Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Promoter merupakan visi terwujudnya Polri yang profesional, modern, dan terpercaya. Dengan adanya visi program promoter tersebut diharapankan bisa mewujudkan pelayanan publik modern yang semakin memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai keperluan administrasi di kepolisian. Dengan adanya perkembangan teknologi seperti sekarang ini, pelayanan pembuatan SKCK secara online diklaim telah ikut mensukseskan visi program promoter kepolisian republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian di Seksi Yanmin Direktorat Intelijen Keamanan Polda Metro Jaya. Hasil Penelitian ini adalah Pertama, Tujuan dan sasaran dari kebijakan SKCK online antara lain meliputi: (1) Mempermudah akses masyarakat mendapatkan informasi (2) Transparansi secara regulasi, prosedur, dan pembiayaan, (3) Sebagai wujud peningkatan pelayanan pemerintah, (4) Sebagai alternatif cara bagi Fungsi intelijen untuk menyerap informasi dan data, (5) pertimbangan bagi pimpinan ataupun jajaran untuk mengambil langkah-langkah strategis maupun mengambil keputusan. Kedua, Realita penerapan pelayanan SKCK online dibandingkan dengan Pelayanan SKCK Offline; pemohon menganggap SKCK online lebih efisien karena dapat memangkas waktu, menghemat biaya serta energi. Ketiga, Efektivitas penerapan kebijakan pelayanan SKCK Online pada Jajaran Polda Metro Jaya masih kurang efektif meski dilihat dari respon masyarakat yang merasa puas, karena lebih cepat dan lebih mudah, sehingga memudahkan pemohon. Pembuatan SKCK secara online dinilai publik lebih sederhana, akan tetapi pada implementasinya tidak sepenuhnya online (Modified-Online). Keempat, Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelayanan SKCK online di wilayah Polda Metro Jaya ini antara lain meliputi; (1) Proses Sosialisasi yang kurang tepat, (2) Keterbatasan sarana dan prasarana, (3) Akses masyarakat yang masih sulit (Jarak), (4) Masyarakat yang belum sepenuhnya paham dan dapat menggunakan teknologi online, (5) Kendala teknis. Kata Kunci : Efektifitas, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Teknologi Informasi

---

Promoter is the vision of a professional, modern, and trusted Polri. With the vision of the promoter program, it is hoped that it can realize modern public services that make it easier for the public to complete various administrative needs in the police. With the current technological developments, the online SKCK making service is claimed to have contributed to the success of the vision of the Republic of Indonesia's police promoter program. This study uses a qualitative approach with descriptive methods, selecting sources using purposive sampling technique. The research location is in the Yanmin section of the Directorate of Security Intelligence at Polda Metro Jaya. The results of this study are First, the objectives and targets of the online SKCK policy include: (1) Facilitating public access to information (2) Transparency in terms of regulations, procedures, and financing, (3) As a form of improving government services, (4) As a alternative ways for the intelligence function to absorb information and data, (5) considerations for leaders or ranks to take strategic steps or make decisions. Second, the reality of implementing online SKCK services compared to Offline SKCK services; applicants consider online SKCK to be more efficient because it can cut time, save costs and save energy. Third, the effectiveness of the application of the SKCK Online service policy at the Metro Jaya Police is still ineffective even though it is seen from the satisfied public response, because it is faster and easier, making it easier for applicants. Making SKCK online is considered by the public to be simpler, but in its implementation it is not fully online (Modified-Online). Fourth, the factors that become obstacles in the online SKCK service in the Polda Metro Jaya area include; (1) Inappropriate socialization process, (2) Limited facilities and infrastructure, (3) Community access that is still difficult (Distance), (4) People who do not fully understand and can use online technology, (5) Technical constraints.

Keywords: Effectiveness, Public Policy, Public Services, Information Technology"

"Pertumbuhan transaksi melalui electronic commerce (e-commerce) mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah pengaduan konsumen. Salah satu e-commerce yang saat ini cukup menarik minat masyarakat adalah Online Travel Agent (OTA). Adapun OTA merupakan agen perjalanan berbasis digital yang berfungsi sebagai media promosi dan penjualan jasa perjalanan wisata melalui suatu aplikasi atau website. Umumnya, OTA memiliki berbagai macam jasa yang dapat ditawarkan kepada konsumen, namun dalam penelitian ini, hal yang akan menjadi fokus utama pembahasan adalah terkait jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA. Meskipun OTA memberikan kemudahan bagi konsumen dalam bertransaksi, tetapi OTA tetap membawa berbagai permasalahan. Selain itu, tidak adanya aturan yang mengatur mengenai OTA secara khusus di Indonesia juga mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum terhadap konsumen pengguna jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA. Hal ini berbeda dengan India yang telah memiliki aturan khusus terkait OTA. Melalui penelitian yuridis-normatif, tulisan ini membahas tentang permasalahan hukum yang umum dialami oleh konsumen pengguna jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA di Indonesia dan India, ketentuan bentuk pelindungan hukum, dan pertanggungjawaban pelaku usaha penyelenggara jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA di Indonesia serta membandingkannya dengan pengaturan yang ada di India. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan hukum yang umum dialami oleh konsumen pengguna jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA di Indonesia hampir serupa dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di India. Terdapat beberapa ketentuan mengenai bentuk pelindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha dalam peraturan di India yang belum diatur dalam peraturan penyelenggara jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA di Indonesia. Lebih lanjut, dikarenakan di Indonesia tidak terdapat aturan khusus mengenai penyelenggaraan OTA, maka tanggung jawab antara perusahaan OTA dan penyedia tempat penginapan hanya dapat mengacu pada syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan OTA di Indonesia.

---

The growth of transactions through electronic commerce (e-commerce) has resulted in an increase in the number of consumer complaints. One of the e-commerce that is currently quite interesting to the public is the Online Travel Agent (OTA). OTA is a digital-based travel agent that functions as a medium for promotion and sales of travel services through an application or website. Generally, OTA has a variety of services that can be offered to consumers, but in this study, the main focus of the discussion will be related to lodging booking services through OTA. Although OTA provide convenience for consumers in transacting, OTA still brings various problems. In addition, the absence of rules specifically governing OTAs in Indonesia has also resulted in legal uncertainty for consumers who use lodging booking services through OTAs. This is different from India which already has specific rules regarding OTA. Through juridical-normative research, this paper discusses common legal issues experienced by consumers who use lodging booking services through OTA in Indonesia and India, provisions for legal protection, and the liability of business actors who provide lodging booking services through OTA in Indonesia and compares them with the existing regulations in India. The results of the study show that the common legal issues experienced by consumers who use lodging booking services through OTAs in Indonesia are almost similar to the problems that occur in India. There are several provisions regarding the form of legal protection and the liability of business actors in regulations in India that have not been regulated in the regulations for lodging booking services through OTA in Indonesia. Furthermore, because in Indonesia there are no specific regulations regarding the implementation of OTA, the responsibility between the OTA company and the accommodation provider can only refer to the terms and conditions that have been set by each OTA company in Indonesia."

"Anak merupakan amanah dari Allah SWT bagi setiap orang tua, disamping itu anak juga merupakan generasi penerus bangsa. Hal tersebut menjadikan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan atas hak-haknya. Hak nafkah anak merupakan salah satu hak anak yang berpengaruh signifikan terhadap tumbuh kembang anak. Namun dewasa ini masih ditemukan permasalahan terkait penegakan hukum dan kepastian hukum hak nafkah anak setelah perceraian. Hal ini mengakibatkan banyaknya jumlah anak terlantar khususnya secara ekonomi di Indonesia. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini hendak menjawab, bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur dan menjamin terpenuhinya hak nafkah anak dalam hal terjadinya perceraian beserta konsekuensi hukum apabila hak nafkah anak yang telah diputus oleh pengadilan tidak dipenuhi dan upaya hukum yang dapat diambil. Kemudian, analisis terkait implementasi aturan hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus nafkah anak, dalam Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Bkt. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan pustaka atau data sekunder. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dari segi instrumen hukum, Indonesia sudah menaruh perhatian khusus terkait jaminan hak nafkah anak dalam hal terjadinya perceraian. Namun masih banyak faktor yang menghambat terpenuhinya hak tersebut, baik dari sisi orang tua, pengadilan, dan pemerintah. Penting sekiranya dibentuk suatu lembaga yang bertanggungjawab secara khusus untuk menjamin bahwa setelah terjadi perceraian, anak dapat menerima hak nafkah sebagaimana mestinya. Pengadilan juga hendaknya melakukan pengawasan terkait pelaksanaan isi putusan oleh para pihak. Kesigapan ibu dalam mengambil tindakan bilamana ayah tidak menunaikan kewajibannya membayarkan nafkah, juga penting demi kesuksesan pemenuhan hak nafkah anak.

---

Children are a mandate from Allah SWT for every parent. Moreover, children are also the nation's next generation. This makes children entitled to get protection and guarantees for their rights. The livelihood right is one of the rights of children that have a significant effect on children's growth and development. However, currently there are still problems related to the law enforcement and legal certainty of child support rights after divorce. This has resulted in a large number of neglected children, especially in the term of economic in Indonesia. Based on these problems, this study intends to answer, how the positive law in Indonesia regulates and guarantees the fulfillment of child support rights in the event of divorce, along with the legal consequences will be when the right to support the child which has been decided by the court is not fulfilled and the legal effort that can be taken. There is also an analyzes about the implementation of legal rules and judges' considerations in deciding children's livelihoods, contained in Court’s Judgment Number 263 / Pdt.G / 2020 / PA.Bkt. The research method used is juridical normative, using library sources or secondary data. From the result of this research, it is found that in terms of legal instruments, Indonesia has paid special attention to the guarantee of child support rights in the event of divorce. However, there are still many factors that hinder the fulfillment of this right, both in terms of parents, court, and government. It is important if an institution is specifically responsible for ensuring that after a divorce occurs, children can receive the right to support them properly. The court should also supervise implementations of the decisions by the parties. The readiness of the mother in taking action when the father does not fulfill his obligation to pay for the living is also important for the success of fulfilling the right to support the child."

"Melihat kenyataan yang ada bahwa kondisi anak Indonesia masih banyak yang memprihatinkan.Seperti masih banyaknya anak-anak yang mengemis, berjualan, dan mengamen di jalanan. Anak-anak seperti itu umumnya sudah tidak bersekolah lagi. Selain itu, anak juga sangat memerlukan perlindungan hukum yang berkekuatan hukum tetap, sebab sering kali terjadi kasus-kasus hukum yang tidak tertangani. Di sisi lain dalam penanganan terhadap kasus anak pun bisa dikatakan belum baik, maka perlu adanya tindakan diversi karena diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang baik kembali, melalui jalur non formaldengan melibatkan sumber daya masyarakat. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana Penyidik menentukan diversi terhadap tindak pidana yang dilkukan oleh anak, bagaimana cara Penyidik menghasilkan satu kesepakatandiversi serta bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan diversi oleh Polresta Depok dan Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empirik, dengan sumber data yang diperoleh melalui kepustakaan danwawancara. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menunjukan bahwa beberapa kasus yang ditangani oleh PolrestaDepok dan Polres Kabupaten Bogor tidak ada keseragaman dalam penanganan perkara yang dapat dilakukan diversi. Pada kedua polres tersebut memiliki kebijakan yang berbeda, karena Penyidik Polresta Depok tidak mengetahuiPeraturan Pemerintah No.65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum berumur 12 (dua belas) tahun. Hal ini menyebabkan perbedaan kebijakan dengan yang dilakukan Polres Kabupaten Bogor yang sudah mengetahui Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2015, oleh sebab itu diperlukan sosialisasi tentang pelaksanaan diversi ditingkat Penyidikan.

---

Looking at the reality that the condition of Indonesian children that seem to be apprehensively alarming, like numerous of children being panhandler, busker, etc. Those children mostly lost their rights to obtain education. Moreover, those children need legal protection due to some unresolved legal cases. On the other hand, the handling of child cases remain indecent, therefore will need a diversion mechanism with the aim of giving some opportunities to the lawbreakers as a refinement through informal way by involving society. This research explains how investigator determines diversion mechanism to be used in criminal cases committed by children, how investigator resulting diversion agreements, and how the surveillance is conducted by Bogor Regency Resort Police and Depok Resort Police. The research method used is normative-empirical method with data sources obtainedthrough literatures and interview and the research type used is explanatory. The result tells that some cases handled by Bogor Regency Resort Police and Depok Resort Police shows no common denominator for cases that using diversion mechanism. In both Bogor Regency Resort Police and Depok Resort Police have totally different policies due to lack of acquaintance of the Government Regulationnumber 65 Year 2015 concerning Guidelines for Implementing Diversion and Handling of Children Under 12 Years Old by Depok Resort Police. This resulted the total different policies between Bogor Regency Resort Police and Depok Resort Police. Therefore the massive socialization of the implementation of diversionmechanism in the level of investigation is inevitably needed."

"Pembangunan rumah susun merupakan Salah satu altemnatif pemecahan masalahkebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah perkotaan yang jumlahpenduduknya terus meningkat dan jumlah tanah yang sangat terbatas, karenapembangunan rumah susun dapat mengurangi penggunaan tanah. Namun, dalamproses peralihan HMSRS terdapat pertentangan antara aspek hukum yang mengaturhal tersebut dengan apa yang terjadi dalam prakiek sehingga seringkali tindakandeveloper yang menyimpangi aturan UU No. 16 Tahun 1985 dan PP No. 4 Tahun1988 melemahkan Kedudukan pembeli HMSRS. Oleh karena itu diperlukanperlindungan hukum bagi para pihak dalam proses peralihan HMSRS sehingga dapat‘melindungi kepentingan para pihak. Permasalahan menarik untuk diangkat dalamskripsi ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dalam peralihanHak Milik-Atas Satuan Rumah Susun ditinjau dari segi tcori dan praktek. Tujuanpenulisan skripsi ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimanakah prosedurperalihan HMSRS dengan meninjau pada seg! teori dan praktek yang terjadi di dalam‘masyarakat dan apakah bentuk perlindungan hukumn bagi para pihak yang melakukanperalihan HMSRS, Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitiankepustakaan, data yang diperlukan adalah data sekunder yang diperoleh dengan carastudi dokumen dan wawancara kepada narasumber. Bentuk laporan penelitian adalahdeskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian analisis data dapat disimpulkan bahwadalam. praktek peralihan HMSRS banyak tindakan developer yang. menyimpangietentuan yang diatur dalam aturan hukum rumah susun sehingga melemahkankedudukan_pembeli HMSRS, Maka, bentuk perlindungan hukum yang dapatdiberikan kepada pembeli HMSRS dalam proses peralihan HMSRS dengan developeradalah sebelum membeli HMSRS sebaiknya pembeli memeriksa status tanah rumahsusun terlebih dahulu serta dokumen-dokumen yang terkait dan pembeli juga harusmemperhatikan Klausul (isi) dalam PPJB yang anti akan ditandatanganinya untukmencegah adanya ketidakseimbangan kedudukan bagi para pihak yang seringkalilebih menguntungkan developer saja, Perlu diingat bahwa untuk memberikanperlindungan hukum Bagi para pihak tidak hanya pada proses peralihan HMSRSdalam akta jual beli saja tetapi juga harus member perlindungan hukum secarakeseluruhan baik dalam segi yuridis maupun dalam prakteknya, Selain itu, hal inimerupakan tugas pemerintah untuk memberi perlindungan hukum secara tegas olehpemerintah dalam melindungi hak-hak pembeli HMSRS dan perlu adanya kesadaranhukum bagi developer untuk mematuhi aturan hukum rumah susun."

"Mengingat pentingnya Lembaga Distributor dalam pemasaran hasil akhir produksi, maka penulis dalam penulisan ini akan menjabarkan mengenai pengaturan lembaga distributor di Indonesia terkait dengan Prinsipal dan Distributor dalam negeri serta penerapan Hukum Perjanjian dalam Perjanjian Distributor antara PT. X dengan PT. Y. Lembaga Distributor bukanlah lembaga baru dalam dunia perdagangan di Indonesia, Departemen Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa (Permendagri No. 11/M-DAG/PER/3/2006), telah mengatur mengenai Lembaga Distributor di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mewajibkan Distributor, Distributor Tunggal dan Sub Distributor yang telah membuat perjanjian pendistribusian di Indonesia untuk mendaftarkan diri pada Departemen Perdagangan. Penerapan Hukum Perjanjian berdasarkan KUHPerdata terhadap Perjanjian Distributor antara PT. X dan PT. Y pada dasarnya telah sesuai dengan KUHPerdata dan juga sesuai dengan Permendagri No. 11/M- DAG/PER/3/2006 yang merupakan peraturan lebih lanjut tentang perjanjian distributor di Indonesia. Namun, pada Perjanjian Distributor antara PT. X dengan PT. Y ini masih terdapat ketidaksetaraan dalam kedudukan hukum yaitu dengan terdapatnya pengakhiran perjanjian secara sepihak oleh Prinsipal.

---

In relation the necessity of Distribution Institution as the marketing of production business activities, in this thesis the author will describe the details of Distributorship Agreement under the Indonesia contract laws in the frame work of national distributorship agreement in which the Principal and the Distributor are located in Indonesia. Study case analysis upon Distributorship Agreement between PT. X and PT. Y that conducted under Indonesia contract law and Minister of Trade Regulation No.11/M-DAG/PER/3/2006 concerning the Requirements and Procedure on the issuance of the Letter of Registration for Agent or Distributor of Goods and/or Services. In this observation, the author has found that in such Distributorship Agreement that the position between the Principal and the Distributors are not equal between one and another this fact can be found from provision concerning the termination of contract by the Principal that can be conducted without any prior notice or approval from Distributor."

"Skripsi ini merupakan suatu hasil penelitian bersifat normatif yuridis (kepustakaan) dengan melakukan suatu perbandingan hukum bersifat Perbandingan Hukum Modern Khusus yang meliputi perbandingan Hukum Terapan (Applied Comparative Law). Latar belakang penulisan penelitian ini adalah terdapatnya suatu temuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait dengan keterbatasan-keterbatasan (untuk mengajukan hak gugat, keberatan dan lain-lain termasuk melaksanakan Gugatan Derivatif) dalam hal pengaturan mengenai Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas akibat suatu Aksi Korporasi maupun keputusan tertentu yang berlindung dibalik legalitas keabsahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana keberlakukannya banyak dipengaruhi oleh Kepentingan Pemegang Saham Mayoritas. Sedangkan sebagai suatu perbandingan atas Pengaturan di Perundangan lain, yaitu pengaturan dalam UU Korporasi Australia 2001. Penelitian ini menemukan aspek-aspek tertentu dalam UU Korporasi Australia tersebut, yang dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum sebagai manfaat hukum, bagi Pemegang Saham Minoritas, meliputi Pengaturan terhadap Pemegang Saham Minoritas yang memiliki dan mengatur batasan-batasan yang lebih luas dalam hal mengakomodir kepentingan Pemegang Saham Minoritas untuk mengajukan gugatan, permohonan atau tindakan lain demi mencapai Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas atas Aksi Korporasi atau Keputusan Perseroan yang bersentuhan dan memiliki dampak bagi kepentingan Pemegang Saham Minoritas.

---

This undergraduate thesis is prepared on a literature based (legal normative) research with a comparative study characterized as a Applied Comparative Law. The background of the writings of this research, is based on the findings within the Law No. 40 year 2007 about Limited Liability Company related to its limitations (to file a legal suit, appeal and others, including to undertake Derivative Action) regarding the regulation about the Protection towards the Minority Shareholders from Corporate Actions or other corporate decisions which was taken under the previllege and the legality of the General Meetings, where its validity and process has been recognized to be influenced by the interest of the Majority Shareholders. Whilst as a comparison of other Regulation within different Act, that is the regulating provisions within the Australian Corporations Act 2001.

This research found that there are certain aspects in Australian Corporations Act 2001, that can provide sense of justice and legal consistency (as the benefit of the Law itself) for Minority Shareholders, covering the regulations regarding Minority Shareholders which regulates more extentive boundaries in terms of accomodating the interest of the Minority Shareholders in order for them to file a legal suit, an appeal or other actions which can be classified as an action to achieve a comprehensive protection towards the Minority Shareholders from Corporate Actions which may interact and have certain effects towards the interest of the Minority Shareholders."

"Skripsi ini mengkaji mengenai dampak dari dibatalkannya akta kelahiran seorang anak angkat. Identitas anak merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi dan tercermin pada suatu akta kelahiran. Pada skripsi ini, penulis mengangkat pokok permasalahan yaitu Bagaimana pengaturan mengenai pengangkatan anak dan pembatalan akta kelahiran di Indonesia khususnya pada anak angkat. Bentuk penelitian dalam skripsi ini bersifat doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Di Indonesia, belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang praktik pengangkatan anak. Praktik pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak beserta SEMA dan Peraturan pelaksana lainnya. Akta kelahiran dan pembatalannya diatur dalam UU Administrasi Kependudukan dan Peraturan pelaksananya. Praktik pembatalan akta kelahiran anak angkat ini dianalisis melalui dua penetapan pembatalan akta kelahiran yang mana dengan dikabulkannya permohonan tersebut melahirkan suatu dampak dan akibat hukum terhadap anak angkat serta penulis mengkaji mengenai upaya hukum yang ditempuh.

---

This bachelor thesis examines the impact of canceling the birth certificate of an adopted child. A child's identity is one of the child's rights that must be fulfilled and reflected in a birth certificate. In this thesis, the author raises the subject matter, namely how the regulation of child adoption and cancelation of birth certificates in Indonesia, especially for adopted children. The form of research in this thesis is doctrinal with a qualitative approach. In Indonesia, there is no law that specifically regulates the practice of child adoption. The practice of child adoption is regulated in Government Regulation No. 54/2007 on the Implementation of Child Adoption along with SEMA and other implementing regulations. Birth certificates and their cancellation are regulated in the Population Administration Law and its implementing regulations. The practice of canceling the birth certificate of an adopted child is analyzed through two stipulations of canceling the birth certificate, which with the granting of the application gives birth to an impact and consequences. The author also examines the legal remedies taken."