Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tata Kelola Mutu Puskesmas merupakan pengelolaan terhadap tingkat layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan luaran kesehatan yang optimal. Penjaminan terhadap mutu puskesmas dilakukan akreditasi setiap 5 tahun sekali. Penerapan tata kelola mutu melalui tiga komponen yaitu struktur/input, proses dan output. Input terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, ketersediaan anggaran, komitmen pimpinan dan staf, serta pengorganisasian. Pada Proses menggunakan USEPDSA (Understanding Quality Improvement Needs, State the quality Problem, Evaluate the root cause, plan the solution, Do or Implement the solution, Study the solution and Action), dan output melihat keberhasilan peningkatan capaian Indikator Nasional Mutu yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan design studi kasus, menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Wawancara mendalam dilakukan pada informan kunci pada Dinas Kesehatan Kota Depok dan kementerian Kesehatan, informan utama pada kepala puskesmas dan penanggung jawab mutu di enam puskesmas kota Depok, dan informan pendukung pada pasien puskesmas tersebut. Enam puskesmas terdiri dari tiga puskesmas yang sudah terakreditasi dan tiga puskesmas yang belum terakreditasi. Hasil penelitian pada faktor input sudah berjalan namun beberapa faktor tidak sesuai standar, faktor SDM secara kuantitas dan kualitas tidak sesuai, kurangnya anggaran, kurangnya komitmen staf dan pengorganisasian tim mutu khususnya bagi tiga puskesmas yang belum terakreditasi. Pada faktor proses USEPDSA belum berjalan yaitu pada proses Do/pelaksanaan pengukuran INM belum sesuai, pada Study/ evaluasi pembelajaran belum dilakukan monitoring evaluasi secara berkala dan kaji banding, Pada proses Act/standarisasi belum dilakukan. Pada faktor Output, capaian prioritas INM tahun 2022 dan 2023 tidak terjadi peningkatan. Kesimpulan tata kelola mutu dalam pencapaian Indikator Nasional Mutu (INM) belum diimplementasikan secara optimal. Pemenuhan faktor input dan optimalisasi proses perlu diupayakan dengan dukungan dari Dinas Kesehatan.

---

Puskesmas Quality Management is the management of the level of health services for individuals and communities that can improve optimal health outcomes. Assurance of the quality of the puskesmas is accredited every 5 years. Implementation of quality governance through three components, namely structure/input, process and output. Input consists of human resources, facilities and infrastructure, budget availability, leadership and staff commitment, and organization. The process uses USEPDSA (Understanding Quality Improvement Needs, State the quality Problem, Evaluate the root cause, plan the solution, Do or Implement the solution, Study the solution and Action), and the output shows the success in increasing the achievement of the National Quality Indicators which are indicators from the Ministry of Health. This study used a qualitative approach with a case study design, using in-depth interviews, observation and document review. In-depth interviews were conducted with key informants at the Depok City Health Office and the Ministry of Health, key informants at the heads of puskesmas and those in charge of quality at six puskesmas in Depok, and supporting informants at the puskesmas patients. The six puskesmas consist of three accredited puskesmas and three that have not been accredited. The results of research on input factors have been running but not optimal, human resources in quantity and quality are not optimal, lack of budget, lack of staff commitment and quality team organization, especially for three health centers that have not been accredited. The USEPDSA process factor has not been running, namely the Do/Implementation process of INM measurement is not appropriate, the Study/learning evaluation has not been carried out periodic monitoring and comparative studies, and the Act/standardization process has not been carried out. In the Output factor, INM's priority achievements in 2022 and 2023 have not increased. The conclusion of quality governance in achieving National Quality Indicators (INM) has not been implemented optimally. Compliance with input factors and process optimization needs to be pursued with support from the Health Office."

"Mutu pelayanan kesehatan sangat berdampak terhadap seluruh upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Indikator Nasional Mutu (INM) merupakan standar yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan implementasi mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk Puskesmas. Berdasarkan laporan INM Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kota Depok tahun 2022 diketahui bahwa rata-rata capaian INM Puskesmas masih fluktuatif dan belum konsistem melaporkan setiap bulannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian Indikator Nasional Mutu (INM) di Puskesmas Kemiri Muka dan Puskesmas Ratu Jaya tahun 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian INM di Puskesmas Kemiri Muka dan Puskesmas Ratu Jaya pada tahun 2022 belum sepenuhnya sesuai dan menggambarkan kondisi sebenarnya yang ditinjau dari pendekatan sistem input, proses, dan output. Saran yang dapat diberikan yaitu mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana, melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan, menetapkan sanksi dan reward untuk hasil capaian INM, serta proaktif mempelajari pelaksanaan pengukuran dan pelaporan INM.

---

The quality of health service greatly impacts all health service efforts carried out by healthcare facilities. The National Quality Indicator (INM) is a standard used to evaluate the achievement of quality implementation in healthcare facilities, including public health centers (Puskesmas). Based on the INM Puskesmas report by the Depok City Health Office in 2022, it is known that the average achievement of INM Puskesmas is still fluctuating and has not been consistently reported every month. This study aims to analyze the achievement of the National Quality Indicators (INM) at Kemiri Muka and Ratu Jaya Public Health Centers in 2022. The research method used a qualitative approach. Methods of data collection included in-depth interviews, observations, and document review. The results indicate that the achievements of the INM at Kemiri Muka and Ratu Jaya Public Health Centers in 2022 were not fully appropriate and described accurately the actual conditions in terms of the input, process, and output system approach. Recommendations include proposing the procurement of facilities and infrastructure, monitoring and evaluating the planning of healthcare human resource needs, implementing sanctions and rewards for achieving the INM targets, and proactively learn the implementation of INM measurement and reporting processes."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi dan faktor-faktor yang berhubungan dengan efisiensi Puskesmas di Kota Depok tahun 2015. Penelitian ini menggunakan disain cross sectional, dengan pendekatan kuantitatif. Efisiensi Puskesmas diperoleh dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis, model Variable Returns to Scale, dan berorientasi output. Penelitian dilakukan di seluruh Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Depok, yaitu sebanyak 35 Puskesmas, yang terdiri dari 7 Puskesmas Rawat Inap dan 28 Puskesmas Non Rawat Inap, serta terbagi dalam 11 Kecamatan. Hasil perhitungan efisiensi teknik menunjukkan bahwa semua Puskesmas Rawat Inap sudah efisien, Puskesmas Non Rawat Inap sebanyak 14 Puskesmas 50 efisien. Berdasarkan wilayah, sebanyak 8 kecamatan 72,7 efisien. Ketidakefisienan Puskesmas Non Rawat Inap, berdasarkan slack input masih terdapat pemanfaatan input yang belum optimal pada semua variabel, dan berdasarkan slack output masih terdapat pencapaian output yang belum maksimal pada variabel jumlah kunjungan.

---

This study aims to identify efficiency and factors related to efficiency in PHC in Depok City 2015. This study used a cross sectional design with quantitative approach. The efficiency of PHC was collected with Data Envelopment Analysis method, Variable Returns to Scale model, and output orientation. The number of samples in this study were 35 PHCs, which was the total sample that consisted of 7 PHCs with inpatient facility and 28 PHCs without inpatient facility, and were divided into 11 districts. The results from the technical efficiency calculation showed that all PHCs with inpatient facility were efficient. As many as 50 PHCs without inpatient facility were efficient. According to district area, 72,7 PHCs were efficient. The inefficiency of PHCs without inpatient facility according to the slack input was that the utilization of all variables were not optimal, and according to the slack output, the output achievement in the visit amount variable was still not maximal. "

"Latar belakang: Laju penurunan Angka Kematian Bayi melambat sejak tahun 1991-2017. Enam puluh tiga persen kematian bayi terjadi pada periode neonatal dimana risiko kematian yang terjadi pada bayi yang tidak mendapatkan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial adalah 18,56 kali lebih tinggi daripada bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut. Puskesmas PONED X merupakan Puskesmas PONED satu-satunya di Kecamatan X, Kota Depok, dimana terdapat kesenjangan terbesar pada indikatorindikator terkait dengan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial serta memiliki kebutuhan akan layanan yang besar berdasarkan jumlah persalinan, bayi lahir hidup dan pemanfaatan puskesmas untuk melakukan persalinan. Terkait hal tersebut, penelitian ini bertujuan melakukan analisis kualitas penerapan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial di Puskesmas PONED Kecamatan X. Metode: Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan desain studi kasus yang dilakukan di Puskesmas PONED X pada bulan April-Mei 2020. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif dan telaah dokumen. Informan penelitian ini terdiri dari Kepala Puskesmas, Bidan Koordinator PONED, Bidan Koordinator KIA dan para Bidan Pelaksana PONED serta para Ibu dari neonatus yang mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial di Puskesmas Kecamatan X. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan jumlah, jenis dan kompetensi tenaga kesehatan yang masih kurang, persiapan alat dan bahan habis pakai yang belum lengkap, serta belum sesuainya pelaksanaan dalam perawatan neonatal esensial pada saat dan setelah lahir dengan standar pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Meskipun hasil indikator output menunjukkan ketercapaian yang sangat baik di 4 bulan pertama tahun 2020, akan tetapi dalam pelaksanaan proses pelayanannya, belum semua standar proses dilakukan sesuai Pedoman Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial Kementerian Kesehatan RI. Kesimpulan dan Rekomendasi: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas penerapan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial di Puskesmas PONED Kecamatan X masih kurang karena berdasarkan analisis komponen input, proses dan output, masih terdapat kekurangan baik terkait komponen input maupun proses penerapan layanan yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Penguatan pemenuhan komponen input dan penguatan manajemen serta kapasitas tenaga kesehatan dalam memahami dan melakukan proses Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial sesuai standar merupakan hal yang direkomendasikan.

---

Background: Decrease in Infant Mortality has slowed since 1991-2017. Sixty-three percent of infant deaths occur in the neonatal period where the risk of death that occurs in infants who do not get Essential Neonatal Health Services is 18.56 times higher than babies who receive these health services. X BEONC Primary Health Centre is the only BEONC Primary Health Centre in X Subdistrict, Depok City, where there is the largest gap of indicators related to Essential Neonatal Health Services in 2017 and has a large need for services based on the number of live births and utilization of childbirth services. This study aims to analyze the application of Essential Neonatal Health Services at BEONC Primary Health Center in X District.

Method: This research is a qualitative study with a case study design, conducted at the X BEONC Primary Health Centre in April-May 2020. Data collection was carried out by in-depth interviews, participatory observations and documents review. The informants of this research consisted of the Head of the Primary Health Centre, the BEONC Coordinating Midwife, the Maternal and Child (MnC) Coordinating Midwife, the BEONC Implementing Midwifes and the mothers of neonates who received Essential Neonatal Health Services at X BEONC Primary Health Centre.

Results: The results showed the number, type and competency of health workers were still lacking, preparation of equipment and consumables were incomplete, and incomplete implementation in essential neonatal care with the implementation standards set by the Indonesian Ministry of Health. Although the output indicator results show that indicators related Essential Neonatal Services have been very good in the first 4 months of 2020, but in the implementation of its services, not all process have been carried out in accordance with the Ministry of Health's Guidelines.

Conclusions and Recommendations: The results showed that the quality of implementation of essential neonatal health services at the PONED Puskesmas District X was still lacking, because based on an analysis of the input, process and output components, there are still shortcomings, related to the input component and the service implementation that do not meet the standards set by the Indonesian Ministry of Health. Strengthening the fulfillment of input components and strengthening management and the capacity of health workers in understanding and conducting the Essential Neonatal Health Service process according to standards is highly recommended."

"Tesis ini membahas mengenai kinerja penyedia layanan Antenatal Care (ANC) di 35 puskesmas Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dihubungkan dengan Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Antenatal Care. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan Cross Sectional. Hasil penelitian menemukan ada hubungan kinerja menurut kriteria Malcolm Baldrige (kepemimpinan, perencanaan strategis, fokus pada pelanggan, pengukuran, analisis dan manajemen pengetahuan, fokus pada SDM, fokus pada proses) penyedia layanan Antenatal Care dengan hasil capaian Indikator Nasional Mutu Antenatal Care di Puskesmas Kota Tangerang dengan faktor yang paling dominan yaitu fokus pada SDM dan fokus pada proses dan menyarankan Puskesmas untuk meningkatkan evaluasi dan perbaikan dari segi SDM (khususnya pada persiapan regenerasi dan pelatihan bagi petugas ANC dan petugas penginputan INM ANC dan reward pegawai). Dari segi fokus pada proses, puskesmas disarankan untuk melakukan evaluasi kinerja pegawai, dan pembuatan serta penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan INM ANC dan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan diharapkan agar dapat berkomitmen dalam peningkatan capaian INM ANC sehingga dapat meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan Antenatal Care di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

---

This thesis examines the performance of Antenatal Care (ANC) service providers in 35 health centers in South Tangerang City, Banten Province, in relation to the National Quality Indicator (INM) of Antenatal Care. The study is quantitative with a cross-sectional approach. Findings reveal a significant performance relationship based on Malcolm Baldrige's criteria (leadership, strategic planning, customer focus, measurement, analysis and knowledge management, human resources focus, and process focus) with the achievement of the National Indicator of Antenatal Care Quality at the Tangerang City Health Center. The most dominant factors are human resources and process focus. Recommendations include improving evaluation and development of human resources, especially in preparation for regeneration, training for ANC officers, and ANC INM input officers, along with implementing employee rewards. For process focus, the health center should evaluate employee performance and establish Standard Operating Procedures (SOP) for INM ANC implementation. The South Tangerang City Health Office is expected to commit to enhancing INM ANC achievements to improve the quality and performance of Antenatal Care services in South Tangerang City, Banten Province."

"Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang harus diperhatikan dan diselesaikan oleh Pemerintah. Program Keluarga Harapan PKH merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pengentasan dan penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini membahas mengenai implementasi Program Keluarga Harapan PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya beberapa dimensi dari implementasi kebijakan publik yang belum dipenuhi dengan baik, meliputi standar dan sasaran kebijakan publik, sumber daya kebijakan publik, serta komunikasi antar-organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana.Dimensi standar dan sasaran kebijakan publik dikarenakan masih adanya permasalahan terkait penetapan sasaran yang dinilai belum tepat, serta KPM PKH yang sudah terintegrasi secara sistem di dalam administrasi database, namun belum mendapatkan ATM dan buku tabungan. Dimensi sumber daya kebijakan publik dikarenakan kurangnya pelatihan untuk SDM Pelaksana PKH, serta sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai.Dimensi komunikasi antar-organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana disebabkan belum maksimalnya penyediaan informasi dan sosialisasi, pertemuan kelompok, serta komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Pelaksana PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

---

Poverty is one of the issues that must be addressed and resoved by the Government. Program Keluarga Harapan PKH is one the efforts made in the framework of poverty alleviation and eradication. This study discusses the implementation of Program Keluarga Harapan PKH in Tapos District, Depok Municipality, West Java Province. This research uses post positivist approach with qualitative data collection technique.

The results of this study indicate that the implementation of Program Keluarga Harapan PKH in Tapos Tapos District, Depok Municipality, West Java Province is still not running optimally. This is because there are still some dimensions of the implementation of public policy that have not been met well, including public policy standards and objectives, public policy resources, as well as inter organizational communication and implementing activities.

Public policy standards and objectives are still due to problems that are not accurately targeted, as well as KPM PKH that has been interated in the system in database administration, but has not received ATM and savings book. The dimension of public policy resources is due to the lack of training for human resources for implementing PKH, as well as the facilities.

The dimensions of inter organizational communication and implementing activities are not yet maximized in the provision of information and socialization, group meetings, and communication and coordination conducted by PKH executors in Tapos District, Depok Municipality, West Java Province."

"Mutu Pelayanan Kesehatan merupakan standar layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan luaran kesehatan yang optimal. Indikator Nasional Mutu digunakan sebagai tolak ukur dalam mengukur mutu pelayanan kesehatan. Harapan pasien untuk mendapatkan mutu pelayanan yang baik dapat diberikan oleh dokter yang bertugas ketika melayani pasien yang mampu menerapkan kepemimpinan klinis dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan domain-domain kepemimpinan klinis dokter terhadap mutu layanan kesehatan di rumah sakit. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian dilakukan pada 42 orang dokter umum dan spesialis dengan kuesioner kepemimpinan klinis dokter. Sedangkan mutu layanan kesehatan di Rumah Sakit Izza dilihat pada capaian indikator nasional mutu rumah sakit. Terdapat 5 domain dengan masing-masing 8 dimensi pada kepemimpinan klinis dan 12 indikator nasional mutu yang dianalisis dari 13 total indikator nasional mutu. Pada penelitian ini didapatkan 2 domain kepemimpinan klinis yang berhubungan dengan mutu layanan kesehatan di rumah sakit, yaitu domain kualitas personal dan peningkatan pelayanan. Tiga domain lainnya, yaitu Kerja sama dengan sejawat dan interprofesi, pengelolaan pelayanan, dan penentuan arah pelayanan tidak berhubungan terhadap mutu layanan kesehatan di rumah sakit

---

Quality of Health Services is a standard of health services for individuals and communities that can improve optimal health outcomes. National quality indicators are used as benchmark in measuring the quality of health services. Patient expectations for good quality of service can be provided by the doctor on duty when serving patients who are able to apply clinical leadership well. This study aims to determine the relationship of physician clinical leadership domains to the quality of health services in hospitals. This study was conducted using a survey method with a quantitative approach. The study was conducted on 42 general practitioners and specialists with a physician clinical leadership questionnaire. While the quality of health services at Izza Hospital is seen in the achievement of national indicators of hospital quality. There are 5 domains with 8 dimensions each in clinical leadership and 12 national quality indicators analyzed from 13 total national quality indicators. In this study, 2 domains of clinical leadership were found to be related to the quality of health services in the hospital, namely the domains of personal quality and service change. The other three domains, namely Collaboration with peers and interprofessionals, managing service, and setting direction are not related to the quality of health services in hospitals.

 

 

"

"Mutu pelayanan kesehatan yang baik di puskesmas akan memberikan kepuasan kepada pasien sebagai pelanggan eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pelayanan rawat jalan poli umum puskesmas di Kota Sabang tahun 2008, dengan desain penelitian cross sectional melalui pendekatan kuantitatif yang kemudian dianalisa secara univariat, bivariat dan multivariate, serta pendekatan kualitatif yang dianalisa dengan menggunakan matrik. Sampelnya adalah pasien yang berkunjung rawat jalan poli umum puskesmas di Kota Sabang pada bulan Februari 2008 berjumlah 110 pasien. Hasil penelitian menunjukkan pasien yang merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan sebesar 50,9%. Hasil analisis bivariat didapatkan yang berhubungan adalah status pekerjaan (nilai p = 0,037). Faktor yang dominan berhubungan dengan kepuasan pasien adalah sumber biaya askeskin (nilai p = 0,035). Faktor yang tidak berhubungan dengan kepuasan pasien adalah: umur, jenis kelamin, pendidikan. Hasil pemetaan dimensi mutu didapatkan pernyataan yang menjadi prioritas utama untuk diperbaiki adalah alat periksa tersedia dan lengkap, petugas memberi informasi yang jelas tentang penyakit yang diderita pasien, pasien selalu mendapatkan pelayanan dari dokter, dan petugas memberi kesempatan pasien untuk bertanya dan menyampaikan keluhan. Perlu adanya alur pelayanan, petunjuk ruangan, pembatas ruangan, SOP, standarisasi tugas, uraian tugas, bimbingan teknis yang baik dan benar, dokter yang selalu melakukan pemeriksaan di poli umum sesuai jadwal piket dan ilmu yang telah didapatkan sesuai profesinya, sehingga memberi kesempatan pasien untuk bertanya dan menyampaikan keluhan, serta memberi informasi penyakit yang diderita pasien.

---

The good quality of health care on public health centre will give satisfaction to patient as the external customer. The purpose of this research want to find out characteristic of outpatient service satisfaction of poly public health centre in Sabang city in 2008, this research was done by a cross sectional method with quantitative approach and univariate, bivariate, multivariate analyzed, and qualitative approach that analysed by using matrix. The sample in this research was taken from outpatient public poly in Public Health Centre in Sabang City on Februari 2008 amount 110 patient.

Result of research shows of patients feel satisfied with service that give as high as 50,9%. Result of bivariate analysis is got corelated is job status (value p = 0,037). Dominant factor which relation with patient satisfaction is expense source askeskin (p-value = 0,035). Factor is not relation with patient satisfaction is age, gender, education. Whereas statement that become main priority for repaired is tool checks available and complete, officer gives clear information about patient's diseases, patient always gets service from doctor, and officers gives patient opportunity to enquire and submit sigh.

Must existence of service path, room guideline, room constrictor, SOP, duty standardization, duty description, good technical supervision and correctness, docter always serve in public poly on schedule care of service and knowledge that has been got according its profession."

"Disertasi ini membahas implementasi Kebijakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dilihat dari modus tata kelola yang digunakan. Sebagaimana dinyatakan oleh Hill dan Hupe, kajian implementasi kebijakan dapat dilihat dari modus tata kelolanya. Implementasi SNP ini menggunakan modus tata kelola implementasi transaksi/kinerja. Penggunaan modus tata kelola ini menghadapi tantangan kompleksitas berbagai tingkat tindakan dari berbagai aktor pada jenjang pemerintahan yang berbeda. Selain itu, implementasi juga menghadapi tantangan berkaitan dengan pemahaman dan pembiayaan. Oleh karena itu, hasil implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi penting untuk diketahui. Pendekatan kualitatif dan studi kasus dipilih untuk mengkaji hasil dan faktor-faktor implementasi. Wawancara dan observasi dilakukan untuk mengumpulkan data. Dilihat dari segi faktornya, penelitian ini menemukan bahwa modus tata kelola transaksi telah dapat digunakan dalam implementasi SNP karena dalam kerangka kompleksitas tindakan dan aktor pada jenjang pemerintahan yang berbeda, komunikasi dan kerjasama berjalan baik. Demikian pula halnya, karakteristik dan respon para pelaksana kebijakan telah mendukung implementasi. Namun demikian, dilihat dari hasilnya, penelitian ini menemukan bahwa modus tata kelola transaksi yang digunakan dalam implementasi Kebijakan SNP belum memberikan hasil yang maksimal. Hal ini dimungkinkan karena materi kebijakan belum benar-benar digunakan, terdapat ketidakharmonisan perundang-undangan, dan pembiayaan di tingkat sekolah belum didasarkan atas kebutuhan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan bahwa implementasi perlu mendasarkan pada materi kebijakan sebagai dasar kinerja implementasi, perbaikan perundangan, dan pembiayaan yang sesuai kebutuhan di tingkat sekolah. Selain itu, secara teoritis penelitian ini melihat bahwa modus tata kelola transaksi akan memberikan efektivitasnya bila (i) dilihat dari segi materi kebijakan, implementasi kebijakan baru dapat dilakukan apabila peraturan perundangan yang dibutuhkan telah lengkap. Selain itu, materi kebijakan harus benar-benar dijadikan dasar hasil implementasi kebijakan, (ii) dilihat dari segi struktur lapis pemerintahan, koordinasi, yakni komunikasi dan kerjasama, diantara para pihak yang terlibat harus berjalan dengan baik. Selain itu, pendanaan sesuai kebutuhan di tingkat street level perlu juga mendapat perhatian, dan (iii) dilihat dari segi karakteristik, kesadaran sebagai lembaga pelaksana kebijakan diperlukan dalam implementasi kebijakan. Selain itu, informasi efektivitas program diperlukan untuk mengembangkan implementasi kebijakan pada skala yang lebih besar. Selanjutnya, komitmen untuk mencapai target kebijakan sebagai bentuk kepatuhan di tingkat street level diperlukan dalam implementasi kebijakan.

---

This dissertation discusses the implementation of the National Education Standards Policy (NESP) viewed through its mode of governance. As stated by Hill and Hupe, mode of governance can be a perspective in policy implementation study. This policy is implemented through transaction/performance mode of governance. This mode of governance faces the complexity of the various levels of action from a variety of actors at different levels of government. In addition, This mode of governance also faces other challenges such as policy understanding and financing. Therefore, it is important to know the output and factors of the implementation. Qualitative approach and case study were selected to investigate output and factors of implementation. Interviews and observations were conducted to collect data. In terms of the factors, the study founds that NESP through the transaction/performance mode of governance has been successfully implemented because communication and collaboration has went so well. Similarly, the characteristics and response of the policy implementers have supported the implementation. Nevertheless, judging from the output, the study founds that the transaction/performance mode of governance was not produced maximum output yet. This happens because of some reasons. The policy content has not been really used as the implementation basis, there is legislation disharmony, and the funding at the school level has not been based on the need. Therefore, this study suggests that the implementation should be based on the policy content as the basis for the implementation of performance, that regulations improvement should be done, and that financing as school needs should be provided. In addition, theoretically the transaction/performance mode of governance will be effective if (i) from the aspect of policy formation, the policy implementation requires policy completeness, and policy content should be the basis for implementation performance; (ii) from the aspect of vertical public administration, implementation requires good coordination, i.e. communication and collaboration, among implementation agencies, and appropriate financing at street level is required; (iii) from the aspects of characteristics and response of implementation agency, policy implementation requires agency?s task oriented awareness, information of programme effectiveness requires before wider implementation, and there should be a commitment to reach policy targets as the form of compliance in the street level."

"Penelitian ini membahas pengaruh dukungan sosial terhadap kualitas hidup Pasien Tuberkulosis (TBC) di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif menggunakan desain studi longitudinal (pengukuran berulang) dan Rapid Assessment Procedure (RAP). Pengumpulan data kuantitatif dengan wawancara kepada responden menggunakan kuesioner WHOQOL-BREF untuk data kualitas hidup dan Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) untuk data dukungan sosial. Pengumpulan data kualitatif dengan kelompok diskusi terarah (DKT) dan wawancara mendalam. Analisis data menggunakan analisis regresi logistik untuk pengukuran data berulang yaitu General Estimation of Equotion (GEE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial mempunyai pengaruh kuat terhadap kualitas hidup Pasien TB; pengaruh dukungan sosial terhadap kualitas hidup Pasien TBC terus meningkat mulai bulan ke-2 sampai akhir bulan ke-6; sumber dukungan sosial yang berpengaruh untuk meningkatkan kualitas hidup Pasien TBC adalah keluarga, teman dan orang terdekat lainnya; bentuk dukungan sosial yang berpengaruh untuk meningkatkan kualitas hidup Pasien TBC adalah dukungan emosional, informasi dan persahabatan. Kesimpulan: dukungan sosial kepada Pasien TBC yang diberikan selama masa pengobatan sampai pasien sembuh memberikan dampak terhadap kualitas hidupnya. Studi ini merekomendasikan untuk peningkatan dukungan sosial dari keluarga, teman dan orang terdekat lainnya dalam bentuk dukungan emosional, informasi dan persahabatan agar kualitas hidup Pasien Tuberkulosis lebih baik.

---

This study discusses the influence of social support on the quality of life of tuberculosis (TBC) patients in Depok, West Java, with quantitative and qualitative approaches using the design of longitudinal studies (repeated measurements) and Rapid Assessment Procedure (RAP). Quantitative data collection with interviews to respondents using the WHOQOL-BREF questionnaire for quality of life data and Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) for social support data. Qualitative data collection with focus groups discussion (FGD) and in-depth interviews. Data analysis using logistical regression analysis for repeated data measurement is General Estimation of Equotion (GEE). The results showed that social support has a strong influence on the quality of life of TBC patients; The influence of social support on TBC patients quality of life continues to increase from the 2nd month to the end of the 6th month; An influential source of social support to improve the quality of life of TBC patients are family, friends and other nearby people; An influential form of social support to improve the quality of life of TBC patients is emotional support, information and friendship. Conclusion: Social support to TBC patients given during the period of treatment until the patient is healed to have an impact on the quality of his life. This study recommends improving the social support of families, friends and significants other in the emotional support, information support and companionship support in order to make a better quality of life of tuberculosis patient."