Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) menjadi semakin penting dalam dunia bisnis. Perusahaan diharapkan untuk beroperasi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, dan para pemangku kepentingan menuntut transparansi dan keberlanjutan yang lebih besar. Penelitian kami bertujuan untuk menguji pengaruh determinan terhadap ESG praktik di negara-negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina,Thailand, dan Vietnam), yang diukur dengan kinerja ESG di Refinitiv Eikon. Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas tentang ESG, namun hanya sedikit yang membahasnya hubungan ini dengan melibatkan orientasi strategis, pengambilan risiko dan siklus hidup perusahaan secara bersamaan. Kami menggunakan regresi panel berdasarkan sampel sebanyak 2373 observasi dari tahun 2004 hingga 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi strategi prospektor mendorong peningkatan yang lebih besar dalam praktik ESG dibandingkan dengan orientasi strategi defender, artinya perusahaan dengan orientasi prospektor lebih bersedia melakukan praktik ESG karena mempunyai sumber daya yang strategis. Meningkatnya pengambilan risiko yang dilakukan oleh perusahaan akan mengurangi praktik-praktik ESG. Semakin tahap siklus hidup mature perusahaan ini akan meningkatkan praktik-praktik ESG. Hal ini membawa implikasi bahwa orientasi strategi yang dipilih perusahaan, pengambilan risiko, dan siklus hidup perusahaan menjadi penentu faktor bagi perusahaan yang menerapkan praktik ESG di negara-negara ASEAN. Penelitian ini berkontribusi pada literatur terkait keberlanjutan perusahaan dengan mempertimbangkan ESG sebagai salah satu tolok ukur keberlanjutan yang saat ini menjadi investasi utamatren yang diamati di pasar keuangan, khususnya negara-negara ASEAN yang merupakan area terbaik untuk berinvestasi.

---

Environmental, social, and governance (ESG) considerations have become increasingly important in the business world. Companies are expected to operate responsibly and sustainably, and stakeholders are demanding greater transparency and accountability. Our research aims to examine the influence of determinants on ESG

practices in ASEAN countries (Indonesia, Malaysia, Singapore, the Philippines, Thailand, and Vietnam), as measured by ESG performance on the Refinitiv Eikon. Although there have been many studies discussing ESG, only a few have discussed this relationship by involving strategic orientation, risk taking and corporate life cycle

simultaneously. We use panel regression based on a sample of 2373 observations from 2004 to 2022. The results show that the prospector strategy orientation encourages a greater increase in ESG practices compared to the defender strategy orientation, which means that companies with a prospector orientation are more willing to practice ESG because they have strategic resources. The increasing risk-taking by companies will reduce ESG practices. The more mature the company's life cycle stage will improve ESG practices. This brings implications that the strategy orientation chosen by the company, risk-taking, and corporate life cycle are the determining

factors for companies implementing ESG practices in ASEAN countries. This research contributes to the literature related to corporate sustainability by considering ESG as one of the measurements of sustainability which is currently the main investment trend being observed in financial markets, especially ASEAN countries which are the best areas to invest."

"Kajian dalam disertasi ini didasarkan pada pemahaman bahwa melindungi kelestarian fungsi lingkungan seharusnya dilakukan sejak tahap perumusan kebijakan, rencana, dan program pembangunan. Sehubungan dengan itu, pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan menjadi penting. Persoalannya, di berbagai daerah pengarusutamaan tersebut seringkali tidak dilakukan dan kalaupun dilakukan prinsip-prinsip tersebut tidak mengejawantah dalam pelaksanaan pembangunan.Dari perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lembaga pengelolaan lingkungan hidup daerah memiliki posisi penting dan menentukan dalam pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Analisis dalam disertasi ini ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan lembaga pengelolaan hidup daerah tidak dapat mendorong pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pengembangan konsep kebijakan pengelolaan lingkungan hidup agar terwujud tata kelola lingkungan hidup yang baik, dan membangun model kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup daerah agar mampu mengarrusutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.Disertasi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah Teori Sistem dari Niklas Luhmann, Teori Kebijakan Publik, Teori Deep Ecology dari Arne Naess, dan beberapa teori serta konsep lain yang relevan. Penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan, dan diskusi kelompok terfokus. Data yang diperoleh kemudian dianalisis, melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.Disertasi ini menemukan berbagai faktor yang menyebabkan lembaga pengelolaan lingkungan hidup daerah tidak mampu mendorong pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pertama, posisi lembaga pengelolaan lingkungan hidup yang mengakibatkan lembaga tersebut memiliki keterbatasan dalam pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kedua, lemahnya kapasitas kelembagaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan ketiga, terdistorsi makna otonomi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Agar terwujud tata kelola lingkungan hidup yang baik, diperlukan konsep kebijakan pengelolaan lingkungan hidup daerah dengan karakteristik sebagai berikut: (a) input kebijakan diwarnai oleh paradigma deep ecology; (b) proses formulasi kebijakan bersifat demokratis; (c) substansi kebijakan mencerminkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development); dan (d) lingkungan kebijakan berada dalam ketepatan pemaknaan otonomi daerah. Di samping itu, agar dapat mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, maka lembaga pengelolaan lingkungan hidup daerah harus dikembangkan untuk mencapai karakteristik sebagai berikut: (a) didasarkan pada pendekatan ecoregion; (b) visi lembaga adalah menjaga fungsi stock sumber daya alam; (c) struktur organisasi dan tata kerjanya disesuaikan dengan tipologi daerah; (d) bersifat inklusif; (e) menyelenggarakan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan; (f) Konwledge-Based Organization; (g) sumber daya manusianya memiliki visi dan komitmen dalam perlindungan lingkungan; dan (h) pendanaan kelembagaan harus diperkuat.

---

This study is based on cognition that protecting the environmental sustainability should be carried out from the formulation of policy, plan, and program. Accordingly, mainstreaming of the principles of sustainable development into development planning documents becomes important. The problem is in many user mainstreaming is rarely done. If it is done, these principles do not manifest in the impelementation of development program.

Based on perspective of Law Number 32 Year 2009 concerning on the Protection and Management of the Environment, the local environmental management agency has an important and decisive position in mainstreaming sustainable development principles. Analysis of the dissertation is aimed to determine the factors caused the local environmental management agency can not encourage implement the mainstreaming of the principles of sustainable development; develop the concept of environmental management policy in order to realize good environmental governance. This is build the institutional model of local environmental management agency to be able mainstreaming the sustainable development principles.

This disertation used a qualitative approach. The theory used to analyze the problems is Niklas Luhman's Systems Theory, Public Policy Theory, Arne Naess Theory of Deep Ecology, and several theories as well as other relevant concepts. The study was conducted through observation, in-depth interviews with informants, and actor research. The obtained data analyzed through the steps of data reduction, data presentation, and deduced and verification.

This disertation found the various factors that cause local environmental management agency does not able to mainstream sustainable development principles. First, the position of local environmental management agencies that resulted limitedness of these institutions in mainstreaming sustainable development principles. Second, weak institutional capacity in carrying out duties and functions, and the third, distorted the meaning of autonomy in local governance practices. In order to realize good environmental governance, required the concept of environmental management policy with the following characteristics: (a) input policy paradigm characterized by deep ecology, (b) the policy formulation process is democratic, (c) the substance of the policy reflects the principles of sustainable development, and (d) the policy environment is in the accuracy of interpretation of regional autonomy. In addition, in order to mainstream the principles of sustainable development, the local environmental management agency should be developed to achieve the following characteristics: (a) based on the ecoregion approach, (b) the institution's vision is to maintain the function of the stock of natural resources, (c ) organizational structure adapted to the typology of area; (d) inclusive, (e) carry out the functions to coordinate the development planning; (f) konwledge-Based organization, (g) human resources have the vision and commitment to environmental protection, and (h) funding institutions should be strengthened."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tekanan pemangku kepentingan dan tata kelola perusahaan terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Sampel yang digunakan sebanyak 123 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010-2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi berganda.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perusahaan dengan tekanan dari lingkungan dan konsumen memiliki kualitas laporan keberlanjutan yang lebih baik dari perusahaan lainnya. Tekanan dari karyawan mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan secara positif sedangkan perusahaan dengan tekanan dari pemegang saham tidak mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan. Efektivitas dewan komisaris mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan secara positif dan kepemilikan keluarga tidak mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan.

---

The purpose of this research is to examine the effect of stakeholder pressure and corporate governance on quality of sustainability report. The samples of this research are 123 firms listed on Indonesia Stock Exchange in 2010-2014. This research uses multiple regression method.

The result of this research is companies which get pressure from environment or consumer have higher quality of sustainability report than other firms. Pressure from employee positively affects quality of sustainability report. Meanwhile, pressure from shareholder has no effect on quality of sustainability report. Board of commissioner effectiveness positively affects quality of sustainability report and family ownership has no effect on quality of sustainability report."

"Salah satu cara yang umum digunakan oleh para pengambil keputusan investasi dalam mendapatkan informasi mengenai aspek ESG adalah melalui data yang disediakan oleh lembaga penyedia data ESG. Akan tetapi, kurangnya transparansi, kekhawatiran akan praktik greenwashing dan berbagai risiko seperti benturan kepentingan mengkhawatirkan investor dan memicu para regulator di berbagai bagian dan negara seperti Uni Eropa, Jepang, dan India berencana untuk mengadakan pengaturan terhadap lembaga penyedia data ESG. Di Indonesia sendiri juga belum ada peraturan yang mengatur tentang lembaga tersebut dan hingga saat ini belum ditemukan adanya rencana pengaturan terhadap lembaga tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon regulator ketiga negara tersebut terhadap perkembangan industri lembaga penyedia data ESG di negaranya serta apakah di Indonesia juga terdapat urgensi untuk mengadakan pengaturan terhadap lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian mendapatkan bahwa meskipun masih dalam tahap perkembangan, lembaga penyedia data ESG di Uni Eropa, Jepang dan India sudah lumayan kompleks dibandingkan dengan Indonesia. Di Uni Eropa telah ada peraturan yang mengatur tolok ukur ESG dari sisi benturan kepentingan, transparansi, kontrol internal, hingga pertanggungjawabannya. Sedangkan regulator Jepang tengah merancang suatu pedoman perilaku bagi lembaga penyedia data ESG yang mencakup prinsip-prinsip antara lain seperti penjagaan kualitas data, manajemen benturan kepentingan, dan transparansi. Di India juga sedang dirancang peraturan yang mencakup perizinan, transparansi, serta benturan kepentingan. Didapatkan pula bahwa di Indonesia juga perlu diadakan pengaturan terhadap lembaga penyedia data ESG karena perlindungan hukum yang kurang memadai, beberapa masalah yang ada pada lembaga penyedia data ESG, berkaca dari kasus perusahaan pemeringkat efek, dan merupakan salah satu prinsip IOSCO tentang Regulasi Pasar Modal.

---

One of the ways commonly used by investment decision makers in obtaining information about ESG aspects is through the data provided by ESG data providers. However, lack of transparency, concerns over greenwashing practices and various risks such as conflict of interest are worrying investors and have prompted regulators in various parts and countries such as the European Union, Japan and India to regulate ESG data providers. In Indonesia itself, there are currently no regulations governing this institution and to date there has been no plan to regulate this institution. Therefore, this research aims to understand the response of the regulators of the three countries to this matter as well as whether there is an urgency in Indonesia to regulate these institutions. This research uses normative juridical research methods using secondary data. The results of the study shows that in the European Union there exists regulations that regulate ESG benchmarks in terms of conflict of interest, transparency, internal control, and its accountability. Meanwhile, the Japanese regulator is designing a code of conduct for ESG data providers which includes but not limited to principles such as maintaining data quality, conflict of interest management, and transparency. In India, regulation is also being drafted covering issues including but not limited to licensing, transparency, and conflicts of interest. It was also found that in Indonesia there is an urgency to regulate ESG data providers due to inadequate legal protection, some problems exist with ESG data providers, reflecting on the past cases of credit rating agencies, and it is one of the IOSCO Principles of Securities Regulation."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaruh faktor-faktor risiko internal risiko pasar, kredit, likuiditas, premi, dan cadangan serta tata kelola independensi dewan komisaris, kepemilikan Pemerintah, kepemilikan BUMN, dan kepemilikan asing terhadap pengambilan risiko di perusahaan asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi konvensional di Indonesia. Sampel penelitian ini adalah 30 asuransi jiwa, 38 asuransi kerugian, dan 4 reasuransi di Indonesia dalam kurun waktu 2011 hingga 2015. Hasil regresi robust random-effects atas sampel menunjukkan bahwa faktor risiko premi memiliki pengaruh negatif terhadap pengambilan risiko; sedangkan risiko cadangan, independensi dewan komisaris, dan kepemilikan asing secara positif memengaruhi pengambilan risiko. Adapun studi ini tidak menemukan adanya pengaruh yang signifikan dari faktor risiko pasar, kredit, likuiditas, kepemilikan Pemerintah, dan kepemilikan BUMN terhadap pengambilan risiko.

---

ABSTRAKThis study aims to analyze the impacts of internal risk factors market, credit, liquidity, premium, and reserve risks as well as corporate governance independence of board of commissioners, Government rsquo s ownership, state owned enterprises rsquo ownership, and foreign ownership on the risk taking of conventional life insurers, general insurers, and reinsurers in Indonesia. Samples of this study are 30 life insurers, 38 general insurers, and 4 reinsurers operating in Indonesia in the period of 2011 to 2015. Robust random effects regression result shows that premium risk factor has a negative impact on risk taking whereas reserve risk factor, independence of board of commissioners, and foreign ownership positively affect risk taking. Meanwhile, no significant impact is found from market, credit, and liquidity risk factors, Government rsquo s ownership, and state owned enterprises rsquo ownership on risk taking."

"Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, harus menerapkan praktik Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola tersebut ke dalam kerangka hukumnya. Penelitian ini mengkaji bagaimana kerangka hukum Indonesia mengatur Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola dan apakah perseroan terbatas publik Indonesia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola untuk mencapai investasi Keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Melalui penelitiannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah mengakomodir Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola dalam berbagai instrumen hukum, terutama melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 51/2017 dimana penerapan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola terbukti melalui penerbitan laporan keberlanjutan. Lebih lanjut, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa mayoritas perseroan terbatas publik Indonesia mematuhi kewajiban laporan keberlanjutan. Akibat tidak dipenuhinya kewajiban laporan keberlanjutan, perseroan terbatas terbuka tersebut dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Sebab teguran tertulis tidak memberikan dorongan yang cukup bagi perseroan terbatas terbuka untuk mematuhi kewajiban laporan keberlanjutan, Otoritas Jasa Keuangan telah menyusun Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perintah Tertulis, yang bertujuan untuk menerapkan sanksi yang lebih luas untuk ketidakpatuhan terhadap perintah dan/atau instruksi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

---

As a United Nations member state, Indonesia ought to implement Environment, Social, and Governance practices into its legal framework. This research examines how the Indonesian legal framework regulates Environment, Social, and Governance and whether Indonesian public limited companies comply with prevailing laws and regulations on Environment, Social, and Governance to achieve sustainable investment. This research adopts the juridical normative research method, using the statutory approach. This research concludes that the Indonesian legal framework has accommodated Environment, Social, and Governance in various legal instruments, mainly through Regulation of Financial Services Authority 51/2017, whereby the implementation of Environment, Social, and Governance are evident through the issuance of sustainability reports. Further, this research concludes that most Indonesian public limited companies comply with sustainability reporting. Due to not complying with the sustainability reporting obligation, public limited companies are subject to administrative sanctions in the form of written reprimand. As written reprimand does not provide enough driving force for public limited companies to comply with sustainability reporting, Financial Services Authority has drafted the Draft Regulation of Financial Services Authority on Written Order (perintah tertulis), which aims to open up for imposing broader sanctions for non-compliance of orders and/or instructions given by Financial Services Authority."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh hak kendali pemegang saham pengendali ultimat dan hak kepemilikan asing pada perusahaan publik di Indonesia terhadap tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan. Penelitian ini juga mengkaji interaksi yang dihasilkan antara mekanisme corporate governance, menggunakan efektivitas dewan komisaris dan komite audit sebagai proksi, dengan hak kendali pemegang saham pengendali ultimat dan pengaruhnya terhadap tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan 99 observasi yang merupakan perusahaan-perusahaan publik di Indonesia yang menerbitkan laporan keberlanjutan selama periode 2008-2012.Hasil empiris menunjukkan bahwa di Indonesia, tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan tidak signifikan dipengaruhi oleh hak kendali yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali ultimat dan mekanisme corporate governance, sementara hak kepemilikan asing ditemukan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan.The objective of this study is to examine the effect of control rights held by the ultimate controlling shareholder and foreign ownership to the level of sustainability report disclosure. This study also examines role of board and audit committee effectiveness to the level of control rights and its effect on the level of sustainability report disclosure. This study used on a sample of 99 observations from 27 public listed companies in Indonesia, which published at least one sustainability report during 2008-2012.The empirical results give evidence that the level of sustainability report disclosure in Indonesia is not significantly affected by the control rights held by the ultimate controlling shareholder and corporate governance mechanism, while foreign ownership is found has a negative effect on the level of sustainability report disclosure."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap Corporate Community Involvement (CCI) pada laporan tahunan perusahaan sampel. Independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, ukuran komite audit, dan keberadaan komite CSR, komite pengungkapan, dan komite risiko merupakan proksi dari tata kelola perusahaan.CCID merupakan pengungkapan dalam laporan tahunan mengenai keterlibatan perusahaan dalam inisiatif sosial dalam masyarakat di tempat di mana perusahaan beroperasi. Kegiatan CCI diklasifikasikan menjadi empat kategori utama yaitu kegiatan komunitas; pendidikan dan seni; kesehatan dan kegiatan terkait dan kegiatan komunitas lainnya.Pengujian dilakukan pada 35 perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia untuk periode penelitian 2011-2014. Indeks pengukuran tingkat pengungkapan CCI yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks pengukuran Yekini et al. (2015). Pada penelitian ini, metode pengumpulan data dengan analisis konten digunakan. Semua data yang dikumpulkan bersifat panel.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata skor kualitas CCID pada perusahaan sampel adalah 4,05 dari skala 10. Skor tersebut menunjukkan kualitas CCID pada perusahaan sampel masih relatif rendah. Pada penelitian ini juga ditemukan bahwa independensi dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan CCI sedangkan variabel lain tidak. Hal ini dikarenakan komisaris independen merupakan kepanjangan tangan dari pemegang saham dan masyarakat komunitas yang cenderung dapat mempengaruhi manajemen untuk mengungkapkan kegiatan CCI terkait kepentingan masyarakat komunitas tempat perusahaan beroperasi.

---

This research aims to analyze the effect of corporate governance on Corporate Community Involvement (CCI) in the annual report of sample company. Board of Commisioner (BoC) Independence, BoC size, BoC meeting frequency, Audit Committee Meeting Frequency, Audit Committee Size, and The Existence of Other Standing Committee such as CSR Committee, Disclosure Committee, and Risk Committee are the proxy of Corporate Governance.

CCID is a disclosure in the annual report on the company's involvement in social initiatives in the communities where the company operates. CCI activities are classified into four main categories: community activities; education and the arts; health and related activities and other community activities.

Test was conducted at 35 listed companies in Indonesia Stock Exchange for the research period 2011-2014. The measurement index for CCI is the measurement index developed by Yekini et al. (2015). In this research, a content analysis data collection method was used. All data collected are of a panel nature.

The results of this study showed that the average CCID quality score of the sample firm was 4.05 out of a scale of 10. The score indicates that the CCID quality of the sample firm is still relatively low. This study also found that the independence of board of commissioners has a significant influence on the level of disclosure of CCI while other variables do not. This is because the independent commissioner is the representative of shareholders and the community that tends to influence the management to disclose CCI activities related to the communities interest where the company operates."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola atau yang kini biasa disebut dengan environmental, social, and governance (ESG), serta pengaruh moderasi dari ESG controversies dan board gender diversity terhadap risiko perusahaan di Indonesia. Kinerja ESG diukur menggunakan indikator ESG Score yang dibuat oleh Thomson Reuters. Indikator risiko yang digunakan adalah risiko total, dan risiko sistematis. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 38 perusahaan di Indonesia untuk periode 2016-2020. Ditemukan bahwa kinerja ESG perusahaan tidak berpengaruh kepada risiko total dan risiko sistematis perusahaan di Indonesia. Selain itu, juga tidak terdapat pengaruh moderasi dari ESG controversy dan board gender diversity terhadap hubungan kinerja ESG terhadap risiko total dan risiko sistematis perusahaan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bukti empiris bahwa di Indonesia, mulai menaruh perhatian kepada aspek keberlanjutan yaitu ESG, namun hasil penelitian belum bisa menggambarkan apa hubungan antara kinerja ESG dengan risiko perusahaan akibat masih terbatasnya perusahaan yang mendapatkan nilai ESG dari Thomson Reuters. Diharapkan dengan adanya bukti ini, perusahaan dapat lebih terdorong untuk memulai dan meningkatkan kinerja ESG perusahaannya.

---

This study aims to analyse the effect of environmental, social, and governance performance or what is now commonly referred to as environmental, social, and governance (ESG), also the moderating effect of ESG controversies and board gender diversity on corporate risk in Indonesia. ESG performance is measured using the ESG Score indicator created by Thomson Reuters. The risk indicators used are total risk and systematic risk. The sample in this study consisted of 38 companies in Indonesia for the 2016-2020 period. It was found that the company's ESG performance had no effect on the total risk and systematic risk of companies in Indonesia. In addition, there is also no moderating effect of the ESG controversy and board gender diversity on the relationship between ESG performance and the company's total and systematic risk. The results of this study can be empirical evidence that in Indonesia, starting to pay attention to the sustainability aspect, namely ESG, but the results of the study have not been able to describe the relationship between ESG performance and company risk due to the limited number of companies receiving ESG scores from Thomson Reuters. It is hoped that with this evidence, companies can be more motivated to start and improve their company's ESG performance."