Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu kewajiban bagi umat muslim adalah mengonsumsi makanan yang halal. Segala sesuatu di bumi baik tumbuhan, buah-buahan, maupun binatang hukum awalnya adalah halal dimakan kecuali terdapat nash/petunjuk dari Alquran, atau hadits, atau fatwa ulama yang mengharamkannya. Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mewajibkan sertifikasi halal untuk mendukung upaya peningkatan produksi dan konsumsi produk halal. Pelaku usaha wajib menerapkan kriteria SJPH yang meliputi 5 (lima) aspek yaitu komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Kehalalan produk sangat dipengaruhi oleh bahan yang digunakan. Fokus dalam tugas khusus ini adalah meninjau terkait kehalalan bahan yang digunakan dalam proses produksi. Bahan dikelompokkan menjadi bahan tidak kritis (positive list) dan bahan kritis (non-positive list). Penggunaan bahan kritis harus menyertakan dokumen pendukung untuk mempertimbangkan kehalalan produk karena keberadaannya sangat mempengaruhi kehalalan produk dan harus dipantau dengan ketat. Dokumen pendukung dapat berupa sertifikat halal, atau selain sertifikat halal seperti spesifikasi produk, diagram alir pembuatan, pernyataan kuesioner, ataupun dokumen lain. Dokumen pendukung selain sertifikat halal harus dikeluarkan oleh produsen bahan dan mencakup informasi terkait bahan yang digunakan serta pemenuhan persyaratan fasilitas produksi sehingga status kehalalannya dapat ditentukan. Beberapa bahan dalam pembuatan obat yang dapat termasuk dalam bahan kritis diantaranya penggunaan karbon aktif, alkohol, bahan mikrobial dan media untuk kultur mikroba, Produk halal yang dihasilkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen muslim sehingga menjadi nilai tambah bagi perusahan.

---

One of the obligations for Muslims is to consume halal food. Everything on Earth, including plants, fruits, and animals, is initially considered halal for consumption unless there is specific evidence from the Quran, Hadith, or the fatwas of scholars that prohibit it. The Indonesian government enacted Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance (HPA), which mandates halal certification to support the growth of halal production and consumption. Business operators are required to adhere to HPA criteria, covering five aspects: commitment and responsibility, ingredients, the halal production process, products, and monitoring and evaluation. The halal status of products is significantly influenced by the ingredients used. The specific focus of this task is to review the halal status of ingredients used in the production process, categorized into non-critical (positive list) and critical ingredients (non-positive list). The use of critical ingredients necessitates supporting documents to assess the halal status, as their presence profoundly affects product halalness and requires strict monitoring. Supporting documents can include halal certificates or other documents beyond halal certificates, such as product specifications, production flowcharts, questionnaire statements, or others. These supporting documents, aside from halal certificates, must be issued by the ingredient manufacturers, providing information about the ingredients used and compliance with production facility requirements to determine their halal status. Some materials in drug manufacturing that may fall into the critical category include activated carbon, alcohol, microbial substances, and media for microbial culture. Halal products produced enhance the trust of Muslim consumers, adding value to the company."

"[ABSTRAKIndonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, dimanamasalah perlindungan konsumen terhadap kehalalan suatu produk baik makanandan minuman merupakan masalah utama. Predikat mayoritas tersebutmengasumsikan bahwa kehalalan produk makanan dan minuman sudah jelaskehalalannya, padahal dengan tekhnologi pangan canggih sekarang ini banyakproduk makanan dan minuman yang tidak dapat dipastikan kehalalannya tanpamelakukan penelitian dan penelusuran lebih dalam. Penelusuran ini dapatdilakukan melalui suatu proses audit dengan mengikuti standar-standartertentu.dengan proses pemberian label atau tanda halal sebagai wujudperlindungan konsumen.Regulasi halal di Indonesia tercantum dalam terbitnya inpres, keputusan menteridan beberapa undang-undang. Kegiatan labelisasi (pencantuman) tulisan halalpada kemasan sudah diterapkan lebih dahulu sebelum sertifikasi halal. Berbagaiperaturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturanproduk halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat.Pengaturan mengenai jaminan produk halal perlu diatur dalam satu undangundangyang secara komprehensif mencakup produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produkkimiawi, produk biologi, dan produk rekaya genetik serta barang gunaan yangdipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.Kini sudah terbit Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan ProdukHalal sebagai regulasi untuk menjamin kepastian hukum terhadap kehalalan suatuproduk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal. Undang-Undang Jaminan ProdukHalal ini tergolong peraturan baru yang implementasinya masih membutuhkanpenyesuaian mengingat banyak peraturan sebelum undang-undang ini terbit yangmasih berlaku.

---

ABSTRACTIndonesia is a country of majority Muslim population, where the issue ofconsumer protection against halal food and drink is the main problem. Predicateof majority assumes that halal food products and beverages was halal surely,whereas with advanced food technology today many food and beverage productswhich can not be ascertained halal without doing research and search deeper. Thissearch can be done through an audit process to follow the standards. With labelingprocess or lawful mark as a form of consumer protection.Regulation halal in Indonesia listed in the publication of Instruction, ministerialdecisions and some laws. Labeling activities (inclusion) word halal on thepackaging has been applied in advance before halal certification. Various lawsand regulations that have relevance to the setting of halal products not providecertainty and legal guarantees for the public. Arrangements regarding halalproduct assurance needs to be regulated in a law that comprehensively coversproducts which include goods and / or services related to food, beverage,medicine, cosmetics, chemical products, biological products, and products ofgenetic rekaya and use of goods used , used, or used by the community.Has now been published Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang JaminanProduk Halal as regulations to ensure legal certainty for halal products isevidenced by a halal certification. Law Halal Product Guarantee is classified as anew regulation that its implementation still require adjustments to remember a lotof regulations before this law is still valid issue, Indonesia is a country of majority Muslim population, where the issue ofconsumer protection against halal food and drink is the main problem. Predicateof majority assumes that halal food products and beverages was halal surely,whereas with advanced food technology today many food and beverage productswhich can not be ascertained halal without doing research and search deeper. Thissearch can be done through an audit process to follow the standards. With labelingprocess or lawful mark as a form of consumer protection.Regulation halal in Indonesia listed in the publication of Instruction, ministerialdecisions and some laws. Labeling activities (inclusion) word halal on thepackaging has been applied in advance before halal certification. Various lawsand regulations that have relevance to the setting of halal products not providecertainty and legal guarantees for the public. Arrangements regarding halalproduct assurance needs to be regulated in a law that comprehensively coversproducts which include goods and / or services related to food, beverage,medicine, cosmetics, chemical products, biological products, and products ofgenetic rekaya and use of goods used , used, or used by the community.Has now been published Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang JaminanProduk Halal as regulations to ensure legal certainty for halal products isevidenced by a halal certification. Law Halal Product Guarantee is classified as anew regulation that its implementation still require adjustments to remember a lotof regulations before this law is still valid issue]"

"Meningkatnya kesadaran mengenai produk halal dan standar dalam proses produksinya, membuat sertifikasi halal menjadi perhatian dalam perkembangan industri halal. Dalam menghadapi tantangan dan persaingan global, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berimplikasi akan diwajibkannya sertifikasi halal. Kondisi masih rendahnya tingkat partisipasi, kesadaran maupun pengetahuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terhadap sertifikasi halal, membuat dibutuhkannya upaya dalam mempersiapkan penerapannya. Berangkat dari permasalahan tersebut, skripsi ini bertujuan untuk membentuk struktur hirarki pemecahan masalah yang ada dan menentukan prioritas alternatif terbaik yang dapat dilakukan.Dengan menggunakan metode analytic hierarchy process AHP, data yang dikumpulkan merupakan hasil wawancara dan pengisian kuesioner perbandingan berpasangan oleh para ahli pada bidang halal, UMKM dan pelaku usaha yang termasuk user yang akan terkena dampak langsung. Berdasarkan hasil analisis perhitungan AHP, menunjukkan bahwa kriteria pada struktur hirarki terdiri dari kesadaran 0.422 , pengetahuan 0.223 , aksesibilitas 0.210 , dan sistem produksi 0.145 yang berurutan berdasarkan besaran bobot pertimbangannya. Sedangkan alternatif yang menjadi prioritas dalam pemecahan masalah terkait yaitu, pemberian sosialisasi 0.417, pembinaan dan pendampingan 0.269, penyediaan pusat informasi yang harmoni dan transparan 0.196, dan penyediaan lembaga advokasi 0.118 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa alternatif yang sebaiknya diprioritaskan yaitu pemberian sosialisasi dengan perolehan nilai akhir terbesar dibandingkan alternatif lainnya.

---

Increasing awareness about halal products and standards in their production process, making halal certification as a concern in the development of halal industry. In facing the challenges and global competition, the Government of Indonesia issued the Law of the Republic of Indonesia Number 33 Year 2014 about Halal Product Guarantee which implies the mandatory of halal certification. The low level of participation, awareness and knowledge of micro, small and medium entrepreneurs SMEs towards halal certification, makes it necessery to prepare its implementation. Departing from the problem, this thesis aims to form the hierarchy structure of problem solving and determine the best alternative priority that can be done.

By using analytic hierarchy process AHP method, the collected data is the result of interview and filling of pairwise comparison questionnaires by experts in halal, SME and business actor including user that will be affected directly. Based on the results of AHP calculation analysis, indicating that the criteria in the hierarchical structure consist of awareness 0.422, knowledge 0.223, accessibility 0.210, and production system 0.145 sequentially based on the weighting scale of consideration. While the priority alternatives in problem solving are socialization 0.417, coaching and mentoring 0.269, provision of harmony and transparent information center 0.196, and provision of advocacy institutions 0.118. So it can be concluded that the alternative should be prioritized is the provision of socialization because the greatest value of the end compared to other alternatives."

"Halal standards and certification continue to pose challenges for Islamic marketing. Resolving this is critical for the sector. This study uses the critical literature review (CLR) and systematic literature review (SLR) approaches by reviewing 76 published articles from Scopus-indexed journals between the years 2012 and 2023. Further, it analyses qualitative Quranic verses and content through the use of Stakeholder Theory (ST) and the ATLAS.ti qualitative data analysis software. Findings show that challenges facing halal standards and certification comprise heterogeneity, questionable raw materials, unethical practices, poor understanding of Islamic theology, communication gaps, acceptance variability, human resource management problems, supply chain obstacles, and improper Islamic marketing orientation. In addition to these common challenges, marketing problems, and poor brand positioning decisively hinder the growth potential of the halal industry. Importantly, the qualitative Quranic verses must satisfy Islamic scholars, certification boards, producers, halal marketers, and researchers to resolve the halal standards and certification-based challenges. All stakeholders must comprehend the insights arising from the general and special challenges facing the halal industry to synthesize the relevant and prescriptive Quranic verses as strategic tools. Stakeholders must further ponder future challenges regarding standards and certification on halal price, place, and promotion since current certification only focuses on products."

"Kewajiban melakukan sertifikasi halal untuk produk yang dijual di Indonesia merupakan salah satu poin penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lima tahun setelah berlakunya undang-undang tersebut, kurang dari 1% dari 26.073.819 unit UKM di Indonesia sudah memiliki sertifikasi halal. Untuk meningkatkan sertifikasi halal dari sektor UKM, diperlukan penelitian untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat bagi pelaku usaha UKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Dengan menggunakan metode Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) berbasis Analytic Network Process (ANP), penelitian ini menggunakan pendapat ahli sebagai dasar penelitian dan menghasilkan faktor pendorong dan penghambat yang paling berpengaruh dan strategi untuk meningkatkan adopsi halal. sertifikat untuk UKM. Faktor Pengetahuan Standardisasi Halal merupakan faktor penghambat terbesar dengan bobot 0,924 dan Faktor Pengembangan Pasar Halal sebagai faktor pendukung terbesar dengan bobot 0,157. Peningkatan adopsi sertifikasi halal dapat dilakukan dengan memanfaatkan perguruan tinggi negeri sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), disertai dengan insentif dan fasilitas finansial bagi pelaku usaha UKM.The obligation to carry out halal certification for products sold in Indonesia is one of the important points regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. Five years after the enactment of the law, less than 1% of the 26,073,819 SME units in Indonesia already have halal certification. To increase halal certification from the SME sector, research is needed to identify the driving and inhibiting factors for SME business actors to obtain halal certificates. By using the Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) based on the Analytic Network Process (ANP), this study uses expert opinion as the basis for research and produces the most influential driving and inhibiting factors and strategies to increase halal adoption. certificate for SMEs. The Knowledge of Halal Standardization Factor is the biggest inhibiting factor with a weight of 0.924 and the Halal Market Development Factor as the largest supporting factor with a weight of 0.157. Increasing adoption of halal certification can be done by utilizing state universities as Halal Inspection Institutions (LPH), accompanied by incentives and financial facilities for SME business actors."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas menggenai faktor-faktor Halal Awarenesss, Persepsi Pribadi dan Sosial, Pemasaran Halal, Sertifikat Halal, Kepercayaan Religius, Pengetahuan yang mempengaruhi intensi pembelian produk Halal pada rentang usia 17 hingga 30 tahun. Metode penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif dengan alat ukur kuisioner. Hasil data primer diolah menggunakan metode SEM-PLS. Temuan hasil dari penelitian menunjukan Faktor-faktor yang ada mempengaruhi intensi pembelian sebesar 72,6 persen. Dari enam variabel yang ada tiga variabel tidak signifikan mempengaruhi intensi pembelian.

---

ABSTRACTThis study discusses the factors Halal Awarenesss, Personal and Social Perceptions, Halal Marketing, Halal Certificates, Religious Faith, Knowledge that affect the intention of purchasing Halal products at the age of 17 to 30 years. This research method using quantitative technique with questionnaire measuring instrument. The result of primary data is processed using SEM PLS method. Findings of research results 3 factors are significantly affecting intention to purchase halal product."

"Dalam beberapa tahun terakhir, sertifikasi halal telah menarik perhatian para praktisi. sarjana. Konsumen Muslim sangat berhati-hati saat membeli Pastikan produk yang mereka beli halal dan tayyib (murni) sesuai keyakinan agama mereka (Wilson dan Liu, 2011). Selain munculnya konsep halal sebagai identifikasi produk muslim, konsep halal sudah melampaui masalah agama yang terbatas pada umat Islam di pasar utama (Hanzaee and Ramezani, 2011). Dalam masyarakat multi-etnis dan budaya yang beragam di Indonesia, sangat penting bagi masyarakat untuk memahami budaya dan agama mereka. Keharusan ini yang menjadi alasan umat Islam perlu mengetahui produk yang ingin mereka beli apakah halal atau tidak didasarkan pada sertifikasi halal yang tersedia pada produk atau layanan. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Halal dalam sebuah brand benar-benar mempengaruhi keinginan konsumen untuk membeli atau juga dipengaruhi oleh tingkat religiusitas masing-masing konsumen dan kesadaran mereka akan produk tersebut. Untuk menguji 12 hipotesis yang dibangun sesuai dengan model penelitian, desain penelitian survey digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang dikumpulkan dari 241 responden dan dipilih dengan convenience sampling dengan metode judgemental sampling. Selanjutnya Structural Equation Model (SEM) untuk menguji hipotesis tersebut. Hasil pengolahan data memperlihatkan seberapa tingkat religiusitas, pengetahuan produk halal, kesadaran produk halal, dan sikap konsumen mempengaruhi tingkat product behavior intentions makanan halal di Jabodetabek.

---

In recent years, halal certification has attracted the attention of practitioners. bachelor. Muslim consumers are very careful when buying Make sure the products they buy are halal and tayyib (pure) according to their religious beliefs (Wilson and Liu, 2011). In addition to the emergence of the concept of halal as a product of Muslim’s identification, halal transcends religious issues that are limited to Muslims in the main market (Hanzaee and Ramezani, 2011). In Indonesia's multi-ethnic and culturally diverse society, it is very important for people to understand their culture and religion. This necessity is the reason Muslims need to know whether the product they want to buy is halal or not based on the halal certification available on the product or service. For this reason, this study was conducted to determine whether Halal in a brand really affects consumers' desire to buy or is also influenced by the level of religiosity of each consumer and their awareness of the product. To test the 12 hypothesis built according to the research model, a survey research design was used in this study. Data were collected using a questionnaire collected from 242 respondents and using convenience sampling with judgmental sampling method. Structural Equation Model (SEM) also used to test the hypothesis. The results of data processing show how the level of religiosity, knowledge of halal products, awareness of halal products, and consumption attitudes affect the level of product behavioral intentions of halal food in Jabodetabek."

"Indonesia and Malaysia are among the top most influential countries globally for halal food and beverages (HF&B). As a result, there is a perception that these nations’ HF&B companies are mature enough to have robust operational and managerial systems. This leads to a question on how HF&B companies handle unprecedented events. This paper examines the efficiency of HF&B companies, proxied by technical efficiency (TE) score in Indonesia and Malaysia over a five year period – covering the pre-COVID-19 period (2018-2019) and during the pandemic (2020-2022) –using Stochastic Frontier Analysis. The findings indicate that Indonesia's HF&B perform better over the period by showing 60% TE, whereas Malaysia's was at 50%. Interestingly, Malaysia's TE slightly increased during the COVID outbreak, whereas Indonesia showed a reverse pattern, with decreasing TE during the first year of the pandemic. Furthermore, both countries’ HF&B require further improvement, as because between 40% and 50% of the production input is inefficient, which means the production outputs are not optimal for profit. The significant factors requiring improvement from industry players are managing the cash and inventory cycle, along with adding or upgrading any necessary fixed assets such as equipment to reach productivity at an optimum level. This findings also indicate the benchmark for the HF&B industry as well as the current stage for competitiveness among the countries."

"Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi intensi berkunjung pelanggan terhadap kedai kopi tersertifikasi halal. Kerangka konseptual dalam penelitian ini merumuskan bahwa faktor pengaruh authenticity, interpersonal justice, dan prior experience serta adanya involvement sebagai variabel mediasi yang pada akhirnya akan memengaruhi revisit intention terhadap kedai kopi halal. Penelitian ini menggunakan 226 sampel dengan metode purposive sampling yang diperoleh dari survei online dan dianalisis menggunakan pemodelan Partial Least Squares – Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap revisit intention adalah prior experience yang dimediasi oleh involvement. Setelah dilakukan uji beda ternyata terdapat perbedaan antara responden yang memiliki pemahaman akan merek-merek kedai kopi tersertifikasi halal dan responden yang tidak paham akan merek-merek kedai kopi tersertifikasi halal. Model diuji kembali pada 164 responden yang memahami merek-merek kedai kopi tersertifikasi halal dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi perbedaan hasil hipotesis antara responden 226 dan 164.

---

This study analyzes the factors that influence the customer's intention to visit a halal-certified coffee shop. The conceptual framework in this study formulates that factors influence authenticity, interpersonal justice, prior experience, and involvement as a mediating variables that will ultimately affect revisit intention to halal coffee shops. This study used 226 samples with purposive sampling method obtained from online surveys and analyzed using Partial Least Squares – Structural Equation Modeling (PLS-SEM) modeling. The results of the study indicate that the factors that influence revisit intention are prior experience mediated by involvement. After conducting a different test, it turns out that there are differences between respondents who have an understanding of halal-certified coffee shop brands and respondents who do not understand halal-certified coffee shop brands. The model was tested again on 164 respondents who understand the halal coffee shop brand. It can be concluded that there is no difference in the results of the hypothesis between 226 and 164 respondents.

"

"Saat ini industri halal atau syariah sedang berkembang pesat di seluruh dunia, seperti pada sektor makanan, keuangan, fesyen, farmasi, kosmetik, media dan rekreasi, serta pariwisata. Makanan menjadi salah satu sektor yang paling menarik lantaran istilah makanan halal identik dengan budaya Muslim. Meski demikian, makanan halal telah memiliki tempatnya tersendiri bagi kalangan masyarakat non-Muslim, termasuk di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Makanan halal dinilai sejalan dengan jaminan kesehatan konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor yang memengaruhi konsumen non-Muslim di Indonesia dalam melakukan pembelian kembali makanan dari restoran halal berbahan daging. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat non-Muslim yang berusia lebih dari 17 tahun dan pernah melakukan pembelian setidaknya dua kali dalam setahun terakhir pada makanan berbahan daging dari restoran halal. Penelitian ini menggunakan software SmartPLS 3 untuk melihat pengaruh halal food knowledge, attitude, subjective norm, dan perceived behavioral control terhadap repurchase intention makanan restoran halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa halal food knowledge tidak berpengaruh secara langsung terhadap repurchase intention. Sedangkan attitude, subjective norm, dan perceived behavioral control berpengaruh langsung terhadap repurchase intention. Ketiganya juga memediasi hubungan halal food knowledge dengan repurchase intention.

---

Nowadays, the halal or sharia industries are developing rapidly throughout the world, such as in food, finance, fashion, pharmaceuticals, cosmetics, media and recreation, and tourism sector. Food is one of the most attractive sectors because the term halal food is related to Muslim culture. However, halal food has its place for non-Muslims, including in Indonesia where the majority of the population are Muslims. Halal food is in accordance with conventional health insurance. Therefore, the objective of this study is to determine the factors that influence repurchase intention of non-Muslim consumers in Indonesia for meat-based food from halal restaurants. Respondents in this study are non- Muslims whose age more than 17 years who had purchased meat-based food from halal restaurants at least twice in the past year. This study used SmartPLS 3 software to see the effect of halal food knowledge, attitude, subjective norm, and perceived behavioral control on repurchase intention of food from halal restaurants. The results showed that halal food knowledge has no direct effect on repurchase intention. Meanwhile, attitude, subjective norm, and perceived behavioral control have direct relationship with repurchase intention. The three also mediate the relationship between halal food knowledge and repurchase intention."