Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pewarisan sebagai pemindahan kekayaan (harta warisan) yang ditinggalkan oleh seseorang yang wafat, tidak dapat dilepaskan dari akibat pemindahan kekayaan itu sendiri kepada orang-orang yang memperolehnya (ahli waris) karena terdapat bermacam hak serta kewajiban yang melekat pada kekayaan seseorang sewaktu dia wafat, yang akan beralih kepada mereka. Di dalam pewarisan, terkait bagian harta warisan yang diterima oleh ahli waris, sering memicu terjadinya konflik karena dianggap tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sebagaimana ditemukan dalam kasus di putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 65/Pdt.g/2021/PN.Jmr. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap ahli waris,  termasuk di dalamnya ahli waris pengganti, sangat diperlukan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang perlindungan hukum terhadap ahli waris pengganti dengan dibatalkannya akta wasiat dan tanggung jawab notaris atas akta wasiat yang dibuat di hadapannya namun dibatalkan oleh pengadilan. Penelitian doktrinal ini menggunakan bahan-bahan hukum sebagai data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa agar perlindungan hukum secara represif dapat tercapai, ahli waris pengganti bersama para ahli waris lainnya selaku warga negara yang baik dan taat kepada hukum yang berlaku di Indonesia harus dengan segera mengikuti dan mematuhi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya pembagian harta warisan secara adil dapat diwujudkan, dengan melibatkan jasa penilai publik melalui kesepakatan semua ahli waris. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab notaris, dapat dijelaskan bahwa notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya karena ia tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta wasiat sehingga mengakibatkan dibatalkan melalui Putusan a quo. Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban secara administratif yaitu dapat dijatuhi sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat dan secara perdata para ahli waris sebagai pihak yang mengalami kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

---

Inheritance as a transfer the wealth (assets inheritance) that was left by someone who has died, can not be separated from the consequences of the transfer of wealth itself to the people who get it ( heirs ) because there are various rights and obligations attached to a person's wealth when he died, which will be shifted to them. In the inheritance, related to the portion of the inheritance that was received by the heirs, sometimes can lead to conflict because it is considered not as expected. The dispute that occured in the Jember District Court Number 65/Pdt.g/2021/PN.Jmr, was a representation of the conflict that arose due to the losses suffered by the heirs as a result of not receiving justice for the portion of the inheritance as expected. Therefore, the issues that are raised in this research are about the legal protection of the replacement heirs with the cancelation of the testamentary deed and the notary's responsibility for the testamentary deed that made in his presence but being canceled by the court. This doctrinal research using legal materials as secondary data that collected through the literature study. Furthermore, the data is analyzed by qualitative analysis. From the results of the analysis it can be stated that in order for legal protection to be achieved, the replacement heirs together with other heirs as good citizens and obedient to the laws in force in Indonesia must immediately follow and comply with court decisions that have permanent legal force. Furthermore, the fair distribution of inheritance can be realized, by involving the services of a public appraiser through the agreement of all heirs. In relation to the notary's responsibility, it can be explained that the notary can be held responsible because he did not implement the principle of carefulness in the making of the testament deed which resulted in it being canceled through the Decision a quo. The notary can be held accountable administratively, which can be sanctioned in the form of verbal reprimand, written reprimand, temporary dismissal, honorable dismissal, or dishonorable dismissal and in the form of civil liability, the heirs as the party who suffered the loss can claim reimbursement of costs, compensation and interest to the Notary"

"Objek hibah wasiat atas boedel waris yang belum dibagi seharusnya hanya bagian pembuat wasiat. Hal ini guna mencegah batalnya hibah wasiat karena adanya pemilikan bersama dalam boedel waris yang belum dibagi. Namun dalam kenyataannya, pembuat hibah wasiat menghibah wasiatkan seluruh bagian atas boedel waris yang belum dibagi sebagaimana ditemukan dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 65/Pdt.G/2021/PN.Jmr. Terkait hal tersebut maka fokus dari penelitian ini adalah tentang pembatalan akta wasiat yang cacat menurut hukum karena objek yang diwasiatkan melebihi bagian atas boedel waris yang belum dibagi. Guna menjawab permasalahan utama dalam penelitian ini disusun 2 (dua) rumusan masalah yaitu mengenai pembatalan akta wasiat yang cacat menurut hukum yang dibuat di hadapan notaris dan keharusan notaris menjalankan perannya dalam pembuatan akta wasiat secara bertanggung jawab sehingga tidak mengakibatkan cacat menurut hukum. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum doktrinal dengan mengkaji objek hukum berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Tipologi penelitian bersifat eksplanatoris dan bahan-bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah pembatalan akta wasiat yang cacat menurut hukum yang dibuat di hadapan notaris karena isi wasiat berupa hibah wasiat yang menghibah wasiatkan seluruh bagian atas boedel waris yang belum dibagi. Notaris dalam menjalankan perannya dalam pembuatan akta wasiat seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian, memberikan penyuluhan hukum atas kehendak penghadap yang bertentangan dengan hukum dan menolak untuk membuatkan akta yang bertentangan dengan hukum.

---

The object of the testamentary grant on undivided inheritance should only be the share of the will maker. This is to prevent the nullification of the testamentary grant due to joint ownerships of the objects in the undivided inhenritance. However, in some cases, the will maker grants the entire shares of the undivided inheritance as found in Jember Court Verdict Number 65/Pdt.G/2021/PN.Jmr. In relation to that, the focus of this research is about the nullification of legally flawed deed of testament because the object exceeds the will maker's shares of the undivided inheritance. This research will discuss the nullification of legally flawed deed of testament made before a Notary and Notary obligation to be responsible in making deed of testament to prevent any flaws. The method used in this research is doctrinal law research method by examining legal objects in the form of statutory regulations and court verdicts. The research typology is explanatory by using primary, secondary and tertiary legal materals that are relevant to this research. The result of this research will show that the nullification of legally flawed deed of testament made before a Notary is because the content of the testament grants the entire portion of the undivided inheritance. In making a deed of testament, Notary must always apply the precautionary principle, provide legal counseling and refuse to draw up deeds which are contrary to the law."

"Akta autentik adalah produk yang dihasilkan oleh Notaris yang mana memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Pembatalan terhadap akta autentik dapat saja terjadi apabila pihak yang dirugikan atas adanya akta tersebut dapat membuktikan di pengadilan bahwa akta tersebut cacat hukum sehingga harus dibatalkan atau bahkan batal demi hukum. Dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2146 K/Pdt/2016, hakim mengembangkan pemikiran untuk menelaah lebih lanjut mengenai dibuatnya akta autentik dengan memperhatikan keadaan pra kontrak dan selama kontrak berlangsung, yaitu dengan menemukan adanya penyalahgunaan keadaan Misbruik Van Omstandigheiden yang didasari dengan adanya cacat kehendak kesepakatan palsu yang mengakibatkan suatu akta autentik cacat hukum oleh karenanya batal demi hukum. Perlindungan kepada Notaris terhadap akta yang dilakukan pembatalan adalah dapat dilihat pada saat Notaris membuat akta tersebut, apabila Notaris membuat akta dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan dan Kode Etik maka seketika itu seorang Notaris bebas dari tanggungjawab. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian yang menekankan pada penafsiran ilmu hukum positif dan menganalisis mempergunakan bahan-bahan kepustakaan dan norma-norma hukum tertulis. Untuk meminimalisir pembatalan akta autentik, maka sebelum membuat akta Notaris harus terlebih dahulu mengenal para pengahadapnya dan memberikan penyuluhan hukum untuk memastikan bahwa syarat-syarat sah perjanjian diindahkan oleh para penghadap.

---

Authentic deeds are products produced by Notaries which have perfect proof power. The cancellation of an authentic deed may occur if the injured party to the deed may prove in court that the deed is legally flawed and should be canceled or even null and void. In judicial consideration in Decision of the Supreme Court Number 2146 K Pdt 2016, the judge develops a thought to further examine the making of an authentic deed with due regard to the circumstances of the pre contract and during the contract, by finding abuse of circumstances Misbruik Van Omstandigheiden the existence of a defect of the will false agreement resulting in an authentic deed of legal defect and therefore null and void. Protection to Notary to the deed of cancellation is to be seen when the Notary makes the deed, if the Notary makes the deed properly and correctly in accordance with the laws and the Code of Ethics, the Notary is immediately free from responsibility. The research method used in this research is the method of normative legal research that emphasizes the interpretation of positive law and analyze using materials literature and written legal norms. To minimize the cancellation of the authentic deed, the Notary must first familiarize each party and provide legal counseling to ensure that the lawful terms of the agreement are obeyed by each party before making the deed."

"Dalam tesis ini membahas tentang bagaimanakah pertanggungjawaban dan akibat hukum dari pemberian salinan akta Rapat Umum Pemegang Saham RUPS kepada ahli waris terkait dengan tugas dan wewenang notaris terhadap akta yang dibuatnya denganmengambilstudikasusputusanMajelisPengawas Wilayah NotarisNomor 04 Pts MPW JKT I 2011 tanggal 25 Januari 2011 Metode yang digunakanadalahpenelitian ndash normative yuridis Bahan bahan yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yaitu bahan bahan kepustakaan dan wawancara dengan narasumber.

---

In this thesis discusses how accountability and legal effect of the provision of a copy of the deed General Meeting of Shareholders AGM to ahi inheritance related to the duties and authority of the notary deed is made to take the verdict of the case studies Notary Supervisory Region Number 04 Pts MPW JKT I 2011 dated January 25 2011 The method used is research normative juridical The materials used are of secondary legal materials library materials and interviews with sources."

"Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum kepada para ahli waris dan pihak ketiga akibat peralihan hak atas tanah berdasarkan akta hibah yang didalamnya mengandung unsur pemalsuan yaitu pemalsuan tanda tangan pemberi hibah. Peralihan hak atas tanah merupakan permasalahan yang kerap terjadi sehingga penelitian ini bertujuan menganalisis peralihan hak atas tanah berdasarkan akta hibah dengan objek hak atas tanah yang dimiliki secara bersama-sama dan telah dialihkan kepada pihak ketiga sebagai pembeli. Dengan demikian bagaimana keabsahan akta hibah sebagai bentuk peralihan hak atas tanah yang dibuat dengan memalsukan tanda tangan pemberi hibah dan bagaimana perlindungan hukum kepada para ahli waris dan pihak ketiga akibat perbuatan hukum yang didasari akta hibah palsu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder. Hasil penelitian meliputi peralihan terhadap hak atas tanah yang dimiliki secara bersama-sama harus memperoleh persetujuan dari semua pemegang sekaligus pemilik hak bersama dan terikat. Perjanjian hibah harus memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila suatu akta terbukti palsu, maka akibat hukumnya terhadap peristiwa-peristiwa hukum selanjutnya yang didasarkan pada akta tersebut menjadi cacat hukum dan tidak sah serta kembali ke dalam keadaan semula sebelum terbitnya akta tersebut. Adapun terhadap sertipikat yang terbit berdasarkan akta peralihan hak tersebut, para ahli waris sebagai pemilik asal diberikan perlindungan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan ke Badan Pertanahan Nasional berdasarkan putusan pengadilan tersebut dan pihak ketiga yang beritikad buruk hanya dapat menuntut ganti kerugian kepada penjual yang tidak berhak.

---

This study discusses legal protection to heirs and third parties due to the transfer of land rights based on the grant deed that contains elements of forgery, namely forging the grantor's signature. The transfer of land rights is a problem that often occurs by this study aims to analyze the transfer of land rights based on a grant deed with the object of land rights jointly owned and transferred to a third party as a buyer. Thus, how is the validity of the grant deed as a form of transfer of land rights made by falsifying the signature of the grantor and how is the legal protection for the heirs and third parties due to legal actions based on a fake grant deed. This research is normative juridical research using secondary data types. The study results include the transfer of land rights that are jointly owned and must obtain approval from all holders as joint and binding rights owners. The grant agreement must meet the legal requirements of a deal as regulated in Article 1320 of the Civil Code. If a deed is proven to be fake, then the legal consequences for subsequent legal events based on the deed will be invalid and invalid and return to their original state before the issuance of the act. As for the certificates issued based on the deed transfer of land rights, the heirs have given legal protection to apply the cancellation to the National Land Agency based on the court's decision, and third parties with bad intentions can only claim compensation from the seller who is not entitled."

"Lembaga notaris merupakan lembaga kemasyarakatan yang pada mulanya dikenal sebagai Notariat. Lembaga tersebut timbul karena kebutuhan masyarakat terhadap alat bukti yang ada untuk hukum keperdataan yang terjadi diantara masyarakat. Dalam menjalankan kewenangannya Notaris wajib untuk mengikuti pedoman yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan jabatannya. Notaris dalam menjalankan kewenangannya seharusnya tidak boleh merugikan para pihak yang berkepentingan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta. Notaris dalam menjalankan kewenangan dan posisinya juga seharusnya wajib bersikap adil kepada seluruh pihak yang berhubungan, serta tidak berpihak kepada salah satu pihak dalam pembuatan akta. Akta Autentik hadir sebagai alat untuk menjamin kepastian hukum terkait suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan. Akta Autentik berfungsi sebagai alat bukti dalam bentuk tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi sengketa antara para pihak dikemudian harinya. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum atas ketidakhadiran para pihak dalam pembuatan akta jual beli ini, dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum kepada Notaris/PPAT yang membuat akta didasarkan pada data yang diduga palsu (tidak sesuai fakta) dari penghadap yang tidak beritikad baik. Oleh sebab itu, dalam memangku tugas dan kewenangannya, notaris dituntut untuk bisa profesional, yaitu memangku tugas dan jabatannya untuk bisa selalu mengutamakan setiap perbuatannya dalam membuat akta dengan berintikan Kode Etik dan determinasi perundang-undangan yang berlaku, dapat dipercaya, amanah dan bekerja dengan sesuai Standar Operasional Prosedural (SOP) dari melancarkan pekerjaan, mempraktikkan serta memanifestasikan hasil yang akurat. Selain itu notaris memiliki kewajiban untuk meneruskan penataran hukum kepada para pihak yang telah datang kepadanya.

---

The notary institution is a social institution which was originally known as the Notary. This institution arose because of the community's need for existing evidence for civil law that occurred among the community. In carrying out its authority, the Notary is obliged to follow the guidelines stipulated in Law Number 30 of 2004 jo. Law Number 2 of 2014 Concerning the Position of Notary (UUJN), in order to avoid abuse of authority in carrying out his position. Notaries in carrying out their authority should not harm the interested parties. This aims to provide legal protection to all interested parties in making a deed. Notaries in carrying out their authority and position should also be obliged to be fair to all related parties, and not to side with one of the parties in making a deed. Authentic Deed exists as a tool to guarantee legal certainty regarding a situation, event, or legal action carried out by interested parties. Authentic deed serves as evidence in written form which can be accounted for in the event of a dispute between the parties in the future. This research was conducted by collecting primary, secondary, and tertiary legal materials. This study aims to find out and analyze the legal consequences for the absence of the parties in making this sale and purchase deed, and to find out and analyze the legal protection for a Notary/PPAT who makes a deed based on allegedly fake data (not in accordance with facts) from appearers who do not in good faith. Therefore, in carrying out their duties and authorities, notaries are required to be professional, that is, to assume their duties and positions to be able to always prioritize their every action in making deeds with the core of the Code of Ethics and statutory determinations that apply, can be trusted, trustworthy and work in accordance Standard Operating Procedures (SOP) for smoothing work, practicing and manifesting accurate results. In addition, the notary has an obligation to continue legal education to the parties who have come to him."

"Hibah merupakan perjanjian sepihak yang diberikan secara cuma- cuma dari pemberi hibah kepada penerima hibah. Terdapat perbedaan antara hibah wasiat dengan hibah biasa. Dimana hibah biasa dapat dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup, dan proses balik namanya pun bisa dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup, sedangkan hibah wasiat dapat dilaksankan hanya ketika pemberi hibah sudah meninggal dunia. Tesis ini menganalisa tentang Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 23/ PDT.G/ 2008/ PN. BDG mengenai pertimbangan hakim tentang proses balik nama sertifikat harta hibah yang dilakukan oleh penerima hibah ketika pemberi hibah masih hidup dan akibat dari perjanjian yang tidak dilaksanakan oleh penerima hibah.terkait adanya suatu syarat dalam penghibahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, simpulan dari tesis ini adalah proses balik nama sertifikat tersebut adalah sah serta tidak melanggar kaidah hukum karena dalam kasus ini adalah hibah biasa bukan hibah wasiat sehingga akibat dari perjanjian yang tidak dilaksanakan oleh penerima hibah terkait dan syarat dalam penghibahan tersebut menjadi dihapuskan.

---

Grant a unilateral agreement which is freely given by the grantor to the grantee. There is a difference between the will grant and the common grant. Common grants can be granted when the grantor is still alive, and the title transfer process can be commenced while the grantor is still alive, while the will grant can only be granted when the grantor died. This thesis analysed the decision of the district court judgement No 23/ PDT. G/ 2008/ PN. BDG consist of the judge`s judgement related to title transfer done by grantee while grantor still alive and the effect of unexecuted condition by the grantee. The utilized research method is the juridical normative, conclusion of this thesis is the certificate`s title transfer process is valid and does not violate the rule of law due to the grant is categorized as common grant instead of will grant, thus the consequences of unexecuted condition done by the grantee can be neglected."

"Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Namun dalam prakteknya, seringkali Notaris dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara antara kliennya dengan pihak lain dan harus membayar ganti rugi berupa materi. Pokok permasalahannya adalah sudah tepatkah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1798 K/Pdt/2004 tanggal 11 Oktober 2005 dan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta perseroan berdasarkan penetapan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis data sekunder terdiri atas bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1798 K/Pdt/2004 tanggal 11 Oktober 2005 antara PT. Prabu Mutu Mulia dengan Betahari Gumay Putra Tusin, PT. Vilabeta Multi Sarana, Aswin Osantana, Notaris Risbert, SH, dan Notaris Fardian, SH. Bahan Hukum Sekunder dari hasil penelitian para ahli hukum dan buku-bukunya yang berkaitan dengan notaris, kedudukan dan fungsinya didalam masyarakat. Alat pengumpulan data dengan studi kepustakaan serta metode pengolahan data dilakukan secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat evaluatif-analitis. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung tidak tepat karena tidak terlihat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris yang membuat akta-akta dalam penyelenggaraan RUPS PT. Prabu Mutu Mulia dan sebagai perlindungan hukum terhadap Notaris dilihat dari tiga segi yaitu dari segi prosedur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dari segi perbuatan melawan hukum, dari segi Notaris menjalankan jabatan. Sebagai saran hendaknya para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selalu berhati-hati dan aparat penegak hukum pun harus mengerti dan memahami tugas dan wewenang Notaris dalam menjalankan jabatannya.

---

A notary is a public official who is authorized to make an authentic certificate. However, in the practical level, the notary often be dropped on to a position as a party involved in a dispute between the client with other party, in which he/she often be pressed to pay a material compensation. The main problem to be addressed is the question on whether the decision of the Supreme Court of Republic of Indonesia No.1798 KJPdt/2004 dated at October 11`h 2005, and the legal protection over the notary in the making of the company's certificate based on a court decision has been appropriate regarding this matter. The research method applied on this research is the juridical normative one, supported by secondary data consisting of primary legal material, namely the Law No. 30 Year 2004 concerning the Notary Office and the Law No.1 Year 1995 concerning Company, as well as the Decision of the Republic of Indonesia's Supreme Court No.1798 KJPdt/2004 dated at October 1llh 2005 between PT.Prabu Mutu Mulia, represented by Betahari Gumay Putra Tusin, PT. Vilabeta Multi Sarana, represented by Aswin Osantana, a notary named Risbert, SH, and other notary named Fardian, SH. The secondary legal material mentioned gathered from the research products of legal experts as well as the books relevant to the notary matters, including its status and functions in the society. The data processing instrument utilized is the qualitative one, which results in the form of evaluative-analytical data. The research enables us to draw a conclusion that the decision of the Supreme Court is not appropriate due to the absent of any law violation committed by the notary who made the certificates concerning the General Meeting of Stakeholders of PT Prabu Mutu Mulia, as well as regarding to the legal protection over the notary, overviewed from three aspects, namely, the aspect of the procedure of the Republic of Indonesia's Law No.l Year 1995 concerning a Company, from the aspect of violation to the law, and the aspect of how the notary carrying the duty in his/her position. A recommendation could be suggested is that the notary should be more careful and thorough in carrying his/her duty, while on the other hand, the legal apparatus nonetheless should also understand and comprehend the duty and authority of a notary in duties."

"Konversi hak atas tanah dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah dengan diperlukannya suatu pendaftaran tanah agar diterbitkannya suatu sertipikat untuk dapat melakukan perbuatan hukum seperti pemberian warisan. Cara mendapatkan suatu warisan dapat dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang atau berdasarkan dengan kehendak terakhir dari seseorang yang dituangkan ke dalam suatu wasiat (testament). Permasalahan dalam penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap pelaksana wasiat sebagai pemilik tanah bekas hak eigendom verponding yang belum dilakukan konversi terlebih dahulu namun disertipikatkan oleh ahli waris lainnya dan kedudukan harta peninggalan pewaris yang diberikan kepada pelaksana wasiat melalui hibah wasiat terhadap golongan kedua. Penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian terhadap pelindungan hukum yang diperoleh oleh pelaksana wasiat adalah ketika menerima hibah wasiat berupa tanah dan bangunan, dapat mengajukan pendaftaran melalui permohonan dan pemberian hak tanah dengan status tanah negara, namun ternyata adanya surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris lainnya yaitu saudara kandung pewaris yang masih hidup tanpa menjadikan pelaksana wasiat sebagai pihak, maka perlindungan hukumnya adalah berupa pembatalan surat keterangan waris dilanjutkan dengan penetapan kembali ahli waris sehingga pelaksana wasiat masuk sebagai pihak dan melakukan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik. Terhadap terbitnya Sertipikat atas nama ahli waris golongan kedua, dapat diajukan permohonan pencatatan blokir oleh pelaksana wasiat sebagai bentuk perlindungan hukum atas konflik terhadap tanah dan bangunan yang dimiliki pelaksana wasiat. Penetapan kembali terhadap surat keterangan waris memasukkan pelaksana wasiat sebagai ahli waris pengganti dan pelaksana wasiat berdasarkan akta hibah wasiat, sesuai dengan Pasal 917 KUHPerdata seluruh harta pewaris dapat diberikan kepada pelaksana wasiat. Dengan demikian, kedudukan harta yang ditinggalkan oleh pewaris adalah dalam kekuasaan pelaksana wasiat berdasarkan hibah wasiat yang diberikan kepadanya. Saran terhadap penelitian ini tanah negara yang diperoleh melalui hibah wasiat dilakukannya permohonan dan pemberian hak oleh pelaksana wasiat agar tidak bernilai nihil serta dalam menentukan kedudukan harta peninggalan pewaris tidak hanya melihat adanya sertipikat hak guna bangunan yang terbit atas nama ahli waris golongan kedua, tetapi juga melihat adanya akta hibah wasiat atas nama pewaris.

---

Conversion of land rights can provide legal protection for landowners who require land registration to issue a certificate to be able to carry out legal actions such as inheritance. An inheritance can be obtained by following the laws of the law or by following the testament of a person. The problem in this study was the legal protection of the testator as the owner of the former eigendom verponding land that had not been converted first but was certified by other heirs, as well as the status of the testator's inheritance granted to the testator through a bequest to the second group. This study used doctrinal research data collection procedures in the form of a literature review. The result of the research on the legal protection obtained by the testamentary executor was that when receiving a bequest in the form of land and buildings, it can apply for registration through an application and grant land rights with the status of state land, but if it turns out that there is a certificate of inheritance made by other heirs, namely the siblings of the living testator without making the testamentary executor a party, then the legal protection is in the form of canceling the certificate of inheritance followed by re-determination of the heirs so that the testamentary executor enters as a party and conducts land registration for the first time sporadically. To prevent the issuance of a certificate in the name of the second group of heirs, the testamentary executor can file an application for blocking registration as a form of legal protection against conflicts over land and buildings owned by the testamentary executor. The re-determination of the heirs includes the testamentary executor as a substitute heir and the testamentary executor based on the deed of testamentary grant, in line with Article 917 of the Civil Code, all of the testator's property can be given to the testamentary executor. Therefore, the position of the property left by the testator is in the power of the testamentary executor based on the testamentary grant given to him. The suggestion for this research is that state land obtained through testamentary grants should be applied for and given rights by the testamentary executor so that it is not worthless and in determining the position of the testator's estate, it looks not only at the existence of a building use right certificate issued in the name of the second group of heirs, but also at the existence of a testamentary grant deed in the name of the testator."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai adanya seseorang yang mengaku sebagai Notaris Pengganti dari Notaris yang masih aktif dimana orang yang bersangkutan menggunakan nomor Surat Ketetapan pengangkatan palsu dalam membuat akta Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat selaku pengguna jasa dari orang yang bersangkutan karena akta yang dibuat oleh orang yang bersangkutan menjadi akta yang tidak otentik dan tindakan hukum yang tertuang didalamnya ikut batal terkait hal tersebut tentu kita dapat melihat peranan Notaris yang namanya digunakan oleh orang yang bersangkutan terutama jika Notaris tersebut mengetahui penggunaan namanya dan tidak melakukan tindakan apapun atau bahkan bekerja sama dengan orang tersebut maka ia dapat dikenakan pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana mengenai turut serta sanksi berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan sanksi dari segi Kode Etik karena telah berperilaku tidak sesuai dengan ketentuan Oleh karenanya seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus patuh kepada ketentuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris terutama untuk selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat Notaris Kata kunci Notaris Notaris Pengganti Kode Etik Notaris

---

ABSTRACTThis thesis discuss the existence of someone who is claimed to be a Substitute Public Notary while The Public Notary is still active Which the person concerned is alleged to be using false numbers Decree in making deed It is certainly very detrimental to the public as costumers of the Public Notary that uses their services are concerned that the deeds are not authentic and legal actions contained were null and void it is unauthorized certainly to those as we can see that role of a Public Notary whose name were used by people alleged especially the Public Notary knows that her legal name were used and does not do anything about it or even cooperated with those unauthorize d subtitute Public Notary if it so then the Notary public can be subject to article 55 of the Criminal Law Code about participating sanctioned by law No 30 Year 2004 about Notary title and sanctions in terms of the Code because it has not inapropriate in accordance with the provisions Therefore a Notary Public in carrying out his must obey the provisions of Law No 30 Year 2004 concerning Notary and Code of Conduct a Notary primarily to always uphold the dignity of a Notary "