Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai implikasi yuridis akta yang dibuat oleh Notaris pada saat cuti yang mengakibatkan akta autentik yang memiliki pembuktian semprna fungsinya mengalami degradasi fungsinya seperti akta dibawah tangan. Metode penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yaitu menelaah norma hukum tertulis dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum yang berkaitan dengan implikasi yuridis atas akta yang di buat oleh Notaris dalam keadaan cuti. Studi kasus ini Notaris tersebut telah membuat akta autentik Notaris yang terdegradasi menjadi akta dibawah tangan dan telah merugikan banyak pihak/klien yang telah membuat akta autentik dengan Notaris yang bersangkutan. Implikasi yuridis bagi Notaris yang membuat akta dalam keadaan cuti, yaitu Notaris yang melakukan pelanggaran ketentuan pembuatan akta yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan dapat dikenakan sanksi-sanksi, yang secara bertahap dan telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, mulai dari sanksi ringan yaitu teguran tertulis, hingga terberat yakni pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Notaris harus bertanggung jawab terhadap seluruh akta yang telah dibuat selama cuti tersebut apabila terdapat masalah dikemudian hari dan para pihak/klien yang membuat akta dapat menuntut ganti rugi kepada Notaris. Makadari itu seharusnya notaris sebagai pejabat umum yang memiliki nilai moral yang tinggi, seharusnya hendaklah menunjuk notaris pengganti ketika sedang cuti dan tidak menjalankan fungsi jabatannya sebagai Notaris hingga masa cutinya terlewati, agar tidak terjadi degradasi akta yang disebabkan Notaris cuti namun tetap menjalankan jabatannya. Majelis Pengawas Notaris hendaknya melakukan pengetatan pengawasan terhadap Notaris terkait cuti dan penunjukan notaris pengganti, agar tidak terjadi kasus serupa.

---

This thesis will discuss the juridical implications of the deed made by the Notary during their Leave which results in an authentic deed that has perfect proof of its function having its function degraded such as an underhand deed. This research uses a normative juridical research method, which is examining written legal norms by conducting a literature study on primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials related to juridical implications on the deed made by the Notary in a state of leave. Which in this case study the said Notary has made the authentic deed be relegated to an underhand deed and has harmed many parties/clients who have made the authentic deed by the Notary concerned. The juridical implications for a Notary who makes a deed in a state of Leave is that they violate the clause in making a deed that has been regulated inhave been regulated in the Notary Position Act, they may be subject to gradual sanctions and have been regulated in the Notary Position Act, ranging from light sanctions, namely written warnings, to the heaviest, that is the dismissal (or Termination?) by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The notary must be responsible for all deeds that have been made during their Leave in case there are problems in the future and the parties/clients who made the deed can claim compensation from the Notary. Therefore, a Notary as a public official who has high moral values, should appoint a substitute notary when they are on leave and not carry out their function as a Notary until thier Leave period has passed, so that there would be no deed degradation caused by a notary on leave, meanwhile they will still carry out their position. The Notary Supervisory Board should tighten their supervision of Notaries regarding Leaves and the appointment of a substitute notary, so that similar cases shall not occur."

"ABSTRAKSebagai konsekuensi dari kedudukan yang terhormat dan kewenangan yang sedemikian penting tersebut, Notaris berkewajiban melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan dan mematuhi segala yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan maupun kode etik, baik dalam pelaksanaan tugas jabatannya maupun dalam kehidupan sehari-hari, serta bertanggung jawab atas akibat yang timbul sehubungan dengan terjadinya pelanggaran yang telah dilakukan.Tesis ini membahasmengenai pelanggaranNotaris dalam membuat akta Perjanjian Pengikatan Jual beli berdasarkan studi kasus PutusanMajelisPemeriksaPusatNotarisNomor 11/B/MPPN/VII/2019. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah tanggung jawab Notaris yang sedang dalam masa cuti terhadap  pembuatanakta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang mengandung unsur keberpihakandan akibat hukum Notaris yang terhadap pembuatan Akta PPJB yang mengandung unsur keberpihakkan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder dan tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang mengandung unsur keberpihakkan yang dibuatnya bertanggung jawab secara pidana, perdata dan administrasi dan Akibat hukum yang terjadi dari pembuatan akta yang mengandung unsur keberpihakkan yang dilakukan Notaris terbukti tidak terlindunginya hak Pelapor serta merugikan pelapor dan akta yang dibuat menjadi batal demi hukum. Seharusnya Notaris yang sudah sering melanggar standar profesi dan melanggar hukum seharusnya diberhentikan dengan tidak hormat.

---

ABSTRACTAs a consequence of having an honourable and a significant position, Notary is obliged to implement and to comply with statutory law and code of ethics, neither when implementing notary role nor day by day life. The Notary is also responsible for the consequences arising in connection with the occurrence of violations that have committed. The thesis discusses Notarys authority issuing a commitment of sale and purchase agreement based on a case study of the central assembly examiners of notary decision number 11/B/MPPN/VII/2019. The main issues on this thesis are how the responsibility of Notary who is on leave period and making a commitment of sale and purchase agreement which contains partiality, and how the Notarys legal consequences regarding the commitment of sale and purchase agreement made with partiality. In order to address the issue stated before, normative juridical and analytical descriptive research is used as a research method. Therefore, the conclusion of Notarys liability for the issuing deed which contains partiality must be bear other than administration sanctions, criminal, civil, and code of ethics sanctions. Accordingly, the legal consequences arising from made of the commitment of sale and purchase agreement that contains partiality carried out by a Notary which has been proved is not protected the complainant rights, harmful to the complainant, and also the deed recognised as a privately made deed. It is safe to say, Notary that often violates the ethical standard, and the law must be disrespectfully fired."

"Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) yang bertentangan dengan syarat formil sebagaimana diatur dalam undang-undang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. Akta PKR yang dibuat oleh Notaris EFV mengandung cacat hukum karena tidak memenuhi syarat formil penyelenggaraan RUPS yang diatur dalam UUPT. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris analisis dimana hasil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Akta PKR yang dibuat oleh Notaris EFV menjadi batal demi hukum karena dalam pebuatannya tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh UUPT ; (2) Notaris EFV bertanggung jawab secara pribadi dalam jabatannya atas pembuatan Akta PKR yang bertentangan dengan syarat objektif RUPS. Pihak yang dirugikan atas pembuatan Akta PKR dapat melakukan gugatan ganti kerugian dan gugatan pembatalan SK Kemenkumham.  Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanski kepada Notaris EFV apabila adanya laporan dari pihak yang dirugikan. Untuk mencegah hal serupa terjadi maka Kemenkumham perlu menerapkan fungsi verifikasi atas dokumen yang disyaratkan untuk melakukan perubahan anggaran dasar agar dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, dan meningkatkan efektivitas AAUPB. Perlu dilakukan amandemen kebijakan Pasal 82(2) UUPT agar memberikan kejelasan atas tata cara pemanggilan RUPS melalui surat tercatat.

---

Deed of Shareholder Meeting Resolutions (SMR Deed) which violated the formal requirements is a tort act. SMR Deed which made by EFV Notary contains legal defects because its violated the formal requirements stated in Company Law. This research is normative juridical elaborated with analytical explanatory method, which result in this research as follows (1) the SMR Deed made by EFV Notary became null and void because its creation did not meet the requirements specified by the Company Law; (2) Notary EFV is personally responsible in his position for drawing up the SMR Deed which contradicts the objective requirements of the GMS. Parties who are harmed by the making of the SMR Deed can submit a lawsuit for compensation and a lawsuit for canceling the Decree of the Ministry of Law and Human Rights. The Supervisory Board can impose sanctions on the EFV Notary if there is a report from the aggrieved party. To prevent a similar thing from happening, the Ministry of Law and Human Rights needs to implement a verification function on the documents required to make changes to the articles of association so that they can provide benefits to the community, and increase the effectiveness of the good governance. It is necessary to amend the policy of Article 82(2) Company Law in order to provide clarity on the procedures for summoning GMS by registered letter."

"Notaris memiliki kewenangan utama yakni untuk membuat suatu akta autentik. Akta yang dihasilkan Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika telah memenuhi suatu syarat autentisitas dan terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat objektif dalam syarat sahnya suatu perjanjian mengakibatkan kebatalan pada Akta Pengakuan Utang dan Kuasa Menjual serta kedudukan dari suatu Kuasa Menjual itu sendiri yang tidak tepat karena dijadikan sebagai suatu jaminan atas pelunasan utang piutang dalam kasus tersebut. Sebagai Notaris, seharusnya dapat menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun rumusan masalah yang dibahas terkait keabsahan atas objek perjanjian yang keliru dalam Akta Pengakuan Utang dan Kuasa Menjual serta peran dan tanggung jawab Notaris atas akta yang telah dinyatakan tidak sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Pdt/2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan penelusuran data sekunder didukung wawancara dengan studi dokumen, serta dengan tipe penelitian yaitu dengan penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa objek perjanjian tidak sah karena tidak memenuhi syarat objektif sehingga tergradasi menjadi akta dibawah tangan. Hal ini berdampak pada peran Notaris yang tidak dilaksanakan dengan hati-hati dan cermat dalam membuat akta autentik sehingga harus bertanggung jawab atas kelalaiannya dalam menjalankan tugas jabatannya.

---

Notary has the main authority, namely to make an authentic deed. Deeds produced by a Notary have perfect evidentiary power if they have met certain requirements for authenticity and have fulfilled the validity conditions of an agreement. The failure to fulfill the objective conditions in the validity of an agreement results in the cancellation of the Deed of Debt Recognition and Power to Sell and the position of a Selling Authority itself which is incorrect because it is used as a guarantee for the settlement of debts and receivables in that case. As a Notary, he should be able to carry out his duties and positions in accordance with the UUJN. The formulation of problems discussed is related to the validity of the wrong agreement object in the Deed of Debt Recognition and Power to Sell as well as the roles and responsibilities of the Notary for deeds that have been declared invalid based on the Supreme Court Decision Number 279 K/PDT/2017. This study used a normative juridical research method with secondary data retrieval supported by interviews with document studies, as well as the type of research, namely descriptive research. The results of this study show that the object of the agreement is invalid because it does not meet the objective requirements so that it is graded into a deed under hand. This has an impact on the role of the Notary which is not carried out carefully and carefully in making authentic deeds so that he must be responsible for his negligence in carrying out his duties."

"Penelitian ini berisi uraian mengenai kekuatan hukum akta pengikatan tukar menukar saham dengan tanah yang dibuat oleh Notaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1479 K/Pdt/2018. Masalah yang dikaji adalah kekuatan hukum akta pengikatan tukar menukar saham yang dibuat oleh Notaris yang proses balik namanya tidak dapat terlaksana karena tanah objek tukar menukar dibeli pihak ketiga dan akibat hukum perbuatan jual beli tanah dalam hal penjual bukan pemilik barang. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian preskriptif. Alat pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen dengan metode analisis kualitatif. Bentuk hasil penelitian ini adalah preskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini bahwa perjanjian pengikatan tukar menukar saham dengan tanah berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan kewenangan notaris membuat akta tersebut adalah sah dan mengikat, tidak hanya itu pengalihan kepemilikan atas saham dan hak atas tanah antara Pihak I dan Pihak II/ Penjual telah terjadi melalui penyerahan benda. Sehingga Pihak II/ Penjual tidak berwenang menjual tanah objek tukar menukar kepada Pihak III/ Pembeli. Akibat hukum perbuatan jual beli tanah dalam hal penjual bukan pemilik barang adalah batal demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1471 KUHPerdata. Sehingga dengan ditetapkan oleh hakim bahwa perjanjian jual beli atas tanah tersebut batal demi hukum, kantor pertanahan patuh dan berwenang untuk mengeluarkan surat pembatalan pendaftaran tersebut. Luaran/output yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan karya ilmiah berupa tesis yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penulis lainnya di masa yang akan datang.

---

This research contains descriptions regarding the legal force of the binding exchange of shares with land deed made by Notary in the Supreme Court Verdict Number 1479 K/Pdt/2018. The problem studied is the legal force of the binding exchange of shares made by Notary in which the title transfer cannot be carried out because the object was purchased by a third party and as the legal consequences for unauthorized land selling. The research method used is normative legal research with prescriptive typology. The data collection tool used is document study with qualitative analysis methods. The result of this research is in prescriptive-analytical form. This research will show that the binding exchange of shares with land deed that is based on Article 1320 of the Indonesian Civil Code and the authority of Notary to make the deed is legal and binding. Not only that, the ownership transfer of the shares and land rights between the First Party/the owner of the shares and the Second Party/the seller of the land has occurred through delivery of objects. The Second Party is not authorized to sell the land, which is the object of the exchange deed, to a Third Party/the buyer. The legal consequences of land selling by someone who is not the owner is null and void as stipulated on Article 1471 of the Indonesian Civil Code. As the sale and purchase agreement declared null and void by the judge, the National Land Agency has the authority to issue a letter of cancellation the the registration. This research aims to produce scientific paper in form of postgraduate thesis which can be used as reference material by other writers in the future.

"

"Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib mentaati ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur oleh perundang-undangan, apabila Notaris melanggar ketentuan yang berlaku maka Notaris wajib bertanggungjawab dalam aspek individu maupun sosial. Semakin banyak akta yang dibuat oleh notaris maka akan semakin besar tanggung jawab Notaris tersebut. Notaris juga dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga seorang Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya memerlukan seorang pegawai sebagai penunjang profesional kerjanya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tanggung jawab Notaris atas pemalsuan tanda tangan Notaris/PPAT yang dilakukan oleh pegawai dalam Akta Jual Beli serta menganalisis kekuatan mengikat dan dampak hukum dari Akta Jual Beli yang dibubuhi tanda tangan Notaris/PPAT yang dipalsukan oleh pegawai Notaris/PPAT. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran bahan dari data sekunder. Tipe penelitian yang digunakan bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian ini yaitu adanya tanggung jawab secara perdata sesuai Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Dampak hukum terhadap Akta Jual Beli tersebut adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata. Untuk mencegah hal itu terjadi, diharapkan Notaris dan pegawai membuat perjanjian kerja secara tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak agar tidak terjadi kasus pemalsuan tanda tangan Notaris/PPAT oleh pegawainya di kemudian hari.

---

The Notary in carrying out his position is obliged to comply with the applicable provisions as regulated by legislation, if the Notary violates the applicable provisions, the Notary is obliged to be responsible for individual and social aspects. The more deeds made by a notary, the greater the responsibility of the notary. Notaries can also hold concurrent positions as Land Deed Making Officials, so that a Notary in carrying out his authority and obligations requires an employee as a professional supporter of his work. The problems raised in this study are the Notary's responsibility for falsification of Notary/PPAT signatures carried out by employees in the Sale and Purchase Deed and analyze the binding strength and legal impact of the Sale and Purchase Deed whose signatures of Notary/PPAT were falsified by Notary/PPAT employees . To answer these problems, a normative juridical research method was used which was carried out by tracing materials from secondary data. The type of research used is explanatory. The results of this study are that there is a civil liability according to Article 1367 of the Civil Code stating that people who appoint other people to represent their affairs are responsible for losses caused by their servants or subordinates in carrying out the work assigned to those people. The legal impact on the Sale and Purchase Deed is null and void because it does not meet the provisions of Article 1868 of the Civil Code. To prevent this from happening, it is expected that the Notary and the employee will make a written work agreement signed by both parties so that there are no cases of forgery of the Notary's signature/PPAT by their employees in the future."

"Penelitian ini membahas mengenai kesalahan penerapan konstruksi hukum pada pembuatan akta sebagai perbuatan penyertaan. Perbuatan penyertaan atas turut serta Notaris yang menguntungkan pihak lain dalam membuat Akta sewa menyewa dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan awal dari sengketa permasalahan. Pembuatan Akta tersebut tidak dilakukan atas permintaan kedua penghadap dihadapan Notaris melainkan hanya satu penghadap yang menyampaikan keinginan pembuatan aktanya kepada Notaris sehingga menimbulkan perbedaan pada maksud dan tujuan dari para pihak. Maksud dan tujuan yang dimaksud adalah pinjam meminjam uang bukan untuk mengalihkan aset dalam bentuk jual beli sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain. Kerugian pihak lain atas pembuatan akta tersebut mengakibatkan sertifikatnya menjadi beralih secara melawan hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kesalahan penerapan konstruksi hukum dalam pembuatan akta yang dikategorikan sebagai perbuatan penyertaan dan implikasi hukum atas kesalahan penerapan konstruksi hukum dalam pembuatan akta. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian ekplanatoris. Hasil analisis bahwa terpenuhinya Notaris EN untuk mengambil bagian melakukan tindakan pelanggaran penyertaan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1. Adanya tindakan Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut berimplikasi terhadap aktanya karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata dan syarat materiil suatu akta sehingga menjadi batal demi hukum. Implikasi pelanggaran tersebut juga mewajibkan Notaris untuk bertanggung jawab secara pidana, administratif, perdata dan Kode Etik Notaris.

---

This study discusses the errors in the application of legal construction in the making of deeds as acts of participation. The act of participating in the participation of a Notary that benefits other parties in making the Lease Act with the Sale and Purchase Binding Agreement Act is the beginning of a problematic dispute. The making of the Deed is not done at the request of both parties before the Notary but only one person who conveys the desire to make the deed to the Notary so as to cause a difference in the intent and purpose of the parties. The purpose and objective is to borrow money and not to transfer assets in the form of sale and purchase so as to cause losses to other parties. The loss of the other party for the making of the deed resulted in the certificate being transferred against the law. The issues raised in this study are about the errors in the application of legal construction in the making of deeds which are categorized as acts of participation and legal implications for the errors in the application of legal construction in the making of deeds. To answer these problems used normative juridical law research methods with explanatory research typology. The result of the analysis that the fulfillment of Notary EN to take part in committing acts of violation of participation as per Article 55 paragraph (1) 1st. The action of the Notary who commits the violation has implications for the deed due to non -fulfillment of the legal requirements of the agreement in Article 1320 of the Civil Code and the material requirements of a deed so that it becomes void by law. The implications of such violations also oblige Notaries to be liable for criminal, administrative, civil and Notary Code of Conduct."

"ABSTRAKPenelitian ini secara umum membahas mengenai tanggung jawab Notaris atas akta yang dibuat pihak lain yang tidak memiliki kewenangan membuat akta Notaris dalam arti verlijden sesuai dengan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 15/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XI/2019. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memilikikewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnnya. Kewenangan seorang pejabat umum dalam membuat akta ialah sangat penting karena kewenangan tersebutlah yang akan menentukan status dari akta tersebut, sehingga dalam menjalankan jabatannya Notaris dituntut untuk bertindak profesional dan teliti guna menjaga sifat otentisitas dari akta Otentik yang dibuatnya. Dikarenakan suatu akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat hilang otentisitasnya apabila tidak memenuhi syarat sah nya suatu akta otentik. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian tesis iniadalah mengenai keabsahan Akta Notaris yang berfungsi sebagai formalitas causadan probationis causa yang dibuat oleh pihak lain yang tidak memilikikewenangan membuat akta otentik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi Jabatan dan Kode Etik Notaris terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris pada Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor15/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2019. Penelitian ini dilakukan dengan bentuk yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan Akta Pemindahan dan Penyerahan (Cessie) yang dibuat oleh karyawan Notaris NMM yaitu EW dianggap tidak sah dan akta tersebut juga dianggap tidak ada (non existent) serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian atau tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti.. Dalam kasus ini sanksiyang dikenakan kepada Notaris tersebut adalah sanksi administratif dan sanksietika dan Majelis Pengawas Notaris menjatuhkan putusan mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat.

---

ABSTRACTThis research generally discusses the notary responsibility for the deed made by other parties who do not have the authority to make a notarial deed in the verifiable sense in accordance with the Decision of the Notary Regional Supervisory Board Number 15/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XI/2019. Notary Public is an official who is authorized to make an authentic deed and has other authority as referred to in Law Number 2 of 2014 concerning Amendment to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position or based on other laws. The authority of a public official in making a deed is very important because it is the authority that will determine the status of the deed, so that in carrying out his position the Notary is required to act professionally and thoroughly in order to maintain the authenticity of the authentic deed he made. Because an authentic deed made by or before a Notary can lose its authenticity if it does not meet the legal requirements of an authentic deed. The issues raised in this thesis research are regarding the validity of the Notary Deed which functions as a causaformality and probationis causa made by other parties who do not have the authority to make an authentic deed based on the Notary Position Law and the official authorized to impose sanction of the Position and Notary Ethics Code of violations committed by Notaries in the Case Study of the Decision of the Notary Regional Supervisory Board of DKI Jakarta Province Number 15/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2019. This research was conducted in a normative juridical form by examining library materials. The results showed that the validity of the Transfer and Submission Deed (Cessie) made by the NMM Notary employee namely EW was considered invalid and the deed was also non- existent and did not have the power of proof or could not be used as evidence. In the case these sanctions imposed on the Notary are administrative sanctions and ethical sanctions and the Notary Supervisory Board decrees the decision proposing dismissal with no respect."

"Tujuan Penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara tanpa mengajukan permohonan cuti, serta untuk mengetahui akibat hukum atas akta yang dibuat oleh notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara tanpa mengajukan permohonan cuti. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang sumbernya dapat diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen, serta penulis mengadakan wawancara kepada narasumber atau informan untuk mendukung data sekunder dalam penelitian ini.Tesis ini membahas mengenai Notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat Negara tanpa melakukan cuti, masih adanya notaris yang melanggar ketentuan tentang rangkap jabatan, berhubungan erat dengan rendahnya nilai moral yang dimiliki oleh Notaris tersebut. Selain itu pengaturan tentang rangkap jabatan yang terkesan masih kurang optimal, sanksi yang kurang tegas, serta pengawasan yang kurang optimal terhadap notaris yang melakukan rangkap jabatan adalah alasan lainnya kenapa masih ada notaris yang melakukan rangkap jabatan.Hasil penelitian dari tesis ini yaitu akibat hukum terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara tanpa mengajukan permohonan cuti yaitu dijatuhi sanksi pemberhentian dengan hormat, dan akibat atas akta yang notaris tersebut buat pada saat merangkap jabatan adalah aktanya tetap autentik, penulis menyarankan bahwa perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris terutama yang berkaitan dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap Notaris yang merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara, serta diperlukan peran serta Majelis Pengawas Notaris untuk mengawasi Notaris dalam hal pelaksanaan jabatannya.

---

Objective of this thesis was to determine the legal consequences of the notary who doubled as state officer without requesting leave permit, as well as to determine the legal consequences deed made by the notary who doubled as state officer without requesting leave permit. The method used in this research is a normative juridical research, which can be obtained from the source material library and study documents, as well as the authors conducted an interview to the informant or informants to add information for this study. This thesis discusses the Notary concurrent positions as state officer without requesting leave permit, the persistence of the notary who violates the provisions of the double post, closely linked to the low moral values possessed by the Notary. Besides the rules of the double post that seemed still less than optimal, sanctions are less assertive, and less than optimal supervision of the notary who perform concurrent positions is another reason why there are notaries who do double post. The research result of this thesis is the legal effect of the notary who doubled as state officials without applying for leave is sanctioned dismissal with respect and due upon notarial deed which is created during concurrent position is the deed remain authentic, the authors suggest that the need to revise the Law Notary especially those relating to sanctions against notaries who doubled as the State Officials, as well as the necessary role of the Notary Supervisory Council to supervise the implementation of the Notary in his post."

"Pada tanggal 19 September 2019, Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) memutuskan untuk memberikan izin cuti kepada Notaris di Jakarta Timur (NMDNPU) yang diangkat sebagai anggota DPR dan mengangkat sumpah notaris pengganti (JFY). Permasalahan yang muncul adalah MPPN tidak merujuk kepada Permenhukham No. 19 Tahun 2019 dan telah lalai dalam menerapkan UUJN. Notaris yang cuti tidak saksama dalam memahami prosedur cuti notaris yang diangkat sebagai pejabat negara. Pasal 30 ayat (5) Permenhukham No. 19 Tahun 2019 bertentangan dengan pasal 11 UU No. 2 Tahun 2014. Penelitian tesis ini mengungkap tentang bagaimana keabsahan notaris pengganti dari notaris yang diangkat sebagai pejabat negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana tanggung jawab MPPN terhadap notaris yang diangkat sebagai pejabat negara yang telah menunjuk notaris pengganti. Untuk itu, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan fokus kajian pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta wawancara dengan narasumber terkait. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, tidak perlu menunjuk notaris pengganti mengacu kepada Pasal 11 jo. Pasal 64 UU No. 2 Tahun 2014. Notaris pengganti tersebut tetaplah sah secara administratif karena telah ada Surat Keputusan Cuti dan Berita Acara Sumpah yang dikeluarkan oleh MPPN, akan tetapi apabila dilihat dari segi peraturan perundang-undangan notaris pengganti tersebut tidak berwenang karena Permenhukham tersebut demi hukum tidak mengikat dan tidak memiliki keabsahan. Akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris pengganti tersebut dari sisi asas praduga sah akta notaris, akta yang dibuat tetap sah memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik. Sedangkan, dari sisi syarat otentisitas akta, sejak awal dinyatakan tidak autentik dan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada. Pejabat MPPN yang menandatangani surat keputusan cuti, notaris pengganti, dan notaris yang cuti tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh pihak dalam akta yang merasa dirugikan. Atas dasar itu, penulis merekomendasikan agar Ikatan Notaris Indonesia mengajukan judicial review terhadap Permenhukham No. 19 Tahun 2019 ke Mahkamah Agung, MPPN segera merevisi Surat Keputusan Cuti, dan pihak dalam akta yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan surat keputusan cuti ke Pengadilan Tata Usaha Negara serta mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri secara perdata.

---

On September 19, 2019, Majelis Pengawas Pusat (MPPN) decided to give a leave permission to a Notary in East Jakarta (NMDNPU) who was appointed as a legislative member and took a substitute notary (JFY). The problem that arises is that MPPN does not refer to Permenhukham No. 19 of 2019 and has been negligent in implementing UUJN. The notary who is on leave is not careful in understanding the procedure for notary leave who was appointed as a state official. Article 30 paragraph (5) Permenhukham No. 19 of 2019 contrary to article 11 of Law no. 2 of 2014. This thesis research reveals how the validity of a substitute notary from a notary who is appointed as a state official according to the applicable laws and regulations and MPPN's responsibility towards a notary who is appointed as a state official who has appointed a substitute notary. For this reason, normative juridical legal research methods are used with a focus on the study of primary, secondary and tertiary legal materials and interviews with relevant sources. Based on the results of the study conducted, it is not necessary to appoint a notary to replace article 11 jo. Article 64 of Law no. 2 of 2014. The notary of the place is still administratively valid because there has been a Decree of Leave and Minutes of Oath issued by the MPPN, but from the point of view of the regulations the notary law does not apply because the Permenhukham is not legally binding and has no validity. As a result of the law on the deed made by the notary of the place, in terms of the presumption of validity of the notary's deed, the deed that is made remains valid has the power of proof as an authentic deed. Whereas in terms of the deed authenticity requirements, from the beginning it was stated there was no authentic and null and void by law and the approach never existed. MPPN officials who determine the leave decision letter, notaries, and notaries on leave can be held accountable by the party in the deed who feels aggrieved. On this basis, we suggest that the Indonesian Association's Notary Public file a judicial review of Permenhukham No. 19 of 2019 to the Supreme Court, MPPN immediately revised the Leave Decree, and those in the deed who felt disadvantaged could file a lawsuit for canceling the leave decision letter to the State Administrative Court and file a claim for compensation to the District Court in a civil manner."