Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki total keseluruhan kapal mencapai 63.000 kapal dengan 60 persen diantaranya berusia lebih dari 20 tahun, hal ini membuat besarnya potensi jumlah keberadaan kapal tua yang sudah tidak layak beroperasi dan harus di daur ulang. Selain itu, terlepas dari besarnya prospek pasar internasional green ship recycling yang terus meningkat khususnya berhubungan dengan European Union Ship Recycling Facility (EUSRF), Indonesia masih kalah bersaing di pasar internasional dalam industri green ship recycling, dibuktikan dengan adanya 23 kapal berbendera Indonesia dari 630 kapal komersial dan unit lepas pantai yang terjual untuk ditutuh di luar Indonesia menurut NGO Shipbreaking Platform 2020, serta ditambah masih terdapatnya kebutuhan baja dalam negeri yang terus meningkat. Hal tersebut terjadi karena kondisi industri green ship recycling Indonesia yang masih jauh dari kondisi ideal yang mendesak untuk diwujudkan menjelang akan berlakunya Hongkong Convention pada 26 Juni 2025. Kondisi Ship Recycling Facility di Indonesia masih banyak menggunakan metode beaching yang merusak lingkungan dan tidak memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, dan kesehatan pekerja akibat dari minimnya pengaturan mengenai aspek teknis, prosedur, dan fasilitas. Maka dari itu dilakukan penelitian ini dengan tujuan menghasilkan strategi pengembangan Green Ship Recycling Facility sesuai keadaan di Indonesia serta memenuhi ketentuan internasional dan mencapai kepentingan ekonomis. Dalam penelitian ini dihasilkan rekomendasi kombinasi alternatif sistem dan teknologi yang optimal untuk digunakan di ship recycling facility melalui metode Analytical Network Process (ANP) dan in-depth interview terhadap stakeholders (praktisi, regulator, dan pakar) di industri ship recycling Indonesia dengan hasil yaitu: LPG/oxy-acetylene sebagai cutting technology, sandblasting sebagai decoating technology, landing/wet-basin sebagai docking system, mobile crane sebagai material handling technology, dan randomized storage system sebagai storage system. Lalu dilakukan pula kajian untuk menghasilkan rancangan prosedur dan tata letak area beserta fasilitas, rancangan pemilahan limbah per ketegori material berbahaya (HAZMAT), rancangan prosedur identifikasi material selama proses ship recycling, rancangan ketentuan fasilitas penanganan dan penyimpanan material berbahaya (HAZMAT), serta studi kasus pengembangan fasilitas yang dilakukan terhadap salah satu ship recycling facility semi modern di Cilegon, Indonesia, mencangkup gap analysis, rekomendasi pengembangan, dan design layout berdasarkan kajian rancangan yang telah dilakukan.

---

As a maritime country, Indonesia has a total of 63,000 ships, with 60 percent of them being over 20 years old. This creates a significant potential for the existence of old ships that are no longer operational and need to be recycled. Additionally, despite the growing prospects of the international green ship recycling market, particularly in relation to the European Union Ship Recycling Facility (EUSRF), Indonesia still places behind in the international market in the green ship recycling industry. This is evidenced by 23 Indonesian-flagged ships out of 630 commercial ships and offshore units being sold for dismantling outside of Indonesia, according to the NGO Shipbreaking Platform 2020. Moreover, there is a continuous increase in domestic steel demand. This happened because the condition of the green ship recycling industry in Indonesia is still far from the ideal conditions that are urgently needed to be realized, especially with the upcoming implementation of Hong Kong Convention on 26 June 2025. Ship Recycling Facilities in Indonesia still extensively use beaching methods that damage the environment and disregard safety, security, and workers' health aspects, primarily due to the lack of regulations concerning technical aspects, procedures, and facilities. Hence, this research aims to develop a strategy for Green Ship Recycling Facility based on the Indonesia’s condition, while complying with international regulations and achieving economic interests. The study resulted in recommendations for an optimal combination of alternative systems and technologies to be used in ship recycling facilities, using the Analytical Network Process (ANP) method and in-depth interviews with stakeholders (practitioners, regulators, and experts) in the Indonesian ship recycling industry. The recommendations include LPG/oxy-acetylene as cutting technology, sandblasting as decoating technology, landing/wet-basin as the docking system, mobile crane as material handling technology, and randomized storage system as the storage system. Furthermore, the study also conducted an assessment to generate designs for procedures, layout areas, and facilities, waste categorization procedures for hazardous materials (HAZMAT), material identification procedures during the ship recycling process, requirements for handling and storing hazardous materials (HAZMAT), and a case study on the development of a facility in one of the semi-modern ship recycling facilities in Cilegon, Indonesia. This case study covers gap analysis, development recommendations, and design layout based on the conducted design assessment."

"Penerapan asas cabotage pada tahun 2005 di Indonesia secara positif meningkatkan jumlah kapal berbendera Indonesia yang beroperasi di perairan domestik Indonesia. Peningkatan jumlah yang signifikan ini menyebabkan terjadinya lonjakan lima kali lipat armada kapal berbendera Indonesia dari 6.041 unit kapal pada tahun 2005 menjadi 37.722 unit kapal pada tahun 2021. Diketahui dari jumlah tersebut, 60% di antaranya berusia di atas 20 tahun. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar untuk memanfaatkan kapal-kapal tua yang sudah tidak lagi layak beroperasi dan dapat diproses daur ulang. Kondisi ini sejalan dengan adanya permintaan akan kebutuhan baja dalam negeri yang berpotensi dapat dipenuhi menggunakan baja dari kapal-kapal yang didaur ulang. Industri penutuhan kapal yang ramah lingkungan di Indonesia menjadi mendesak mengingat bahwa industri ini masih jauh dari kondisi idealnya, terutama menjelang diberlakukannya Konvensi Hong Kong pada tanggal 26 Juni 2025. Untuk diketahui, kondisi fasilitas penutuhan kapal di Indonesia masih belum memiliki peraturan yang cukup, terutama dalam hal identifikasi limbah dan bahan berbahaya, dampak penutuhan kapal terhadap keselamatan dan kesehatan, dampak penutuhan kapal terhadap lingkungan, mitigasi risiko, serta persyaratan fasilitas untuk penanganan limbah dan bahan berbahaya. Semua aspek penting ini harus dipenuhi untuk mematuhi peraturan internasional yang ramah terhadap lingkungan. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan prosedur penanganan limbah dan bahan berbahaya yang sesuai dengan standar internasional untuk fasilitas penutuhan kapal yang ramah lingkungan di Indonesia. Diharapkan prosedur ini dapat digunakan sebagai panduan dan acuan dalam penanganan limbah dan bahan berbahaya dalam industri penutuhan kapal di Indonesia.

---

The implementation of the cabotage principle in 2005 in Indonesia positively increased the number of Indonesian-flagged vessels operating in Indonesian domestic waters. This significant increase in numbers has resulted in a five-fold increase in the fleet of Indonesian-flagged vessels from 6,041 vessels in 2005 to 37,722 vessels in 2021. Of this number, 60% of them are over 20 years old. This shows that there is great potential to utilize old ships that are no longer suitable for operation and can be recycled. This condition is in line with the demand for domestic steel needs which can potentially be met using steel from recycled ships. An environmentally friendly ship-covering industry in Indonesia is becoming urgent considering that this industry is still far from its ideal condition, especially ahead of the enactment of the Hong Kong Convention on 26 June 2025. For your information, the condition of ship-covering facilities in Indonesia still does not have sufficient regulations, especially in regarding the identification of waste and hazardous materials, the impact of ship closures on safety and health, the impact of ship closures on the environment, risk mitigation, as well as facility requirements for handling waste and hazardous materials. All these important aspects must be met to comply with environmentally friendly international regulations. In an effort to overcome this problem, this research aims to develop procedures for handling waste and hazardous materials that comply with international standards for environmentally friendly ship closing facilities in Indonesia. It is hoped that this procedure can be used as a guide and reference in handling waste and hazardous materials in the ship covering industry in Indonesia"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritas masalah, solusi dan strategi dalam pengembangan teknologi finansial syariah di Indonesia dengan menggunakan metode Analytical Network Process (ANP). Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pesatnya pertumbuhan industri teknologi finansial syariah di Indonesia, namun hingga kini belum ditemukan peta jalan dalam pengembangannya. Penelitian ini melibatkan pemangku kepentingan dari Pemerintah/Regulator, Praktisi dan Akademisi sebagai responden penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas masalah pengembangan teknologi finansial syariah di Indonesia secara berurutan adalah adalah Regulasi, Literasi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Modal. Sedangkan prioritas solusinya secara berurutan adalah Literasi, Sumber Daya Manusia (SDM), Regulasi dan Modal. Adapun prioritas alternatif strategi pengembangan teknologi finansial syariah di Indonesia secara berurutan adalah Meningkatkan Literasi, Memperkuat Dukungan Pemerintah, Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM), Memperluas Akses Permodalan dan Menciptakan Ekosistem. Penelitan ini menujukkan bahwa perlu upaya-upaya kolaboratif agar industri teknologi finansial syariah di Indonesia dapat berkembang dan berkelanjutan.

---

This study aims to analyze the priority problems, solutions and strategies in the development of Islamic financial technology in Indonesia using the Analytical Network Process (ANP) method. The background of this research is the rapid growth of the Islamic financial technology industry in Indonesia, but until now there has not been a roadmap for its development. This research involves stakeholders from the Government/Regulators, Practitioners and Academics as research respondents. The results of the study indicate that the priority problems of developing Islamic financial technology in Indonesia in order are Regulation, Literacy, Human Resources (HR) and Capital. While the priority solutions in order are Literacy, Human Resources (HR), Regulation and Capital. The priority alternative strategies for developing Islamic financial technology in Indonesia in sequence are Improving Literacy, Strengthening Government Support, Improving the Quality and Quantity of Human Resources (HR), Expanding Access to Capital and Creating Ecosystems. This research shows that collaborative efforts are needed so that the Islamic financial technology industry in Indonesia can develop and be sustainable."

"ABSTRAKKapal adalah transportasi laut yang umumnya menggunakan bahan bakar MDO Marine Diesel Oil. Permasalahan timbul saat asap hasil pembakaran terbuang di udara bebas. Setelah itu IMO International Maritime Organization sebagai organisasi induk maritim dunia juga mengamandemen regulasi mengenai penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Hal ini membuat negara - negara di dunia membuat regulasi yang sesuai dengan amandemen IMO. Indonesia tidak ketinggalan untuk memperbaharui regulasi maritim-nya agar sesuai dengan regulasi yang di amandemen oleh IMO. Namun, Indonesia dengan peraturan Menteri ESDM nomor 12 tahun 2015 belum menerapkan peraturan tersebut dengan sempurna. Disini penulis mencoba untuk analisa skenario dimana penulis mengambil acuan dari projek-projek dari negara yang berhasil menggunakan biodiesel untuk kapal. Analisa projek-projek tersebut menggunakan metode AHP Analytical Hierarchy Process

---

ABSTRACTShips are sea transportation which generally use MDO Marine Diesel Oil fuel. The problem arises when the burning smoke is wasted in the free air. Thereafter IMO International Maritime Organization as the world 39s maritime parent organization also amends regulations on the use of more environmentally friendly fuels. This makes countries in the world make regulations in accordance with IMO amendments. Indonesia does not miss to renew its maritime regulations to comply with IMO 39s amendment regulations. However, Indonesia with the regulation of Minister of Energy and Mineral Resources number 12 of 2015 has not implemented the regulation perfectly. Here the author tries to analyze scenarios in which the authors take reference from projects from countries that successfully use biodiesel for ships using AHP Analytical Hierarchy Process. "

"Dalam sebuah kapal atau platform yang akan ditutuh setidaknya dapat menampung ballast water hingga 3500 ton, kemudian lumpur minyak dan limbah minyak lain nya dapat mencapai 5 ton (Yan, 2018). Jika limbah tersebut dilepas begitu saja ke perairan sekitarnya akan sangat membahayakan seluruh ekosistem. Dampak lingkungan hidup akan sangat berakibat fatal bagi manusia itu sendiri akibat kegiatan atau pekerjaan yang tidak dapat dikendalikan dari aspek lingkungan hidup. Air yang kita konsumsi sehari-hari juga berasal dari tanah yang sangat berpotensi menjadi aspek paling terdampak akibat kegiatan penutuhan kapal yang tidak dikendalikan. Beberapa material yang umumnya terkandung dalam kapal seperti asbestos, PCB, solid foam dan lain sebagainya memiliki dampak tersendiri terhadap proses penutuhan. Resiko kesehatan kerja pada galangan penutuhan kapal dilihat sangat mengancam pekerja sehingga penerapan terkait standar kesehatan dan keselamatan pekerja sangat perlu dipelajari dan diterapkan bagi seluruh lingkungan galangan penutuhan kapal di seluruh dunia (Yan, 2018).

---

In a ship or platform that will be used at least it can accommodate up to 3500 tons of ballast water, then oil sludge and other oil waste can reach 5 tons (Yan, 2018). If the waste is just released into the surrounding waters, it will be very dangerous for the entire ecosystem. Environmental impacts will be very fatal for humans themselves due to activities or work that cannot be controlled from environmental aspects. The water we consume daily also comes from the ground, which has the potential to be the most affected aspect due to uncontrolled shipping activities. Some materials that are generally contained in ships such as asbestos, PCB, solid foam, and so on have their impact on the filling process. Occupational health risks in shipyards are seen as very threatening to workers so the application of health and safety standards for workers needs to be studied and applied to all shipyards worldwide (Yan, 2018)."

"Pada skripsi ini dibahas mengenai pemilihan strategi green supply chain management (GSCM) untuk PT. XYZ dengan menggunakan metode Analytical Network Process (ANP). GSCM dilakukan sebagai upaya mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kriteria dan subkriteria pemilihan strategi GSCM dan menganalisis pemilihan strategi GSCM yang sesuai untuk PT.XYZ. Melalui penelitian ini akan terbentuk jaringan ANP yang terdiri dari 6 kriteria dan 29 subkriteria yang terkumpul berbagai studi literatur dan pendapat para pakar. Dari 6 kriteria terdapat 1 kriteria yang berisi strategi GSCM, yaitu terdiri dari risk-based strategy, efficiency-based strategy, innovation-based strategy, dan closed loop strategy. Metode ANP memudahkan pemilihan strategi GSCM yang kompleks melalui proses yang terstuktur dengan mempertimbangkan perspektif konsep ramah lingkungan dari para pakar dan perusahaan. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa innovation-based strategy sebagai strategi green supply chain management yang paling tepat dan sesuai untuk PT.XYZ.

---

This study elaborates business strategy selection for green supply chain management for PT.XYZ via Analytical Network Process. GSCM is initiated as a response to reduce environmental impacts from industrial activities. The purposes of this study are identifying criteria and sub criteria in selecting GSCM Strategy and analyzing a suitable GSCM strategy for PT.XYZ. This study proposes ANP network of 6 criteria and 29 sub criteria, which collected from literature review and experts judgement. One from six criteria contains GSCM strategy choices which are risk-based strategy, efficiency-based strategy, innovation-based strategy, dan closed loop strategy. ANP solves complex GSCM strategy-selection by using more structured process and considering green perspectives from experts and PT.XYZ. The result from this research is innovation-based strategy as the most suitable and proper green supply chain management strategy for PT.XYZ."

"Menurut Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), 1.404 kapal di Indonesia berusia lebih dari 25 tahun dan kapal-kapal ini perlu diremajakan dalam waktu dekat. Namun, tidak ada pemahaman & infrastruktur yang tepat untuk industry penutuhan kapal di Indonesia. Studi ini membahas desain untuk industri green ship recycling. Kawasan industri ini akan mengikuti peraturan IMO, pemerintah Indonesia tentang kawasan industry, dan peraturan nasional lainnya yang terkait. Desain ini akan berlokasi di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Sumatra, Indonesia. Pemilihan lokasi desain ini didasarkan pada kebutuhan akan lahan yang masih tersedia untuk merancang kawasan industri green ship recycling. Studi ini juga mencakup kebutuhan infrastruktur yang terintegrasi dengan industri green ship recycling. jenis infrastruktur akan dibagi menjadi komplek industri pendukung dan infrastruktur sosial pendukung.

---

According to the Indonesian Classification Bureau (BKI), 1,404 ships in Indonesia are more than 25 years old and these vessels need to be recycled in the near future. However, there is no proper understanding & infrastructure for Ship Recycling in Indonesia. This study discusses the estate design for green ship recycling yard. this estate will be following the IMO, Indonesian government regulations on industrial estate, and others national regulation related to it. This design will be located in Tanggamus Regency, Lampung Province, Sumatra, Indonesia. This design location selection is based on the need for land that is still available to design the new green ship recycling industrial estate. this research also covers infrastructure needs that are well integrated with the green ship recycling yard. the type of infrastructure will be divided into supporting industries and social infrastructure."

"Galangan Penutuhan Kapal di Indonesia merupakan industri yang dapat berpotensi menutupi kekurangan scrap baja di dalam negeri serta mengurangi kapal-kapal yang sudah berusia tua dan mulai tidak ekonomis lagi. Namun secara aktual, kondisi galangan penutuhan di Indonesia belum sesuai dengan standar penerapan Green Ship Recycling yang menjadi standar internasional untuk suatu fasilitas penutuhan. Minimnya penerapan pedoman Green Ship Recycling pada Galangan Penutuhan Kapal di Indonesia, mendorong penulis untuk melakukan peninjauan karena belum adanya galangan penutuhan kapal yang berhasil mendapatkan Green Ship Recycling Certification yang artinya belum maksimal dalam menerapkan standar-standar peraturan Internasional khususnya Hong Kong Convention dan International Labor Organization. Penerapan Green Ship Recycling pada galangan penutuhan di Indonesia juga akan membuka potensi penutuhan untuk kapal asing. Dari hasil tinjauan yang akan dilakukan penulis, maka akan dirancang suatu pedoman Standard Operational Procedure (SOP) yang diharapkan akan diterapkan galangan penutuhan kapal di Indonesia. Maka dari itu, penulis memilih topik tersebut untuk dijadikan penelitian skripsi “Perancangan Standard Operational Procedure (SOP) dalam Penerapan Green Ship Recycling pada Fasilitas dan Pelaksanaan K3 Industri Penutuhan Kapal di Indonesia”. Metode yang digunakan untuk melakukan peninjauan antara lain metode studi literatur pada pedoman Green Ship Recycling dan Kualitatif pada kondisi aktual kelengkapan fasilitas dan pelaksanaan K3 galangan penutuhan di Indonesia dalam merancang suatu Standard Operational Procedure (SOP). Metode yang digunakan untuk merancang SOP antara lain yaitu analisis kesenjangan (Gap Analysis)

---

Ship Recycling Yards are an industry that can potentially cover the shortage of steel scrap in Indonesia and reduce an old-aged ships that starting to become uneconomical. However, in actual fact, the condition of the fulfillment shipyards in Indonesia is not in accordance with the standards for implementing Green Ship Recycling which is the international standard for a filling facility. The lack of implementation of Green Ship Recycling guidelines in Shipyard Shipyards in Indonesia, encourages the author to conduct a review because there are no shipyards that have succeeded in obtaining Green Ship Recycling Certification, which means that they have not been optimal in applying international regulatory standards, especially the Hong Kong Convention and the International Labor Organization. . The implementation of Green Ship Recycling in Indonesian Shipyards will also open the potential for loading for foreign ships. From the results of the review that will be carried out by the author, a Standard Operational Procedure (SOP) guide will be designed which is expected to be applied to shipyards in Indonesia. Therefore, the authors chose this topic to be used as a thesis research "Designing Standard Operational Procedures (SOP) in the Implementation of Green Ship Recycling in Facilities and Implementation of K3 Shipbuilding Industry in Indonesia". The methods used to conduct the review include the literature study method on the Green Ship Recycling and Qualitative guidelines on the actual condition of the completeness of facilities and the implementation of K3 shipyards in Indonesia in designing a Standard Operational Procedure (SOP). The method used to design SOPs includes gap analysis."

"Sejak diterapkannya azas cabotage pada tahun 2005, jumlah armada nasional tumbuh dengan sangat signifikan dari sekitar 6.000 unit menjadi sekitar 32.500 unit pada 2019. Namun armada tersebut didominasi oleh kapal berusia tua. Selain pertumbuhan armada kapal tua yang harus ditutuh, pertumbuhan industri penutuhan kapal juga dipicu oleh tingginya permintaan skrap besi baja dari industri baja nasional. Kondisi ini menjadi pendorong berkembangnya industri penutuhan kapal di Indonesia, namun kebanyakan dilakukan secara tradisional, tanpa memerhatikan keselamatan dan kesehatan pekerja, dan lingkungan. Selain itu beberapa galangan reparasi melakukan penutuhan kapal dengan lebih ramah lingkungan, karena adanya potensi pasar internasional. Untuk mewujudkan industri penutuhan kapal yang ramah lingkungan dan mendapat rekognisi internasional, diperlukan adanya prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, dan lingkungan atau K3L yang benar. praktik keinsinyuran yang dilakukan ini bertujuan untuk menyusun pedoman K3L pada galangan penutuhan kapal yang ramah lingkungan. Praktik keinsinyuran ini dilakuakn pada PT X, yang merupakan galangan penutuhan kapal terbesar di Jawa. Pedoman yang disusun disesuaikan dengan tahapan penutuhan kapal, mulai dari kedatangan kapal sampai dengan selesainya proses penutuhan, dan berfokus pada: pekerjaan di ketinggian, pekerjaan dengan panas, pekerjaan di ruang terbatas, dan pekerjaan dengan bahan berbahaya dan beracun.

---

Since the implementation of cabotage principle in 2005, the number of Indonesian shipping fleet has been growing significantly from around 6,000 units to 32,500 units in 2019. But the feet are dominated by old ships. Beside triggered by the growth of old shipping fleet, the growth of ship recycling industry is also generated by the high deman of iron steel scraps from the national steel industry. The ship recycling activities in Indonesia are mostly carried out traditionally, without considering the work safety and health, and the the environment. Beside that, some ship repair yards are recycling ships in a more environmentally friendly ways, due to high potential of international market. To realize the environmentally friendly ship recycling industry, and gain the international recognition, proper procedures are needed. The engineering practise that has been conducted aimed to arrange a guideline for work safety and health, and environment at a green ship recycling yard, which was carried out at PT X, the largest ship recycling yard in Jawa. The guideline was refered to the stages of ship recycling processes, starting from the ship arrival to the completion of the recycling processes, and focussed on the work at height, work with heat, work in the confined space, and work with hazardous and toxic materials."

"Inovasi dan kemajuan teknologi menawarkan perbaikan di berbagai bidang termasuk sistem ketenagalistrikan. Dalam menghadapi tantangan bisnis dan memenuhi kebutuhan para stakeholder, PT PLN Persero dituntut untuk terus berinovasi dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Sebagai langkah awal, PLN memutuskan untuk memulai menerapkan sistem smart grid dengan mengimplementasi Advanced Metering Infrastructure (AMI) yang terdiri dari sistem yang kompleks sehingga adopsi teknologi tersebut ke dalam sistem ketenagalistrikan akan menimbulkan biaya investasi yang besar. Berdasarkan laporan tahunan 2020, diketahui PT PLN (Persero) melayani 79 juta pelanggan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan jumlah pelanggan yang besar yang tersebar, maka perlu adanya strategi dalam proses implementasi sistem Advanced Metering Infrastructure. Dengan menggunakan pendekatan Fuzzy Analytical Network Process (FANP), penelitian ini menganalisis dan mengevaluasi serangkaian kriteria yang memiliki pengaruh dalam proses dalam rencana implementasi Advanced Metering Infrastructure. Kriteria-kriteria yang berpengaruh besar tersebut selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam menentukan alternatif clustering untuk prioritisasi pemasangan sistem AMI. Berdasarkan hasil analisis, menunjukkan bahwa kriteria regulasi dan peraturan dan sub-kriteria fitur menjadi hal yang berpengaruh dalam implementasi sistem AMI. Dari sejumlah alternatif clustering yang ada, menunjukkan bahwa clustering berdasarkan tingginya pemakaian energi listrik menjadi prioritas paling tinggi dan hal ini sejalan dengan salah satu tujuan implementasi AMI untuk peningkatan revenue perusahaan

---

Technology advancement and innovation lead to improvement in a variety of areas, including the electric power system. PT PLN Persero should continuously improve and adapt to technological developments in facing business challenges and meet the requirements of stakeholders. As a first step, PLN decided to start implementing the smart grid system by implementing the Advanced Metering Infrastructure (AMI), which is a fairly complex system, so integrating this technology into the power system will require a massive investment. According the company's 2020 annual report, PT PLN (Persero) serves 79 million customers throughout Indonesia. With the large number and scattered customer, it is necessary to have a strategy in the process of implementing the Advanced Metering Infrastructure system. By using the Fuzzy Analytical Network Process (FANP) approach, this study analyses and determines the criteria that have an influence on the process in the implementation plan of Advanced Metering Infrastructure. The criteria that have a big influence are then taken into consideration in determining alternative clustering to prioritize the installation of the AMI system. The analysis result shows that governance and regulation criteria and sub-criteria features affect AMI system implementation. From a number of existing clustering alternatives, it shows that clustering based on the high use of electrical energy is the highest priority and this is aligned with one of the objectives of implementing AMI to improve company revenue."