ketiga pidato PM Modi mengandung ideologi solidaritas sebagai perwujudan dari prinsip ajaran Hindu “Vasudhaiva kutumbakam”, yang dalam Bahasa Indonesia berarti, “Seluruh dunia adalah keluarga”. Ideologi tersebut dikemukakan melalui proses relasional (54.38%).

---

COVID-19 terribly impacted India from the beginning of 2020 until the middle of 2021. Political observers suggested that the situation happens due to the lack of maximum governance of PM Narendra Modi, but his political duty in spreading ideology persists. Ideology highlights common identity which motivates the mass to follow the persuasions of politicians in speeches. This paper aims to disclose the ideology contained in the speeches of PM Narendra Modi on COVID-19 related to his Hindutva or Hindu nationalism movement. Three speeches from the official website of Narendra Modi have been chosen in accordance with pandemic dynamics in India, titled “From midnight, the entire country shall go under complete lockdown”, “Fight against Coronavirus has become people-driven”, and “India’s response to Coronavirus is one of self-confidence and self-reliance”. For disclosure of the ideology in the speeches, Critical Discourse Analysis by Fairclough is used to describe the linguistic features with Transitivity Analysis from Halliday, to interpret the main themes, and to explain the ideology. The main themes and transitivity process are generated with descriptive-qualitative methods, aided by quantitative method. It was found that the speeches of PM Modi are underlined with solidarity as a manifestation of a Hindu principle “Vasudhaiva kutumbakam”, translated to English as “The world is our family”, which are delivered through relational process (54.38%)."

"Permasalahan kesehatan yang berulang sejak dulu menimbulkan pertanyaan apakah program kesehatan yang dikerjakan oleh pemerintah selama ini telah tepat atau belum. Disini fungsi dari Komisi IX sebagai lembaga pengawas diharapkan berjalan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IX DPR RI terhadap mitra kerjanya yang berasal dari pemerintah terus dilakukan dengan berbagai macam cara. Akan tetapi, belum pernah ada sebuah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah berbagai aktivitas pengawasan tersebut telah efektif atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi IX DPR RI Periode 2014-2019 dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap program dokter layanan primer yang dijalankan oleh pemerintah sebagai mitra kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang didasarkan pada fenomena, gejala, fakta, atau informan sosial. Informan ditetapkan secara langsung dengan berdasarkan prinsip-prinsip kesesuaian (appropriatness) dan kecukupan (adequacy). Data kemudian diubah ke dalam bentuk transkrip, kemudian dianalisis, serta dibuat Logical Framework. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Komisi IX DPR RI kepada mitra kerja dapat memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja mitra, meskipun sulit untuk menyimpulkan terjadinya peningkatan kinerja tersebut sepenuhnya diakibatkan oleh pengawasan dari Komisi IX DPR RI. Akan tetapi, pengawasan Komisi IX terhadap Program DLP tidak berjalan efektif dikarenakan program tersebut diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran yang merupakan produk dari Komisi X DPR RI dan melibatkan Kemenristekdikti yang bukan merupakan mitra kerja dari Komisi IX DPR RI. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan kepada Komisi IX DPR RI memiliki staf yang khusus menangani media sosial dan ahli terhadap permasalahan kesehatan yang spesifik, membangun komunikasi yang intensif dengan akademisi dan berbagai stakeholder kesehatan, dan merapikan dokumentasi dari setiap mekanisme pengawasan yang dilakukannya kepada mitra. Bagi pemerintah, dalam menjalankan programnya sebaiknya selalu berpegang pada hasil kesepakatan dengan Komisi IX DPR RI, hendaknya selalu memperhatikan alokasi anggaran dan peraturan yang terkait, proaktif pada rekomendasi yang diberikan oleh Komisi IX DPR RI. Bagi peneliti lain, dapat mengembangkan penelitian tentang fungsi pengawasan Komisi IX DPR RI dengan menggunakan studi kasus lainnya dan dapat mengembangkan penelitian tentang peran lain dari Komisi IX DPR RI, misalnya fungsi legislasi ataupun fungsi anggaran.

---

Repeated health problems have always raised the question of whether the health program undertaken by the government has been right or not. Here the function of Commission IX as a supervisory institution is expected to run. The function of supervision carried out by the Indonesian House of Representatives Commission IX against its partners from the government continues to be carried out in various ways. However, there has never been an analysis conducted to assess whether the various monitoring activities have been effective or not.

This study aims to analyze the role of the Commission IX of the Republic of Indonesia Parliament for the period 2014-2019 in carrying out the oversight function of the primary service doctor program run by the government as a working partner. The research method used in this study is a qualitative research method based on phenomena, symptoms, facts, or social informants. Informants are set directly based on the principles of appropriatness and adequacy. The data is then converted into a transcript, then analyzed, and made a Logical Framework.

The results of this study indicate that the oversight carried out by the Indonesian House of Representatives Commission IX to work partners can have a positive influence on improving partner performance, although it is difficult to conclude that the increase in performance is entirely due to the supervision of the House of Representatives Commission IX. However, the supervision of Commission IX on the DLP Program is not effective because the program is regulated in the Medical Education Act which is a product of the Indonesian House of Representatives Commission X and involves the Ministry of Research and Technology which is not a working partner of the Indonesian House of Representatives Commission IX.

Based on the results of this study, it is recommended that the Commission IX of the Indonesian House of Representatives have staff that specifically handle social media and experts on specific health issues, establish intensive communication with academics and various health stakeholders, and tidy up documentation from each oversight mechanism that is carried out to partners. For the government, in carrying out its programs, it is better to always adhere to the results of an agreement with the Indonesian House of Representatives Commission IX, should always pay attention to budget allocations and related regulations, proactively on recommendations given by the Indonesian House of Representatives Commission IX. For other researchers, they can develop research on the oversight function of the Indonesian House of Representatives Commission IX by using other case studies and can develop research on other roles of the Indonesian House of Representatives Commission IX, for example the functions of legislation or budgetary functions. "

"Skripsi ini menjelaskan mengenai upaya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Depok periode 2014-2019 terhadap pelaksanaan program Kota Layak Anak pada tahun 2016 yang masih terhambat akibat permasalahan kriminalitas terhadap anak yang masih marak terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Temuan penelitian memerlihatkan bahwa upaya perlindungan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui program KLA di Kota Depok mengalami hambatan. Kendala tersebut terjadi akibat kurangnya komitmen DPAPMK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini muncul karena upaya pengawasan oleh DPRD Kota Depok periode 2014-2019 masih bias dengan kepentingan partai dalam menilai kinerja pemerintah kota Depok.

---

This thesis explains the controlling of DPRD Depok city period 2014 2019 to implementation of Child Friendly City in 2016 which is still hampered due to crime issues against the children, using qualitative methods based on primary and secondary data. The result of this study shows obstacle of the child protection organized by the local government through the KLA in Depok. The issue causes by lack of commitment DPAPMK in carrying out its duties and functions. This problem arises because the supervision effort by the DPRD Depok city period 2014 2019 is still biased with the party 39s interest in assessing the performance of the government."

"Skripsi ini menjelaskan mengenai politik komunal yang terjadi di India, khususnya di Kota Ahmadabad. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana dampak politik perseteruan terhadap kekerasan yang dialami oleh masyarakat Muslim di Ahmadabad. Skripsi ini merupakan penelitian eksplanatif dengan menggunakan metode kualitatif. Penulisan skripsi ini menggunakan teori politik perseteruan serta konsep kekerasan langsung dan struktural. Hasil penelitian ini adalah politik perseteruan komunal yang terjadi mengakibatkan terbentuknya identitas politik masyarakat Hindu yang kemudian diarahkan menjadi kerusuhan komunal selama tahun 1985-2002. Politik perseteruan ini berdampak pada masyarakat Muslim yang menjadi korban atas kekerasan komunal, baik kekerasan langsung (fisik) pada saat kerusuhan terjadi maupun pasca kerusuhan terjadi (2002-2014) dalam bentuk kekerasan struktural. Sedangkan kelompok Nasionalis Hindu yang memobilisasi kekerasan ini mendapatkan keuntungan politik dimana sayap politik mereka, Bharatiya Janata Party (BJP), berhasil membangun basis massa mereka dan secara perlahan mampu menguasai suara mayoritas di parlemen lokal. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara kekerasan komunal dengan kompetisi politik di India.

---

This research explains about the communal politics in India, especially in Ahmedabad. The issue in this paper is how the impact of political contention toward the violence experienced by the Muslim community in Ahmadabad. This research is an explanative research using qualitative methods. This thesis applies contentious politics theory and direct and structural violence concept. The result of this research is the contentious politics caused the formation of Hindu identity which can be directed to mobilize communal riot in 1985-2002. This political contention has an impact on Muslim community who are being victimized of communal violence, both direct violence (physical) during the riots and after the riots occurred (2002-2014) in the form of structural violence. Meanwhile, the Hindu Nationalism that mobilizes this violence gains political benefit where their political wing, Bharatiya Janata Party (BJP), is successful in establishing political bases and gradually able to control the majority in the local parliament. This case indicates that there is a link between communal violence with political competition in India."

"Buku ini mengisahkan mengenai raja Futty Sing yang sangat berkuasa karena kaya raya, dan memberikankesejahteraan bagi rakyatnya. Suatu hari ia bermimpi ia (sang raja) merasa sangat hebat, sehingga ia merasa tidak ada cacatnya. Namun yang Maha Kuasa akhirnya memperlihatkan kesalahannya. Pada bagian akhir cerita disajikan, bahwa Allah telah memasrahkan pada Yesus Kristus untuk memelihara alam semesta."

"Dalam industri budaya, selalu terdapat pola dan formula yang berulang kemudian membentuk standar dan selera khalayak terhadap produk yang dihasilkan oleh media. Fenomena tersebut terlihat dalam tren program India yang diciptakan oleh saluran ANTV sejak tahun 2013. Saluran ANTV berhasil membangun sebuah industri budaya, di mana program serial India adalah produk dari industri tersebut. ANTV melakukan komodifikasi dalam pemilihan program impor maupun program produksinya sendiri. Komodifikasi dilakukan terhadap isi konten program demi mengikuti pola dalam industri budaya yang telah terstandarisasi. ANTV yang sebelumnya hanya mengimpor program serial India, memutuskan untuk menayangkan program lokal berjudul Malaikat Kecil dari India. Komodifikasi yang dilakukan dalam program ini adalah komodifikasi terhadap konten dan khalayak. Pada segi konten, komodifikasi dilakukan melalui penentuan latar, alur cerita, dan aktor. Sementara komodifikasi khalayak dilakukan dengan mentransformasikan khalayak menjadi suatu komoditas dalam bentuk rating dan share untuk djiual kepada pengiklan untuk mendapatkan keuntungan.

---

In culture industry, there rsquo s always a repeated pattern and formula that creating audience standard for media products they consume. This phenomenon can be seen in Indian television program trend, started by ANTV since 2013. ANTV has succeeded building a culture industry, which Indian serial program is their main product. ANTV conducted a commodification in either importing or producing their Indian television programs. Content commodification is done to the program in order to follow the pattern of the culture industry standard. After a few years importing Indian serial program, ANTV decided to broadcast a local program called Malaikat Kecil dari India where they did some content and audience commodification. Content commodification can be seen from the the program rsquo s plot, story settings and actor. While audience commodification is done by transforming their audience into a commodity through rating, then sold them to advertisers in order to gain profit."

"Fenomena korupsi di Indonesia saat ini bukanlah sebuah hal baru. Telinga masyarakat Indonesia seringkali mendengar kata tersebut baik melalui media sosial, cetak, dan berita. Korupsi di Indonesia dapat ditelusuri jejaknya ketika masa pemerintahan kolonial masih bertahan dan warisannya seolah “dibudayakan” hingga saat ini bahkan mencapai pada level pemerintahan terendah. “Warisan” tersebut terus diturunkan hingga pada masa Orde Baru muncul sebuah istilah KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang dilakukan oleh elit dan pemerintahan pada saat itu. Memasuki era reformasi perlahan regulasi mengenai tindakan korupsi mulai disahkan dan tetap dilaksanakan hingga saat ini. Namun nyatanya korupsi tidak berangsur turun bahkan cenderung semakin bertambah, khususnya pada tingkat pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat salah satu kasus korupsi yang unik dan cukup jarang terjadi di Indonesia, yaitu korupsi yang melibatkan tiga Walikota Cimahi (secara berurutan). Pada tahun 2018, KPK menunjuk Kota Cimahi sebagai percontohan dari program Rencana Aksi Penegahan Korupsi Terintegrasi (RAPKT) sebagai upaya dalam menyelamatkan keuangan dan aset daerah. Akan tetapi 1 hingga 2 tahun setelah program berjalan, Walikota Ajay Muhammad Priatna tersandung kasus korupsi suap atas Rumah Sakit Kasih Bunda. Secara umum, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kegagalan pelaksanaan RAPKT di Kota Cimahi dipengaruhi oleh beberapa faktor sesuai dengan landasan teori yang digunakan, diantaranya: pengukuran target yang tidak pasti, keterkaitan antara target evaluasi dengan target penilaian RAPKT, dan hubungan patronase antara pihak swasta dan Walikota Cimahi. Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa RAPKT berjalan secara tidak efektif di Kota Cimahi meskipun pelaksanaan secara teknis dapat berjalan dengan baik. Metode yang digunakan di dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan riset- riset terdahulu sebagai sumber data primer.

---

The phenomenon of corruption in Indonesia today is not a new thing. The ears of Indonesian people often hear this word through social media, print, and news. Corruption in Indonesia can be traced back to when the colonial government still survived and its legacy seems to have been "cultured" to this day, even reaching the lowest level of government. This "inheritance" continued to be passed down until during the New Order era the term KKN (Corruption, Collusion, Nepotism) was introduced by the elite and the government at that time. Entering the reform era, regulations regarding acts of corruption slowly began to be passed and are still being implemented today. But in fact, corruption does not gradually decrease and even tends to increase, especially at the local government level. In this regard, there is one unique and quite rare corruption case in Indonesia, namely corruption involving three Mayors of Cimahi (sequentially). In 2018, the KPK appointed Cimahi City as a pilot for the Integrated Corruption Prevention Action Plan (RAPKT) program in an effort to save regional finances and assets. However, 1 to 2 years after the program started, Mayor Ajay Muhammad Priatna stumbled on a bribery corruption case at Kasih Bunda Hospital. In general, the results of the study show that several factors influenced the failure of the implementation of the RAPKT in Cimahi City according to the theoretical basis used, including uncertain target measurements, the link between the evaluation target and the RAPKT assessment target, and the patronage relationship between the private sector and the Mayor of Cimahi. Therefore, the authors conclude that the RAPKT is running ineffectively in Cimahi City even though the technical implementation is running well. The method used in this thesis is a qualitative research method using previous research as the primary data source."