Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengestimasi peluang lapse nasabah yang mempunyai polis untuk produk asuransi berjangka lini usaha agency pada PT Asuransi XYZ. Penelitian ini menggunakan data dalam kurun waktu 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan menggunakan truncated dan sensor kanan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode non parametrik dan parametrik. Untuk metode non parametrik, peneliti menggunakan metode Kaplan Meier dan Nelson Aalen, hasil yang diperoleh menggunakan kedua metode ini tidak berbeda jauh dimana tingkat lapse pada tahun pertama lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya yang mana pada tahun pertama didapatkan tingkat lapse sebesar 59% pada tahun pertama, 3,7% pada tahun kedua dan menurun seterusnya. Metode parametrik stepwise selection diperoleh distribusi dari data adalah distribusi Weibull dan diperoleh hasil bahwa gender, usia, jumlah premi, durasi pembayaran premi, tipe pembayaran premi dan cabang mempengaruhi terjadinya lapse. Model terbaik didapatkan dengan cara Mean Standard Error dan AIC.

---

This thesis estimates probability time to default of the customer who has a policy for insurance product at PT Asuransi XYZ. This study uses data from January 1, 2013 to December 31, 2017 using truncated and right sensors. The research method used is a nonparametric and parametric method. For nonparametric methods, researchers used the Kaplan Meier and Nelson Aalen methods, the results obtained using these two methods were not much different where the level of lapse in the first year was greater than the following years which in the first year obtained a lapse rate of 59% in first year, 3.7% in the second year and so on. Parametric method stepwise selection is obtained from the distribution of data is the Weibull distribution and results are obtained that gender, age, premium amount, duration of premium payment, type of premium and branch affect the occurrence of lapse. The best model is obtained by means of the Mean Standard Error"

"Tujuan mendasar produk asuransi adalah memberikan proteksi atas kerugian yang tidak pasti kapan terjadi dengan membayar premi sebagai pembayaran transfer risiko tersebut. Mengingat semua risiko tidaksama, perusahaan asuransi tidak dapat memberikan premi murni yang sama untuk setiap risiko pemegang polis dalam portofolio asuransi.  Metode umum untuk menghitung premi murni adalah dengan hasil perkalian antara ekspektasi dari frekuensi klaim dengan severitas klaim. Metode Generalized Linear Models dapat digunakan dalam melakukan estimasi dua komponen tersebut dengan mempertimbangkan karakteristik dari pemegang polis. Metode lain yang dapat digunakan dalam penaksiran premi murni adalah Tweedie Generalized Linear Models. Dimana model Tweedie dapat mengakomodasi kekurangan pada Generalized Linear Models, yakni dapat digunakan pada data klaim yang banyak terdapat nilai klaim sebesar nol rupiah. Dengan menggunakan Tweedie generalized linear models, penaksiran premi murni menjadi lebih efisien karena dapat dilakukan langsung tanpa melakukan estimasi terpisah pada frekuensi dan severitas. Dalam penelitian ini akan ditampilkan komparasi pemodelan dengan menggunakan dua metode tersebut.

---

The fundamental objective product insurance is to provide financial protection from uncertain risk with premium as transferring the risk.  Considering that not all risks are equal, the insurance company should not apply the same premium for all insured risks in portfolio. A commonly method to calculate the pure premium is to multiply the expectation of the claim frequency with the expected cost of claims. Separated- Generalized Linear Models are employed to estimate the two component of pure premium given the characteristic of the policyholders. Another method to estimate the pure premium is Tweedie Generalized Linear Models. Tweedie models can used in the data claims if there are many claims of zero value. Using Tweedie to estimate pure premium more efficient, Tweedie models can estimate pure premium directly without calculate the expectation frequency and severity separated. In this paper, will be practice implementation using these two models."

"Skripsi ditulis dilatarbelakangi oleh pengajuan para pemegang polis asuransi PT Adisarana Wanaartha yang mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pengajuan ini merupakan dampak ketidakpercayaan dari proses likuidasi yang sedang dijalani oleh PT Adisarana Wanaartha akibat pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan. Status badan hukum perusahaan asuransi dalam likuidasi menjadi pertanyaan besar apakah secara hukum perusahaan asuransi dapat dimohonkan PKPU oleh para kreditornya, pula apakah kreditor dapat langsung memohonkan PKPU ke Pengadilan Niaga atau ada prosedur lain yang wajib dilakukan sebelum memohon PKPU, ini menjadi masalah pertama dalam pengajuan PKPU oleh pemegang polis PT Adisarana Wanaartha yang akan dibahas oleh penulis. Kewenangan pengajuan permohonan PKPU berdasarkan pasal 223 UUK-PKPU memberikan hak eksklusif kepada Menteri Keuangan untuk mengajukan PKPU kepada perusahaan berizin khusus khususnya perusahaan asuransi. Kewenangan ini beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan lewat pasal 55 UU OJK dan dikuatkan kembali di Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian jo. Pasal 52 ayat (1) POJK Nomor 28 Tahun 2015. Diketahui bahwa pemohon PKPU tersebut bukanlah OJK melainkan dua orang pemegang polisnya, hal ini menjadi masalah utama yang akan dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini dimana apakah mereka para pemegang polis mempunyai kedudukan hukum bertindak sebagai pemohon PKPU untuk perusahaan asuransi PT Adisarana Wanaartha. Dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst menyatakan menolak permohonan para pemgang polis PT Adisarana Wanaartha, penulis akan menganalisis apakah pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Kepailitan dan PKPU

---

The background of this thesis was written by the submission of insurance policy holders of PT Adisarana Wanaartha who filed an Application for Postponement of Debt Payment Obligations to the Central Jakarta Commercial Court. This submission is the result of distrust from the liquidation process currently being undertaken by PT Adisarana Wanaartha due to the revocation of its business license by the Financial Services Authority. The status of an insurance company legal entity in liquidation is a big question whether legally an insurance company can be filed for PKPU by its creditors, also whether creditors can directly apply for PKPU to the Commercial Court or are there other procedures that must be carried out before applying for PKPU, this is the first problem in filing PKPU by PT Adisarana Wanaartha policyholders which the author will discuss. The authority to submit PKPU applications based on article 223 UUK-PKPU gives the Minister of Finance the exclusive right to submit PKPU to specially licensed companies, especially insurance companies. This authority is transferred to the Financial Services Authority through article 55 of the OJK Law and is reinforced in Article 50 paragraph (1) of the Insurance Law jo. Article 52 paragraph (1) POJK Number 28 of 2015. It is known that the PKPU applicant is not the OJK but two of the policyholders, this is the main problem that will be discussed and analyzed in this study where do the policyholders have legal standing to act as applicants PKPU for the insurance company PT Adisarana Wanaartha. In the decision of the Central Jakarta Commercial Court Number 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst stated that it rejected the application of PT Adisarana Wanaartha's policyholders, the author will analyze whether the considerations of the Panel of Judges of the Commercial Court are in accordance with the existing laws and regulations. applicable in the field of Bankruptcy and PKPU"

"Skripsi ini membahas pengelolaan dana investasi syariah dan konvensional serta perlakuannya terhadap hasil investasi yang diperoleh pada PT Asuransi Jiwa XYZ periode 2010 dan 2011. Kegiatan pengelolaan dana investasi yang dibahas meliputi jenis dana pada asuransi syariah dan skema pengelolaan dana asuransi konvensional, alokasi dana investasi, dan mekanisme hasil investasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan portofolio investasi PT Asuransi Jiwa XYZ periode 2010 dan 2011, khususnya reksadana unit syariah sempat melebihi batas maksimum dan juga belum berinvestasi pada saham syariah. Oleh karena itu penulis menyarankan agar unit syariah dapat meningkatkan pengawasan pada pengelolaan investasi dan mencoba berinvestasi pada saham syariah yang dapat menghasilkan return lebih besar.

---

The focus of this study is discusses the management of conventional and Islamic investment funds as well as its treatment of investment returns earned on the PT XYZ Life Insurance period 2010 and 2011. Investment fund management activities include types of funds in the Takaful and fund management schemes of conventional insurance, investment allocation, and investment return mechanisms. The study was a descriptive qualitative research design.

The study concluded that the PT XYZ's management of investment portfolios period 2010 and 2011, especially the sharia unit for mutual fund had exceed the maximum limit and also not invest in shares of sharia yet. Therefore, the authors suggested that sharia unit to improve oversight in the management of investments and try investing in sharia stocks that could result a greater return."

"Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka pada tanggal 1 Januari 2014, seluruh rakyat Indonesia wajib menjadi peserta jaminan sosial yang salah satunya adalah Jaminan Kesehatan. Sebelumnya, jaminan sosial hanya diwajibkan untuk pekerja formal dan Pegawai Negeri Sipil padahal jumlah terbesar tenaga kerja di Indonesia berada di sektor informal.Tesis ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi motivasi pembelian asuransi kesehatan di kalangan sektor informal perkotaan dengan menggunakan pendekatan Health Belief Model dan Theory of Planned Behaviour, Konstruk yang dipergunakan untuk mengetahui motivasi pembelian adalah perceived susceptibility, perceived benefit, dan perceived behavioural control. Atribut yang diteliti meliputi risiko finansial, risiko kesehatan, paket manfaat, akses pemanfaatan asuransi, harga premi, akses pembelian premi, dan karakteristik individu. Tesis ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan single-cross sectional designs, dan uji statistik regresi linier.Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa perceived susceptibility tidak berpengaruh positif terhadap motivasi pembelian sementara perceived benefit dan perceived behavioural control mempengaruhi motivasi pembelian. Atribut yang secara langsung bersifat positif terhadap motivasi pembelian adalah 1) paket manfaat; 2) akses pemanfaatan asuransi dan 3) akses pembelian premi. Atribut demografi yang berpengaruh positif terhadap motivasi pembelian adalah tingkat pendidikan. Sementara atribut yang tidak terbukti memiliki hubungan positif adalah risiko finansial dan risiko kesehatan.

---

The Law number 24 year 2011 on Social Insurance Carrier has been enacted. In regards to this regulation, all Indonesian peoples are mandated to contribute to social health insurance starting January1st, 2014. Previously, only workers in formal sector and civil servants are mandated in social health insurance while the majority of labors are in the informal sector.

This study aims to find out factors that influence intention to buy health insurance among the informal sector living in Depok. The study uses the Health Belief Model and the Theory of Planned Behaviour. The construct used as predictor of intention to buy are perceived susceptibility, perceived benefits, and perceived behavioral control. This study defines the attributes as follow: financial risks, health risks, access to the utilization of insurance benefit package, premium prices, access of premium purchases, and individual characteristics. This study uses descriptive research method with a single cross-sectional designs, and linear regression to test the hypotheses.

The study found that perceived susceptibility was not correlated to the intention to purchase health insurance. Perceived benefits and perceived behavioral control positively associated with the intention to buy health insurance. Variables directly attributed to the intention to buy health insurance are 1) perceived benefit, 2) perceived access to health care providers and 3) access to sales agents. Education positively correlated with the intention to buy health insurance. However, perceived financial risks and health risks that were hypothesized to influence the intention to buy health insurance were not significant."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan utilisasi Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) peserta JKN di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional yang menggunakan data sekunder berupa Data Sampel BPJS Kesehatan tahun 2019. Total sampel yang diperoleh sebesar 47.606 peserta. Uji hubungan dianalisis menggunakan uji Single Logistic Regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama di Provinsi Nusa Tenggara timur cukup rendah yaitu sebesar 14,41%. Utilisasi Rawat Jalan Tingkat Pertama banyak diakses oleh peserta dengan kelompok umur lansia (17,27%), berjenis kelamin perempuan (17,85%), berstatus kawin (17,92%), kelompok segmentasi PBPU (35,84%), peserta berstatus istri (23,69%), peserta yang terdaftar di FKTP jenis dokter umum (35,01%), peserta yang terdaftar di fasilitas kesehatan milik swasta (32,59%), dan kelompok peserta yang bertempat tinggal di kota (36,06%). Seluruh variabel memiliki hubungan yang signifikan dengan utilisasi pelayanan kesehatan RJTP di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019.

---

This study aims to determine the factors related to the utilization of of first-level outpatient  (RJTP) of JKN participants in East Nusa Tenggara province in 2019. This study is a quantitative study with a cross sectional study design that uses secondary data in the form of BPJS Kesehatan sample data in 2019. The total sample obtained was 47,606 participants. Relationship test was analyzed using Single Logistic Regression Test. The results showed that the utilization of first-level outpatient health services in East Nusa Tenggara province is quite low at 14.41%. The utilization of first-level outpatient is widely accessed by participants with the elderly age group (17,27%), female (17,85%), married status (17,92%), PBPU segmentation group (35,84%), wife status (23,69%), participants registered in the general practitioner type FKTP (35,01%), participants registered in privately owned health facilities (32,59%), and groups of participants residing in the city (36,06%). All variables have a significant relationship with the utilization of RJTP health services in East Nusa Tenggara province in 2019."

"Skripsi ini membahas pengetahuan dan sikap peserta JKN kelompok PBPU terhadapPendaftaran Calon Bayi di Kota Depok. Latar belakang dari penelitian in adalah karenamasih ditemukannya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dikota Depok sehingga pentingnya mendaftarkan bayi dalam kandungan sebagai peertaBPJS untuk menghindari risiko kesehatan dan mendapatkan jaminan kesehatan. Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan dan sikap peserta dan faktor yangberhubungan dengan pengetahuan dan sikap peserta JKN kelompok PBPU tentangpendaftaran calon bayi di kota Depok Tahun 2018. Penelitian merupakan penelitiankuantitatif dengan desain studi cross sectional. Hasil penelitian peserta JKN kelompokPBPU memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi dan sikap positif terhadap pendaftarancalon bayi.

---

This thesis discusses the knowledge and attitudes of PBPU group JKN participants on

the registration of prospective babies in Depok City. The background of the study was

that there were still maternal mortality rates (MMR) and infant mortality rates (IMR) in

the city of Depok so the importance of registering babies in the womb as BPJS

participants to avoid health risks and get health insurance. The purpose of this study was

to determine the knowledge and attitudes of participants and factors related to the

knowledge and attitudes of PBPU group JKN participants about the registration of baby

candidates in Depok in 2018. The study was a quantitative study with a cross sectional

study design. The results of the PBPU group JKN participants had a high level of

knowledge and a positive attitude towards the registration of prospective babies."

"Penelitian ini menelusuri manajemen klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSUD Kebayoran Lama selama 2022, fokus pada klaim pending, verifikasi, dan audit paska klaim. Penyebab utama klaim pending meliputi resume medis yang tidak lengkap (29%), data pendukung klaim yang kurang (24%), dan kesalahan koding (21%). Sementara itu, masalah paska klaim umumnya muncul dari episode layanan yang bermasalah (39%), kesalahan koding (31%), dan resume medis yang tidak lengkap (22%). Permasalahan tersebut berasal dari elemen-elemen terkait dalam sistem manajemen klaim JKN di Rumah Sakit, memerlukan perbaikan internal. Rekomendasi hasil penelitian menitikberatkan pembenahan internal rumah sakit, seperti mengembangkan metode sosialisasi yang lebih efektif, meningkatkan komunikasi dengan pimpinan, mempromosikan ketepatan diagnosis dan tindakan berdasarkan ICD, menciptakan format resume medis baru, dan memantau pengembangan rekam medis elektronik. Disarankan juga penunjukan staf medis fungsional, pelatihan untuk Ketua Komite Medik, dan advokasi untuk alokasi anggaran. Rekomendasi ditujukan kepada Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga kesehatan serta memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah terkait praktik pemeriksaan paska klaim oleh BPJS Kesehatan yang belum sesuai regulas pemerintah. Studi ini menekankan perlunya penyempurnaan aplikasi BPJS Kesehatan untuk menciptakan mekanisme umpan balik yang lebih efektif dalam menangani masalah klaim JKN.

---

This study investigates the management of National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional - JKN) claims at RSUD Kebayoran Lama Regional Hospital in 2022, focusing on pending claims, verification, and post-claim audits. The primary causes of pending claims include incomplete medical records (29%), insufficient supporting claim data (24%), and coding errors (21%). Post-claim issues mainly stem from service episode problems (39%), coding errors (31%), and incomplete medical records (22%), originating from interconnected elements within the hospital's JKN claim management system, necessitating internal enhancements. The recommendations emphasize internal improvements, advocating for more effective socialization methods, updated communication practices, accuracy in diagnoses and procedures based on ICD, new outpatient medical record formats, and ongoing monitoring of electronic medical record progress. Additionally, it suggests appointing responsible medical staff, training the Medical Committee Chairperson, and advocating for budget allocation. Recommendations also target the Jakarta Provincial Health Office to enhance communication among healthcare providers and provide constructive feedback to align post-claim examinations with regulations. Lastly, it underscores BPJS Kesehatan's need to refine its application for improved feedback mechanisms to address JKN claim issues effectively.
"