Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam persaingan untuk memperebutkan kursi di Kongres, para kandidat berlomba-lomba menggunakan strategi kampanye untuk memenangkan dukungan dan suara dari pemilih. Upaya kampanye ini memerlukan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang signifikan untuk menjalankan program kampanye mereka. Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh dana kampanye terhadap perolehan suara kandidat Kongres dalam Pemilihan Kongres Amerika Serikat 2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Federal Election Commission (FEC). Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 125 kandidat Pemilihan Kongres 2020 dengan confidence level 95% dan margin of error 5%. Dengan menggunakan metode analisis regresi linier ordinal (OLS), penelitian ini menganalisis pengaruh variabel penerimaan dan pengeluaran kampanye terhadap perolehan suara kandidat dengan mempertimbangkan kategori-kategori yang relevan. Variabel penerimaan dana kampanye akan dianalisis secara terpisah, meliputi penerimaan individu, penerimaan partai politik, penerimaan komite aksi politik, dan penerimaan dana pribadi kandidat. Demikian pula, variabel pengeluaran kampanye akan dianalisis secara terpisah, mencakup biaya pemasangan iklan kampanye, biaya acara kampanye, biaya peraga alat kampanye, dan biaya administratif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pemilihan Kongres Amerika Serikat tahun 2020, penggunaan dana kampanye untuk biaya pemasangan iklan kampanye memiliki pengaruh signifikan terhadap perolehan suara anggota U.S. House of Representatives, sementara variabel lain seperti penerimaan dana kampanye individu, jumlah total penerimaan dana kampanye, dan total pengeluaran kampanye tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik

---

In the race for congressional seats, candidates are vying for support and votes from the electorate using campaign strategies. These campaign efforts require significant campaign fundraising and expenditures to run their programs. The research aims to analyze the influence of campaign funding on the vote acquisition of congressional candidates in the 2020 United States Congressional Election. The data used for this study is secondary data obtained from the Federal Election Commission (FEC). The research includes a sample of 125 candidates from the 2020 Congressional Election with a confidence level of 95% and a margin of error of 5%. Using the ordinal linear regression (OLS) analysis method, the research analyzes the impact of campaign funding and expenditure variables on candidate vote acquisition, considering relevant categories. Campaign funding variables, such as individual contributions, party contributions, political action committee contributions, and candidate personal contributions, will be analyzed separately. Similarly, campaign expenditure variables, including advertising expenses, campaign event costs, campaign material expenses, and administrative expenses, will be analyzed separately. The research findings indicate that in the 2020 United States Congressional Election, the use of campaign funds for advertising expenses significantly influenced the vote acquisition of U.S. House of Representatives members, while other variables such as individual campaign contributions, total campaign contributions, and total campaign expenditures did not show significant statistical significance."

"Campaign finance reform has always been motivated by a definition of democracy that does not count corporations as citizens and holds that self-government works best by reducing political inequality. In the early years of the twentieth century, Congress recognized the strength of these principles by prohibiting corporations from making campaign contributions, passing a disclosure law, and setting limits on campaign expenditures. These reforms were not controversial at the time, but conservative opposition to them appeared in the 1970s. That opposition was well represented in the Supreme Court, which has rolled back reform by granting First Amendment rights to corporations and declaring the goal of reducing political inequality to be unconstitutional. Buying the Vote analyzes the rise and decline of campaign finance reform by tracking changes in the way presidential campaigns have been funded since the late nineteenth century, and changes in the debate over how to reform fundraising practices. A close examination of major Supreme Court decisions shows how the Court has fashioned a new and profoundly inegalitarian redefinition of American democracy"-- Provided by publisher."

"The sopwith camel -- The mutual fund pioneer -- "He knows more about the fund business that we do" -- A marriage made in heaven -- Irreconcilable differences -- From the deck of HMS Vanguard -- Cutting the Gordian knot -- The Vanguard manual -- Creating loyalty and respect -- The great bull market -- "The devil's invention" -- The two Jacks -- Don't call me a gadfly -- St. Jack -- The rise of the speculator -- The spirit of mutuality -- The heart of the matter -- The future of indexing -- The future of Vanguard."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peran NGO dalam penanggulangan Isu Perubahan Iklim dengan menggunakan studi kasus atas peran Friends of the Earth dalam mendorong dikeluarkannya Climate Change Act 2008 di Inggris melalui kampanye The Big Ask. Di dalam upaya penanggulangan isu perubahan iklim, Inggris sebagai bagian dari UNFCCC dan Protokol Kyoto, telah memiliki target pereduksian emisi tersendiri. Akan tetapi, target tersebut dinilai belum cukup. Oleh karenanya, Friends of the Earth meluncurkan kampanye The Big Ask di Inggris pada tahun 2005 untuk meminta adanya sebuah kerangka legal nasional yang berisi target pereduksian emisi yang mengikat. Kampanye tersebut pun berhasil mendorong dikeluarkannya Climate Change Act, undang- undang perubahan iklim pertama di dunia. Undang- undang tersebut mengatur mengenai target pereduksian emisi gas rumah kaca dan anggaran karbon yang perlu dipenuhi oleh Inggris.

---

ABSTRACTThe purpose of this thesis is to explain the role of NGO in tacking climate change issue using the study case of the role of Friends of the Earth in pushing the 2008 Climate Change Act through the Big Ask Campaign. In the effort to tackle climate change, United Kingdom as part of UNFCCC and Kyoto Protocol, has its own emission reduction target. Unfortunately, the target is seen as not enough. Thus, Friends of the Earth launched The Big Ask Campaign in United Kingdom on 2005 to call for a national legal framework which has a binding emission reduction target. This campaign is successful in pushing Climate Change Act, the world first climate law. Climate Change Act will set an emission reduction target and carbon budget that needs to be fulfilled by United Kingdom."

"Analisis Situasi. Pavlova Party Planner merupakan event organizer untuk special event yang be rdiri sejak Januari 2014. Sudah banyak lembaga lainnya sebagai competitor yang bergerak di bidang yang sama. Belum maksimalnya pemanfaatan media sosial dan online oleh perusahaan. Memaraknya budaya sweet seventeen di kalangan remaja di Indonesia, khususnya Jakarta.Pernyataan Masalah. Adanya permasalahan komunikasi eksternal yang dialami oleh Pavlova Party Planner yaitu tidak jelasnya khalayak sasaran yang dituju oleh perusahaan karena belum adanya positioning yang jelas, serta belum maksimalnya pemanfaatan media online dan media sosial.Solusi. Sebuah kampanye humas yang terdiri atas sejumlah kegiatan:Program social media campaign yang maksimalRoadshow ke 5 SMA yang tersebar di JakartaSpecial event gathering yang berisi kegiatan sharing dan talkshowTujuan Program. Untuk memperkuat posisi Pavlova Party Planner sebagai event organizer yang terpercaya dalam menangani perayaan pesta ulang tahun ke-17 para pelajar tingkat SMA di Jakarta dan sekitarnya, dengan mewujudkan perayaan sweet seventeen idaman para remaja."

"Fokus dari penulisan karya tulis ini adalah untuk memperlihatkan peran Super PACs yang merupakan model komite atau organisasi pendanaan kampanye, dapat menimbulkan ketidaksetaraan politik antar warga, khususnya pada saat pemilihan presiden tahun 2012. Super PACs yang tidak memiliki batasan di dalam menerima serta membiayai kampanye dapat menjadi instrumen bagi pihak dengan dengan kekuatan ekonomi besar untuk mentransformasi kekuatan ekonominya menjadi kekuatan politik secara lebih leluasa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisa mengenai bagaimana Super PACs menimbulkan ketidaksetaraan politik antar warga pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat Tahun 2012. Penelitian ini menemukan bahwa pihak-pihak dengan kekuatan ekonomi kuat menggunakan Super PACs sebagai instrumen untuk mengubah kekuatan ekonominya menjadi kekuatan politik yang terlihat pada pendanaan Super PACs yang dimotori oleh kontribusi dana dari para pendonor besar. Namun penelitian ini juga menemukan bahwa Super PACs tidak dapat membeli pemilihan. Independensi dan kebebasan serta kekuatan agregatif politik dan ekonomi warga pada saat pemilihan, mampu untuk meminimalisir ketidaksetaraan akibat perbedaan kekuatan ekonomi dan politik.

---

This paper focuses on the role of Super PACs, which is a model of campaign finance committees, may lead to political inequality between the citizens, especially during the 2012 presidential election. Super PACs that do not have any restriction on receiving and funding a campaign can be an instrument for the people with a big economic power to transform their economic power into political power more freely. This study uses qualitative methods to analyze about how Super PACs pose political inequality between the citizens during The 2012 United States Presidential Election.

This study found that the people with a big economic power using Super PACs as an instrument to transform their economic power into political power, which can be seen by looking on how Super PACs funding, led by a big donors. However, this study also found that Super PACs couldn't buy the election. Independency and freedom, as well as political and economic power of the citizens aggregated in the election, able to minimize the inequality due to differences in economic and political power."

"Thanks to a series of recent US Supreme Court decisions, corporations can now spend unlimited sums to influence elections, Super PACs and dark money groups are flourishing, and wealthy individuals and special interests increasingly dominate American politics. Despite the overwhelming support of Americans to fix this broken system, serious efforts at reform have languished. Campaign finance is a highly intricate and complex area of the law, and the current system favors the incumbent politicians who oversee it. This illuminating book takes these hard realities as a starting point and offers realistic solutions to reform campaign finance. With contributions from more than a dozen leading scholars of election law, it should be read by anyone interested in reclaiming the promise of American democracy."

"ABSTRAKDalam Penelitian ini terdapat dua permasalahan yakni: 1) Bagaimanakah persoalan pelaporan dan pengawasan dana kampanye dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden?; 2) Bagaimanakah penataan sistem pelaporan dan pengawasan dana kampanye yang ideal untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas? Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia sudah bersifat mandiri, namun desain pelaporan dan pengawasan dana kampanye memiliki banyak kelemahan. Sehingga penelitian ini menemukan 6 (enam) kelemahan dalam sistem pelaporan dan pengawasan dana kampanye dalam pemilu presiden di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan berbagai celah kelemahan dalam aturan yang menciptakan kesempatan untuk melakukan manipulasi pencatatan dan penggunaan dana kampanye penting untuk diperbaiki agar tidak menjadi permasalahan laten dalam setiap pemilu. Diharapkan dengan perubahan tersebut akan turut meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia menjadi pemilu yang semakin berintegritas.

---

ABSTRACTIn this research, there are two problems, namely: 1) What are the problems of reporting and monitoring campaign funds in the Presidential Election? 2) How to organize an ideal system of reporting and monitoring campaign finance to achieve integrity election?. This research uses normative legal research. It concludes that the Electoral Management Bodies in Indonesia are independent, but the reporting and monitoring design of campaign funds have many weaknesses. This research found 6 (six) weaknesses in the reporting and monitoring system of campaign funds in the presidential election in Indonesia. This research recommends various legal loopholes which creates an opportunity to manipulate the use of campaign funds is important to be amended. These changes are expected to improve the quality of democracy in Indonesia into elections with greater integrity."