Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam persaingan untuk memperebutkan kursi di Kongres, para kandidat berlomba-lomba menggunakan strategi kampanye untuk memenangkan dukungan dan suara dari pemilih. Upaya kampanye ini memerlukan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang signifikan untuk menjalankan program kampanye mereka. Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh dana kampanye terhadap perolehan suara kandidat Kongres dalam Pemilihan Kongres Amerika Serikat 2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Federal Election Commission (FEC). Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 125 kandidat Pemilihan Kongres 2020 dengan confidence level 95% dan margin of error 5%. Dengan menggunakan metode analisis regresi linier ordinal (OLS), penelitian ini menganalisis pengaruh variabel penerimaan dan pengeluaran kampanye terhadap perolehan suara kandidat dengan mempertimbangkan kategori-kategori yang relevan. Variabel penerimaan dana kampanye akan dianalisis secara terpisah, meliputi penerimaan individu, penerimaan partai politik, penerimaan komite aksi politik, dan penerimaan dana pribadi kandidat. Demikian pula, variabel pengeluaran kampanye akan dianalisis secara terpisah, mencakup biaya pemasangan iklan kampanye, biaya acara kampanye, biaya peraga alat kampanye, dan biaya administratif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pemilihan Kongres Amerika Serikat tahun 2020, penggunaan dana kampanye untuk biaya pemasangan iklan kampanye memiliki pengaruh signifikan terhadap perolehan suara anggota U.S. House of Representatives, sementara variabel lain seperti penerimaan dana kampanye individu, jumlah total penerimaan dana kampanye, dan total pengeluaran kampanye tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik

---

In the race for congressional seats, candidates are vying for support and votes from the electorate using campaign strategies. These campaign efforts require significant campaign fundraising and expenditures to run their programs. The research aims to analyze the influence of campaign funding on the vote acquisition of congressional candidates in the 2020 United States Congressional Election. The data used for this study is secondary data obtained from the Federal Election Commission (FEC). The research includes a sample of 125 candidates from the 2020 Congressional Election with a confidence level of 95% and a margin of error of 5%. Using the ordinal linear regression (OLS) analysis method, the research analyzes the impact of campaign funding and expenditure variables on candidate vote acquisition, considering relevant categories. Campaign funding variables, such as individual contributions, party contributions, political action committee contributions, and candidate personal contributions, will be analyzed separately. Similarly, campaign expenditure variables, including advertising expenses, campaign event costs, campaign material expenses, and administrative expenses, will be analyzed separately. The research findings indicate that in the 2020 United States Congressional Election, the use of campaign funds for advertising expenses significantly influenced the vote acquisition of U.S. House of Representatives members, while other variables such as individual campaign contributions, total campaign contributions, and total campaign expenditures did not show significant statistical significance."

"Campaign finance reform has always been motivated by a definition of democracy that does not count corporations as citizens and holds that self-government works best by reducing political inequality. In the early years of the twentieth century, Congress recognized the strength of these principles by prohibiting corporations from making campaign contributions, passing a disclosure law, and setting limits on campaign expenditures. These reforms were not controversial at the time, but conservative opposition to them appeared in the 1970s. That opposition was well represented in the Supreme Court, which has rolled back reform by granting First Amendment rights to corporations and declaring the goal of reducing political inequality to be unconstitutional. Buying the Vote analyzes the rise and decline of campaign finance reform by tracking changes in the way presidential campaigns have been funded since the late nineteenth century, and changes in the debate over how to reform fundraising practices. A close examination of major Supreme Court decisions shows how the Court has fashioned a new and profoundly inegalitarian redefinition of American democracy"-- Provided by publisher."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peran NGO dalam penanggulangan Isu Perubahan Iklim dengan menggunakan studi kasus atas peran Friends of the Earth dalam mendorong dikeluarkannya Climate Change Act 2008 di Inggris melalui kampanye The Big Ask. Di dalam upaya penanggulangan isu perubahan iklim, Inggris sebagai bagian dari UNFCCC dan Protokol Kyoto, telah memiliki target pereduksian emisi tersendiri. Akan tetapi, target tersebut dinilai belum cukup. Oleh karenanya, Friends of the Earth meluncurkan kampanye The Big Ask di Inggris pada tahun 2005 untuk meminta adanya sebuah kerangka legal nasional yang berisi target pereduksian emisi yang mengikat. Kampanye tersebut pun berhasil mendorong dikeluarkannya Climate Change Act, undang- undang perubahan iklim pertama di dunia. Undang- undang tersebut mengatur mengenai target pereduksian emisi gas rumah kaca dan anggaran karbon yang perlu dipenuhi oleh Inggris.

---

ABSTRACTThe purpose of this thesis is to explain the role of NGO in tacking climate change issue using the study case of the role of Friends of the Earth in pushing the 2008 Climate Change Act through the Big Ask Campaign. In the effort to tackle climate change, United Kingdom as part of UNFCCC and Kyoto Protocol, has its own emission reduction target. Unfortunately, the target is seen as not enough. Thus, Friends of the Earth launched The Big Ask Campaign in United Kingdom on 2005 to call for a national legal framework which has a binding emission reduction target. This campaign is successful in pushing Climate Change Act, the world first climate law. Climate Change Act will set an emission reduction target and carbon budget that needs to be fulfilled by United Kingdom."

"The sopwith camel -- The mutual fund pioneer -- "He knows more about the fund business that we do" -- A marriage made in heaven -- Irreconcilable differences -- From the deck of HMS Vanguard -- Cutting the Gordian knot -- The Vanguard manual -- Creating loyalty and respect -- The great bull market -- "The devil's invention" -- The two Jacks -- Don't call me a gadfly -- St. Jack -- The rise of the speculator -- The spirit of mutuality -- The heart of the matter -- The future of indexing -- The future of Vanguard."

"Thanks to a series of recent US Supreme Court decisions, corporations can now spend unlimited sums to influence elections, Super PACs and dark money groups are flourishing, and wealthy individuals and special interests increasingly dominate American politics. Despite the overwhelming support of Americans to fix this broken system, serious efforts at reform have languished. Campaign finance is a highly intricate and complex area of the law, and the current system favors the incumbent politicians who oversee it. This illuminating book takes these hard realities as a starting point and offers realistic solutions to reform campaign finance. With contributions from more than a dozen leading scholars of election law, it should be read by anyone interested in reclaiming the promise of American democracy."

"ABSTRAKDalam Penelitian ini terdapat dua permasalahan yakni: 1) Bagaimanakah persoalan pelaporan dan pengawasan dana kampanye dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden?; 2) Bagaimanakah penataan sistem pelaporan dan pengawasan dana kampanye yang ideal untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas? Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia sudah bersifat mandiri, namun desain pelaporan dan pengawasan dana kampanye memiliki banyak kelemahan. Sehingga penelitian ini menemukan 6 (enam) kelemahan dalam sistem pelaporan dan pengawasan dana kampanye dalam pemilu presiden di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan berbagai celah kelemahan dalam aturan yang menciptakan kesempatan untuk melakukan manipulasi pencatatan dan penggunaan dana kampanye penting untuk diperbaiki agar tidak menjadi permasalahan laten dalam setiap pemilu. Diharapkan dengan perubahan tersebut akan turut meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia menjadi pemilu yang semakin berintegritas.

---

ABSTRACTIn this research, there are two problems, namely: 1) What are the problems of reporting and monitoring campaign funds in the Presidential Election? 2) How to organize an ideal system of reporting and monitoring campaign finance to achieve integrity election?. This research uses normative legal research. It concludes that the Electoral Management Bodies in Indonesia are independent, but the reporting and monitoring design of campaign funds have many weaknesses. This research found 6 (six) weaknesses in the reporting and monitoring system of campaign funds in the presidential election in Indonesia. This research recommends various legal loopholes which creates an opportunity to manipulate the use of campaign funds is important to be amended. These changes are expected to improve the quality of democracy in Indonesia into elections with greater integrity."

"Pada masa awal pemerintahannya, Harry S. Truman adalah presiden dengan pengakuan yang rendah dari masyarakat. Hal itu disebabkan karena naiknya dia sebagai presiden bukan hasil pemilihan umum sementara masyarakat meragukan kemampuannya untuk membawa Amerika pada masa transisi pasca perang. Hal itu ditambah dengan tentangan dari para politisi partai Republik. Perang Dingin sebagai akibat dari perang dunia kedua memberikan kesempatan sekaligus tantangan bagi Truman untuk menunjukkan kemampuannya. Melalui langkahnya meledakkan bom atom di Jepang dan membendung ekspansi ideologi komunisme di luar negeri dalam bentuk bantuan militer dan ekonomi kepada negara-negara yang terancam oleh kekuatan bersenjata, dan sejalan dengan kepentingan Amerika, telah menjadikan Truman sebagai aktor utama dalam proses perubahan politik Luar Negeri Amerika yang semula menganut universalisme. Dengan langkah itu Truman menyatakan Amerika sebagai pemimpin dunia merdeka melawan dunia totalitarian, dengan Uni Soviet sebagai pemimpinnya.Keberhasilan di luar negeri tersebut tidak bisa dipisahkan dari dukungan dalam negeri. Oleh karena itu maka Truman melaksanakan kampanye anti-komunisme Dalam Negerinya. Strategi kampanye ini adalah dengan menggunakan kebijakan Federal Employee Loyalty Program serta pidato dan pesan-pesan tertulisnya. Yang pertama merupakan langkah strategisnya, sementara yang kedua adalah sarana penciptaan wacana antikomunisme yang Truman inginkan. Masalah yang menjadi pembahasan dalam tesis ini adalah bagaimana Truman menciptakan wacana anti-komunismenya melalui teks-teks pidato dan pesan tertulisnya dan bagaimana Federal Employee Loyalty Program diterapkan sebagai langkah strategis dalam kampanye anti-komunismenya. Dengan teori Repressive State Apparatuses/RSA dan Ideological State Apparatuses/ISA milik Althuser, ditemukan bahwa Federal Employee Loyalty Program berfungsi sebagai aparatus represi, melalui ancaman, pemecatan, investigasi oleh FBI dan legalitas yang diberikan oleh Truman kepada masyarakat Amerika untuk turut melaporkan siapa saja yang dicurigai terlibat dalam organisasi-organisasi yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah. Sementara teks pidato dan pesan tertulis berfungsi sebagai aparatus ideologis, melalui penciptaan representasi-representasi negatif tentang komunisme. Komunisme distereotipkan sebagai pihak yang anti kemakmuran ekonomi dan anti demokrasi. Masyarakat Amerika yang menjadikan nilai kemakmuran ekonomi dan demokrasi sebagai acuan dalam hidupnya akan menempati posisi melawan jika berhadapan dengan komunisme. Dengan cara ini, Truman bermaksud menciptakan subyek/pelaku dari ideologi antikomunismenya."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa Public Relations Bill Clinton sebagai bagian dad tim sukses seorang calon presiden Amerika memiliki peran dalam menciptakan serangkaian program kegiatan kampanye dengan strategi dan taktik komunikasi.Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana peran tim Public Relations selama proses kampanye berlangsung disertai kegiatan promosi Bill Clinton untuk menjadi presiden Amerika Serikat pada tahun 1992.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis-interpretatif. Teknik pengurnpulan data melalui studi kepustakaan.William Blythe Jefferson atau dikenal dengan Bill Clinton telah terpilih menjadi presiden Amerika Serikat ke-42 pada tahun 1992. Keberhasilannya merupakan basil kerja keras tim Public Relations-nya yang kuat dan profesional. Tim Public Relations berperan dalam membentuk proses komunikasi dua arah untuk kemudian merespon dan menciptakan pesan untuk disampakikan kepada publik. Pesan-pesan tersebut dikemas dalam berbagai bentuk kampanye guna menciptakan opini publik yang positif terhadap Bill Clinton.Berbagai strategi dan taktik dilakukan oleh tim Public Relations seperti pembuatan pidato, penanggulangan isu, debat calon presiden, pembuatan publisitas periklanan seperti iklan di media cetak dan elektronik ataupttn slogan-slogan untuk meningkatkan popularitas Bill Clinton pada saat itu.Tim Public Relations meherapkan beberapa hal panting dalam menciptakan koniunikasi dua arah selama mass kampanye, yaitu a story, be brie, be emotional, be unige, be relaxant, repeal your message relentlessly. Tahapan-taltapan tersebut telah membawa pesan-pesan itu mendapat umpati batik {feedback) dari masydrakat Amerika, yang tercermin di media cetak dan elektronik.Hasil pemilihan umum tahun 1992 di Amerika Serikat menunjukkan bahwa kinerja tim Public Relations sebagai bagian dari tim sukses Bill Clinton merupakan bentuk keberhasilan dari profesionalisme tim Public Relations dalam mengemban tugasnya selama kampanye berlangsung.

---

The purpose of the research is to show that the public relations is a part of the successed team of candidate of the American president, have had a role in created campaign program with communication strategy and tactic.

The research problem is how the role of public relations team during the campaign process with Bill Clinton's promotion program to became the American president in the year of 1992.

The research methodology is qualitative methodology with analysis-intrepretative approach. The data collecting is the library research.

William Blythe Jefferson or called Bill Clinton has elected for the American president 42"d in 1992. The successed is result of working the public relations team which strong and professional. The public relations team role is created two ways communication process, further more to responsed and created message to be informed to the public. Those messages packed in many campaign program to create positive public opinion about Bill Clinton.

Many strategy and tactic had used by the Public Relations team such as make a speechs, solved issues, American candidat debates, make publication such as advertsing in printed and electronic media or slogans to increase popularity Bill Clinton in that time.

The- public relations team occupied some important things in two ways communication in campaign process, are a .story, he brief, be emotional, he uniqe, be re/avant, repeat your message relentlessly. The steps has brought messages took feedback from the American society, which reflected in printed and electronic media.

The American election result in 1992 indicated that the public relations team as a part Bill Clinton's success team is the success from the public relations professionalism during the American president campaign."