Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas Evaluasi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Pada Indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain non-eskperimental. Hasil penelitian Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan pada indikator pelayanan hipertensi yang mengalami kenaikan signifikan dalam renstra DKI Jakarta tahun 2017-2022 didalam faktor struktur yang paling berperan dalam peningkatan ketercapaian signifikan tersebut adalah bentuk program yang terjadwal seperti kegiatan posbindu dan KPLDH serta kegiatan strategis daerah yang dilaksanakan di pasar, trans jakarta, taman dan MRT, kemudian terdapat juga kerjasama lintas sector seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Disnakertrans. Kemudian hasil penelitian menyarankan dinas kesehatan DKI Jakarta dapat menyusun kebijakan terkait pelayanan hipertensi yang terpisah dengan program lain, termasuk kebijakan pembiayaan kesehatan SPM hipertensi sebagai mandatory regulation dalam hal penyusunan unit cost untuk masing-masing komponen layanan sebagai dasar perumusan costing SPM hipertensi. Kemudian penguatan kebijakan lintas sektor dan program dalam upaya perluasan cakupan pelayanan SPM khususnya hipertensi melalui pendekatan kolaborasi, serta memberikan edukasi dan sosialisasi kembali kepada masyarakat akan pentingnya melakukan pemeriksaan rutin terkait dengan hipertensi.

---

This thesis discusses the Evaluation of the DKI Jakarta Provincial Health Office's Strategic Plan for 2017-2022 on Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector on Health Service Indicators for Hypertension Sufferers. This research is a qualitative research with non-experimental design. The results of the research on Implementation of Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector on hypertension service indicators which experienced a significant increase in the DKI Jakarta strategic plan for 2017-2022 in the structural factors that play the most role in increasing this significant achievement are the form of scheduled programs such as posbindu and KPLDH activities as well as activities regional strategies carried out in markets, trans jakarta, parks and the MRT, then there is also cross-sector cooperation such as the Social Service, the Education Office and the Manpower and Transmigration Office. Then the results of the study suggest that the DKI Jakarta Health Office can formulate policies related to hypertension services that are separate from other programs, including the hypertension MSS health financing policy as a mandatory regulation in terms of compiling unit costs for each service component as the basis for the formulation of hypertension MSS costing. Then strengthening cross-sectoral policies and programs in an effort to expand the scope of MSS services, especially hypertension through a collaborative approach, as well as providing education and socialization to the public about the importance of carrying out routine checks related to hypertension."

"ABSTRAKStandar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai mutu dan jenis pelayanan dasaryang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh warga negara secaraminimal. Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017capaian SPM pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 72,3 , pelayanan kesehatan ibubersalin sebesar 73,8 dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 64,82 masih di bawah target 100 . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktorpenentu implementasi Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anakserta hambatan dan upaya yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifdengan desan Rapid Assesment Procedure RAP melalui pengumpulan data primer dandata sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi SPM BidangKesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan 4 faktor yangberpengaruh terhadap implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi danstruktur birokrasi belum berjalan optimal. Faktor penentu yang mempengaruhiimplementasi SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbuadalah pada aspek sumber daya manusia namun saling dipengaruhi oleh aspek yanglainnya.. Masukan bagi Pemerintah Daerah agar membuat kebijakan daerah terkait SPMBidang Kesehatan Pelayanan KIA agar implementasi yang dilakukan dapat berjalansecara maksimal dan menyeluruh.

---

ABSTRACTMinimum Service Standards MSS are provisions concerning the quality and type ofbasic services that are mandatory government affairs that are eligible for citizens to beeligible. Based on the profile of the District Health Office of Tanah Bumbu Regency in2017, the achievement of MSS in pregnant women 39 s health service is 72.3 , maternalhealth service 73,8 and newborn health service 64,82 is still under 100 target.This study aims to analyze the determinants of the implementation of Minimum ServiceStandards of Maternal and Child Health MCH Services and the obstacles and effortsare undertaken. This research is a qualitative research with Rapid Assessment Procedure RAP descriptions through primary data collection and secondary data. The result ofthe research shows that the implementation of MSS in the field of health service ofMCH in Tanah Bumbu Regency based on 4 factors affecting the implementation ofcommunication, resources, disposition and bureaucratic structure has not run optimally.The determinant factors affecting the implementation of MSS in Health Service ofMCH Service in Tanah Bumbu Regency is in human resource aspect but influenced byother aspect. Input for Local Government to make regional policy related MSS FieldHealth Service MCH for implementation can be run maximally and thorough. "

"Suku Dinas Pelayanan Kesehatan Kotamadya Jakarta Barat merupakan salah satu institusi pemerintah bidang kesehatan yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 58 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. lnstansi ini bertanggungjawab dalam tugas melaksanakan pelayanan perizinan, perencanaan, pengendalian dan penilaian efektifitas pelayanan kesehatan dalam Wilayah Kotamadya Jakarta Barat.Bcrlandaskan Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Kementerian atau Lembaga untuk menyusun Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga yang dipergunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian atau Lembaga terkait, maka mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1274/MENKES/SKIVIII/2005 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan 2005-2009 dan Rcncana Slrategis Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Tahun 2002-2006, maka Suku Dinas Pelayanan Kesehatan Kotamadya Jakarta Barat dengan dukungan berbagai pihak pada tahun 2006 merencanakan dan melaksanakan Penyusunan Rencana Strategis Suku Dinas Pelayanan Kesehatan Kotamadya Jakarta Barat Tahun 2007-2001.Rencana Strategis disusun dengan Pendekatan Balanced Scorecard sebagai suatu metodologi penilaian kinerja yang berorientasi pada pandangan strategis kemasa depan, mampu menterjemahkan visi dan strategi menjadi aksi, menjabarkannya dalam tujuan strategis yang secara komprehensif dapat dijalankan dalam program dan kegiatan operasional sehari-hari dengan sasaran dan target serta tolok ukur yang jelas dan spesifik Gaspersz (2003).Balanced Scorecard merupakan alat manajemen kontemporer (kontemporary management toob dengan Kekomprehensifan, Kekoherenan dan Keseimbangan serta Keterukurannya mempunyai keunggulan tersendiri dalam mengukur kinerja masa depan melalui Empat Perspektif Balanced Scorecard yaitu Perspektif Finansial, Perspekrif Pelanggan, Perspektif Proses lntemal dan Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Organisasi sehingga mampu memasuki lingkungan bisnis yang sangat kompetitif dan turbulen dimana system manajemen yang digunakan oleh perusahaan masih belum pas dengan tuntutan lingkungan bisnis masa kini dalam era global.Jenis penelitian ini adalah penelitian operasional (operational research) dengan menerapkan metoda kualitatif yang bersifat deskriptifanalitik menggunakan data primer dan sekunder."

"Hipertensi merupakan faktor risiko kardiovaskular utama yang menyebabkan kecacatan di seluruh dunia dan di antaranya tidak menyadari kondisi kesehatannya sehingga sering disebut sebagai the silent killer. Angka prevalensi hipertensi di Indonesia cukup tinggi. Berdasarkan Riskesdas (2018), Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan prevalensi tertinggi hipertensi, namun presentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan masih rendah. Kota Banjarbaru memiliki persentase terendah yakni 11,3% dari target 100%. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan SPM bidang kesehatan penderita hipertensi di Kota Banjarbaru. Penelitian kualitatif dengan desain penelitian Rapid Assessment Procedure (RAP) dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2023 di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPM hipertensi belum optimal dapat dilihat dari laporan capaian SPM bidang kesehatan Kota Banjarbaru berada di posisi terendah di antara 12 jenis pelayanan kesehatan dasar. Kesimpulannya, beberapa kendala dalam implementasi SPM hipertensi yakni pencatatan dan pelaporan penderita hipertensi, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan berobat di puskesmas sehingga datanya tidak tercatat, tidak ada alokasi anggaran khusus SPM hipertensi di puskesmas, dan tugas rangkap dari petugas kesehatan sehingga tidak maksimal dalam mencapai suatu program. Diperlukan upaya kerjasama lintas sektor untuk keterpaduan pencatatan dan pelaporan data pasien hipertensi, pengajuan anggaran SPM hipertensi, upaya mengajak masyarakat, dan membagi tugas secara adil bagi petugas puskesmas.

---

Hypertension is a major cardiovascular risk factor that causes disability worldwide and many of them are not aware of their health condition, so it is often referred to as the silent killer. The prevalence rate of hypertension in Indonesia is quite high. Based on Riskesdas (2018), South Kalimantan Province shows the highest prevalence of hypertension, but the percentage of hypertensive patients who receive health services is still low. Banjarbaru City has the lowest percentage, namely 11.3% of the 100% target. Health services for people with hypertension are included in the Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector which are regulated in laws and regulations and government policies. The purpose of this study was to analyze the implementation of the SPM policy in the health sector for hypertension sufferers in Banjarbaru City. Qualitative research with the Rapid Assessment Procedure (RAP) research design was conducted from May to June 2023 in Banjarbaru City, South Kalimantan Province. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation and document review. The results of the study showed that the implementation of the SPM policy for hypertension was not optimal, as can be seen from the achievement report on SPM in the health sector in Banjarbaru City which was in the lowest position among the 12 types of basic health services. In conclusion, several obstacles in the implementation of hypertension SPM are recording and reporting of hypertension sufferers, low public awareness to carry out examinations and treatment at the puskesmas so that the data is not recorded, there is no special budget allocation for hypertension SPM at the puskesmas, and multiple assignments from health workers so that they are not optimal in reach a program. Cross-sector collaboration efforts are needed to integrate the recording and reporting of hypertension patient data, hypertension SPM budget submission, efforts to invite the community, and distribute tasks fairly for health center staff."

"ABSTRAKNama:Kris WidyartoJudul:Persepsi Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Kesehatan di Kabupaten WonosoboProgram Study:Magister Perencanaan dan KebijakanPublikPembimbing:Sri Mulyono, SE, M.Si Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat Kabupaten Wonosobo terhadap kualitas pelayanan Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Survey dilakukan terhadap 384 responden di Kabupaten Wonosobo. Analisis data menggunakan dengan tabulasi silang crosstab dan analisis regresi. Variabel-variabel yang diteliti terdiri dari 9 unsur standar kepuasan masyarakat SKM yang merupakan parameter dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat IKM . Hasil penelitian menunjukkan bahwa 9 unsur mendapatkan persepsi baik, yaitu : Persyaratan 72,1 , Sistem Mekanisme dan Prosedur 63,2 , Waktu Penyelesaian 50,6 , Biaya 62,3 , Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 67,2 , Kompetensi Pelaksana 69,8 , Perilaku Pelaksana 55,2 , Sarana dan Prasarana 48,5 , dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 65,9 . Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan jika kualitas pelayanan Kesehatan di Kabupaten Wonosobo cukup baik. Namun hasil survey setelah dioleh sesuai Peraturan Menpan RB, kinerja pelayanan publik di bidang kesehatan dinilai tidak baik dengan nilai IKM 2,57. 5 lima unsur mendapat nilai dengan mutu C yaitu : Persyaratan 2,65 , Biaya/Tarif 2,62 , Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 2,60 , Kompetensi Pelaksana 2,70 dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukkan 2,81 . Sedangkan 4 empat unsur lainnya mendapat nilai dengan mutu D : Sistem, Mekanisme dan Prosedur 2,57 , Waktu Penyelesaian 2,42 , Perilaku Pelaksana 2,53 dan Sarana dan Prasarana 2,42 . Kata kunci :Kualitas Pelayanan, Persepsi, Pelayanan Kesehatan

---

ABSTRACTNama Kris WidyartoJudul Wonosobo rsquo s Residents Peception About Public Service of Health Sector Programme Master of Planning and Public PolicyCounsellor Sri Mulyono, SE, M.Si Purpose of this study is to know the perception of people in the WonosoboDistrict about the quality of health services. This reaserch use primary data on questioning 384 people in Wonosobo. This research use descriptive statistical, cross tabulation analysis and regression. By stipulating 9 elements to be examined which are parameters of public satisfaction index. Those elements showed good perceptiont. Requirements 72,1 , System and Procedure 63,2 , Completion Time 50,6 , Fare 62,3 , Product Specification 67,2 , Servant Competence 69,8 , Servant Courtessy 55,2 , Facilities and Infrastructure 48,5 and Suggestion and Compliant 65.9 . Based on this result, we can conclude that quality of health service Wonosobo is good. While the results of the data refers to PeraturanMenpan RB, performance of public service are rated not good.5 elements such as Requirements 2,65 , Fare 2,62 , Product specifitaion 2,60 , Servant Competence 2,70 , and Suggestion and Compliant 2,81 had C quality values. Meanwhile 4 other elements such as System, Mechanism and Procedure 2,57 , Completion Time 2,42 , Servant Courtessy 2,53 and Facilities and Infrastructure 2,42 had D quality values. Keyword Quality Sevices, Perception, Health Services"

"Penelitian kuantitatif dengan desain potong lintang (Cross Sectional) akan meneliti capaian program pelayanan kesehatan pada orang berisiko terkena HIV dengan pendekatan Malcolm Baldrige di Puskesmas Kota Depok. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui capaian Program pelayanan kesehatan pada orang berisiko terkena HIV dengan pendekatan Malcolm Baldrige. Populasi penelitian ini adalah seluruh Puskesmas di Kota Depok yang berjumlah 38 Puskesmas. Instrumen penelitian menggunakan kuisioner dan wawancara yang dibuat berdasarkan rujukan baku dari kriteria Malcolm Baldrige yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh peneliti terdahulu dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Variabel Independen ada 6 yaitu Kepemimpinan, perencanaan strategis, focus pada pelanggan, pengukuran analisis dan manajemen pengetahuan, focus pada sumber daya manusia dan manajemen proses sedangkan variabel dependen adalah capaian Standar pelayanan minimal pada pelayanan kesehatan orang berisiko terkena HIV. Analisis data menggunakan analisis data univariat melihat frekwensi distribusi hasil capaian, analisis data bivariat melihat hubungan antara 6 (enam) kriteria Malcolm Baldrige dengan hasil capaian Standar pelayanan minimal Program Pelayanan Kesehatan pada orang berisiko terkena HIV di Puskesmas Kota Depok dan analisis multivariat untuk mencari factor paling dominan mempengaruhi capaian standar pelayanan minimal HIV. Hasil penelitian Univariat mayoritas masuk kategori kurang kepemimpinan (53,07%), perencanaan strategis (46,21%) focus pada pelanggan (43,84%), pengukuran, analisis dan manajemen pengetahuan (44,21%), sumber daya manusia (47,85%) dan manajemen proses (47,49%) sedangkan hasil capaian Standar pelayanan minimal pada orang berisiko terkena HIV (69,86%) masuk kategori cukup. Pada analisis bivariat semua variabel independent memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap variabel dependen. Pada analisis multivariat ada korelasi yang kuat antara capaian SPM HIV (Y) dengan variabel kepemimpinan dan focus pada pelanggan (R=0,749) dan memiliki R Square 0,561 dimana variabel yang paling dominan adalah Focus pada Pelanggan (48,5%)

---

Quantitative research with a cross-sectional design (Cross Sectional) will examine the achievements of health service programs for people at risk of getting HIV using the Malcolm Baldrige approach at the Depok City Health Center. The purpose of this study was to determine the performance of the health service program for people at risk of getting HIV using the Malcolm Baldrige approach. The population of this study were all Community Health Centers in Depok City, totaling 38 Health Centers. The research instrument used questionnaires and interviews which were made based on standard references from Malcolm Baldrige's criteria which had been translated into Indonesian by previous researchers and adapted to the research objectives. There are 6 independent variables, namely leadership, strategic planning, focus on customers, measurement analysis and knowledge management, focus on workforce and process management, while the dependent variable is achievement of minimum service standards in health services for people at risk of getting HIV. Data analysis used univariate data analysis to look at the frequency distribution of performance results, bivariate data analysis looked at the relationship between 6 (six) Malcolm Baldrige criteria and the achievement results of the minimum service standard for the Health Service Program for people at risk of getting HIV at the Depok City Health Center and multivariate analysis to find the most common factor Dominantly affect the achievement of minimum HIV service standards. The majority of Univariate research results fall into the category of lacking leadership (53.07%), strategic planning (46.21%) focus on customers (43.84%), measurement, analysis and knowledge management (44.21%), workforce (47.85%) and process management (47.49%) while the results of the minimum service standards for people at risk of getting HIV (69.86%) are in the sufficient category. In the bivariate analysis all independent variables have a strong and positive relationship to the dependent variable. In the multivariate analysis there is a strong correlation between HIV MSS achievement and leadership and customer focus variables (R=0,749) and R square =0,561 where the most dominant variable is Customer Focus (48.5%)."

"Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan kesehatan pada usia produktif merupakan hak dasar penduduk usia 15-59 tahun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah kab/kota. Dengan status akreditasi puskesmas yang sudah diraih dan manajemen puskesmas yang sudah diterapkan, capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif di Kota Cirebon masih rendah. Tujuan penelitian untuk mengetahui efek status akreditasi dan manajemen puskesmas terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif puskesmas di Kota Cirebon. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian crossectional. Populasi penelitian adalah seluruh puskesmas di Kota Cirebon. Sampel penelitian adalah 22 puskesmas (total sampling). Analisis statistik menggunakan uji annova one way, uji korelasi dan uji regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan status akreditasi puskesmas tidak berefek terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif, sedangkan semua aspek manajemen puskesmas berkorelasi cukup kuat dan kuat kecuali fokus pelanggan yang berkorelasi lemah/tidak berkorelasi. Diperlukan penerapan manajemen puskesmas yang berkualitas dan dukungan dinas kesehatan agar SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif dapat tercapai.  

---

Minimum Service Standards (SPM) for health services at productive age are the basic rights of the population aged 15-59 years to obtain health services according to the standards that must be met by the district/city regional government. With the accreditation status of the public health center that has been achieved and the management of the public health center that has been implemented, the achievement of SPM for health services at productive age in Cirebon City is still low. The aim of the study was to determine the effect of the accreditation status and management of the public health center on the achievement of the MSS for health services at the productive age of the public health center in Cirebon City. This type of research is quantitative research with a cross-sectional research design. The research population was all health centers in Cirebon City. The research sample was 22 health centers (total sampling). Statistical analysis using one-way annova test, correlation test and simple linear regression test. The results showed that the accreditation status of the public health center had no effect on the achievement of SPM for health services at productive age, while all aspects of public health center management had a fairly strong and strong correlation except for customer focus which had a weak correlation/no correlation. It is necessary to implement quality health center management and the support of the health office so that the SPM for health services at productive age can be achieved."

"Kesehatan adalah hak yang sangat mendasar bagi manusia, untuk itu negara harus hadir dalam pemenuhannya. Dalam era otonomi daerah, Standar Pelayanan Minimal SPM bidang kesehatan menjadi jaminan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan jenis dan mutu pelayanan dasar yang sama. Salah satu jenis layanan dasar adalah SPM bidang kesehatan pada usia produktif SPM BKUP. Jenis layanan dasar ini bernilai strategis bagi kinerja Pemerintah Daerah, karena berdasarkan BPS 2017 komposisi penduduk usia produktif menempati proporsi 60-70 dari seluruh jumlah penduduk dan nilai strategis bagi pengendalian Penyakit Tidak Menular PTM karena bentuk skrining. Analisis kesiapan ditujukan untuk melihat seberapa besar jarak antara kondisi ideal dengan kenyataan yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik WM, FGD dan telaah dokumen terkait. Hasil penelitian didapatkan 10 dari 13 indikator kesiapan implementasi, belum lengkap dimiliki Kota Depok, meliputi konseling faktor risiko PTM, Pelatihan teknis petugas skrining dan surveilans berbasis web, pelayanan terpadu PTM, pencatatan pelaporan, monitoring evaluasi, komunikasi, sikap pelaksana, ketersediaan SDM, fasilitas dan dana. Sementara 3 indikator yang belum sama sekali dimiliki yaitu insentif bagi pelaksana yang mencapai target, SOP pelaksanaan SPM BKUP dan Tim penanggung jawab penyelenggaraan SPM BKUP. Kesimpulan didapatkan bahwa Kota Depok memiliki kesiapan yang minimal dalam rangka implementasi SPM BKUP.

---

Health is a fundamental right for human being, in its fulfillment, the state must be present to provide health services for all citizens. In the era of regional autonomy, Minimum Service Standards MSS in the field of health becomes the guarantee of health service delivery with the same type and quality of basic services. One type of basic service is the SPM field of health at the productive age MSSPA. This type of basic service is of strategic importance to the performance of the regional government, since based on BPS 2017 the composition of the productive age population occupies a proportion of 60 70 of the total population and the strategic value for the control of Non Communicable Diseases NCD due to the form of screening. Preparation analysis is intended to see how much distance between ideal conditions and actual reality. This research uses qualitative method with indeep interview technique, FGD and study related documents.

The results of the study were 10 out of 13 indicators of implementation readiness, not yet fully owned by Depok City, including NCD risk factor counseling, technical training of screening officers and web based surveillance, NCD integrated service, reporting recording, evaluation monitoring, communication, dispotition, human resources availability, facilities and funds. While 3 indicators that have not yet been owned are incentives for implementers who achieve the target, SOP implementation MSSPA and the team responsible for the implementation of MSSPA. The conclusion found that Depok City has minimal preparedness in order to implement MSSPA."

"ABSTRAKPelayanan kesehatan merupakan hal yang penting yang harus dijaga maupunditingkatkan kualitas nya sesuai standar pelayanan yang berlaku, agar masyarakat sebagai konsumen dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Pelayanan sendiri hakikatnya merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh konsumen. Namun kenyataannya sebagaimana dapat kita lihat saat ini berbagai pemberitaan di media baik media massa maupun media elektronik, masih banyak kita temukan peserta jaminan sosial yang ditolak oleh rumah sakit dengan berbagai alasan bahkan sampai meninggal dunia karna tidak diberi atau terlambat diberikan tindakan medis oleh rumah sakit. Bagaimanakah kedudukan peserta jaminan sosial kesehatan dalam kaitannya dengan aspek perlindungan konsumen, bagaimanakah peran rumah sakit swasta sebagai salah satu penyedia jasa pelayanan kesehatan dalam kaitannya dengansistem jaminan sosial, dan bagaimanakah konsekuensi hukum dari penolakanrumah sakit terhadap peserta jaminan sosial dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah dan pendekatan analisis. Dalam kedudukannya sebagai konsumen, hak-hak peserta jaminan sosial dalam proses pelayanan kesehatan tentunya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan konsumen sektor lainnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tentunya memiliki konsekuensi hukum baik terhadap pasien maupun terhadap rumah sakit. Sehingga ke depannya pasien yang merasa dirugikan kepentingannya dapat menggunakan instrumen hukum perlindungan konsumen untuk melindungi kepentingannya. Hal ini di rasa penting selain untuk melindungi pasien (konsumen) juga untuk memberikan efek jera kepada rumah sakit.

---

ABSTRACTHealth services is an important thing that must be maintained or improved quality according to applicable service standards, so that the community as consumers can feel the services provided. The service itself is essentially an attempt to help prepare everything needed by others and can give satisfaction in accordance with the wishes expected by consumers. But the reality as we can see today various news in the media both the mass media and electronic media, we still find many social security participants who rejected by the hospital for various reasons even to death because not given or late given medical treatment by the hospital. So, what is the position of the participant of the social health insurance in relation to the consumer protection aspect, how is the role of the private hospital as one of the providers of health services in relation to the social security system, and how are the legal consequences of the hospital's refusal of the social security participants from the perspective of consumer protection law. The research method used is law juridical normative research with approach of legislation, history and approach of analysis. In its position as a consumer, the rights of social security participants in the health care process are of course protected by the Consumer Protection Act, and have the same rights and obligations as other sector consumers as mandated in Law no. 8 of 1999 on Consumer Protection which of course has legal consequences both to patients and to hospital. So in the future the patient who feels aggrieved his interests can use the instrument of consumer protection law to protect his interests. This is important in addition to protecting patients (consumers) as well as to provide a deterrent effect to thehospital."