Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui aplikasi SIGNAL didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Tujuan utama dibuatnya aplikasi SIGNAL adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menyeadiakan layanan pembayaran dan administrasi pembayaran PKB secara online atau elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL di DKI Jakarta apabila ditinjau dari asas ease of administration. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari dimensi certainty, implementasi pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL belum dapat terpenuhi kepastian. Ditinjau dari dimensi convenience of payment, pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL sudah dikatakan dapat terpenuhi. Pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL juga sudah memenuhi dimensi efficiency dari sisi fiskus maupun Wajib Pajak. Dari dimensi simplicity, terlihat bahwa implementasi Pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL sudah memenuhi dimensi ini. Faktor penghambat implementasi pembayaran PKB melalui SIGNAL antara lain Wajib Pajak masih mengalami server down, masa transisi Wajib Pajak dan masyarakat pada umumnya dalam penggunaan dokumen elektronik sehingga muncul keraguan akan penggumaan dokumen elektronik sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan, dan sosialisasi mengenai aplikasi SIGNAL yang kurang efektif.

---

Payment of Motor Vehicle Tax through the SIGNAL application is based on Presidential Regulation Number 5 of 2015 concerning the One-Stop Single Administration System. The main purpose of the SIGNAL application is to improve the quality of service to the citizens by providing payment and administration services for motor vehicle tax payment through electronic system. This study aims to analyze how the implementation of motor vehicle tax payments through the SIGNAL application in DKI Jakarta based on of ease of administration principles. The results of this study indicate that from the certainty dimension, the implementation of PKB payments through the SIGNAL application has not been able to fulfill certainty. In terms of the convenience of payment dimension, PKB payments through the SIGNAL application have been fulfilled. PKB payments through the SIGNAL application have also fulfilled the efficiency dimension from the side of the tax authorities and taxpayers. From the simplicity dimension, it can be seen that the implementation of PKB payment through the SIGNAL application has fulfilled this dimension. Factors inhibiting the implementation of PKB payments through SIGNAL include taxpayers still experiencing server downs, the transition period of taxpayers and the public in general in the use of electronic documents so that doubts arise about the use of electronic documents as proof of payment of tax obligations, and ineffective socialization of the SIGNAL application."

"Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Bersama Samsat dapat dilakukan dengan cara membentuk unit pembantu, salah satunya adalah Samsat Drive-Thru. Adanya sistem ini, dimaksudkan pemerintah untuk mempermudah wajib pajak serta meningkatkan kualitas layanan dengan menyediakan alternatif pembayaran PKB melalui berbagai macam sistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan sistem pembayaran PKB melalui Sistem Drive-Thru di Jakarta Timur ditinjau dari Asas Ease of administration. Analisis dilakukan menggunakan teori Asas Ease of administration. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademik maupun dari segi kepetingan praktis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dari asas certainty untuk indikator mengenai peraturan rinci mengenai Samsat Drive-Thru belum mencerminkan asas certainty. Hal ini, dikarenakan belum ada peraturan secara rinci mengenai pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru. Dari asas convenience of payment, pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru dikatakan sudah mencerminkan asas ini dari sisi kenyamanan pembayaran. Dari asas efisiensi, pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru dikatakan sudah mencerminkan asas efisiensi dengan baik dari sisi petugas pajak maupun bagi wajib pajak. Dari asas simplicity, pembayaran PKB melalui sistem ini juga sudah mencerminkan asas simplicity. Untuk kontribusi penerimaan PKB melalui sistem Drive-Thru hanya menyumbang angka sebesar 2%-5,5% terhadap penerimaan PKB secara keseluruhan dalam 4 tahun terakhir. Dari segi penerimaanya, pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru selalu mengalami peningkatan.

---

Referring to Presidential Regulation No. 5 of 2015 concerning the Implementation of the One-Stop Administration Services Office, so to improve the quality of office services with Samsat can be done by forming auxiliary units, one of which is Samsat Drive-Thru. The existence of this system, intended by the government to facilitate taxpayers and improve service quality by providing alternative PKB payments through various systems. This study aims to analyze how the implementation of the PKB payment system through a drive-thru system in East Jakarta in terms of the principle of Ease of Administration. The analysis was carried out using the principle of ease of administration. Research conducted is expected to provide academic benefits and in terms of practical interests. The method used in this study is post-positivist with in-depth interviews. The results of the study show that from the Certainty principle for indicators regarding detailed regulations regarding Samsat Drive-Thru have not reflected the Certainty principle. This is because there are no detailed regulations regarding PKB payments through the drive-Thru system. From the principle of convenience of payment, PKB payments through the drive-thru system are said to have reflected this principle in terms of payment comfort. From the principle of efficiency, PKB payments through the drive-Thru system are said to have reflected the principle of efficiency both in terms of tax officials and for taxpayers. The contribution of PKB revenue through The Drive-Thru system only contributes a figure of 2%-5,5% to the overall PKB revenue in the last 4 years. In terms of revenue, PKB payments through a drive-thru system always increase."

"Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) merupakan sebuah kebijakan baru yang akan diterapkan di Indonesia, termasuk di Jawa Barat pada tahun 2025. Hingga saat ini, pemerintah daerah sedang menyusun peraturan daerah terkait Opsen PKB. Kebijakan Opsen PKB dijadikan sebagai pengganti skema dana bagi hasil yang selama ini dinilai terdapat permasalahan dalam alokasinya. Namun, di satu sisi, terdapat beberapa pihak yang berpendapat bahwa Opsen PKB berpeluang untuk menambah beban Wajib Pajak. Dalam hal ini, proses formulasi kebijakan berperan penting untuk membuat keputusan terkait kebijakan Opsen PKB agar dapat dijalankan dengan baik saat implementasi kebijakan. Adapun, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses formulasi kebijakan Opsen PKB di provinsi Jawa Barat dan bagaimana potensi dampak yang akan muncul, serta untuk mengetahui bagaimana penerapan Opsen PKB di negara lain sebagai bahan untuk dijadikan pembelajaran bagi Indonesia. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan Opsen PKB didesain untuk pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan efisiensi dalam alokasi penerimaan dan sebagai bentuk penguatan local taxing power. Dalam proses formulasinya juga terdapat berbagai pihak yang memiliki perbedaan pendapat dan pada akhirnya sepakat dengan adanya kebijakan Opsen PKB meskipun terdapat berbagai potensi dampak baik positif maupun negatif. Untuk mengantisipasi potensi kerugian yang muncul, pemerintah provinsi sedang menyusun kebijakan Opsen PKB yang dapat diterima oleh semua pihak. Berkaca dari penerapan di negara lain, hal-hal yang perlu diperhatikan dari kebijakan Opsen PKB adalah penentuan tarif dan keberadaan bisnis di wilayah tersebut.

---

Motor Vehicle Tax Piggybacking (PKB Opsen) is a new policy that will be implemented in Indonesia, including in West Java on 2025. Until now, the local government is preparing regional regulations. Opsen PKB policy is used as a substitute for a profit-sharing fund scheme which has been considered to have problems in its allocation. However, there are several parties argue that Opsen PKB will increase the burden on taxpayers. In this case, the policy formulation process plays an important role in making decisions related to the Opsen PKB policy so that it can be carried out properly when implementing the policy. The purpose of this research is to find out how the process of formulating the Opsen PKB policy in West Java province and how the potential impacts will arise, and to find out how the Opsen PKB is implemented in other countries to be used as lesson learned for Indonesia. This thesis uses a qualitative method with data collection techniques using interviews and study literature. The results of this study indicate that the Opsen PKB policy formulation process is designed for district/city governments to provide efficiency in revenue allocation and as a form of strengthening local tax power. In the process of its formulation, there were also various parties who had different opinions and in the the end agreed with the Opsen PKB policy even though there were various potential impacts, both positive and negative. To anticipate the potential losses that may arise, the provincial government is preparing an Opsen PKB policy that can be accepted by all parties. Reflecting on the implementation in other countries, the things that need to be considered from the Opsen PKB policy are the determination of tax rate and the existence of businesses in the region."

"ABSTRAKPemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui T-Samsat ini didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang sistem pembayaran eletronik yang bermaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap cara pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kemudahan administrasi dan revenue productivity atas penyelenggaraan program T-Samsat. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan tujuan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua indikator dari dimensi asas kemudahan administrasi terpenuhi oleh layanan T-Samsat dan layanan T-Samsat belum memenuhi indikator dari asas revenue productivity.

---

ABSTRACTVehicle Tax Collection through T Samsat is based on Presidential Regulation No. 5 of 2015 on electronic payment system that intends to improve the quality of service on the way of payment of Vehicle Tax. The purpose of this research is to know the background of T Samsat formation and analyze the ease of administration over the implementation of T Samsat program. This research uses a post positivist approach with the aim of descriptive purpose method. The results show that almost all indicators of the administrative ease dimension are met by T Samsat service and T Samsat service has not fulfilled the principle of revenue productivity."

"Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu komponen terbesar Penerimaan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta, karena itu kepatuhan wajib pajak penting dalam rangka keberhasilan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Karya akhir ini bertujuan untuk menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta, yaitu faktor kualitas pelayanan oleh fiskus, pengetahuan perpajakan wajib pajak serta kebijakan tarif yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, metode analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian menunjukan bahwa Variabel Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Pajak dan Kebijakan Tarif memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

---

Vehicle tax is one of the main contributor to DKI Jakartas regional government budget, which make the taxpayers compliance crucial to its successful collection. The purpose of this thesis is to analyze several factors that influencing the tax payers compliance in DKI Jakarta Province, those factors are tax offices service quality, taxpayers tax knowledge and the applied tax rate policy. This research is a descriptive research with quantitative method. The data is analyzed using the Structrural Equation Modelling (SEM). The result shows that the variables Service Quality, Tax Knowledge and Tax Rate Policy have a positive and significant influence on the Taxpayers compliance."

"Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui e-samsat didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Pemerintah bermaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan pembayaran PKB secara elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi pembayaran PKB melalui e-samsat di DKI Jakarta jika ditinjau dari asas kemudahan administrasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori asas kemudahan administrasi menurut Ibu Haula Rosdiana dan Bapak Edi Slamet Irianto. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademik maupun dari segi kepentingan praktis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif post-positivis dengan wawancara mendalam.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dari asas certainty, pembayaran PKB melalui e-samsat dapat dikatakan belum memenuhi kepastian. Hal ini dikarenakan belum ada peraturan secara rinci yang khusus mengatur mengenai pembayaran PKB melalui e-samsat. Dari asas convenience of payment, pembayaran PKB melalui e-samsat dapat dikatakan memenuhi asas ini dari sisi kenyamanan membayar. Dari asas efficiency, pembayaran PKB melalui e-samsat dapat dikatakan terpenuhi baik dari sisi petugas pajak maupun Wajib Pajak. Dari asas simplicity, pembayaran PKB melalui e-samsat belum begitu mudah karena masih terdapat banyak kendala yang terjadi di lapangan.

---

Motor vehicle tax payment through e samsat is conducted based on Presidential Regulation No 5 Year 2015 concerning One Roof Administration System. Jakarta Government intend to increase the quality of service to the citizens by providing new method of motor vehicle tax payment through electronic system. This research aims to analyze the implementation of motor vehicle tax payment through e samsat based on ease of administration principles. The analysis is supported by theory of Ease of Administration principle stated by Rosdiana and Irianto. This research is hoped to provide some benefits for each academic and practical purpose. The method used in this research is descriptive post positivist, conducted through in depth interview.The results shows that based on certainty principle, tax payment through e samsat has not fulfilled the certainty of procedures due to unavailability of specific regulations regarding tax payment through e samsat. Based on convenience of payment principle, tax payment through e samsat has fulfilled the convenience of payment indicators. Based on efficiency principle, tax payment through e samsat has fulfilled the efficiency criteria both on tax authority rsquo s side and tax payer rsquo s side. Based on simplicity principle, tax payment through e samsat is not simple due to several troubles occurring in the field."

"Skripsi ini membahas mengenai efektivitas pemberian insentif fiskal PKB yang berupa keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administratif dalam perspektif wajib pajak di DKI Jakarta. Pemberian insentif ini dilakukan untuk mengukur efektivitas kebijakan insentif fiskal PKB di DKI Jakarta dari perspektif wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan insentif fiskal atas Pajak Kendaraan Bermotor dalam perspektif wajib pajak di Provinsi DKI Jakarta dan menganalisis faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian insentif tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei, wawancara mendalam, dan studi literatur. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 133 responden, yang seluruhnya merupakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta yang memanfaatkan insentif fiskal PKB pada tahun 2020-2022. Hasil penelitian pertama menyimpulkan bahwa pemberian insentif fiskal PKB dalam perspektif wajib pajak di DKI Jakarta dinilai sudah tepat dan efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini terlihat dari sebagian wajib pajak sangat setuju dan mendukung kebijakan ini karena dinilai dapat meringakan beban ekonomi wajib pajak dan dapat meningkatkan penerimaan daerah. Kemudian, hasil penelitian kedua menyimpulkan bahwa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian kebijakan ini antara lain yaitu faktor komunikasi dan sumberdaya, serta faktor disposisi (sikap) dan struktur birokrasi.

---

This study discusses the effectiveness of the provision of PKB fiscal incentives in the form of tax principal relief and the elimination of administrative sanctions from the perspective of taxpayers in DKI Jakarta. This incentive is given to measure the effectiveness of the PKB fiscal incentive policy in DKI Jakarta from the perspective of the taxpayer. The purpose of this research is to analyze the effectiveness of the fiscal incentive policy on Motor Vehicle Tax from the perspective of taxpayers in DKI Jakarta Province and to analyze the factors that need to be considered in granting these incentives. This research uses a quantitative approach with data collection techniques through survey, interview and literature studies. The number of respondents used in this study amounted to 133 respondents, all of whom are DKI Jakarta Motor Vehicle Taxpayers who take advantage of PKB fiscal incentives in 2020-2022. The results of the first study concluded that the provision of PKB fiscal incentives from the perspective of taxpayers in DKI Jakarta is considered appropriate and effective in increasing the DKI Jakarta Provincial Original Revenue. This can be seen from the fact that some taxpayers strongly agree and support this policy because it is considered to be able to ease the economic burden on taxpayers and can increase regional revenues. Then, the results of the second study concluded that the factors that need to be considered in granting this policy include communication and resource factors, as well as disposition factors (attitudes) and bureaucratic structure."

"Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan sebuah insentif bagi Perwakilan Negara Asing di suatu negara sesuai dengan amanah Konvensi Wina tahun 1961 yang dimana harus memenuhi asas resiprositas. Hal tersebut menjadi fasilitas diplomatik yang dimiliki oleh Perwakilan Negara Asing. Meskipun Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu potensi penerimaan pajak daerah terbesar di Jakarta, kebijakan pemberian pembebasan tersebut menjadi kelaziman hubungan internasional dan setiap negara harus memberlakukan kebijakan tersebut. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan hubungan antar negara Republik Indonesia dengan negara lain seperti Malaysia dapat terjaga dengan baik. Penelitian ini memfokuskan pada kendala dalam implementasi kebijakan pemberian pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Perwakilan Negara Asing di Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk ke dalam jenis penelitan deksriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam implementasi kebijakan pemberian pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Perwakilan Negara Asing di Jakarta, di samping bebas dari segala jenis pajak, ternyata PNA tidak bebas dari biaya administrasi penerbitan surat-surat kendaraan yang termasuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikenakan oleh Korlantas dan PNA wajib membayar biaya tersebut. Dalam proses implementasi kebijakan, jika terdapat kendala prosesnya dapat menghabiskan waktu sekitar 30-45 hari kerja yang seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu bulan kerja. Faktor dari kendala-kendala tersebut bersifat administratif dan organisasional.

---

Motor Vehicle Tax Exemption is an incentive for Foreign Representatives in a country in accordance with the mandate of the 1961 Vienna Convention which must fulfill the principle of reciprocity. This becomes a diplomatic facility owned by a Foreign Representative. Although Motor Vehicle Tax is one of the biggest potential local tax revenues in Jakarta, the policy of granting such exemptions is the norm of international relations and each country must implement the policy. With this policy, it is expected that relations between the Republic of Indonesia and other countries such as Malaysia can be maintained. This research focuses on the constraints in the implementation of the policy of granting Motor Vehicle Tax exemption to foreign country representatives in Jakarta. This research is conducted using a qualitative approach and included in the type of descriptive research with data collection techniques in the form of in-depth interviews and literature studies. The results showed that in the implementation of the policy of granting motor vehicle tax exemption to foreign representatives in Jakarta, besides being free from all types of taxes, it turned out that the foreign representatives were not free from the administrative costs of issuing vehicle documents, included as Non-Tax Revenues and exempted by Korlantas. Thus, the foreign representatives must pay the fee. In the process of implementing the policy, if there are obstacles the process can take around 30-45 working days which should be completed in less than one month of work. The factors of these obstacles are administrative and organizational."

"Berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satunya adalah Bea Balik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor. Administrasi perpajakan khususnya administrasi pajak Bea Batik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor sebagai bagian dan sistem perpajakan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penerimaan dan pengelolaan pajak daerah umumnya dan pajak Bea Balik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor khususnya. Permasalahan pokok pada penulisan tesis ini adalah bagaimana administrasi BeaBalik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor pada unit SAMSAT DKI Jakarta, hambatan-hambatan yang dihadapi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannyanya serta apakah pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama (BBN-II) Kendaraan Bermotor telah sesuai dengan azas-azas pemungutan pajak. Tujuan penulisan tesis ini adalah menguraikan dan menganalisis administrasi Bea Batik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor, faktor-faktor yang menimbulkan hambatan-hambatan pelaksanaan pemungutan serta penerapan azas-azas pemungutan pajak. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adaah metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait (baik terhadap wajib pajak dan aparat perpajakan). Analisis yangdilakukan bersifat analisis kuantitatif. Dari pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan dariKebijakan, Undang-undang dan Administrasi Bea Balik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor menghadapi beberapa hambatan. Hambatan tersebut baik yang berasal dan dalam maupun dan luar (wajib Pajak). Hal ini menyebabkan peningkatan penerimaan Bea Balik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor dapat terganggu atau mengalami penurunan. Penerapan azas-azas perpajakan dalam administrasi Bea Balik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor khususnya azas kepastian hukum belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari minimnya pengetahuan masyarakat terhadap undang-undang Bea Balik Nama II (BBN-Il) Kendaraan Bermotor karena kurangnya sosialisasi. Pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama II (BBN-II) KendaraanBermotor seharusnya memenuhi azas-azas perpajakan. Dengan dilksanakannya azas kepastian hukum dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakankewajiban perpajakannya dapat meningkatkan penenimaan Bea Balik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor khususnya serta Pajak Daerah pada umumnya."

"Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak daerah yang menjadi salah satu primadona sumber penerimaan daerah karena terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor sebagai jenis barang strategis dan volume kendaraan yang mengalami trend peningkatan sehingga berpengaruh terhadap pemakaian PKB. Skripsi ini membahas implementasi tarif progresif PKB. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah peneliti memberikan penilaian terhadap implementasi tarif progresif PKB berdasarkan hasil analisis wawancara mendalam sekaligus memaparkan kendala-kendala serta temuan peneliti mengenai implementasi tarif progresif PKB. Kemudian, peneliti menjabarkan proyeksi strategi menutup celah penghindaran pajak dalam menegakkan law enforcement oleh dinas pelayanan pajak provinsi DKI Jakarta. Dan yang terakhir, peneliti menjabarkan beberapa alternatif dari pengenaan tarif progresif PKB sebagai penjabaran dari teori-teori dan konsep-konsep yang diketahui penulis.

---

Vehicle Tax is a type of local taxes that became one of the excellent source of revenue because it relates to the use of motor vehicles as a kind of strategic goods and the volume of vehicles that have an increasing trend affecting the use of Vehicle Tax. This thesis discusses the implementation of the progressive rates of Vehicle Tax.

This study is a qualitative research with in-depth interviews. The results of this study are researchers provide an assessment of the implementation of the progressive rates based on the analysis of Vehicle Tax in-depth interviews as well describe the constraints and research findings regarding the implementation of the progressive rates of Vehicle Tax. Then, the researchers describe the projection strategy is illustrated easel close loopholes in the tax avoidance by law enforcement tax services agency of Jakarta provincial. And the last but not least, the researchers describe several alternative of progressive rates Vehicle Tax as the elaboration of the theories and concepts that are known writer."