Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tindak kejahatan yang sering terjadi pada mata uang kripto salah satunya adalah pencurian aset mata uang melalui serangan dompet mata uang kripto smartphone. Banyak fitur keamanan yang telah diterapkan pada dompet mata uang kripto smartphone, namun berbagai fitur tersebut hanya berperan dalam mencegah terjadinya pencurian. Ketika fitur keamanan berhasil ditembus dan terjadi tindak pencurian, maka perlu mencari cara untuk dapat mendapatkan bukti atau informasi dari pencurian, yang membantu dalam proses forensik digital untuk menemukan pelaku. Penelitian forensik saat ini hanya berfokus pada kejahatan yang melibatkan mata uang kripto, seperti kasus pemerasan, ransomware, dan drugs. Belum terdapat penelitian forensik yang berfokus pada pencurian aset kripto melalui dompet mata uang kripto. Hal ini dikarenakan belum terdapat penelitian berupa penerapan fitur keamanan yang berperan saat setelah kejadian pencurian pada dompet mata uang kripto, dimana fitur keamanan tersebut berfungsi untuk mendapatkan bukti yang berguna dalam membantu proses forensik digital seperti, monitoring dan pelacakan aktivitas pada perangkat atau aplikasi yang digunakan. Ini diduga disebabkan karena penerapan fitur keamanan diatas sangat rentan terhadap pelanggaran privasi pengguna serta perlindungan data pribadi. Kami mengusulkan fitur keamanan pada dompet mata uang kripto smartphone yang dapat digunakan untuk mendapatkan bukti yang berguna dalam membantu proses forensik digital ketika terjadi tindak pencurian, dapat diterima masyarakat serta terhindar dari masalah privasi pengguna dan pelanggaran perlindungan data pribadi. Dalam menentukan kebutuhan fitur keamanan pada dompet mata uang kripto smartphone, kami menganalisis beberapa aspek seperti, forensik pada perangkat sejenis, skenario pencurian dompet mata uang kripto smartphone, serta aspek privasi pengguna dan perlindungan data pribadi. Terdapat 7 requirement yang dibutuhkan dalam penerapan fitur keamanan pada dompet mata uang kripto smartphone yaitu, (1) sistem dapat melakukan pencatatan pada saat transaksi berupa titik koordinat dan rekaman suara devices, (2) sistem dapat melakukan pencatatan pada saat import private key pertama kali berupa titik koordinat, IMEI dan MAC Address devices, (3) sistem selalu aktif dan tidak dapat dimatikan secara paksa, (4) Sistem dapat melakukan pencatatan informasi pada dompet secara tidak terlihat dan tersembunyi, (5) sistem memiliki penyimpanan pencatatan data informasi berupa cloud storage yang dapat menjamin integrity serta enkripsi data yang dikelola oleh wallet provider, (6) sistem dapat mengirimkan hasil pencatatan ke cloud storage, (7) sistem memiliki biometrics security untuk mengakses pencatatan informasi yang disimpan pada cloud storage. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa fitur forensik yang diusulkan dapat diterima baik oleh masyarakat, dimana sebanyak 93,9% responden menginginkan dan merekomendasikan fitur keamanan tersebut. Fitur forensik yang diimplentasikan juga terbukti mampu mencatat data informasi pelaku pencurian berdasarkan skenario pencurian dompet mata uang kripto smartphone yang dapat membantu dalam proses penyelidikan.

---

One of the crimes that often occur in cryptocurrencies is the theft of currency assets through smartphone cryptocurrency wallet attacks. Many security features have been implemented in smartphone cryptocurrency wallets, but these features only play a role in preventing theft. When the security features are penetrated and theft occurs, it is necessary to find a way to obtain evidence or information from the theft, which helps in the digital forensics process to find the perpetrator. Forensic research currently only focuses on crimes involving cryptocurrencies, such as cases of extortion, ransomware, and drugs. There has been no forensic research focused on theft of crypto assets via cryptocurrency wallets. This is because there has been no research in the form of implementing security features that play a role after the theft incident on cryptocurrency wallets, where these security features function to obtain legal evidence in assisting digital forensic processes such as monitoring and tracking activity on the device or application used. This is allegedly because the implementation of the above security features is very vulnerable to violations of user privacy and personal data protection. We propose a security feature in smartphone cryptocurrency wallets that can be used to obtain legal evidence to assist digital forensics when theft occurs, is acceptable to the public and avoids user privacy problems and violations of personal data protection. In determining the need for security features in smartphone cryptocurrency wallets, we analyze several aspects such as forensics on similar devices, smartphone cryptocurrency wallet theft scenarios, as well as aspects of user privacy and personal data protection. There are 7 requirements needed in implementing security features on smartphone cryptocurrency wallets, namely, (1) the system can record transactions at the time of coordinates and voice recordings of devices, (2) the system can record at the time of importing private keys for the first time in the form of coordinates, IMEI and MAC Address devices, (3) the system is always active and cannot be forcibly turned off, (4) The system can record information on wallets in an invisible and hidden way, (5) the system has storage for recording information data in the form of cloud storage blockchain-based that guarantees the integrity and encryption of data managed by the wallet provider, (6) the system can send recording results to cloud storage, (7) the system has biometrics security to access recorded information stored in cloud storage. The results of this study found that the proposed forensic features were well received by the community, where as many as 93.9% of respondents wanted and recommended these security features. The implemented forensic feature has also been shown to be able to record information on the perpetrators of theft based on smartphone cryptocurrency wallet theft scenarios that can assist in the investigation process."

"Perdagangan ilegal satwa liar (PISL) merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap satwa liar. Perubahan metode konvensional menjadi lebih modern dalam praktik perdagangan ilegal satwa liar mengakibatkan tantangan lebih serius bagi penegak hukum. Penelitian ini menawarkan ilmu pengetahuan ilmiah untuk menangani kasus-kasus PISL, yaitu menggunakan forensik digital. Forensik digital adalah salah satu model yang dapat digunakan untuk menganalisis temuan digital dalam investigasi kejahatan perdagangan ilegal satwa liar yang telah menggunakan perangkat elektronik sebagai wadah melakukan kejahatan. Penelitian ini menggunakan metode data sekunder melalui riset studi pustaka yang berasal dari artikel jurnal, buku, berita online. Demi kepentingan akademis, studi kasus terkait penanganan kasus penangkapan pelaku perdagangan ilegal satwa liar harimau sumatera menggunakan forensik digital, peneliti memperoleh putusan pengadilan terkait dari tenaga ahli forensik digital. Peneliti menganalisis bagaimana forensik digital dapat digunakan sebagai model yang membantu investigasi kejahatan perdagangan ilegal satwa liar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa forensik digital dapat membantu investigasi kejahatan dalam menemukan bukti digital yang mana berperan besar dalam pengungkapan kasus kejahatan PISL, seperti motif kejahatan, faktor pendorong tindakan kejahatan, dan perencanaan pelaku sehingga mempermudah penyidik dalam melakukan penyelidikan kasus perdagangan ilegal satwa liar.

---

Illegal wildlife trade (IWT) represents a significant form of wildlife crime. The shift from conventional to more modern methods in illegal wildlife trade practices poses increasingly serious challenges for law enforcement. This research offers scientific knowledge to address IWT cases through the use of digital forensics. Digital forensics is a model that can analyze digital findings in investigations of illegal wildlife trade crimes facilitated through electronic devices. This study employs secondary data methodology via literature reviews from journal articles, books, and online news. For academic purposes, a case study on handling the Sumatran tiger illegal wildlife trade investigation using digital forensics examines expert witness testimonies related to court rulings. The researcher analyzes how digital forensics can assist in investigating wildlife crime, revealing digital evidence crucial in uncovering IWT cases, including crime motives, driving factors, and perpetrator planning, thereby aiding investigators in conducting wildlife crime investigations more effectively."

"ABSTRAKEnkripsi dan penyembunyian informasi adalah teknik yang digunakan untuk mendukung kerahasiaan dari informasi. Pada saat ini, banyak aplikasi yang menyediakan layanan enkripsi untuk keamanan informasi pada ponsel seperti kunci galeri, data, dll. Aplikasi ini juga saat ini banyak digunakan oleh pengguna ponsel. Aplikasi ini tidak diragukan lagi akan menjadi tantangan bagi forensik pemeriksa digital ketika ponsel terbukti menggunakan aplikasi kunci. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan pembuktian ilmiah yang dapat mendapatkan data keamanan sehingga dapat membantu dalam proses analisis. Dalam studi ini, peneliti akan menggunakan alat forensik, XRY dan UFED serta akuisisi manual menggunakan ADB. Hasil yang diperoleh untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan yang terdapat di aplikasi kunci dan mengetahui tool forensik yang dapat diandalkan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Pada penelitian ini peneliti berhasil mendapatkan informasi yang dibutuhkan yaitu berupa file image yang dibutuhkan dan informasi penting seperti file XML, basis data, berhasil dikumpulkan sebagai informasi kredensial yang bisa diproses selanjutnya dengan algoritma spesifik tertentu, serta gambaran umum perbedaan penggunaan tool forensik dalam akusisi aplikasi kunci.

---

ABSTRACTEncryption is a technique used to support confidentiality from the information. At this time, many applications that provide encryption services for information security on mobile phones like lock gallery, data, etc. These applications are also currently widely used by mobile users. This application will undoubtedly be challenging for digital examiner forensics when the cell phone is evidence using the lock application. To encounter these challenges, this is necessary to prove scientific that can recover encrypted data so that it can assist in the analysis process. In this study, the researcher will use a forensic tool, namely XRY, and manual acquisition using ADB. The results obtained to know go beyond which forensic tools can be relied upon as well as to get the key that the application uses. In this researchers succeeded in getting the information needed in the form of required image files and important information such as XML files, databases, successfully collected as credential information that can be processed further with specific specific algorithms, as well as a general description of differences in the use of forensic tools in the acquisition of vault applications"

"Perkembangan teknologi berjalan sangat pesat salah satunya pada sektor keuangan. Kemampuan untuk berinovasi menciptakan perkenbangan jenis uang sebagai alat tukar yang semakin efisien, efektif, aman dan berbiaya murah yaitu cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan uang yang diterbitkan privat diatas teknologi blockchain sehingga transaksi dapat dilakukan secara peer-to-peer. Saat ini terjadi adopsi yang semakin besar didukung perkembangan generasi blockchain. Bank Sentral kemudian merespon kehadiran teknologi blockchain dan kebutuhan akan blockchain sehingga menciptkan central bank digital currency. Penelitian ini akan menelaah keberadaan cryptocurrency dan central bank digital currency serta menganalisis penggunaanya berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka. Dalam penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perlindungan yang diberikan terhadap penggunanya. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode yuridis normatif. Dalam penelitian akan dijelaskan bahwa keberadaan cryptocurrency di Indonesia bukan sebagai Mata Uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Cryptocurrency melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 disebut sebagai aset komoditi. Dalam pelaksanaan perdagangan terdapat cryptocurrency exchange yang memfasilitasi kegiatan perdagangan. Pengguna jasa exchanger perlu untuk dilindungi mengingat perdagangan cryptocurrency merupakan kegiatan berisiko tinggi. Demikian juga dengan penerbitan central bank digital currency oleh Bank Sentral harus ditelaah risiko dan keuntungan penggunaannya. Penulis memberikan saran, perlindungan hukum terhadap penggunaan cryptocurrency dan central bank digital currency juga harus diatur dengan jelas agar pengguna terhindar dari risiko kerugian yang mungkin mucul.

---

Technology developments are progressing very rapidly, one of which is in the financial sector. The ability to innovate creates the development of types of money as an increasingly efficient, effective, safe, and low-cost medium of exchange, namely cryptocurrency. Cryptocurrency is money issued privately on blockchain technology so that transactions can be carried out peer-to-peer. Currently, there is growing adoption supported by the development of blockchain generation. The Central Bank then responded to the presence of blockchain technology and the need for blockchain, thus creating a central bank digital currency to withstand the growing use of cryptocurrencies. This study will examine the existence of cryptocurrencies and central bank digital currencies and analyze their use based on Law no. 7 of 2011 concerning on Currency and Commodity Futures Trading Supervisory Agency Regulation No. 8 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Crypto Asset Trading on the Futures Exchange. This study also aims to analyze the protection provided to its users. This research is qualitative and uses a normative juridical method. In this study, it will be explained that the existence of cryptocurrency in Indonesia is not a currency according to Law Number 7 of 2011 concerning Currency. Cryptocurrencies through Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation Number 8 of 2021 are referred to as commodity assets. In the implementation of trading there is a cryptocurrency exchange that facilitates trading activities. Exchanger service users need to be protected considering cryptocurrency trading is a high-risk activity. Likewise, the issuance of a central bank digital currency by the Central Bank must examine the risks and benefits of using it. The author provides advice, legal protection against the use of cryptocurrencies and central bank digital currency must also be clearly regulated so that users avoid the risk of losses that may arise."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang uang digital sebagai bentuk uang baru yang sebelumnya hanya dimilikibentuk fisik. Dengan menggunakan hermeneutika Paul Ricoeur, penulis mencari implikasi sosialdari uang digital pada konsumsi pola individu di dunia sosial. Dengan melihat tiga aspek;relasi kuasa, relasi kelas, dan kesadaran individu. Tesis ini akan menunjukkan perubahanuang fisik menjadi uang digital tidak hanya berubah pada tingkat materi. Uang digital tidak terbatashanya dengan fungsi, seperti untuk membuat transaksi lebih mudah, tetapi juga ada makna lain, yang bisa dilakukanmemiliki implikasi yang mengubah konsumsi derai individu di dunia sosial.

---

ABSTRACTThis thesis discusses digital money as a new form of money that was previously only ownedphysical form. By using Paul Ricoeur's hermeneutics, the writer looks for social implicationsfrom digital money to the consumption of individual patterns in the social world. By looking at three aspects;power relations, class relations, and individual awareness. This thesis will show changephysical money into digital money doesn't just change at the material level. Digital money is unlimitedonly with functions, such as to make transactions easier, but there are also other meanings, which can be donehas implications that change the consumption of individual patter in the social world."

"Teknologi pengolahan citra memiliki banyak penerapan dalam kehidupan dewasa ini. Salah satu nya adalah sebagai metode untuk pengukuran jarak. Keunggulan dari teknologi pengolahan citra adalah kecepatan proses, dan akurasi yang tinggi. Sayangnya, belum ada penelitian yang menguji penerapan metode pengukuran jarka dengan laser dan kamera untuk pengukuran jarak di atas 5m di luar ruangan. Pada penelitian ini dilakukan pengujian metode pengukuran jarak dengan teknologi pengolahan citra menggunakan triangulasi segitiga dengan bantuan laser di ruang terbuka. Dilakukan 4 jenis pengujian yaitu pengaruh jarak kamera dan laser, pengaruh penggunaan lensa tambahan, pengarus resolusi kamera, dan pengaruh cahaya matahari. Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan rata-rata nilai bias pada sistem pengukuran sebesar 796,38mm.

---

Image processing technology has many applications in life. One of them is a method for distance measurement. The advantages of image processing technology are process speed, and high accuracy. Unfortunately, no studies have examined the application of accurate measurement methods with lasers and cameras for measuring distances above 5m on the outdoors. In this study, the method of distance measurement with image processing technology was tested using triangulation triangulation with the help of lasers in open space. There are 4 types of testing carried out, namely the effect of camera and laser distance, the effect of using additional lenses, camera resolution driver, and the effect of sunlight. Based on the results of the test, the average value of bias in the measurement system is 796.38mm"

"

Tesis ini membahas mengenai permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan yaitu mengenai pajak perusahaan digital asing Google. Polemik pajak yang dialami oleh Google disebabkan oleh penghasilan yang diterima oleh Google sulit untuk dikenakan pajak oleh pemerintah dan masih lemahnya peraturan yang mengatur mengenai perusahaan digital asing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tesis ini mengkaji mengenai bagaimana pengaturan hukum pajak perusahaan digital asing (Google) di Indonesia dan kedudukan Google sebagai pembayar pajak di Indonesia. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur perusahaan digital asing (Google) yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Menteri Keuangan Bentuk Usaha Tetap masih terdapat ketidaksamaan definisi bentuk usaha tetap dan terdapat perbedaan fungsi dimana Peraturan Menteri Keuangan hanya ditujukan kepada orang pribadi asing  dan badan asing bukan untuk subjek pajak pada umumnya. Untuk kedudukan Google sebagai pembayar pajak di Indonesia, kedudukan Google adalah subjek pajak dalam negeri berjenis bentuk usaha tetap dikarenakan dengan alasan bahwa faktanya Google memiliki kantor perwakilan di Indonesia dan oleh sebab itu penghasilan Google baik yang berada dalam jangkauan dalam negeri maupun luar negeri dapat dikenakan pajak, baik itu pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

This thesis discusses the issue that is currently being discussed, namely regarding Google's foreign digital corporation tax. Tax polemic experienced by Google is caused by the income received by Google is difficult to be taxed by the government and weak regulations governing foreign digital companies. Using normative juridical research methods, this thesis examines how the tax regulation of foreign digital companies (Google) in Indonesia and Google's position as taxpayers in Indonesia. Based on the analysis that has been done, that the statutory provisions in Indonesia that regulate foreign digital companies (Google), namely the Income Tax Act, the Value Added Tax Law and the Regulation of the Minister of Finance of Permanent Business Forms, there are still inequalities in the definition of permanent business forms and there are different functions where the Minister of Finance Regulation is only addressed to foreign individuals and foreign bodies not to tax subjects in general. For Google's position as a taxpayer in Indonesia, Google's position is a domestic tax subject of a permanent establishment due to the fact that Google has a representative office in Indonesia and therefore Google's income both within domestic and international reach may be taxed , both income tax and value added tax in accordance with applicable laws and regulations.

 

"

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kegiatan kurasi digital di UPK PBB Setu Babakan dilihat dari perspektif digital humanities serta apakah kegiatan kurasi digital yang dilakukan dapat mempreservasi budaya betawi yang berada di lingkungan UPK PBB Setu Babakan. Tesis ini menjelaskan tentang gambaran umum unit pengelola Setu Babakan, profil/deskripsi informan, sistem aplikasi Disparbud, data digital pada unit pengelola Setu Babakan, kegiatan kurasi digital pada unit pengelola Setu Babakan, dan preservasi kebudayaan Betawi melalui digital preservation. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sistem informasi Disparbud dapat menjadi salah satu alternatif aplikasi pengelolaan arsip digital karena mampu mengelola arsip digital dalam format teks, gambar, audio dan video. Selain itu, sistem ini memiliki kemampuan interoperabilitas yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk memilih aplikasi ini sebagai aplikasi pengelola arsip digital sehingga memungkinkan aplikasi ini bertukar data dengan aplikasi pengguna protokol yang sama.

---

This thesis aims to find out how digital curation activities at Betawi Cultural Village Management Unit (UPK PBB) Setu Babakan are viewed from the perspective of digital humanities and whether digital curation activities undertaken can preserve Betawi culture within the UPK PBB Setu Babakan environment. This thesis describes the general description of the Setu Babakan management unit, informant profile / description, the Disparbud application system, digital data on the Setu Babakan management unit, digital curation activities in the Setu Babakan management unit, and the preservation of Betawi culture through digital preservation. This research is a quantitative research with a descriptive approach. The results of this study found that the Disparbud information system can be an alternative digital archive management application because it is able to manage digital archives in text, image, audio and video formats. In addition, this system has interoperability capabilities that can be used as a consideration for selecting this application as a digital archive management application that allows this application to exchange data with the same protocol user application."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perceived usefulness, perceived ease of use, perceived risk, dan self-efficacy terhadap reusage intention. Variabel perceived usefulness dan perceived ease of use diukur dengan indikator-indikator dari Davis, variabel perceived risk diukur dengan indikator-indikator dari Featherman dan Pavlou, variabel self-efficacy diukur dengan indikator-indikator dari Compeau dan Higgins, serta variabel reusage intention diukur dengan indikator-indikator dari Davis et al. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui teknik survei, dengan jumlah responden sebanyak 200 pengguna uang elektronik Go-Pay. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua variabel yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap reusage intention yaitu perceived usefulness dan self-efficacy. Variabel perceived ease of use tidak memiliki pengaruh terhadap reusage intention dan variabel perceived risk memiliki pengaruh negatif terhadap reusage intention. Selanjutnya, ditemukan bahwa perceived usefulness, perceived ease of use, perceived risk, dan self-efficacy berpengaruh secara simultan terhadap reusage intention.

---

This research aims to examine the effect of perceived usefulness, perceived ease of use, perceived risk, and self-efficacy on reusage intention. Perceieved usefulness and perceived ease of use variable was measured by several indicators from Davis, perceived risk variable was measured by several indicators from Featherman and Pavlou, self-efficacy was measured by several indicators from Compeau and Higgins, and lastly reusage intention variable was measured by several indicators from Davis et al. This research used quantitative approach through survey technique, with total respondents of 200 collected. Data analysis was done by descriptive analysis and multiple regression analysis. This research showed that there are two variables that have positive and significant effect on reusage intention that are perceived usefulness and self-efficacy. Meanwhile perceived ease of use showed no influence on reusage intention and reusage intention is negatively influenced by perceived risk. Furthermore, this research also found that perceived usefulness, perceived ease of use, perceived risk, and self-efficacy simultaneously affect reusage intention."

"Skripsi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang implementasi customer due diligence dalam uang elektronik sebuah perusahaan sebagai penyedia jasa keuangan (PJK) dalam mengatur layanan keuangan digital yang mengeluarkan produk uang elektronik dalam mencegah praktik pembiayaan terorisme di Indonesia sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini akan menganalisis salah satu PT di Indonesia sebagai PJK dalam penerapan customer due diligence dalam melakukan uang elektronik sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku tentang customer due diligence di Indonesia. Dari hasil skripsi ini, diharapkan dapat ditarik kesimpulan tentang kepatuhan PT NSIA terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dalam menerapkan customer due diligence dan dapat mengungkapkan hambatan dalam menerapkan customer due diligence untuk mencegah pendanaan terorisme. Dengan melakukan hal tersebut maka diharapkan tesis ini dapat memberikan saran untuk perbaikan penerapan customer due diligence oleh perusahaan sebagai langkah untuk mencegah dan memberantas pembiayaan terorisme di Indonesia.

---

This thesis aims to gain an understanding of the financial service provider (PJK)  implementation of customer due diligence within electronic money in organizing digital financial service that issues an electronic money product in preventing the practice of financing of terrorism in Indonesia pursuant to prevailing laws and Regulation in Indonesia. This thesis will analyze one of the PT in Indonesia in its implementation of customer due diligence in conducting electronic money pursuant to prevailing laws and regulations on customer due diligence in Indonesia. Based on this thesis result it is hoped that it will draw a conclusion on PT NSIA obedience to prevailing laws and regulation in implementing customer due diligence and could reveal it an obstacle in implementing customer due diligence to prevent the financing of terrorism. By doing it so it is hoped that this thesis could provide any suggestion for the improvement of the implementation of customer due diligence by the company as a measure to prevent and combat the financing in terrorism in Indonesia."