Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Izin usaha pengangkatan BMKT oleh pihak asing di Indonesia mengalami kontradiksi pengaturan antara UU Cagar Budaya yang melarang pihak asing untuk ambil bagian dalam kegiatan usaha bawah air dan UU Penetapan Perpu Cipta Kerja yang mengijinkan usaha pengangkatan BMKT dengan melibatkan pihak asing. Tesis ini menentukan apakah izin usaha pengangkatan BMKT yang dilakukan pihak asing sah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan memberikan rekomendasi pengaturan tentang izin usaha pengangkatan BMKT oleh pihak asing bagi Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan Negara Australia dan Cina. Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, izin usaha pengangkatan BMKT oleh pihak asing tidak sah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini karena ada pembatasan terhadap kepemilikan dan pengelolaan pihak asing oleh UU Cagar Budaya yang merupakan pengaturan secara khusus terhadap cagar budaya baik didarat maupun diair, sedangkan UU Penetapan Perpu Cipta Kerja merupakan pengaturan yang umum. Selain itu, UU Penetapan Perpu Cipta Kerja tidak mengubah dan mencabut UU Cagar Budaya dan lebih spesifiknya pengaturan UU Cagar Budaya terhadap BMKT di Indonesia. Kedua, terdapat 2 (dua) rekomendasi pengaturan BMKT di Indonesia yakni mengubah aturan pembatasan kepemilikan pada UU Cagar Budaya dan menyusun UU BMKT di Indonesia yang mencakup : membuat ketentuan durasi permohonan izin ke instansi yang bertanggungjawab untuk kegiatan pengangkatan BMKT, menentukan kekuasaan pemerintah pada BMKT di wilayah laut, mengurangi instansi pemerintah yang ikut ambil bagian dalam pengangkatan BMKT, membatasi izin usaha pengangkatan BMKT bagi pihak asing di indonesia selama 2 (dua) tahun.

---

The BMKT removal business license by foreign parties in Indonesia experiences regulatory contradictions between the Cultural Heritage Law which prohibits foreign parties from taking part in underwater business activities and the Job Creation Law which allows BMKT removal business by involving foreign parties. This thesis determines whether BMKT removal business licenses conducted by foreign parties are valid according to Indonesian laws and regulations and provides recommendations for regulating BMKT removal business licenses by foreign parties for Indonesia. This research is a normative legal research with a legislative approach and a comparison of Australia and China. The results of the study show; First, the BMKT removal business license by foreign parties is not valid according to Indonesian laws and regulations. This is because there are restrictions on foreign ownership and management by the Cultural Heritage Law which is a specific regulation of cultural heritage both on land and in water, while the Job Creation Law is a general regulation. In addition, the Job Creation Perpu Stipulation Law does not amend and revoke the Cultural Heritage Law and more specifically the Cultural Heritage Law's regulation of BMKT in Indonesia. Second, there are 2 (two) recommendations for regulating BMKT in Indonesia, namely changing the ownership restriction rules in the Cultural Heritage Law and drafting a BMKT Law in Indonesia which includes: make provisions for the duration of permit applications to the agency responsible for BMKT removal activities, determine the government's authority over BMKT in the sea area, reduce government agencies that take part in BMKT removal, limit BMKT removal business licenses for foreign parties in Indonesia for 2 (two) years."

"ABSTRAKSuatu pelaksanaan lelang sudah seharusnya berpedoman pada asas-asas lelang danmemenuhi prosedur umum lelang yang berlaku dalam peraturan lelang. Begitupula halnya dengan pelaksanaan lelang Benda Berharga Asal Muatan Kapal YangTenggelam (BMKT) hasil pengangkatan dari perairan Laut Jawa Utara Cirebon.Lelang BMKT juga seharusnya berpedoman pada asas-asas lelang dan memenuhiprosedur umum lelang yang berlaku dalam peraturan lelang. Lelang dilaksanakansebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2010 terhadap BMKT yang berstatus selainBarang Milik Negara (BMN). Namun, ternyata pelaksanaan lelang tidak berhasilatau tidak ada penawaran. Oleh karena itu, penulis menganalisis permasalahanbagaimana penerapan asas-asas lelang pada pelaksanaan lelang BMKT dankesesuaian lelang BMKT tersebut dengan prosedur lelang. Dari penelitian, penulismenemukan bahwa dalam lelang BMKT tidak memenuhi asas-asas lelangkhususnya asas kompetisi. Beberapa tahapan dalam prosedur lelang tersebut tidakterlaksana secara optimal, khususnya penentuan mekanisme atau strategipenawaran barang dalam lelang, nilai limit, dan uang jaminan penawaran lelang.Dalam penelitian juga ditemukan bahwa besaran nilai limit dan uang jaminanpenawaran lelang yang ditetapkan PANNAS BMKT terlalu tinggi. Keterbatasanwaktu pelunasan harga lelang juga memberatkan para peminat lelang. Selain itu,penjualan BMKT dalam 1 (satu) lot kiranya juga membatasi peminat lelangkarena hanya peminat lelang yang memiliki kemampuan ekonomi besar saja yangdapat mengikuti lelang. Seharusnya Panitia Nasional Pengangkatan DanPemanfaatan BMKT (PANNAS BMKT) selaku penjual memanfaatkan Pasal 38Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang, untuk merubah nilai limit dan Pasal 71 ayat (2) PeraturanMenteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk PelaksanaanLelang, dalam hal pengecualian jangka waktu pembayaran harga lelang.

---

ABSTRACTAuctions were supposed to be based on auction?s principles and procedure.Likewise, the implementation of Valuable Objects From Sunken Ship auctionexcavated from the Java Sea about 90 miles North West from the city of Cirebon.The Valuable Objects From Sunken Ship auction was supposed to be based onauction?s principle and procedure. The Valuable Objects From Sunken Shipwhich are not categorized as State-owned Goods auctioned 3 (three) times in the2010. However, these auctions were unsuccesful because nobody participated inauctions. Therefore the writer is interested to analyze the application of auction?sprinciples and auction?s procedure in those auctions. From the research the writerfound that the auction principles in Valuable Objects from Sunken Ship Auctiondid not fulfilled particularly in competition principle. The several stages in theauction procedure were also not implemented optimally, particularly thedetermination of auction terms. In addition, this research also found that thevalues of reserve price and bidding deposit determined by National Committeefor The Salvage and Utilization of Valuable Objects from Sunken Ships are toohigh. A time limitation of auction price was incriminated the person whointerested in auction. In addition, the selling of Valuable Objects From SunkenShip may also limit the person who interested in auction because only people whohave much money can participate in auction.The National Committee for TheSalvage and Utilization of Valuable Objects from Sunken Ships as a vendor wasought to use Article 38 of The Ministry of Finance Regulation No.93 Year 2010,to change reserve price and Article 71 paragraph (2) of The Ministry of FinanceRegulation No.93 Year 2010, to provide more time for purchasers to pay theauction price."

"Wilayah perairan Indonesia merupakan penyimpan potensi BMKT yang besar. Sulit dan dibutuhkannya tenaga yang ahli dalam bidang BMKT membuat pemerintah harus meminta bantuan untuk melakukannya kepada pihak investor yaitu investor dalam negeri dan investor asing. Namun, banyaknya regulasi yang mengatur persoalan BMKT menjadikan tidak jelasnya pengelolaan terhadap bidang usaha ini. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan-kebijakan yang mengatur mengenai BMKT untuk mendukung para investor dalam ikut berinvestasi dalam bidang usaha pengelolaan BMKT dan menciptakan pengelolaan BMKT yang layak dan efektif terhadap seluruh aspek nilai yang terkandung di dalam BMKT itu sendiri. Penelitian ini adalah penelitian Doktrinal dengan metode pendekatan Yuridhis Normatif serta pendekatan yang difokuskan kepada peraturan atau kebijakan (statute approach). Potensi BMKT di Indonesia yang tercatat oleh APPP BMKTI adalah sebanyak 464 titik lokasi kapal tenggelam yang di perkirakan mengandung nilai ekonomi kurang lebih mencapai USD 12,7 miliar. Namun demikian, apabila melihat sejarah pembentukan kebijakan BMKT yang berlaku di Indonesia masih membingungkan pihak investor. Dengan menggunakan teori Economic Analysis of Law diharapkan pengelolaan BMKT untuk para investor dapat diarahkan untuk lebih tertib dan meningkatkan fisibilitas potensi dari BMKT secara in-situ dan ex-situ dari nilai ekonominya dan nilai cagar budayanya.

---

The waters around Indonesia have a significant potential for being a repository for Valuable Objects on the Load of Sinking Ships (BMKT). It is difficult and requires experts in the field of BMKT, so the government has to ask for help from investors, namely domestic investors and foreign investors. However, the number of regulations governing BMKT issues makes it unclear how this business sector is managed. This study aims to analyze the policies governing BMKT to support investors in participating in investing in the business sector of BMKT management and creating BMKT management that is worthy and effective for all aspects of the values contained in the BMKT itself. This research is a doctrinal research using a normative juridical approach and an approach focused on regulations or policies (statute approach). The BMKT potential in Indonesia recorded by Association of Indonesian BMKT Lifting and Utilization Companies (APPP BMKTI) is as many as 464 points where ships sank which are estimated to have an economic value of approximately USD 12.7 billion. Nevertheless, investors are still confused by the history of the establishment of BMKT rules applicable in Indonesia. By using the theory of Economic Analysis of Law, it is hoped that the management of BMKT for investors can be directed to be more orderly and increase the potential feasibility of BMKT in-situ and ex-situ of its economic value and cultural heritage value."

"ABSTRAKPotensi Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam di perairan Indonesia sangatlah besar. Dalam memanfaatkan potensi tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Keppres tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan BMKT pada tahun 1989. Kemudian pada tahun 1992, Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan UU tentang Benda Cagar Budaya, yang pada tahun 2010 dicabut dengan UU Cagar Budaya. Pengaturan antara kebijakan tersebut ternyata tidak mudah untuk diimplementasikan. Hal ini memaksa Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan moratorium perizinan survei dan pengangkatan BMKT pada tahun 2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moratorium tersebut telah menimbulkan dampak bagi pemerintah dan pengusaha, baik dari aspek sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Selain itu juga telah menimbulkan opportunity cost berupa hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pemasukan ke kas negara, di sisi lain kesempatan untuk menjaga kelestarian BMKT, kesempatan untuk menjadikan nilai sejarah BMKT sebagai alat untuk meningkatkan jati diri bangsa, dan kesempatan menjadikan BMKT sebagai media pembelajaran juga hilang.

---

ABSTRACTThe Potential of valuable items from the shiploads which are sinked in Indonesian waters is enormous. In taking advantages of this potency, the Government of Indonesia has issued Presidential Decree on National Committee of Appointment and Utilization of Valuable Items from The Shiploads which are Sinked in 1989. Then in 1992, the Government of Indonesia has also issued Law on Heritage Objects, in 2010 which is revoked by Cultural Heritage Act. The arrangement between the policies were not easy to implement. It forces the Government of Indonesian to issued a moratorium policy on survey licensing and the appointment of valuable items from the shiploads which are sinked in 2011. This research uses post positivist approach with qualitative method through in depth interview and literature study. The results show that the moratorium policy has had an impact on the government and entrepreneurs from social, economic, and defense aspects of security. In addition, it has also created an opportunity cost in the form of loss of opportunity to get income into the state treasury, on the other hand the opportunity to maintain the sustainability of valuable items from the shiploads which are sinked, the opportunity to make the historical value of valuable items from the shiploads which are sinked as a tool for improving the national identity, and the opportunity to make valuable items from the shiploads which are sinked as a learning media is also lost"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbandingan kedudukan hukum Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP di Indonesia yang mana SIUP merupakan hal yang sangat penting untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan dan merupakan sarana bagi pemerintah untuk melakukan pengwasan hukum terhadap perusahaan perdagangan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan jenis data sekunder. Pembahasan dalam skripsi ini mencakup mengenai kedudukan hukum dan perbandingan pengawasan terhadap SIUP di Indonesia dibandingkan dengan Negara Uni Emirat Arab dan Australia, yang mana pengawasan di Indonesia tergolong kurang baik bila dibandingkan dengan kedua negara tersebut, padahal kedudukan SIUP merupakan dokumen yang sangat penting dan wajib untuk dimiliki oleh setiap perusahaan perdagangan yang ada di Indonesia. Kemudian dikeluarkannya Peraturan perundangan baru yaitu PERMENDAG No. 07/M-DAG/2/2017 menyebabkan permasalahan hkum lain mengenai pengawasan terhadap legalitas perusahaan perdagangan di Indonesia ini. Hal ini akan menimbulkan banyak akibat hukum apalagi bila dikatikan dengan pengawasan pemerintah terhadap perusahaan perdagangan di Indonesia yang harus lebih ditingkatkan sistem pengawasannya bila kewajiban daftar ulang SIUP setiap 5 tahun dihapuskan. Dengan demikian, diharapkan dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan pemerintah tetap memikirkan mengenai akibat hukum yang dapat terjadi. Sehingga pemerintah melakukan perbaikan terhadap sistem pengawasan yang sudah ada menjadi lebih baik untuk menghindari adanya akibat-akibat hukum yang dapat terjadi. Kata Kunci: SIUP, Permendag, Perdagangan, izin usaha perdagangan, Uni Emirat Arab, Australia"

---

""ABSTRACT"This thesis discusses about the comparison of legal status of Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP in Indonesia which SIUP is a very important document to run a trading activites and SIUP is very important for government to supervise the trading companies in Indonesia. This is a normative juridical research with secondary data type. The discussions in this thesis include the legal status and comparison of supervision of SIUP in Indonesia compared to the United Arab Emirates and Australia, where the supervision in Indonesia is considered worst when compared with the two countries, whereas the position of SIUP is a very important document and must owned by every trading company in Indonesia. Then the issuance of new Regulation No. PERMENDAG no. 07 M DAG 2 2017 causes other legal problems concerning the oversight of the legality of trading companies in Indonesia. This will result in many legal consequences especially when it is characterized by government oversight of trading companies in Indonesia which should be further enhanced by its oversight system if the obligation to re register SIUP every 5 years is abolished. Thus, it is expected that in issuing legislation the government should be thinking about the possible legal consequences. So that the government should makes improvements to the existing supervision system to avoid any legal consequences that can occur. "

"Penelitian ini membahas tentang pengaturan penanaman modal asing di industri hulu migas menurut peraturan perundangan-undangan dan prosedur penerbitan izin prinsip kepada penanam modal asing, serta penolakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk memproses izin prinsip yang diajukan oleh PT MPI sebagai studi kasus. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini menunjukan bahwa Kontrak Kerja Sama sebagai bentuk dari investasi di bidang hulu migas; untuk mendapatkan izin prinsip, PT MPI harus mengisi formulir yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal; dalam hal menerbitkan izin prinsip Badan Koordinasi Penanaman Modal membutuhkan delegasi dari kementrian terkait, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin prinsip untuk bidang hulu migas.

---

This thesis discusses about the regulatory of foreign direct investment in the upstream sector of oil and gas industry according to Indonesian Legislation and the issuance procedures of principle license to the foreign investors. It also discusses the refusal from Investment Coordinating Board process Principle License requested by PT MPI as the case study. The normative juridical approach shows that in the upstream sector of oil and gas industry, foreign investor can participate in the form of Production Sharing Contract as regulated by The Law Number 22 Year 2001; to get Principle License, PT MPI needs to fill the application from Investment Coordinating Board; in order to issue principle license Investment Coordinating Board needs delegation from Directorate General of Oil and Gas, and Investment Coordinating Board is not authorized to issue the Principle License for the upstream sector of oil and gas."

"Dalam perkembangannya dewasa ini, Ritel telah menjadi salah satu bidang usaha yang diminati oleh investor, baik lokal maupun asing. Persaingan ketat antara peritel lokal dan peritel asing, termasuk waralaba lokal dan asing, memaksa peritel lokal dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk membenahi diri agar dapat bersaing dan sejajar dalam usaha pasar ritel. Kondisi ini tentunya merupakan hal yang positif bagi masyarakat luas sebagai konsumen yang diuntungkan dari persaingan tersebut dan sekaligus memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional secara makro serta mendukung usaha Pemerintah terkait dengan penciptaan lapangan dan penyerapan tenaga kerja. Pemerintah sebagai Regulator dan penentu kebijakan memiliki peran yang sangat penting demi terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan perlindungan terhadap UMKM. Oleh karena itu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum, iklim persaingan usaha yang sehat dalam rangka menarik modal investor, baik dalam maupun luar negeri, serta perlindungan bagi pelaku usaha nasional.

---

In its recent development, Retail has become one of the most sought after line of business by local and foreign investors. Fierce competition between local and foreign retailer, including local and foreign franchise, has forced local retailer as well as Micro, Small and Medium Enterprise (UMKM) to make business improvement and reform in order to compete and align themselves in the Retail market competition. This condition is certainly a positive thing for the public as consumers who profited by such competition and sufficiently contributes for the national economy as well as element of support for the Government in its effort to create job opportunities and fight against unemployment. The Government is one of the crucial key player in this equation as the State Regulatory and policy-maker, to ensure healthy business competition and the protection of UMKM in Retail market. Therefore, the prevailing laws and regulations must provide certainty of law, promote healthy business competition atmosphere in order to attract both local and foreign investors, as well as the protection of national businesses."

"Kebijakan Clear and Clean pada awalnya bertujuan untuk menata Izin Usaha Pertambangan IUP Mineral dan Batubara dikarenakan permasalahan administrasi dan kewilayahan yang ditemukan dalam proses penerbitan IUP tersebut oleh Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Namun, seiring berjalannya waktu, ditemukan permasalahan lainnya dalam proses penerbitan IUP salah satunya adalah tidak lengkapnya dokumen lingkungan sebagai syarat untuk menjalankan kegiatan usaha pertambangan. Maka, Pemerintah setelah itu mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur bahwa penataan IUP dilakukan dengan mengevaluasi tata cara penerbitan IUP Mineral dan Batubara melalui 5 kriteria aspek, yakni administrasi, kewilayahan, teknis, lingkungan, dan finansial.Hasil dari evaluasi 5 kriteria aspek atas IUP ini yang selanjutnya menghasilkan status dan sertifikat Clear and Clean bagi pemegang IUP yang telah dinyatakan memenuhi 5 kriteria aspek tersebut. Sebagai kebijakan yang bertujuan untuk menata, kebijakan ini di sisi lain juga memaksakan ketaatan/kepatuhan compliance terhadap pemegang IUP untuk menaati/mematuhi 5 kriteria aspek evaluasi tersebut agar IUP nya dapat menjadi IUP Clear and Clean. Skripsi ini membahas mengenai Kebijakan Clear and Clean dengan mengaitkannya sebagai instrumen penaatan hukum lingkungan melalui pendekatan manajemen lingkungan dan tipologi kebijakannya.

---

The objective of Clear and Clean policy at the beginning is to manage the Mineral and Coal Mining Business License IUP due to the findings of administration and territoriality issues during the IUP issuance process by Provincial Government and or Local City Government based on their authority. However, other issues had also been found afterwards during the IUP issuance process, one of them is the incompletion of environmental documents which is required in order to run a mining business, thus, Government subsequently invoke a Minister of Energy dan Mineral Resources Regulation which regulates that IUP management is conducted by evaluating the IUP issuance procedure through 5 criterias, which are administration, territoriality, technical, environment, and financial.

The evaluation that is conducted on IUP through these 5 criterias hereafter resulting a Clear and Clean status and certificate for the IUP holder which declared the IUP holder has met all the 5 criterias. As a policy that aims to manage, this policy in the other hand is also forcing a compliance towards IUP holder to comply all the 5 evaluation criterias in order to have their IUP as Clear and Clean IUP. This thesis discusses Clear and Clean policy by associating it as an instrument of environmental law compliance through environmental management approach and the typology of its policy."

"Sertipikat merupakan tanda bukti hak atas pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran tanah, diantaranya yaitu melengkapi bukti-bukti baik tertulis maupun tidak tertulis. Surat keterangan riwayat tanah dan surat keterangan tanah tidak sengketa merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran tanah. Peran dari Pejabat Kepala Desa dalam mengeluarkan surat keterangan tanah tersebut, seringkali membutuhkan waktu yang lama dan tidak jarang menimbulkan sengketa di kemudian hari. Permasalahan yang seringkali ditemui yaitu sengketa kepemilikan tanah, dimana pihak yang satu selaku pemegang sertipikat terbukti, bahwa surat keterangan riwayat tanah dan surat keterangan tanah tidak sengketa adalah palsu. Permasalahan ini terjadi karena Pejabat Sementara Kepala Desa berperan dalam pemalsuan tersebut. Pihak lainnya yang telah melakukan jual beli dimana jual beli tersebut, tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap objek tanah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, mengkaji antara ketentuan hukum yang ada dengan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, sedangkan tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam mengenai keabsahan sertipikat yang dokumen-dokumen pendukungnya yang mempengaruhi pembatalan akta jual beli pihak lain. Hasil dari penelitian ini bahwa para pihak dalam melakukan pendaftaran tanah harus lebih teliti, sehingga pendaftaran tanah dapat memberikan kepastian hukum dengan diterbitkannya tanda bukti hak.

---

The certificate is a proof of the rights over the land registry conducted by holders of land rights In the land register there are several requirements that must be met, namely the complete evidence both written and unwritten. Certificate of land history and a non-dispute land certificate are not a requirement that must be fulfilled in land registration. The role of Official Village Chief in issuing the land certificate, often takes a long time and not seldom causes a dispute in the future. Among these problems are often encountered, namely land ownership disputes, where one party as the holder of the certificate is proven that the certificate of land history and a non-dispute land certificate are fake. This problems happen is because of the Acting Village Chief involved in the forgery. And other parties have done selling and buying where it did not a sale and purchase where it did not check the land object in advance. This study uses the juridical normative research, examines existing laws with problems that occur in the community, whereas the research typology used is descriptive analytical research, which is providing data as thoroughly as possible to reinforce the old theories by describing and explaining more about the validity of the certificate in supporting documents which affecting the cancellation of the deed of sale and purchase of another party. The results of this study that the parties in conducting of land registration should be more careful, so the land registration can provide legal certainty with the issuance of entitlement proof."

"Akta perdamaian yang dibuat notaris sebagai pejabat umum pada dasarnya harus dibarengi dengan penerapan itikad baik, hal ini bertujuan agar pembuatan akta ini dapat menyelesaikan permasalahan sehingga tidak berujung sengketa dikemudian hari. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (i) Bagaimana keabsahan Akta Perdamaian yang dibuat antara ahli waris kaum suku tanjung dengan pembeli beritikad baik dalam kasus jual beli tanah (ii) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik dalam akta perdamaian pada Putusan Nomor: 2879/K/Pdt/2018. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan data sekunder disertai tipologi penelitian eksplanatoris. Kesimpulan dari rumusan masalah ini adalah (i) Keabsahan Akta perdamaian dalam Putusan Nomor: 2879/K/Pdt/2018 adalah batal demi hukum sebab tidak memenuhi syarat objektif, karena isi dari akta perdamaian memuat pembayaran sejumlah uang atas jual beli yang telah dilaksanakan. (ii) Perlindungan hukum pembeli beritikad baik dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dan SEMA 4/2016 yaitu jual beli dilakukan berdasarkan prosedur yang dilakukan sesuai undang-undang dan tuntutan dari pihak ketiga hanya terkait kepada penjual bukan kepada pembeli. Sehingga dalam putusan ini walaupun telah dibuatnya akta perdamaian oleh pembeli dengan pihak ketiga yang bukan merupakan penjual, dan telah dilaksanakannya jual beli sesuai prosedur, maka akta perdamaian haruslah dibatalkan sebagai bentuk perlindungan terhadap pembeli beritikad baik.

---

The deed of peace made by a notary as a public official must basically be accompanied by the application of good faith. The problems in this study are (i) How is the validity of the Deed of peace made by the heirs who are not authorized with the buyer in good faith in the case of buying and selling land (ii) How is the legal protection for the buyer with good intentions in the deed of peace in Decision Number: 2879/K/ Pdt/2018. This research method uses a normative juridical research method using secondary data accompanied by an explanatory research typology. The conclusion of the formulation of this problem is (i) The validity of the deed of peace in Decision Number: 2879/K/Pdt/2018 is null and void because it does not meet the objective requirements, because the contents of the deed of peace contain the payment of a sum of money for the sale and purchase that has been carried out. (ii) Legal protection for buyers in good faith is protected under Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code and SEMA 4/2016, namely buying and selling is carried out based on procedures carried out according to law and claims from third parties are only related to the seller, not to the buyer. So that in this decision, even though a deed of peace has been made by the buyer with a third party who is not the seller, and the sale and purchase has been carried out according to the procedure, the deed of peace must be canceled as a form of protection for buyers in good faith."