Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengembangan TOD Sawah Besar bertujuan sebagai pengembangan berbasis ‘community oriented development’. Tidak hanya berfokus untuk menarik komunitas pendatang dari luar kawasan  Sawah Besar, tetapi juga dapat merespon kebutuhan komunitas eksisting sekitar, sehingga dapat menarik  komunitas sekitar untuk datang ke kawasan perencanaan. Berbatasan langsung dengan area padat penduduk, beberapa area pada kawasan pengembangan TOD Sawah Besar memiliki peran sebagai ‘gerbang’ kawasan dengan peruntukan fungsi yang dapat menarik minat dan juga mewadahi kebutuhan masyarakat sekitar kawasan pengembangan, sehingga diperlukan fungsi yang bertugas menjadi ruang inklusif bagi masyarakat sekitar dan pendatang. Balai Edukasi dan Kreasi Komunitas Terpadu diharapkan dapat memberikan diharapkan dapat menjadi activity generator serta daya tarik bagi kawasan perancangan, agar dapat memenuhi konsep yang direncanakan.

---

The development of TOD Sawah Besar aims to be a community oriented based development. Not only does it focus on attracting communities from outside the Sawah Besar area, but it can also respond to the needs of the surrounding existing community, so that it can attract the surrounding community to come to the development area. Directly adjacent to a densely populated area, several areas in the Sawah Besar TOD development area have a role as a 'gateway' area with designated functions that can attract interest and also accommodate the needs of the community around the development area, so that a function is required to serve as an inclusive space for the surrounding community and comer. The Integrated Community Creative and Education Center is expected to be able to provide an activity generator and an attraction for the design area, so that it can fulfill the planned concept."

"Aksesibitas dan lokasi yang baik menjadi pemicu perkembangan kawasan hunian. Salah satu indikasi perkembangan tersebut adalah terjadinya perubahan fungsi hunian menjadi non-hunian. Di kota Jakarta, khususnya dikawasan hunian Jakarta Selatan bermunculan kawasan hunian yang mulai diramaikan oleh kehadiran cafe, restoran, lounge, coffee club, butik dan sebagainya. Kawasan Kemang, Tebet, Kebayoran Baru dan Pondok Indah adalah contoh-contoh kawasan hunian yang kini menunjukkan ciri-ciri keragaman fungsi dan kegiatan, walaupun awalnya kawasan-kawasan tersebut direncanakan sebagai kawasan hunian. Thesis ini mencoba mengkaji perubahan fungsi hunian dan pengaruhnya terhadap ruang kota dengan studi kasus jalan Tebet Utara Dalam. Untuk itu dilakukan penelitian melalui penelusuran aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan kawasan hunian kota dan perubahan fungsi dari hunian menjadi non-hunian. Penelitian juga dilakukan untuk memahami bagaimana proses perubahan itu terjadi dan pengaruhnya terhadap kualitas ruang kota. Melalui studi kasus jalan Tebet Utara Dalam terungkap bahwa penggal jalan ini telah mengalami perubahan fungsi hunian menjadi shopping street dengan karakteristik kegiatan dan pengguna yang didominasi oleh kalangan remaja. Dari hasil penelitian, saya menyimpulkan bahwa perubahan dari fungsi hunian menjadi shopping street di jalan Tebet Utara Dalam memicu keberagaman fungsi dan peningkatan intensitas kegiatan. Keadaan ini memberi pengaruh terhadap perubahan fisik kawasan khususnya yang terkait dengan aspek tata bangunan, elemen ruang kota dan kualitas lingkungan.

---

Good accessibility and good location give influence to development process of residential area. This indicated by change of residential function into non-residential function. This phenomenon reflected in the emergence of cafe, restaurant, lounge, coffee club, and boutique in several residential areas at South Jakarta. Areas in Kemang, Tebet, Kebayoran Baru and Pondok Indah are examples that shown development of living function into diverse functions and activities although initially they were designed as residential areas.

This study tried to investigate changes of residential function and its impact to the quality of urban space. The research was carried out through investigation on aspects which influences the development and change process from residential into non-residential area. Using jalan Tebet Utara Dalam as the case study it revealed that the area has been changed from residential function into shopping street which is characterized by activities and users dominated by teenagers.

This study concludes that changes from residential to shopping street at jalan Tebet Utara Dalam has triggered the diversity of functions and increased the intensity of activities. This situation draws changes on physical condition, especially on the buildings mass, elements of urban space and the quality of surrounding environment."

"ABSTRAKBatang Hari dengan luas daerah allran sungalnya hampir meliputi i darlluas wilayah Propinsi Jambi sering menimbulkan ban^r diberbagai teift--pat teimasuk di Kotamadya Jaiobi.Atas dasar pemikiran. tersebut maka tujuan darl penullsan Inl adalah untuk mengetabui wilayah klkisan dan v/ilayah endapan daerah aliran Batang Hari.Untuk mencapal apa yang dilnglnkan maka dia^nkan permasalahan l»Bagalmanabentuk muka bumi daerah aliran Batang Haii? 2»Dimana saja terjadikikisan dan endapan? 3.Bagaimana akibat dari sifat-sifat tersebut diatasapabila musim hujan tiba ?Batasan: wilayah penelitian hanya mencakup daerah aliran Batang Hariyang teimasuk dalam wilayah Propinsi Jambi..Untuk menjawab permasalahan maka metode yang digunakan dalam pembahasanadalah metode korelasi peta.Dari hasil korelasi peta ketinggian dan peta lereng akan diperoleh gambaran bahwa bagian Barat merupakan wilayah pegunungan vulkanik, bagiantengah merupakan wilayah lipatan dan bagian Timur merupakan wilayah dataran rendah berawa/daerah rawa Jambi, yang tertuang dalam peta fisiograli.Dari hasil korelasi inipun dapat diperoleh peta wilayah kikisandan wilayah endapan dan apabila dikorelasikan dengan peta lereng danpeta penggunaan tanah maha akan dihasilkan peta wilayah terkiMs.Apabila dari semua sifatS tersebut dikorelasikan lagi dengan peta curahhujan, dimana wilayah aliran Batang Hari curah hujannya cukup besarlebih dari 2000 mn/tahun maka apabila musim hujan tiba dengan periodewaktu yang cukup lama di daerah aliran Batang Hari akan banjir,terutama pada wilayah dataran rendah berawa bagian Timur serta diberbagaitempat di wilayah lipatan berupa cekungan2 dan pada kanan kiriBatang Hari yang datar serta pendangkalan alur Batang Hari akibat material-material hasil pengikisan dibawa arus sungai diendapkan.Dazi hasil pembahasan dapat dibuat rin^asan sebagai berikut :1.Bentuk muka bumi daerah aliran Batang Hari adalah bagian Barat merupakan milayah pegunungan vulkanik yang berbukit dan bergunung, bagian tengah merupakan wilayah lipatan yang bergelombang dan bagian Timur merupakan wilayah dataran rendah berawa/daerah rawa Jambi.2.Wilayah kikisan terletak pada ketinggian 10^1000 meter dari muka lautatau lebih yang merupakan wilayah pegunungan dan wilayah lipatandengan kendringan lereng atau lebih.Pada ketinggian 7-10 meterdari muka laut kikisan yang terjadi tidak jelas, sangat kecil dimanabentuk muka bumi hampir datar, banyak cekungan2 terutama di kanan kiri Batang Hari.Wilayah endapan terletak pada ketinggian 0-10 meterdari muka laut, merupakan wilayah dataran rendah beraw^daerah rawaJambi terutama pada bagian hilir Batang Hari.3.Akibat dari sifat2 tersebut di atas apabila musim hujan tiba, daerahaliran Batang Hari akan banjir, terutama di wilayah dataran rendahberawa/daerah rawa Jambi dan pada cekungan2 di wilayah lipatan tej>»utama di kanan kiri Batang Hari yang datar serta dangkalnya alur Batang Hari akibat material-material hasil pengikisan yang dibawa arussungai diendapkan."

"Luasan daerah otonom terformulasi dalam penentuan batas-batas daerahnya. Penentuan batas-batas yang dimaksud harus mampu menggapai apa yang disebut oleh Hoessein (1993) sebagai Catchment area yakni luas wilayah yang optimal bagi layanan, pembangunan, penarikan sumberdaya, partisipasi dan kontrol baik masyarakat maupun birokrasi. Namun demikian penataan batas daerah semata,tidak mampu menjawab keinginan yang tinggi untuk menciptakan masyarakat madani (civil society) di tingkat lokal. Untuk itu diperlukan suatu "tata organisasi' daerah.Penelitian ini mengupas tata organisasi dan batas daerah yang berangkat dan konsep "catchment area" tersebut. Berdasarkan kajian teoritis, ditemui aspek-aspek sosio-administratif dan ekonomi-geografis sebagai pembentuk proses "catchment area" di daerah. Aspek pertama terdiri dari: kohesi masyarakat, fungsi birokrasi dan efisiensi administrasi pemerintahan daerah; sedangkan aspek kedua terdiri dari: kegiatan ekonomi di Daerah., keadaan permukaan daerah dan penarikan sumber-sumber pajak baik potensiil maupun secara riil. Tipe penelitian ini adalah deskriptif -analitis bersifat kualitatif dengan metode pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, studi pustaka dan analisa data sekunder --termasuk foto- dan observasi lapangan dengan lokasi penelitian di Daerah Kota Depok. Pertimbangan lokasi di daerah ini antara lain daerah ini telah diangkat statusnya menjadi Daerah Otonom yang semula bagian dari Kabupaten Bogor yang sebelumnya melakukan perluasan wilayah; dan dilakukan pada saat transisi UU Pemerintahan Daerah dari UU No. 5 Tahun 1974 ke UU No. 22 Tahun 1999.Hasil penelitian menunjukkan adanya bukti yang kuat di Daerah Kota Depok tidak cukup terjadi "catchment area". Dan aspek-aspek yang berpengaruh, baik sosio-administratif maupun ekonomi-geografis daerah ini kurang memiliki kemampuan untuk menciptakan "catchment area". Bahkan kondisi geografis tata guna lahan menunjukkan adanya "dis-catchment area".Ada beberapa saran/rekomendasi dan hasil penelitian ini yang mampu disumbangkan dalam dua kategori: pertama, kelompok tata batas antara lain: perlu ditinjau kembali peraturan perundangan yang mengatur perihal penataan batas daerah kota di Indonesia dengan mendasarkan pada terciptanya "catchment area" yang lebih komprehensif, batas-batas yang tercipta di Depok yang tidak mendasarkan pada adanya pembentukan "community" di Depok harus ditengarahi dengan kebijakan-kebijakan lokal yang berorientasi pada masyarakat, seperti sosialisasi Pemerintahan Depok, menciptakan visi kebersamaan sebagai warga Depok, dan ikut sertanya partisipasi masyarakat yang lebih luas di berbagai sektor. Diperlukan visi pembangunan yang terfokus pada kompetensi lokal dengan mengupayakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi.Kedua, kelompok tata organisasi yakni, antara lain: sebagai unsur birokrasi pemerintahan daerah, pembentukan dinas-dinas harus didahului dengan analisis beban tugas secara seksama. Jika kecamatan dan kelurahan sebagai basis yurisdiksi kerja cabang-cabang dinas bagi dinas yang tidak hanya di Kantor Pusat (headquarters) pemerintahan daerah, maka terlebih dahulu pembentukan kecamatan dan kelurahan harus berdasarkan kondisi riil kepadatan penduduk, keadaan geografi, aktivitas penduduk, tingkat kebutuhan, dan rentang kendali operasional dan analisis beban tugas lainnya. Memfokuskan kerja pelayanan dinas-dinas yang ada dan juga kecamatan yang terbentuk di Kota Depok, sangat kondusif jika kerja birokrasi tujuan-ganda baik kecamatan maupun kelurahan diarahkan ke upaya membangun dan mengembangkan "sistem informasi masyarakat kota", sehingga penetrasi politik birokrasi ini dapat ditekan sekecil mungkin."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang implementasi kebijakanpembangunan permukiman kumuh yang dilaksanakan oleh Pemerintah KotaTangerang. Penelitian ini penting mengingat Kota Tangerang merupakan penyanggaKota Jakarta dimana pertumbuhan penduduknya yang sangat besar yailu 4,86%.Tingginya angka tersebut disebabkan laju urbanisasi penduduk dari daerah ke KotaTangerang yang cukup besar. Kebanyakan dari mereka datang untuk mencari kerjasebagai buruh pabrik, mengingat di Kota Tangerang terdapat hampir 1000 buahpabrik industri, baik berskala kecil, menengah maupun besar. Tingginya jumlahpenduduk tanpa disertai dengan penanganan tata kota yang belum baik menyebabkanbermunculannya permukiman-permukiman kumuh.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan datadeskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam(indepth interview) dengan para informan. Sementara itu pemilihan informandilakukan secara snowball sampling, informan pertama memberikan petunjuktentang informan berikutnya yang dapat memberikan informasi yang tepat danmendalam.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunanpermukiman kumuh yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang telah mampumengubah kampung Sukatani dan Bulak Kambing ini menjadi terlihat lebih baik darisebelumnya, baik dari segi kondisi Iingkungannya, peningkatan pendapatanmasyarakatnya, peningkatan pendidikan masyarakatnya dan peningkatan kualitaskesehatan masyarakamya. Selain itu pula ada perubahan prilaku penduduk untukmenjaga kondisi lingkungannya tetap bersih dengan mengadakau kerja bakti secaraberkala. Dalam implementasi kebijakan ini, masyarakat diajak untuk turut sertamemperbaiki kondisi kampungnya mulai dari perencanaan sampai denganpelaksanaan semua kegiatan program. Ini berarti mereka tidak diperlakukan sebagaiobyek pembangunan, melainkan sebagai subyek pembangunan yang aktif dalamberperan serta mensukseskan perbaikan kampungnya. Tanggapan masyarakat sendiriterhadap kebijakan ini sangat positif sekali. Mereka menyambut baik adanyakebijakan ini dan siap untuk rnembantu agar dalam pelaksanaan kegiatanprogramnya dapat berjalan dengan baik.Akan tetapi kelemahan daripada implementasi kebijakan ini adalahkurangnya koordinasi antar aparat terkait di lapangan Serta tidak adanya pembinaanyang berkelanjutan pasca kebijakan ini berakhir di kedua kampung tersebut. Olehkarena itu Bappeda selaku instansi yang bertugas sebagai koordinator dinas/instansiyang terlibat dalam kebijakan ini harus lebih mampu lagi mengkoordinirdinas/instansi tersebut dengan mengadakan pertemuan minimal 1 bulan sekali selamaimplementasi kebijakan tersebut sedang berjalan. Hal ini penting untuk membahaspermasalahan yang terjadi di lapangan agar tidak ada tumpang tindih dalampelaksanaan kegiatan program diantara para aparat pelaksana dari berbagaidinas/instansi tersebut. Sedangkan pembinaan yang berkelanjutan pentingdilaksanakan pasca kebijakan ini berakhir di kedua kampung tersebut untukmengantisipasi agar kondisi kedua kampung tersebut tidak kembali kumuh."

"Skripsi ini membahas tentang sebaran wilayah banjir tahun 2002,2007 dan 2008 di wilayah Rawa Buaya Jakarta Barat. Curah hujan, topografi dan penggunaanmerupakan variabel yang digunakan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan sebaran wilayah wilayah banjir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebaran banjir tahun 2002 dan 2007 hampir merata didaerah penelitian meliputi tanggul sungai, dataran banjir dan rawa belakang (back swamp), sementara pada kejadian banjir tahun 2008 sebarannya hanya meliputi dataran banjir dan rawa belakang. Variabel Curah Hujan yang paling mempengaruhi sebaran dan luas wilayah banjir di Rawa Buaya.This research explains about the spread of flood area in 2002, 2007 and 2008 in Rawa Buaya, West Jakarta. The rainfall, topography, and land use are some variables pointed to knowing the difference and the tantamount about the spread of flood area. Research?s result shows that the spread of flood area in 2002 and 2007 nearly flat in the natural leeve, flood plain, and back swamp. While in 2008, the spread covered only in flood plain and back swamp. Rainfall variable influences more to the spread and the flood-breadth-area in Rawa Buaya."

"PT Asta Kriya adalah salah satu UMKM yang bergerak di bidang suvenir kerajinan tradisional Indonesia dan berdiri dibawah naungan Yayasan Darma Bhakti Astra (YDBA). Penelitian ini dilakukan pada UMKM PT Asta Kriya menggunakan metode business coaching, dimana Penulis akan berdiskusi dan mengamati proses produksi secara langsung di PT Asta Kriya. Permasalahan yang terjadi pada PT Asta Kriya berdasarkan hasil diskusi dengan pemilik dan pengamatan langsung, adalah tidak tertatanya area kerja dengan baik dan terjadinya penumpukan produk semi-finished di area kerja. Jika hal ini terus dibiarkan, maka potensi terjadinya pemborosan di area kerja PT Asta Kriya akan meningkat. Permasalahan tersebut muncul karena tidak adanya sistem yang mengatur tata letak area kerja dan pengawasan persediaan produk semi-finished. Pelaksanaan penerapan konsep 5S di area kerja PT Asta Kriya bersifat kualitatif dengan melihat perbedaan sebelum dan sesudah pelaksanaan. Dari hasil pelaksanaan 5S di dalam business coaching ini, area kerja PT Asta Kriya terlihat lebih tertata dengan adanya pemilahan barang-barang yang tidak terpakai, pengelompokan produk semi-finished, dan pemberian floor marking di area kerja. Pengawasan produk semi-finished dilakukan dengan membuat kartu stok untuk produk semi-finished untuk mengawasi aktivitas keluar-masuk produk.

---

PT Asta Kriya is one of the SMEs engaged in the souvenir of Indonesian traditional handicrafts and stand under the auspices of the Foundation Darma Bhakti Astra (YDBA). This research was conducted at SME PT Asta Kriya using business coaching method, where the author will discuss and observe the production process in PT Asta Kriya. Problems that occur at PT Asta Kriya based on the results of discussions with the owner and direct observation, is not well-organized work area and the occurrence of the buildup of semi-finished products in the work area. If this continues to be allowed, then the potential waste in the work area PT Asta Kriya will increase. The problem arises because of the absence of a system that regulates the layout of the work area and the supervision of the inventory of semi-finished products. Implementation of the 5S concept in PT Asta Kriya work area is qualitative by comparing at differences before and after implementation. From the results of the 5S implementation in this business coaching, PT Asta Kriya's work area looks more organized with the sorting of unused items, the classification of semi-finished products, and the provision of floor marking in the work area. Supervision of semi-finished products is done by making a stock card for semi-finished products to supervise inbound and outbound activities of the product."

"Pendekatan klasik di dalam perencanaan Wilayah Pertambangan (WP) adalah komponen fisik bahan galian dan kelayakan ekonomi dijadikan pertimbangan utama. Sementara komponen lingkungan hidup dipertimbangkan hanyalah ketika menyusun AMDAL pertambangan pada akhir evaluasi sebuah proyek pertambangan sebelum dilakukan eksploitasi bahan galian. Penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi komponen lingkungan hidup yang menentukan proporsi alokasi lahan/ruang untuk direncanakan sebagai WP, (2) merumuskan model analisis kesesuaian lahan dengan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutannya dalam rencana WP, (3) menghitung luas area yang memungkinkan untuk dialokasikan sebagai rencana WP, (4) merumuskan prioritas pilihan model kebijakan dalam rencana penetapan WP. Penelitian ini menggunakan pendekatan survey persepsi dan integrasi GIS dan AHP dalam analisis kesesuaian lahan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buton Utara yang sebagian besar wilayahnya adalah kawasan Suaka Margasatwa tetapi memiliki potensi bahan galian langka di Indonesia yaitu aspal alam. Temuan utama dari penelitian ini adalah: (1) Proporsi alokasi lahan untuk rencana penetapan WP dipengaruhi oleh integrasi komponen lingkungan fisik dan sosial dalam analisis kesesuaian lahannya dengan bobot prioritas dipertimbangkan SEBESAR 75,14%. Pre-Mining Land Suitability Analysis (P-MLSA) dengan produk akhir proporsi green reserve area merupakan model analisis kesesuaian lahan integratif dan paling sesuai untuk diterapkan dalam rencana penetapan WP, (3)Luas green reserve area yang memungkinkan untuk dialokasikan sebagai rencana untuk ditetapkan sebagai WP dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan adalah 13.650 ha atau 18,073% dari 75.529 ha luas lahan total Suaka Margasatwa eksisting yang masuk wilayah administratif Kabupaten Buton Utara (4) Prioritas pilihan strategi kebijakan terhadap green reserve area saat ini adalah menetapkannya sebagai Wilayah Pencadangan Negara (WPN) untuk tetap mempertahankan keberlanjutan penggunaan lahan saat ini dan tetap menjaga representasi sektor pertambangan dalam tata ruang.Konsep green reserve area dalam rencana penetapan Wilayah Pertambangan dengan prosedur analisisnya dapat diterapkan oleh stakeholder pemerintah, masyarakat dan investor pertambangan.

---

The classical approach in the planning of mining area is done by making the physical component of mineral and the economic feasibility as the primary considerations. The environmental component is considered only when formulating the Environmental Impact Assessment/EIA of mining at the final evaluation of a mining project prior to the exploitation of minerals.

The goals of this study are: (1) To identify the environmental components that determine the proportion of allocation of land / space planned as WP, (2) To formulate a model of land suitability analysis by integrating environmental considerations and its sustainability in the WP plans, (3) To calculate the area which is possible to be allocated as WP plans, (4) To formulate the priority of choosing policy model in WP determination plan. This study uses the approach of perception survey and the integration of GIS and AHP in the land suitability analysis. The research was conducted in the Regency of North Buton which most of its area is the Wildlife Sanctuary area but has the potential existence of Indonesia’s rare minerals of natural asphalt.

The main findings of this study are: (1) The proportion of the allocation of land/space for the WP determination plan influenced by the integration of the physical environment and social components in land suitability analysis with the priority weighting of 75.14% (percent), (2) Pre-Mining Land Suitability analysis (P-MLSA) with proportion of green reserve area as the final product is an integrative model of land suitability analysis and the most suitable to be applied in determining WP plans, (3) The wide of green area reserve that allows it to be allocated as a plan to set up as WP with due regard to the sustainability principles is 13,650 ha or 18.073% of the total land area of 75,529 ha of Wildlife Sanctuary existing incoming administrative region of North Buton Regency, (4) The current priority of strategy choice of policy for the green reserve area is by assigning it as The State’s reserve area. This is to maintain the sustainability of the current land- use as well as maintaining the representation of the mining sector in the spatial planning. The concept of green reserve in the mining area determination proposed with analysis procedure can be applied by government stakeholders, communities and mining investor."