Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) yang bertentangan dengan syarat formil sebagaimana diatur dalam undang-undang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. Akta PKR yang dibuat oleh Notaris EFV mengandung cacat hukum karena tidak memenuhi syarat formil penyelenggaraan RUPS yang diatur dalam UUPT. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris analisis dimana hasil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Akta PKR yang dibuat oleh Notaris EFV menjadi batal demi hukum karena dalam pebuatannya tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh UUPT ; (2) Notaris EFV bertanggung jawab secara pribadi dalam jabatannya atas pembuatan Akta PKR yang bertentangan dengan syarat objektif RUPS. Pihak yang dirugikan atas pembuatan Akta PKR dapat melakukan gugatan ganti kerugian dan gugatan pembatalan SK Kemenkumham.  Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanski kepada Notaris EFV apabila adanya laporan dari pihak yang dirugikan. Untuk mencegah hal serupa terjadi maka Kemenkumham perlu menerapkan fungsi verifikasi atas dokumen yang disyaratkan untuk melakukan perubahan anggaran dasar agar dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, dan meningkatkan efektivitas AAUPB. Perlu dilakukan amandemen kebijakan Pasal 82(2) UUPT agar memberikan kejelasan atas tata cara pemanggilan RUPS melalui surat tercatat.

---

Deed of Shareholder Meeting Resolutions (SMR Deed) which violated the formal requirements is a tort act. SMR Deed which made by EFV Notary contains legal defects because its violated the formal requirements stated in Company Law. This research is normative juridical elaborated with analytical explanatory method, which result in this research as follows (1) the SMR Deed made by EFV Notary became null and void because its creation did not meet the requirements specified by the Company Law; (2) Notary EFV is personally responsible in his position for drawing up the SMR Deed which contradicts the objective requirements of the GMS. Parties who are harmed by the making of the SMR Deed can submit a lawsuit for compensation and a lawsuit for canceling the Decree of the Ministry of Law and Human Rights. The Supervisory Board can impose sanctions on the EFV Notary if there is a report from the aggrieved party. To prevent a similar thing from happening, the Ministry of Law and Human Rights needs to implement a verification function on the documents required to make changes to the articles of association so that they can provide benefits to the community, and increase the effectiveness of the good governance. It is necessary to amend the policy of Article 82(2) Company Law in order to provide clarity on the procedures for summoning GMS by registered letter."

"Penelitian ini membahas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tentang pemberhentian direktur yang dihadiri oleh pihak yang tidak berwenang untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB tersebut. Notulen RUPSLB tersebut kemudian dibuatkan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) oleh Notaris TA. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah keabsahan akta PKR tersebut dan tanggung jawab Notaris TA atas akta yang dibuatnya. Bentuk penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat pengumpul data studi dokumen. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta PKR yang dibuat oleh Notaris TA tetap dianggap sah meskipun RUPSLB dan notulen RUPSLB yang menjadi dasar dibuatnya akta tersebut tidak sah, karena akta tersebut secara lahiriah adalah akta autentik sehingga berlaku asas acta publicia probant sese ipsa dan juga karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa akta itu tidak sah atau batal. Tanggung jawab Notaris TA berdasarkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 12/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2018 tidak ada karena dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Notaris TA dinyatakan tidak melanggar UUJNP. Berdasarkan analisis Penulis, Notaris TA telah melanggar sumpah jabatan dan melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP yaitu tidak saksama, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait. Sehingga, Majelis Pengawas seharusnya dapat memberikan sanksi bagi Notaris TA berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (11) UUJNP.

---

This research discusses about Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) concerning the dismissal of director that attended by parties who are not authorized to attend and vote in the EGMS. The minutes of the EGMS are then made a deed of statement of meeting decision (PKR) by Notary TA. The problem examined in this research is the validity of the PKR and Notary TAs responsibility for the deed made. This research is a normative juridical research. The research uses secondary data with document study as a data collection tools. The typology of the research used is descriptive analytical research, while the data analysis method used in processing data is a qualitative approach method. The results showed that the PKR made by the Notary TA still considered valid even though the EGMS and minutes of the EGMS which were the basis for the deed were invalid, because the deed was outwardly an authentic deed therefore the principle applies of acta publicia probant sese ipsa and also because there has been no final and binding court decision that states that the deed is invalid or null and void. The responsibility of the Notary TA based on the decision of the Notary Regional Supervisory Council of Daerah Khusus Ibukota Jakarta Province Number 12/Pts/Mj.PWN. Prov.DKIJakarta/XI/2018 does not exist because in the decision stated that the TA Notary was declared not to violate the UUJNP. Based on the analysis of the Author, the Notary TA has violated the Notary oath and violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a UUJNP which is inaccurate, impartial, and does not protect the interests of the parties concerned. Thus, the Supervisory Council should be able to impose sanctions on TA Notaries based on the provisions of Article 16 paragraph (11) of UUJNP."

"Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (“Akta PKR”) oleh pengadilan terjadi dikarenakan akta yang dibuat tidak dikehendaki oleh pemilik saham sah yang menyatakan tidak pernah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”), sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 690 PK/Pdt/2021. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu adanya penghibahan saham secara sepihak tanpa sepengetahuan pemilik saham, dalam hal ini dikaji secara mendalam dari sisi notaris sebagai pembuat Akta PKR. Apakah notaris memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam proses pembuatan Akta PKR tersebut, serta bagaimana kekuatan pembuktian Akta Notaril PKR yang dibuat berdasarkan risalah rapat yang tidak dihadiri notaris tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dipergunakan metode penelitian doktrinal, dengan pengumpulan data secara kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, dan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta notariil PKR yang dibuat berdasarkan risalah RUPSLB yang tidak dihadiri notaris adalah sempurna selama tidak mengalami cacat formil dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, serta untuk pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum notaris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 690 PK/Pdt/2021, didapatkan hasil bahwa Notaris MN telah memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya permohonan ganti rugi sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata. Penggantian kerugian dalam hal ini tidak dalam bentuk uang, melainkan pertanggungjawaban notaris untuk mengembalikan saham kepada keadaan semula.

---

The cancellation of the Deed of Statement of Meeting Resolutions ("PKR Deed") by the court occurred because the deed that was made was not desired by the legal shareholders who stated that they had never held an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), as stated in the Supreme Court Decision Number 690 PK /Pdt/2021. The problem in this research is that there is a unilateral donation of shares without the knowledge of the share owner, in this case it is studied in depth from the perspective of the notary as the maker of the PKR Deed. Does the notary fulfill the elements of an unlawful act in the process of making the PKR Deed, and what is the strength of the proof of the PKR Notarial Deed which was made based on the minutes of the meeting which the notary was not present at? To answer this problem, doctrinal research methods were used, with library data collection to obtain secondary data, and qualitative data analysis methods. The results of the research show that the evidentiary strength of the PKR notarial deed made based on the minutes of the EGMS which was not attended by a notary is perfect as long as it does not experience any formal defects in the provisions of Article 1320 of the Civil Code, as well as to fulfill the elements of a notary's unlawful act based on Supreme Court Decision Number 690 PK/Pdt/2021 , the results obtained were that the MN Notary had fulfilled all the elements of an unlawful act which resulted in a request for compensation as stated in Article 1365 of the Civil Code. Compensation for losses in this case is not in the form of money, but rather the responsibility of the notary to return the shares to their original condition."

"Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 426/PDT/2019/PT BDG mengenai batal demi hukumnya Akta PKR disebabkan adanya perbuatan melawan hukum dengan RUPS yang mendasarinya, serta tanggung jawab notaris atas batalnya Akta PKR tersebut. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum semakin dikenal di masyarakat seiring dengan perkembangan perekonomian. Sebagai Pejabat Umum yang berwenang, Notaris banyak memberikan jasanya kepada Perseroan Terbatas dengan pembuatan akta autentik. Salah satu akta autentik dibuat Notaris untuk PT adalah akta PKR. Putusan dalam penelitian ini mengadili kemungkinan dilakukannya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan RUPS PT. PTP dan melibatkan Akta PKR yang dibuat oleh Notaris BR berkenaan RUPS PT. PTP tersebut. Dalam kasus ini, Saudara HS menggugat Saudara JP dan Saudara DKM karena meyakini bahwa telah dilakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan RUPS PT. PTP, dan meminta hakim memutus batal demi hukum Akta PKR yang terkait dengan RUPS tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian yuridis normatif, karena diteliti data sekunder berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam pembuatan Putusan, serta pustaka berkaitan keseksamaan Notaris dan pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta PKR. Hasil dari penelitian adalah bahwa perbuatan melawan hukum memang telah dilakukan dalam RUPS PT. PTP tersebut, dan dapat menjadi dasar batal demi hukum Akta PKR bersangkutan. Adapun pertanggungjawaban Notaris dapat diminta pihak yang merasa dirugikan melalui pelaporan kepada MPN dan DKN sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris. Saran dalam penelitian ini ditujukan kepada para pihak yang seharusnya menghadirkan ahli dalam bidang kenotariatan dalam persidangan, serta untuk melaporkan Notaris yang terkait dalam kasus kepada MPN atau DKN.

---

This research studies the judges’ considerations in Bandung High Court Ruling Number 426/PDT/2019/PT BDG regarding the PKR Deed that has been void by law due to unlawful acts in the General Meeting of Shareholders (RUPS) the PKR Deed is based on, as well as the responsibility of the notary over the PKR Deed. Limited Liability Companies (PT) as a legal entity is increasingly recognized along with the development of the economy. As the General Officer with the authority, Notaries provide services for PT by making authenticated deeds, one of which is PKR Deed. The ruling in this research adjudicates the possibility of committing unlawful acts in executing the RUPS by PT. PTP and involves the PKR Deed made by Notary BR on the RUPS. In this case, Mr. HS sued Mr. JP and Mr. DKM due to his belief that an unlawful act has been committed in the execution of the RUPS by PT. PTP, and as such asked the judge to rule for the subsequent PKR Deed to be void by law. To answer the problem in this research, a normative juridical research method was utilized, as the research studies the secondary data in relation to the judges’ consideration in the ruling, as well as references related to a notary’s thoroughness and responsibility in making PKR Deeds. This research finds that unlawful acts had indeed been done in the execution of PT. PTP RUPS, and can be the reasoning to nullify the subsequent PKR Deed. In regard of Notary’s responsibilities, aggrieved parties can request it by reporting the relevant Notary to MPN or DKN in accordance to UUJN or Kode Etik Notaris. This research suggests the disputing parties to present notary expert witnesses in court, and to report the Notary relevant to the case to MPN or DKN."

"Pemberhentian direksi atas kehendak para pemegang saham yang keputusannya dituangkan dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (akta PKPS) seharusnya dibuat sesuai dengan aturan tentang prosedur dan persyaratan pemberhentian direksi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Namun pada praktiknya, masih ditemukan akta PKPS terkait pemberhentian direksi yang tidak mengikuti aturan tentang prosedur dan persyaratan pemberhentian direksi, sehingga isinya tidak sesuai dengan kehendak para pemegang saham dan berakibat pembatalan atas akta tersebut seperti yang ditemukan dalam putusan Pengadilan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN.Cbi. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis prosedur dalam pembuatan akta pernyataan para pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham dan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat tidak sesuai dengan prosedur tersebut. Bentuk penelitian ini menggunakan doktrinal dan tipe penelitian eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitan yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa prosedur yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta PKPS melalui sirkuler mengenai pemberhentian direksi yaitu berkaitan dengan kebenaran formil yang dimiliki notaris sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya, dimana direksi yang diberhentikan melalui sirkuler setiap prosedurnya harus dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis secara lengkap. Dalam hal ini seharusnya, tetap meminta bukti keterangan tertulis pembelaan diri direksi dan bukti tertulis tersebut dilampirkan dalam akta. Notaris yang tidak memperhatikan dan memenuhi prosedur dalam pembuatan akta PKPS melalui sirkuler dapat dikatakan telah lalai dan telah melanggar norma kewajiban untuk saksama sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Atas hal tersebut, notaris dapat dikenakan tanggung jawab secara (1) Perdata berupa ganti rugi karena akta tersebut dibatalkan, dan (2) Administratif berupa pemberhentian sementara oleh Majelis Pengawas sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (11) UUJN

---

The dismissal of the board of directors at the will of the shareholders whose decision is stated in the deed of Shareholders' Resolution Statement (PKPS deed) should be made in accordance with the rules on procedures and requirements for the dismissal of directors as stated in the company's articles of association and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT). However, in practice, PKPS deeds related to the dismissal of directors are still found that do not follow the rules on procedures and requirements for dismissal of directors, so that the content is not in accordance with the will of the shareholders and results in the cancellation of the deed as found in Court Decision Number 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi. This research was conducted by analyzing the procedure in making deeds of statements of shareholders outside the general meeting of shareholders and the responsibility of notaries for deeds made that are not in accordance with the procedure. This form of research uses doctrinal and explanatory research types. Based on the results of the research carried out, it was obtained that the procedures that must be fulfilled in making PKPS deeds through circulars regarding the dismissal of directors are related to the formal truth owned by the notary in accordance with his authority and obligations, where directors who are dismissed through circulars must be proven by complete written evidence. In this case, it should still ask for proof of written testimony of the self-defense of the board of directors and the written evidence is attached to the deed. Notaries who do not pay attention and comply with the procedures in making PKPS deeds through circulars can be said to have been negligent and have violated the norms of the obligation to be careful as stipulated in Article 16 paragraph (1) letter a of the Law on the Notary Position (UUJN). For this, the notary can be held liable in the form of (1) civil in the form of compensation because the deed is canceled, and (2) administratively in the form of temporary dismissal by the Supervisory Council in accordance with the provisions of Article 16 paragraph (11) of the Constitution."

"ABSTRAKNotaris wajib memenuhi semua ketentuan di dalam Peraturan Jabatan Notaris, karena akta yang dibuatnya menjadi alas hukum bagi para pihak terhadap akta yang dibuat oleh Notaris, apabila terdapat kekeliruan atas akta Notaris terhadap kesalahan ketik/tulis, yang dimaksud disini kesalahan yang bukan karena kesengajaan, melainkan karena kelalaian oleh notaris, kesalahan ketik /tulis itu dapat diperbaiki dengan menggunakan perubahan atau Renvoi ketika akta itu belum ditandatangani, namun ketika akta itu sudah ditandatangani maka dilakukan pembetulanya itu menggunakan Berita Acara Pembetulan Akta. Dalam akta PKRUPSLB PT.DBN terdapat beberapa masalah yaitu ketika pembetulan akta itu tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan bagaimana akibat hukum terhadap akta-akta yang telah di buat oleh Notaris ketika pembetulan aktanya tidak sesuai dengan peraturan. Pada penulisan tesis ini, penulis menggunakan bentuk penelitian Yuridis Normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum tertulis, baik yang dituangkan dalam bentuk peraturan maupun dalam bentuk literature lainnya. Kesimpulannya yaitu berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris Perubahan yaitu pembetulan minuta akta dengan berita acara pembetulan wajib dihadiri oleh para pihak dan ketentuan pembetulan itu wajib berdasarkan Peraturan tidak menambahkan kata apalagi dengan menggunakan mesin ketik, karena akan merubah kekuatan pembuktian autentik menjadi akta di bawah tangan.

---

ABSTRACTNotary is obliged to comply with all provisions in the Regulations of the Office of the Notary, because the deeds it makes are the legal basis for the parties to the deed made by the Notary, if there is a mistake in the Notary deed on typographical errors, notary, typographical / typographical errors can be corrected by using a change or Renvoi when the deed has not been signed, but when the deed has been signed it is done rectification it using the Minutes of Rectification Deed. In the deed of PKRUPSLB PT.DBN there are several problems that is when the correction of deed is not in accordance with the provisions in the Law of Notary and how the legal effect on the deeds that have been made by the Notary when the correction is not in accordance with the rules. In writing this thesis, the author uses a form of Juridical Normative research that refers to the norms of written law, both poured in the form of regulations and in the form of other literature. The conclusion is that based on Article 51 Paragraph (2) of the Law of the Notary of Change, namely the correction of the deed of deed with the minutes of correction event shall be attended by the parties and the provision of correction shall be based on the Regulation not adding the word especially by using a typewriter, because it will change the authentication authentication power become deed under the hands."

"Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum dan urgensi akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) pengganti yang dibuat oleh notaris, setelah menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di bawah tangan yang pertama, salah satu penghadapnya meninggal dunia. RUPSLB di bawah tangan pertama tersebut terlambat dilaporkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sehingga dibuatlah RUPSLB di bawah tangan kedua, namun salah satu penghadap yang sudah meninggal dunia tersebut dibuat seakan-akan menghadiri dan mengikuti jalannya RUPSLB dibawah tangan kedua sebagai dasar penerbitan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) pengganti. Untuk menjawab penelitian tersebut digunakan metode penulisan doktrinal dengan tipe penelitian eksplanatoris yang menggunakan data sekunder atau dengan menggunakan studi dokumen, simpulan penelitian ini ialah akta PKR pengganti yang dibuat oleh notaris yang penghadapnya sudah meninggal namun seolah-olah dianggap hadir dalam RUPSLB di bawah tangan kedua mengandung cacat hukum, sehingga akta tersebut kehilangan keautentikannya dan akta PKR pengganti berdasarkan RUPS kedua tersebut batal demi hukum. dilaksanakannya RUPSLB di bawah tangan kedua sebagai dasar penerbitaan akta PKR pengganti adalah tidak ada urgensinya. Notaris tidak perlu membuat akta PKR pengganti namun, cukup dengan membuat akta penegasan yang isinya menegaskan bahwa akta tersebut dibuat untuk menegaskan akta PKR yang telah lewat waktu pelaporan pada Kemenkumham. 

---

This research discusses the legal consequences and urgency of the replacement Meeting Decision Statement (PKR) deed made by a notary, after attending the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) under the first hand, one of the presenters died. The EGMS under the first hand was reported too late to the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) so an EGMS under the second hand was made, but one of the presenters who had passed away was made to appear as if he had attended and followed the proceedings of the EGMS under the second hand as the basis for the issuance. deed of replacement Meeting Decision Statement (PKR). To answer this research, a doctrinal writing method was used with an explanatory research type using secondary data or using document studies. The conclusion of this research is that the replacement PKR deed made by a notary whose party has died but is considered to be present at the EGMS under the second hand contains legally flawed, so that the deed loses its authenticity and the replacement PKR deed based on the second GMS is null and void. The implementation of the EGMS under the second hand as the basis for the issuance of a replacement PKR deed has no urgency. The notary does not need to make a replacement PKR deed, however, it is enough to make a confirmation deed which confirms that the deed was made to confirm the PKR deed which has passed the reporting time to the Ministry of Law and Human Rights."

"Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) merupakan akta autentik yang dibuat berdasarkan risalah RUPS yang wajib memuat tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk, serta adanya pemberian kuasa oleh rapat kepada direksi PT atau pihak lain untuk menuangkan risalah RUPS tersebut ke dalam Akta PKR. Pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIjakarta/XI/2021 pembuatan Akta PKR didasarkan pada risalah RUPS yang tidak disertai tanda tangan pemegang saham dan kuasa. Rumusan masalah dalam penulisan ini mencakup akibat hukum dan tanggung jawab notaris. Bentuk penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Penulisan ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penulisan menunjukkan bahwa terhadap Akta PKR pembuatannya wajib memenuhi formalitas tertentu. Tidak terpenuhinya syarat formalitas, akan membuat akta terindikasi batal demi hukum. MPW tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan akta autentik. Untuk menjamin kepastian hukum, hakim dalam hal ini harus menyatakan bahwa akta yang bersangkutan adalah tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.  Pembuatan akta autentik yang menimbulkan kerugian dapat menarik notaris dalam pertanggungjawaban baik secara perdata dan pidana.

---

The Deed of Statement of Meeting Resolutions (SMR Deed) is an authentic deed made by the MoM that shall be signed by the chairperson of the meeting, and at least one shareholder shall be appointed by and from among those present, and the grant of PoA by the meeting to the directors or other parties to put the MoM into the deed. In the decision of the Supervisory Council of the Notary Region of the Special Capital Region of Jakarta Number 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIjakarta/XI/2021 the SMR Deed made by the MoM which does not requires shareholder signatures and PoA. Research questions on this thesis are legal result and liability of notary. Research Method uses is normative juridical. This research uses secondary data literature study and interview. The research show that the SMR Deed must fulfill certain formalities or it indicates to be null and void. MPW does not have the authority to cancel authentic deed, but instead imposes sanctions on the notary. In acquire legal certainty, the court must declare that the agreement is null and void. In the event that authentic deed causes a loss, notary can be held responsible for civil and criminal sanctions."

"Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait perubahan susunan pemegang saham seharusnya dilaksanakan sesuai prosedur serta persyaratan pelaksanaan RUPS dan syarat pemindahan hak atas saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun pada kenyataanya RUPS PT AN tidak memenuhi syarat pemindahan hak atas saham yang mengakibatkan pembatalan akta pernyataan keputusan RUPS seperti yang ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 223 PK/PDT/2022. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan tentang keabsahan pemindahan hak atas saham pada PT AN dan tanggung jawab notaris terhadap akta pernyataan keputusan RUPS yang telah dibatalkan oleh hakim. Penelitian hukum doktrinal ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi dokumen yang selanjutnya dianalisis. Dapat dikemukakan 2 (dua) hasil analisis dari penelitian ini yaitu: Pertama, pemindahan hak atas saham pada Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham Nomor 42 Tanggal 28 November 2014 sebagian sah untuk 60 (enam puluh) saham karena telah memenuhi prosedur serta persyaratan pengambilan keputusan sirkuler dan syarat pemindahan hak atas saham tetapi sebagian lainnya tidak sah untuk 129 (seratus dua puluh sembilan) saham karena tidak ada akta pemindahan hak atas saham. Pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 14 Tanggal 24 Desember 2014 tidak sah seluruhnya serta melawan hukum karena melanggar syarat pemindahan hak atas saham yaitu tanpa akta pemindahan hak atas saham dan tanpa persetujuan pemegang saham melalui RUPS; Kedua, notaris memiliki tanggung jawab atas pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 14 Tanggal 24 Desember 2014 secara perdata berupa ganti rugi. Notaris juga dapat diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan/tulisan atau pemberhentian dengan hormat/tidak hormat sebagai notaris oleh majelis pengawas notaris. Selain itu, notaris juga dapat dikenakan sanksi kode etik oleh dewan kehormatan notaris berupa teguran lisan/tulisan atau pemberhentian dengan hormat/tidak hormat dari keanggotaan organisasi notaris.

---

The General Meeting of Shareholders (GMS) related to changes in the composition of shareholders must be carried out by the procedures and requirements for implementing the GMS and the provisions for transferring rights to shares as stipulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. However, in reality, PT AN's GMS did not fulfill the requirements for transferring rights to shares, which resulted in the cancellation of the deed of the statement of the GMS decision as found in Supreme Court Decision Number 223 PK/PDT/2022. Therefore, this research was conducted by raising issues regarding the validity of the transfer of rights to shares in PT AN and the responsibility of the notary regarding the deed of the GMS decision, which the judge canceled. This doctrinal legal research was conducted by collecting primary, secondary, and tertiary legal materials through document studies which were then analyzed. It can be stated 2 (two) results of the analysis of this study, namely: First, the transfer of rights to shares in the Deed of Statement of Joint Contract of Shareholders Number 42 dated 28 November 2014 is partially valid for 60 (sixty) shares because it has fulfilled the procedures and decision-making requirements circular and requirements for the transfer of rights over shares, but the other part is not valid for 129 (one hundred twenty-nine) shares because there is no deed of transfer of rights over shares. The Deed of Statement of Resolutions of the General Meeting of Shareholders Number 14, dated 24 December 2014 invalid as a whole and against the law because of a violation of the requirements for the transfer of rights to shares, namely without the deed of transfer of shares ownership and without the approval of shareholders through the GMS; Second, the notary has the responsibility for canceling the Deed of Statement of Resolutions of the General Meeting of Shareholders Number 14 dated 24 December 2014 in the form of compensation. Notaries can also be subject to administrative sanctions in the form of verbal/written warnings or respectful/disrespectful dismissal as a notary by the notary supervisory board. In addition, notaries can also be subject to code of ethics sanctions by the notary honor council in the form of verbal/written warnings or dismissal with respect/disrespect from the notary organization."

"Pandemi Covid-19 memaksa manusia untuk memanfaatkan teknologi dalam melakukan kegiatan sehari-hari. RUPS secara daring dapat menjadi solusi untuk tetap berjalannya RUPS dalam Perseroan Terbatas. Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat dilakukan dengan berlandaskan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas Tertutup belum memiliki regulasi untuk penyelenggaraan RUPS secara elektronik. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai Penyelenggaraan RUPS secara elektronik dan keabsahan akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat berdasarkan notulen RUPS melalui Video Conference pada PT X. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan yuridis-normatif.Hasil dari Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT X yang dilaksanakan melalui Video Conference telah memenuhi ketentuan penyelenggaraan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, namun Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik belum memiliki regulasi yang lebih rinci, dan Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT X sah secara hukum karena secara memenuhi syarat terkait formil dan materilnya.

---

The Covid-19 pandemic that hit the world forced humans to utilize technology in carrying out daily activities. Online GMS can be a solution to keep the GMS running in Limited Liability Companies. The implementation of the GMS electronically can be done based on the Limited Liability Company Act, Closed Limited Liability Companies do not yet have regulations for the implementation of the GMS electronically. The issues raised in this study are about the implementation of the GMS electronically and the validity of the deed of meeting decision statement made based on the minutes of the GMS through Video Conference at PT X. The research method used in this study is juridical-normative literature. The results of this Research concluded that the Implementation of the General Meeting of Shareholders of PT X Limited Liability Company conducted through Video Conference has fulfilled the provisions of the implementation of the Limited Liability Company Law, but the General Meeting of Shareholders electronically does not have more detailed regulations, and the Deed of Statement of The General Meeting of Shareholders of PT X is legally valid because it is qualified related to formil and materially."