Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pengambilan keputusan mata acara rapat ‘dan lain-lain’. Landasan hukum mekanisme pengambilan keputusan mata acara rapat ‘dan lain-lain’ diatur dalam Pasal 75 ayat (3) jo ayat (4) UU Perseroan Terbatas. Tujuan dari penambahan mata acara rapat adalah membahas usulan lain (baru) yang tidak ada dalam mata acara yang tertera dalam panggilan rapat dengan syarat seluruh pemegang saham atau kuasanya hadir dalam rapat dan menyetujui keputusan perihal mata acara ‘dan lain-lain’ dengan suara bulat. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai mekanisme pengambilan keputusan mata acara rapat ‘dan lain-lain’ yang dilakukan dalam RUPS Tahunan PT ISU tanpa kehadiran salah satu pemegang sahamnya dan akibat hukum terhadap akta autentik dan tanggung jawab Notaris dalam membuat akta autentik RUPS Tahunan PT ISU. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data sekunder melalui studi dokumen. Adapun tipologi penelitian ini adalah eksplanatoris dan data diolah dengan metode kualitatif agar menghasilkan analisis yang tajam. Pengambilan keputusan mata acara rapat ‘dan lain-lain’ dalam RUPS Tahunan PT ISU tidak dihadiri oleh Penggugat sebagai pemegang saham yang mengakibatkan keputusan menjadi tidak sah dan akta autentik batal demi hukum. Notaris YCW dapat dijatuhi sanksi teguran tertulis oleh Majelis Pengawas Notaris karena bertindak tidak cermat, professional, dan proporsional dalam membuat akta autentik. Para pihak dan Notaris harus membaca ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan cermat apabila ingin melakukan pengambilan keputusan ‘dan lain-lain’. Notaris harus memeriksa daftar hadir pemegang saham dan notulen rapat dengan cermat agar akta autentik tidak batal demi hukum. Notaris YCW dapat dikenakan sanksi tertulis oleh Majelis Pengawas Notaris.

---

This thesis aimed to review decision-making process of the other matters of the meeting agenda. The legal basis of the process of decision-making of meeting agenda the other matters is regulated on Article 74 paragraph (3) jo paragraph (4) of Limited Liability Company Law. The purpose of meeting agenda the other matters is to discuss other (new) proposals that are not existed in the register of agenda in the requirements on the condition that all shareholders or proxies are present at the meeting and all of them approve decisions regarding additional agenda unanimously. The problems raised in this thesis are regarding the decision-making of meeting agenda the other matters on general meeting of shareholders of PT ISU and the legal consequences of the validity of the authentic deed and the responsibility of the Notary. To answer these problems using normative juridical research method. Data collection is done to obtain secondary data through document study. The data was processed by qualitative methods in order to produce a sharp analysis. The process of decision-making of meeting agenda the other matters must be attended or represented by all shareholders and the decision must be approved unanimously. Making an authentic deed must meet the formal requirements and material requirements as well as the provisions of the applicable laws and regulations. The process of decision-making of meeting agenda the other matters that does not meet the requirements results in the decision being invalid and the authentic deed null and void. YCW can be warn by Notary Supervisory Board because he did carelessly, unprofessional, and unproportional. The parties and the Notary must read the Limited Liability Law carefully if they want to make meeting agenda the other matters. The notary must examine the list of presence of the general meeting of shareholders and the minutes of the meeting carefully so that the deed is not null and void."

"The volume brings to life a number of the conference themes including corporate social responsibility, culture, academic integrity, vulnerability, health, military ethics, education, leadership, sustainability and philosophy and addresses concerns of many leading applied ethicists."

"Penelitian ini membahas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tentang pemberhentian direktur yang dihadiri oleh pihak yang tidak berwenang untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB tersebut. Notulen RUPSLB tersebut kemudian dibuatkan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) oleh Notaris TA. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah keabsahan akta PKR tersebut dan tanggung jawab Notaris TA atas akta yang dibuatnya. Bentuk penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat pengumpul data studi dokumen. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta PKR yang dibuat oleh Notaris TA tetap dianggap sah meskipun RUPSLB dan notulen RUPSLB yang menjadi dasar dibuatnya akta tersebut tidak sah, karena akta tersebut secara lahiriah adalah akta autentik sehingga berlaku asas acta publicia probant sese ipsa dan juga karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa akta itu tidak sah atau batal. Tanggung jawab Notaris TA berdasarkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 12/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2018 tidak ada karena dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Notaris TA dinyatakan tidak melanggar UUJNP. Berdasarkan analisis Penulis, Notaris TA telah melanggar sumpah jabatan dan melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP yaitu tidak saksama, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait. Sehingga, Majelis Pengawas seharusnya dapat memberikan sanksi bagi Notaris TA berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (11) UUJNP.

---

This research discusses about Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) concerning the dismissal of director that attended by parties who are not authorized to attend and vote in the EGMS. The minutes of the EGMS are then made a deed of statement of meeting decision (PKR) by Notary TA. The problem examined in this research is the validity of the PKR and Notary TAs responsibility for the deed made. This research is a normative juridical research. The research uses secondary data with document study as a data collection tools. The typology of the research used is descriptive analytical research, while the data analysis method used in processing data is a qualitative approach method. The results showed that the PKR made by the Notary TA still considered valid even though the EGMS and minutes of the EGMS which were the basis for the deed were invalid, because the deed was outwardly an authentic deed therefore the principle applies of acta publicia probant sese ipsa and also because there has been no final and binding court decision that states that the deed is invalid or null and void. The responsibility of the Notary TA based on the decision of the Notary Regional Supervisory Council of Daerah Khusus Ibukota Jakarta Province Number 12/Pts/Mj.PWN. Prov.DKIJakarta/XI/2018 does not exist because in the decision stated that the TA Notary was declared not to violate the UUJNP. Based on the analysis of the Author, the Notary TA has violated the Notary oath and violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a UUJNP which is inaccurate, impartial, and does not protect the interests of the parties concerned. Thus, the Supervisory Council should be able to impose sanctions on TA Notaries based on the provisions of Article 16 paragraph (11) of UUJNP."

"Tesis ini membahas tentang Akibat Hukum Pembuatan Minuta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanpa Kehadiran Notaris, Direktur Utama dan Pemegang Saham. Sering ditemui bahwa Notaris tidak cermat dan kurang hati-hati dalam melakukan pembuatan akta notaris yang berkaitan dengan perseroan sejak lahirnya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Permasalahan dalam tesis ini mengenai akibat hukum terhadap minuta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dibuat bertentangan dengan ketentuan yang ada serta mengenai tanggung jawab notaris terhadap pemberian PIN (Personal Identity Number) Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) kepada pihak lain. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder dan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian: bahwa akibat hukum terhadap akta tersebut ialah tidak memiliki kekuatan hukum apapun sebagai akta dan tanggung jawab yang dikenakan kepada notaris selain berupa sanksi administratif  namun juga dapat dikenai sanksi perdata maupun pidana. Dalam hal ini seharusnya Notaris wajib menolak jika diajak kerja sama oleh pihak lain, lebih cermat dan berhati-hati atas tanggung jawabnya terhadap PIN (Personal Identity Number) Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

---

This thesis discusses the legal consequences of making Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders without the presence of a Notary, President Director and Shareholders. It is often found that Notaries are not careful and imprudent in making notarial deeds that related to the company since the limited liability company formed as when its charter was approved and ratified by the Decree of the Minister of Justice and Human Rights. The problem in this thesis is about the legal consequences of making minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS LB) made contrary to the existing provisions and regarding responsibility of a notary for granting a PIN (Personal Identity Number) of the Administration System for Legal Entity (SABH) to the other parties. The research method used in this thesis is a normative juridical research that focuses on the use of secondary data and the form of research used is descriptive analytical research. Results of this thesis research can be stated that the legal effect on the deed is that it does not have any legal force as the deed and the responsibility imposed on a notary public in the form of administrative sanctions but can also be subject to civil and criminal sanctions. In this case a Notary Public must refuse if invited by another party to work together, be more careful and conscientious about their responsibility towards the PIN (Personal Identity Number) of the Administration System for Legal Entity (SABH)"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi komunikasi promosi yang dilakukan oleh Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam mencapai target penggunanya. Peneliti menggunakan bauran pemasaran dari Kotler yang terdiri dari produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan bukti fisik serta strategi komunikasi efektif dari Kotler Keller serta Belch Belch yang terdiri dari delapan unsur yaitu menentukan target audiens, menentukan tujuan komunikasi , merancang pesan promosi, menentukan saluran komunikasi, menentukan anggaran biaya, menentukan bauran promosi, mengukur hasil promosi, dan mengelola serta mengkoordinasikan komunikasi pemasaran terpadu. Penelitian menggunakan studi evaluatif dengan desain studi kasus single level analysis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga sudah memenuhi tujuh unsur strategi komunikasi efektif walaupun pelaksanaannya belum optimal. Satu unsur yang belum terpenuhi yaitu pengukuran hasil promosi.

---

The study objective is to evaluate the promotion communication strategy in the Center for Scientific Documentation and Information Indonesian Institute of Sciences in achieving its target users. Researchers use Kotler 39 s marketing mix on services which is consist of product, price, place, promotion, people, process, physical evidence and effective communication strategy from Kotler Keller and Belch Belch which is consisting of eight elements identifying the target audience, determining communication objective, designing the messages, selecting communication channels, Budgeting, deciding promotional mix, measuring results, and managing and coordinating integrated marketing communications. The study used an evaluative study with a single case analysis case study. Data collection by in depth interview, observation and document study. The results showed that the institute has met the seven elements of effective communication strategy although the implementation is not optimal. One element that has not been fulfilled is the measurement of promotional results."

"Tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) bersifat imperatif. Salah satunya adalah mengenai pemanggilan RUPS yang dilakukan sebelum RUPS diselenggarakan, yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UUPT. Pemanggilan dimaksudkan agar para pemegang saham mengetahui mata acara rapat, sehingga keputusan mengenai persetujuan terhadap mata acara rapat tersebut dapat dipikirkan terlebih dahulu. Penyelenggaraan RUPS dengan tidak menaati aturan tersebut akan menghasilkan sebuah keputusan yang tidak sah. Hal ini memengaruhi kekuatan akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat berdasarkan RUPS tersebut, dan berpotensi mendatangkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Putusan yang dibahas dalam penelitian ini dimuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI. Penelitian ini menganalisis mengenai: (i) tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat berdasarkan penyelenggaraan RUPS tanpa pemanggilan RUPS; dan (ii) upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang dirugikan karena keberlakuan akta pernyataan keputusan rapat yang demikian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan tipologi penelitian eksplanatoris analitis. Hasil dari penelitian ini, yaitu: (i) bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada Notaris adalah berupa pengenaan sanksi administratif dalam bentuk teguran atau tulisan dari Majelis Pengawas Notaris. Pengenaan sanksi tersebut disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan; dan (ii) upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak yang dirugikan dalam hal penyelenggaraan RUPS tanpa pemanggilan RUPS adalah membatalkan akta yang bersangkutan. Pembatalan akta dilakukan sesuai dengan tahap-tahap tertentu yang didasari oleh keadaan-keadaan tertentu yang timbul akibat adanya penyelenggaraan RUPS tanpa pemanggilan RUPS.

---

The procedure of conducting a General Meeting of Shareholders (GMS) that is regulated by the Law of The Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company (UUPT) is imperative. One of them is regarding the notice of meeting which is performed prior to the convention of GMS, as regulated ot Article 82 paragraph (1) UUPT. It is meant so that the shareholders know the agenda of the GMS, so the decisions regarding the agenda can be thought to prior the GMS. The GMS which is held by not in accordance with the provision, will conduce the GMS resolution invalid. And if by any chance the minutes of the GMS is not made in a notarial deed, an invalid GMS resolution will affect the Deed of Resolutions of GMS itself. It is potentially cause a losses suffered by interested parties. The Decree that is examined in this research is The Decree of The High Court of Capital City of Jakarta Number 220/Pid/2020/PT.DKI. This research is analyzing about: (i) the responsibility of a Notary in drafting the Deed of Resolutions of GMS that conducted without the notice of meeting; and (2) applicable legal attempt by interested parties that suffer any losses by the Deed of Resolutions of GMS. This research is a normative judicial research with an analytical explanatory typology. This research concludes that: (i) the form of responsibility that could be given to a Notary is an imposition of administrative sanctioned orally or in a letter from Notary Supervisory Board. The imposition of administrative sanctioned is according to the quality and quantity of the violation committed by a Notary; and (ii) the applicable legal attempt according to the GMS that conducted without the notice of meeting is a deed cancellation, that shall be taken according to the certain circumstances that caused by it."

"Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari Top Management Team Cognitive Conflict sebagai mediator terhadap pengaruh antara Empowering Leadership, Directive Leadership dan Narcissistic Leadership terhadap Strategic Decisions Comprehensiveness serta pengaruh mediasi dari Strategic Decisions Comprehensiveness pada pengaruh antara Empowering Leadership, Directive Leadership dan Narcissistic Leadership terhadap Project Performance. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Sejumlah 109 proyek konstruksi di Indonesia berpartisipasi menjadi sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Empowering Leadership dan Directive Leadership adalah tipe kepemimpinan yang menyumbangkan hasil positif terhadap Project Performance secara keseluruhan dan akan lebih meningkat lagi ketika di mediasi oleh Strategic Decisions Comprehensiveness. Namun perlu juga diperhatikan bahwa faktor konflik pada level Site Manager dapat memberikan pengaruh negatif pada strategi dalam proses pengambilan keputusan dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan perlu memberikan edukasi kepada para Project Manager tentang cara memimpin sebuah proyek konstruksi dengan gaya kepemimpinan yang empowering dan directive serta memberikan edukasi dalam menyusun strategi dalam pengambilan keputusan selama berjalannya proyek.

---

The study was conducted to determine the effect of Top Management Team Cognitive Conflict as a mediator on the effect of Empowering Leadership, Directive Leadership and Narcissistic Leadership on Strategic Decisions Comprehensiveness and the mediating effect of Strategic Decisions Comprehensiveness on the influence of Empowering Leadership, Directive Leadership and Narcissistic Leadership on Project Performance. Data were collected through questionnaires and analyzed using Structural Equation Modeling (SEM). A total of 109 construction projects in Indonesia participated in the research sample. The results show that Empowering Leadership and Directive Leadership are types of leadership that contribute positive results to Project Performance as a whole and will increase even more when mediated by Strategic Decisions Comprehensiveness. However, it should also be noted that conflict factors at the Site Manager level can have a negative influence on strategy in the decision-making process and overall company performance. Companies need to provide education to Project Managers on how to lead a construction project with an empowering and Directive Leadership style and provide education in formulating strategies for decision making throughout the project."