Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ditulis dilatarbelakangi oleh pengajuan para pemegang polis asuransi PT Adisarana Wanaartha yang mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pengajuan ini merupakan dampak ketidakpercayaan dari proses likuidasi yang sedang dijalani oleh PT Adisarana Wanaartha akibat pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan. Status badan hukum perusahaan asuransi dalam likuidasi menjadi pertanyaan besar apakah secara hukum perusahaan asuransi dapat dimohonkan PKPU oleh para kreditornya, pula apakah kreditor dapat langsung memohonkan PKPU ke Pengadilan Niaga atau ada prosedur lain yang wajib dilakukan sebelum memohon PKPU, ini menjadi masalah pertama dalam pengajuan PKPU oleh pemegang polis PT Adisarana Wanaartha yang akan dibahas oleh penulis. Kewenangan pengajuan permohonan PKPU berdasarkan pasal 223 UUK-PKPU memberikan hak eksklusif kepada Menteri Keuangan untuk mengajukan PKPU kepada perusahaan berizin khusus khususnya perusahaan asuransi. Kewenangan ini beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan lewat pasal 55 UU OJK dan dikuatkan kembali di Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian jo. Pasal 52 ayat (1) POJK Nomor 28 Tahun 2015. Diketahui bahwa pemohon PKPU tersebut bukanlah OJK melainkan dua orang pemegang polisnya, hal ini menjadi masalah utama yang akan dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini dimana apakah mereka para pemegang polis mempunyai kedudukan hukum bertindak sebagai pemohon PKPU untuk perusahaan asuransi PT Adisarana Wanaartha. Dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst menyatakan menolak permohonan para pemgang polis PT Adisarana Wanaartha, penulis akan menganalisis apakah pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Kepailitan dan PKPU

---

The background of this thesis was written by the submission of insurance policy holders of PT Adisarana Wanaartha who filed an Application for Postponement of Debt Payment Obligations to the Central Jakarta Commercial Court. This submission is the result of distrust from the liquidation process currently being undertaken by PT Adisarana Wanaartha due to the revocation of its business license by the Financial Services Authority. The status of an insurance company legal entity in liquidation is a big question whether legally an insurance company can be filed for PKPU by its creditors, also whether creditors can directly apply for PKPU to the Commercial Court or are there other procedures that must be carried out before applying for PKPU, this is the first problem in filing PKPU by PT Adisarana Wanaartha policyholders which the author will discuss. The authority to submit PKPU applications based on article 223 UUK-PKPU gives the Minister of Finance the exclusive right to submit PKPU to specially licensed companies, especially insurance companies. This authority is transferred to the Financial Services Authority through article 55 of the OJK Law and is reinforced in Article 50 paragraph (1) of the Insurance Law jo. Article 52 paragraph (1) POJK Number 28 of 2015. It is known that the PKPU applicant is not the OJK but two of the policyholders, this is the main problem that will be discussed and analyzed in this study where do the policyholders have legal standing to act as applicants PKPU for the insurance company PT Adisarana Wanaartha. In the decision of the Central Jakarta Commercial Court Number 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst stated that it rejected the application of PT Adisarana Wanaartha's policyholders, the author will analyze whether the considerations of the Panel of Judges of the Commercial Court are in accordance with the existing laws and regulations. applicable in the field of Bankruptcy and PKPU"

"Tesis ini mengestimasi peluang lapse nasabah yang mempunyai polis untuk produk asuransi berjangka lini usaha agency pada PT Asuransi XYZ. Penelitian ini menggunakan data dalam kurun waktu 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan menggunakan truncated dan sensor kanan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode non parametrik dan parametrik. Untuk metode non parametrik, peneliti menggunakan metode Kaplan Meier dan Nelson Aalen, hasil yang diperoleh menggunakan kedua metode ini tidak berbeda jauh dimana tingkat lapse pada tahun pertama lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya yang mana pada tahun pertama didapatkan tingkat lapse sebesar 59% pada tahun pertama, 3,7% pada tahun kedua dan menurun seterusnya. Metode parametrik stepwise selection diperoleh distribusi dari data adalah distribusi Weibull dan diperoleh hasil bahwa gender, usia, jumlah premi, durasi pembayaran premi, tipe pembayaran premi dan cabang mempengaruhi terjadinya lapse. Model terbaik didapatkan dengan cara Mean Standard Error dan AIC.

---

This thesis estimates probability time to default of the customer who has a policy for insurance product at PT Asuransi XYZ. This study uses data from January 1, 2013 to December 31, 2017 using truncated and right sensors. The research method used is a nonparametric and parametric method. For nonparametric methods, researchers used the Kaplan Meier and Nelson Aalen methods, the results obtained using these two methods were not much different where the level of lapse in the first year was greater than the following years which in the first year obtained a lapse rate of 59% in first year, 3.7% in the second year and so on. Parametric method stepwise selection is obtained from the distribution of data is the Weibull distribution and results are obtained that gender, age, premium amount, duration of premium payment, type of premium and branch affect the occurrence of lapse. The best model is obtained by means of the Mean Standard Error"

"Tujuan mendasar produk asuransi adalah memberikan proteksi atas kerugian yang tidak pasti kapan terjadi dengan membayar premi sebagai pembayaran transfer risiko tersebut. Mengingat semua risiko tidaksama, perusahaan asuransi tidak dapat memberikan premi murni yang sama untuk setiap risiko pemegang polis dalam portofolio asuransi.  Metode umum untuk menghitung premi murni adalah dengan hasil perkalian antara ekspektasi dari frekuensi klaim dengan severitas klaim. Metode Generalized Linear Models dapat digunakan dalam melakukan estimasi dua komponen tersebut dengan mempertimbangkan karakteristik dari pemegang polis. Metode lain yang dapat digunakan dalam penaksiran premi murni adalah Tweedie Generalized Linear Models. Dimana model Tweedie dapat mengakomodasi kekurangan pada Generalized Linear Models, yakni dapat digunakan pada data klaim yang banyak terdapat nilai klaim sebesar nol rupiah. Dengan menggunakan Tweedie generalized linear models, penaksiran premi murni menjadi lebih efisien karena dapat dilakukan langsung tanpa melakukan estimasi terpisah pada frekuensi dan severitas. Dalam penelitian ini akan ditampilkan komparasi pemodelan dengan menggunakan dua metode tersebut.

---

The fundamental objective product insurance is to provide financial protection from uncertain risk with premium as transferring the risk.  Considering that not all risks are equal, the insurance company should not apply the same premium for all insured risks in portfolio. A commonly method to calculate the pure premium is to multiply the expectation of the claim frequency with the expected cost of claims. Separated- Generalized Linear Models are employed to estimate the two component of pure premium given the characteristic of the policyholders. Another method to estimate the pure premium is Tweedie Generalized Linear Models. Tweedie models can used in the data claims if there are many claims of zero value. Using Tweedie to estimate pure premium more efficient, Tweedie models can estimate pure premium directly without calculate the expectation frequency and severity separated. In this paper, will be practice implementation using these two models."

"Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka pada tanggal 1 Januari 2014, seluruh rakyat Indonesia wajib menjadi peserta jaminan sosial yang salah satunya adalah Jaminan Kesehatan. Sebelumnya, jaminan sosial hanya diwajibkan untuk pekerja formal dan Pegawai Negeri Sipil padahal jumlah terbesar tenaga kerja di Indonesia berada di sektor informal.Tesis ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi motivasi pembelian asuransi kesehatan di kalangan sektor informal perkotaan dengan menggunakan pendekatan Health Belief Model dan Theory of Planned Behaviour, Konstruk yang dipergunakan untuk mengetahui motivasi pembelian adalah perceived susceptibility, perceived benefit, dan perceived behavioural control. Atribut yang diteliti meliputi risiko finansial, risiko kesehatan, paket manfaat, akses pemanfaatan asuransi, harga premi, akses pembelian premi, dan karakteristik individu. Tesis ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan single-cross sectional designs, dan uji statistik regresi linier.Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa perceived susceptibility tidak berpengaruh positif terhadap motivasi pembelian sementara perceived benefit dan perceived behavioural control mempengaruhi motivasi pembelian. Atribut yang secara langsung bersifat positif terhadap motivasi pembelian adalah 1) paket manfaat; 2) akses pemanfaatan asuransi dan 3) akses pembelian premi. Atribut demografi yang berpengaruh positif terhadap motivasi pembelian adalah tingkat pendidikan. Sementara atribut yang tidak terbukti memiliki hubungan positif adalah risiko finansial dan risiko kesehatan.

---

The Law number 24 year 2011 on Social Insurance Carrier has been enacted. In regards to this regulation, all Indonesian peoples are mandated to contribute to social health insurance starting January1st, 2014. Previously, only workers in formal sector and civil servants are mandated in social health insurance while the majority of labors are in the informal sector.

This study aims to find out factors that influence intention to buy health insurance among the informal sector living in Depok. The study uses the Health Belief Model and the Theory of Planned Behaviour. The construct used as predictor of intention to buy are perceived susceptibility, perceived benefits, and perceived behavioral control. This study defines the attributes as follow: financial risks, health risks, access to the utilization of insurance benefit package, premium prices, access of premium purchases, and individual characteristics. This study uses descriptive research method with a single cross-sectional designs, and linear regression to test the hypotheses.

The study found that perceived susceptibility was not correlated to the intention to purchase health insurance. Perceived benefits and perceived behavioral control positively associated with the intention to buy health insurance. Variables directly attributed to the intention to buy health insurance are 1) perceived benefit, 2) perceived access to health care providers and 3) access to sales agents. Education positively correlated with the intention to buy health insurance. However, perceived financial risks and health risks that were hypothesized to influence the intention to buy health insurance were not significant."

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Indonesia selalu mengalami defisit dari tahun ke tahun. Tingginya angka defisit yang dialami salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran iuran, terlebih pada masyarakat pekerja Informal, yang termasuk ke dalam PBPU/BP yang tidak termasuk PBI namun tidak sedikit yang menunggak dalam membayar iuran. Dimana ini merupakan tantangan yang dihadapi negara berkembang seperti Indonesia dengan tingginya jumlah penduduk yang tidak termasuk ke dalam kelompok miskin dan bekerja di sektor perekonomian informal. Acap kali PBPU/PB tidak ingin mendaftar dan tidak ingin membayar iuran JKN sedangkan manfaat yang diterima sangat bagus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi Willingness to Pay (WTP) iuran JKN pada pekerja informal di Indonesia. Penelitian yang digunakan adalah literature review, yang berfokus pada sebuah topik yang menjadi minat dalam sebuah penulisan ini yakni WTP iuran JKN masyarakat Indonesia pada pekerja sektor Informal dengan pencarian sumber informasi dilakukan menggunakan database online yang dapat diakses secara bebas maupun berlangganan, yaitu Remote.lib.ui, Proquest, dan Google Scholar. Penelitian ini membahas mengenai faktor yang memengaruhi kemauan membayar pada pekerja informal untuk iuran JKN, antara lain mengenai gambaran WTP di Indonesia, faktor rata-rata pendapatan yang diterima, faktor sosial demografi, tingkat pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan juga pemanfaatan akan fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor WTP iuran JKN pada masyarakat informal di Indonesia beragam, yakni dari karakteristik daerah dari distrik fiskal terendah hingga tertinggi dimana daerah dengan pajak yang rendah merupakan hambatan terhadap tingkat WTP iuran JKN, lalu rerata pemasukan yang diterima dimana upah lebih besar dari Rp 3,5 juta per bulan memiliki tingkat WTP yang lebih tinggi, sosial demografi dengan variabel jenis kelamin perempuan memiliki tingkat WTP yang lebih tinggi daripada lelaki, pendapatan perkapita dan konsumsri rumah tangga yang diterima setiap daerah, hubungan dari peran kader dan variabel kondisi kesehatan di masyarakat, faktor akses yang sulit merupakan salah satu hambatan dalam meningkatkan WTP, pun dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan dimana masyarakat yang pernah memanfaatkan dan menggunakan fasilitas seperti rawat jalan dan rawat inap memiliki hubungan untuk meningkatkan tingkat WTP iuran JKN pada pekerja informal.

---

Indonesia's National Health Insurance (JKN) always experiences a deficit from year to year. One of the reasons for the high deficit rate is the low level of compliance with payment of contributions, especially among informal workers, who are included in PBPU/BP which are not included in PBI but are not a few in arrears in paying contributions. Where this is a challenge faced by developing countries like Indonesia with a high number of people who are not included in the poor group and work in the informal economy sector. Often PBPU/PB don't want to enroll and having a low rate of Willingness to Pay (WTP) moreover don’t want to pay anymore the JKN contributions even though the benefits they will receive are very good. The purpose of this study was to determine the factors that influence the WTP of JKN contributions for informal workers in Indonesia. The research used is a literature review, which focuses on a topic that is of interest in this paper, WTP of the Indonesian people's JKN contributions to Informal sector workers by finding for sources of information using an online database that can be accessed freely or subscribed to, namely Remote.lib.ui, Proquest, and Google Scholar. This study discusses the factors that influence the willingness to pay informal workers for JKN contributions, including the description of the unqualified in Indonesia, the average income received, social demographic factors, education level, access to health services and utilization of health service facilities. The results of the study shows that the WTP factors for JKN contributions in the informal community in Indonesia vary, namely from the characteristics of the regions from the lowest to the highest fiscal districts where regions with low taxes are an obstacle to the WTP level of JKN contributions, then the average income received where wages more than IDR 3.5 million per month has a higher WTP rate, socio-demographic variables with female gender have a higher WTP rate than men, per capita income and household consumption received by each region, the relationship between the role of cadres and variables health conditions in the community, the factor of difficult access to healthcare is one of the obstacles in increasing WTP, even in the use of health facilities where people who have used and used facilities such as outpatient and inpatient care have a relationship to increasing the WTP rate of JKN contributions to informal workers"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan utilisasi Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) peserta JKN di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional yang menggunakan data sekunder berupa Data Sampel BPJS Kesehatan tahun 2019. Total sampel yang diperoleh sebesar 47.606 peserta. Uji hubungan dianalisis menggunakan uji Single Logistic Regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama di Provinsi Nusa Tenggara timur cukup rendah yaitu sebesar 14,41%. Utilisasi Rawat Jalan Tingkat Pertama banyak diakses oleh peserta dengan kelompok umur lansia (17,27%), berjenis kelamin perempuan (17,85%), berstatus kawin (17,92%), kelompok segmentasi PBPU (35,84%), peserta berstatus istri (23,69%), peserta yang terdaftar di FKTP jenis dokter umum (35,01%), peserta yang terdaftar di fasilitas kesehatan milik swasta (32,59%), dan kelompok peserta yang bertempat tinggal di kota (36,06%). Seluruh variabel memiliki hubungan yang signifikan dengan utilisasi pelayanan kesehatan RJTP di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019.

---

This study aims to determine the factors related to the utilization of of first-level outpatient  (RJTP) of JKN participants in East Nusa Tenggara province in 2019. This study is a quantitative study with a cross sectional study design that uses secondary data in the form of BPJS Kesehatan sample data in 2019. The total sample obtained was 47,606 participants. Relationship test was analyzed using Single Logistic Regression Test. The results showed that the utilization of first-level outpatient health services in East Nusa Tenggara province is quite low at 14.41%. The utilization of first-level outpatient is widely accessed by participants with the elderly age group (17,27%), female (17,85%), married status (17,92%), PBPU segmentation group (35,84%), wife status (23,69%), participants registered in the general practitioner type FKTP (35,01%), participants registered in privately owned health facilities (32,59%), and groups of participants residing in the city (36,06%). All variables have a significant relationship with the utilization of RJTP health services in East Nusa Tenggara province in 2019."

"Skripsi ini membahas faktor-faktor yang berhubungan dengan Pengetahuan Masyarakat DKI Jakarta tentang Program Jaminan Kesehatan Jakarta yang diselenggarakan oleh UP Jamkesjak Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Program Jamkesjak (Jaminan Kesehatan Jakarta) merupakan suatu program jaminan atas pelayanan kesehatan diluar manfaat JKN secara gratis yang diberikan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta. Oleh karena itu, warga DKI Jakarta harus memiliki pengetahuan tentang program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta tersebut. Berdasarkan data dari Pemprov DKI Jakarta disebutkan melalui program Jaminan Kesehatan kerjasama dengan BPJS Kesehatan Jakarta, Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi DKI Jakarta mencapai sebesar 96,56 persen. Jumlah peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PBI APBD) per bulan Mei 2020 mencapai 4.789.695 peserta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pengetahuan masyarakat DKI Jakarta tentang program Jaminan Kesehatan Jakarta UP Jamkesjak Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain studi crosssectional. Dengan mengolah data sekunder dari Hasil Survei milik UP Jamkesjak Tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan sumber informasi dengan pengetahuan masyarakat DKI Jakarta. 

---

This thesis discusses the factors related to the knowledge of the people of DKI Jakarta regarding the Jakarta Health Insurance Program organized by UP Jamkesjak, DKI Jakarta Provincial Health Office. The Jamkesjak (Jakarta Health Insurance) program is a guarantee program for health services other than the free JKN benefits provided by the DKI Jakarta provincial government to improve the welfare of the people of DKI Jakarta. 

"Pemerintah telah menyediakan skema kepesertaaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi 135 juta masyarakat miskin dan hampir miskin sebagai perlindungan agar mereka terhindar dari pengeluaran kesehatan yang tinggi dan memiskinkan. Melihat besarnya cakupan peserta yang mencapai 60 persen dari total peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maka perlu adanya evaluasi dalam penetapannya. Studi ini menganalisis ketepatan sasaran dalam penetapan peserta PBI. Penelitian ini menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019, dengan menggunakan metode regresi logistik untuk melihat tingkat ketidaktepatan sasaran dalam penentuan rumah tangga penerima bantuan. Didapatkan hasil bahwa terjadi ketidaktepatan dalam penetapan peserta penerima PBI, berdasarkan model terdapat 13,05 persen (19.841 rumah tangga) penerima PBI yang seharusnya tidak berhak menerima PBI (inclusion error).  Dan terdapat 47,81 persen (30.854 rumah tangga) yang tidak menerima PBI seharusnya berhak menerima PBI (exclusion error).

---

The Government has provided recipients of contribution assistance (PBI) membership schemes for 135 million poor people and near poor as a protection so that they avoid high health expenditures and impoverishment. Seeing the large coverage of participants who reached 60 percent of the total participant of The National Health Insurance (JKN), it is necessary to have an evaluation in its determination. This study examines how the evaluation of the policy is seen from the suitability of determining PBI participants. This study uses data from the 2019 National Socio-Economic Survey (Susenas), with the logistic regression method to the level of inaccuracy of targets in using beneficiary households. It was found that there was an inaccuracy in the determination of PBI recipients, based on the model there was 13.05 percent (19.841 households) of PBI recipients who should not be entitled to receive PBI (inclusion error). And there is 47,81 percent (30.854 households) that do not receive PBI who are entitled to receive PBI (exclusion error)."

"Penelitian ini menelusuri manajemen klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSUD Kebayoran Lama selama 2022, fokus pada klaim pending, verifikasi, dan audit paska klaim. Penyebab utama klaim pending meliputi resume medis yang tidak lengkap (29%), data pendukung klaim yang kurang (24%), dan kesalahan koding (21%). Sementara itu, masalah paska klaim umumnya muncul dari episode layanan yang bermasalah (39%), kesalahan koding (31%), dan resume medis yang tidak lengkap (22%). Permasalahan tersebut berasal dari elemen-elemen terkait dalam sistem manajemen klaim JKN di Rumah Sakit, memerlukan perbaikan internal. Rekomendasi hasil penelitian menitikberatkan pembenahan internal rumah sakit, seperti mengembangkan metode sosialisasi yang lebih efektif, meningkatkan komunikasi dengan pimpinan, mempromosikan ketepatan diagnosis dan tindakan berdasarkan ICD, menciptakan format resume medis baru, dan memantau pengembangan rekam medis elektronik. Disarankan juga penunjukan staf medis fungsional, pelatihan untuk Ketua Komite Medik, dan advokasi untuk alokasi anggaran. Rekomendasi ditujukan kepada Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga kesehatan serta memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah terkait praktik pemeriksaan paska klaim oleh BPJS Kesehatan yang belum sesuai regulas pemerintah. Studi ini menekankan perlunya penyempurnaan aplikasi BPJS Kesehatan untuk menciptakan mekanisme umpan balik yang lebih efektif dalam menangani masalah klaim JKN.

---

This study investigates the management of National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional - JKN) claims at RSUD Kebayoran Lama Regional Hospital in 2022, focusing on pending claims, verification, and post-claim audits. The primary causes of pending claims include incomplete medical records (29%), insufficient supporting claim data (24%), and coding errors (21%). Post-claim issues mainly stem from service episode problems (39%), coding errors (31%), and incomplete medical records (22%), originating from interconnected elements within the hospital's JKN claim management system, necessitating internal enhancements. The recommendations emphasize internal improvements, advocating for more effective socialization methods, updated communication practices, accuracy in diagnoses and procedures based on ICD, new outpatient medical record formats, and ongoing monitoring of electronic medical record progress. Additionally, it suggests appointing responsible medical staff, training the Medical Committee Chairperson, and advocating for budget allocation. Recommendations also target the Jakarta Provincial Health Office to enhance communication among healthcare providers and provide constructive feedback to align post-claim examinations with regulations. Lastly, it underscores BPJS Kesehatan's need to refine its application for improved feedback mechanisms to address JKN claim issues effectively.
"