Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berangkat dari pembaharuan norma dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 4/PUU/-V/2007 tentang Praktek Kedokteran, pembaharuan bentuk Rumah Sakit sehingga menjadi badan usaha serta eksistensinya, dan hukum kedokteran atau hukum kesehatan merupakan cabang ilmu yang masih tergolong muda di Indonesia. Atas dasar permasalahan tersebut, skripsi ini membahas hubungan hukum dan tanggungjawab antara rumah sakit dan dokter sebagai tenaga medisnya serta pertanggungjawaban pidana rumah sakit akibat kelalaian yang dilakukan oleh dokter sebagai tenaga medisnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis yuridis-normatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder. Kesimpulan atas penulisan skripsi ini, bahwa pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit didasarkan atas tanggung jawab kepada pasien sebagai penyelenggara pelayananan medis yang diterapkan berdasarkan hubungan hukum hukum yang terjalin antara Rumah Sakit dengan pasien. Hubungan hukum antara Rumah Sakit dengan pasien adalah hubungan yang timbul berdasarkan fungsi Rumah Sakit sebagai tempat yang memberikan upaya pelayanan medis yang didasarkan pada perjanjian medis antara dokter dengan pasien.

---

Departing from the renewal of norms in Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practices which was decided in the Constitutional Court Decision No. 4 / PUU / -V / 2007 about Medical Practices, renewal of Hospital forms so as to become a business entity and its existence, and the law of medicine or law health is a branch of science that is still relatively young in Indonesia. On the basis of these problems, this thesis discusses the legal relations and responsibilities between hospitals and doctors as medical personnel as well as hospital criminal liability due to negligence of medical practices carried out by doctors.This research is a qualitative juridical-normative research. Data collection techniques are literature studies. Data collected in the form of secondary data. The conclusion of the writing of this thesis is that the criminal liability of the Hospital is based on the responsibility to the patient as the provider of medical services that are applied based on the legal relationship between the Hospital and the patient. The legal relationship between a hospital and a patient is a relationship that arises based on the function of the hospital as a place that provides medical services that are based on medical agreements between doctors and patients."

"Peninjauan kewajiban dokter dalam penelitian ini dikarenakan maraknya malpraktik dokter di Indonesia yang sarat akan pelanggaran kewajiban dokter di dalamnya. Penelitian ini membahas konsep kewajiban secara filsofis dan yuridis; melihat kewajiban dokter dalam undang-undang tentang praktik kedokteran dan kewajiban dokter dalam kode etik dokter Kodeki ; serta meninjau penerapan kewajiban dokter pada putusan Nomor 365K/Pid/2012. Tujuan penelitian untuk mengetahui serta memahami konsep kewajiban, baik secara filosofis maupun yuridis terutama dalam kaitannya dengan profesi dokter. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan Pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Jenis data berupa data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Laporan penelitian berbentuk deskriptif-analitis. Kesimpulan penelitian yaitu: terdapat perbedaan konsep kewajiban secara filosofis dengan konsep kewajiban secara yuridis; terdapat perbedaan kewajiban dokter dalam undang-undang tentang praktik kedokteran dengan kewajiban dokter dalam Kodeki; serta terdapat pelanggaran kewajiban dokter dalam putusan Nomor 365K/Pid/2012.

---

The review of physician 39 s obligation in this research is caused by the malpractice of doctor in Indonesia which is full of violation of doctor 39 s obligation in it. This research discusses the concept of philosophical and juridical obligations see the doctor 39 s obligations in the law on medical practice and the obligations of doctors in the code of conduct of doctors Kodeki as well as reviewing the application of physician obligations to the decision Number 365K Pid 2012.

The purpose of research to know and understand the concept of obligations, both philosophically and juridically, especially in relation to the profession of doctors. This research is normative juridical. Problem approach using the legislation approach The collection of data in the form of literature study. Data type is secondary data. Data analysis is done qualitatively. The research report is descriptive analytical.

The conclusion of the research are there are differences of concept of philosophical obligation with the concept of juridical obligation there is a difference of physician 39 s obligation in the law on medical practice with the doctor 39 s duty in Codeci and there is a violation of the obligations of doctors in the decision Number 365K Pid 2012."

"Tesis ini membahas tentang peran dan kedudukan hukum Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dalam putusan hakim dan menganalisis putusan No. 90/PID.B/2011/PN.MDO, Kasasi No. 365 K/PID. 2012, dan Putusan Nomor 79 PK/PID/2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dalam menyelesaikan sengketa medis di pengadilan umum dan menganalisis putusan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yuridis normatif, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara tepat ciri-ciri seseorang, kondisi, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk mengetahui penyebaran suatu gejala, atau untuk mengetahui hubungan suatu gejala dengan gejala lainnya. gejala di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persidangan MKEK dapat dibuka atau ditutup dengan memperhatikan kondisi tertentu dan diumumkan oleh Majelis Penguji MKEK, dan putusan MKEK dapat menjadi alat bukti dalam persidangan umum dengan izin Ketua MKEK. MKEK Pusat. Dalam menjalankan profesinya, dokter dan tenaga kesehatan lainnya diharapkan memperhatikan hak pasien dan kewajibannya dalam berusaha menyembuhkan penyakit pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta senantiasa berpedoman pada Kode Etik Kedokteran Indonesia. , yang bertujuan untuk mencegah dokter dari perselisihan dan kerusakan medis. tidak diinginkan. Kemudian masih ada ketentuan di ORTALA yang terkesan berpihak pada dokter, belum kepada masyarakat sehingga perlu ditinjau kembali guna melindungi kepentingan semua pihak. Sebaiknya ketentuan tata cara persidangan MKEK juga diatur dalam UU Praktik Kedokteran yang bertujuan untuk memperjelas kedudukan hukum sidang MKEK agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan satu pihak saja.

---

This thesis discusses the role and legal position of the Medical Ethics Honorary Council in judge decisions and analyzes decision No. 90/PID.B/2011/PN.MDO, Cassation No. 365 K/PID. 2012, and Decision Number 79 PK/PID/2013. The purpose of this study is to understand the role of the Medical Ethics Honorary Council in resolving medical disputes in general courts and analyzing decisions. This research is a type of juridical normative descriptive research, that is, this research aims to describe precisely the characteristics of a person, condition, symptom or a certain group, or to determine the spread of a symptom, or to determine the relationship of a symptom to other symptoms. symptoms in society. Based on the results of the research, it can be concluded that MKEK trials can be opened or closed with due observance of certain conditions and announced by the MKEK Examination Council, and MKEK decisions can serve as evidence in general trials with the permission of the Chief Justice of the MKEK. Central MKEK. In carrying out their profession, doctors and other health workers are expected to pay attention to the rights of patients and their obligations in trying to cure a patient's illness in accordance with the applicable laws and regulations, and always be guided by the Indonesian Medical Code of Ethics. , which aims to prevent doctors from medical disputes and damage. undesirable. Then there are still provisions in ORTALA that seem to side with doctors, not to the community so that it needs to be reviewed in order to protect the interests of all parties. It is better if the provisions for the trial procedure of the MKEK are also regulated in the Medical Practice Law which aims to clarify the legal position of the MKEK trial so that it is not misused for the benefit of one party only."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban rumah sakit terhadap dokter tamu serta kewenangan dokter yang dikaitkan dengan hukum kesehatan. Skripsi ini juga mengambil contoh kasus untuk dianalisis, yaitu putusan pengadilan negeri nomor 79/Pid.sus/2011/PN.Kd.Mn. yang berlanjut ke putusan kasasi dengan Nomor Putusan 1110K/Pid.sus/2012. Tidak bisa dipungkiri, dengan berkembangnya zaman maka penyakit-penyakit juga banyak bermunculan yang membuat pihak rumah sakit membutuhkan dokter dengan cara membuat kontrak kerja yang tidak menyulitkan mereka. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah munculnya praktik kedokteran tanpa adanya Surat Izin Praktik yang menurut Undang-Undang merupakan suatu pelanggaran. Tujuan penulisan skripsi untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut mengenai kapan dokter dikatakan berkompetensi dan mendapat kewenangan dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban rumah sakit terhadap dokter-dokter berdasarkan hubungan kerjanya. Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan tipe preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pihak rumah sakit juga memiliki andil terhadap pelanggaran yang terjadi, karena dalam perekrutan dokter rumah sakit wajib memperhatikan Surat Izin Praktik dokter, jika terbukti seorang dokter tidak memiliki Surat Izin Praktik maka rumah sakit terbukti melanggar Undang-Undang Rumah Sakit karena memperkerjakan seorang dokter yang tidak memenuhi persyaratan praktik di suatu tempat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the hospital 39 s responsibility to the visiting doctor as well as the authority of the doctor associated with the health law. This thesis also took the case to be analyzed, the case is Decision of The District Court Number 79 Pid.sus 2011 PN.Kd.Mn. and continue to the Cassation Decision Number 1110K Pid.sus 2012. It can not be denied, in tis globalization era then the diseases are also a lot of emerging that makes the hospital requires a doctor by making a contract work with the easy way. The issue in this research is the emergence of medical practice without the existence of a Practice License which according to the Act is a violation. The purpose of thesis is to find out and discuss more about when doctors are said to be competent and get the authority and what kind of responsibility of the hospital against doctors based on their contract type. This research method is literature research with prescriptive type. The results of the study concluded that the hospital also has a influence of the violations that occurred, because the hospital must pay attention to the doctor 39 s Practice License when they want to make a doctor recruitment, if a doctor does not have Practice License then the hospital proven to violate the hospital law for employing a doctor who does not complete the requirements of practice in that place."

"Kesehatan merupakan suatu bagian dari hak asasi manusia yang dirumuskan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, sehingga masyarakat perlu mengenal untuk dapat menjamin hak sebagai masyarakat. Penyelenggaraan kesehatan dipercayakan kepada tenaga kesehatan yaitu dokter dan penyedia fasilitas kesehatan, yaitu rumah sakit. Kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai pasien, khususnya hak dan kewajiban di mata hukum saat terjadi kasus-kasus malpraktik yang merugikan mereka. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, malpraktik medis sendiri tidak diatur secara khusus. Saat terjadinya suatu kasus malpraktik medis, pasien memiliki hak untuk menuntut haknya, dengan begitu dokter yang melakukan malpraktik medis harus bertanggung jawab atas tindakan medis tersebut. Pada kasus-kasus tertentu, terdapat peran rumah sakit dalam terjadi malpraktik tersebut yang membuat rumah sakit dapat bertanggung jawab. Pengaturan ini secara eksplisit diatur di dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Namun patut disayangkan, sering kali pasien maupun penegak hukum tidak mengetahui bahwa rumah sakit juga dapat bertanggung jawab. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kasus yang masuk ke sistem peradilan pidana di Indonesia terkait dengan pertanggungjawaban pidana dari rumah sakit sebagai suatu korporasi terhadap terjadinya suatu kasus malpraktik.

---

Health is a part of human rights formulated in Article 28H of the Constitution of the Republic of Indonesia, 1945 so that people need to know how to be able to guarantee their rights as a citizen. Health care is entrusted to health workers, namely doctors and providers of health facilities, namely hospitals. In fact, many people do not know about their rights and obligations as patients, especially in the eyes of the law when medical malpractice occurs regardless of injure. In the laws and regulations in Indonesia, medical malpractice itself is specifically unregulated. When a medical malpractice case occurs, the patient occupies the claims of their rights, so the doctor who commits medical malpractice must be responsible for the medical action. In certain cases, there is an influential role from the hospital in the possible occurrence of malpractice which cautiously makes the medical institution responsible. This unique arrangement is explicitly regulated in Article 46 of Law Number 44, 2009 about Hospital. Unfortunately, often patients and law enforcement do not know hospitals can also be held responsible. This is evidenced by the frequent absence of specific cases entering the criminal justice system in Indonesia positively related to the criminal liability of hospital as a corporation for the tragic occurrence of medical malpractice cases. "

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana di dalam praktek penerapan pasal 1367 KUH Perdata dalam pertanggungjawaban Rumah Sakit Swasta apabila dokter purnawaktu yang bekerja padanya melakukan suatu tindakan malpraktik medis. Pada praktiknya, penerapan pasal 1367 KUH Perdata tidaklah mutlak. Yang menjadi batasan adalah hak regres yang dimiliki oleh rumah sakit yang didasari oleh pasal 30 ayat (1) huruf e UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Adanya hak regres ini merupakan suatu penerapan hukum yang keliru karena hak regres tidak seharusnya berlaku di dalam lingkup hukum tentang harta kekayaan melainkan di dalam lingkup hukum ketenagakerjaan.

---

This thesis discusses about how in practice the application of article 1367 Indonesian Civil Code in Private Hospital Responsibility if their full time doctor committed a medical malpractice. In fact, article 1367 Indonesian Civil Code can not be applied absolutely. The obstacle is the recourse right owned by the private hospital based on article 30 paragraph (1) letter e Law No. 44 of 2009 on Hospital (Hospital Law). The existence of the recourse right is a fallacy of the application of the law because the recourse right does not supposed to be applied within the scope of the law of property but within the scope of labor law."

"Skripsi ini menganalisis tanggung jawab dokter dan rumah sakit dalam Putusan Pengadilan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PN Tng. Skripsi ini disusun dengan metode penelitian doktrinal dengan tipe penelitian deskriptif-preskriptif, menelaah melalui perspektif hukum tentang tanggung jawab dokter dan rumah sakit dalam Putusan Pengadilan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PN Tng. Skripsi ini secara komprehensif membedah bagaimana seharusnya tanggung jawab hukum dokter selaku pelaku tindakan medis dan rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan apabila terjadi kegagalan tindakan medis. Dalam kasus ini, dokter dan rumah sakit merupakan dua subjek hukum utama yang bertanggung jawab dalam kegagalan tindakan anestesi yang dialami oleh Penggugat. Penggugat mengalami kelumpuhan permanen setelah dilaksanakannya tindakan anestesi oleh dokter spesialis anestesi. Dalam kasus ini, dokter telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam memintakan informed consent kepada Penggugat, tetapi tindakan dokter dalam tindakan anestesi dan anamnesis bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena telah sesuai dengan pedoman. Lebih lanjut, rumah sakit dalam kasus ini telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan isi rekam medis kepada Penggugat dan lalai dalam menjaga kualitas peralatan medis yang digunakan. Oleh karena itu, disarankan kepada dokter dan rumah sakit sebagai untuk dapat memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang dimiliki demi memaksimalkan pelayanan kesehatan dan meminimalisasi risiko.

---

This thesis analyzes the responsibilities of doctors and hospitals in Court Decision Number 1324/Pdt.G/2021/PN Tng. The thesis employs a doctrinal research method with a descriptive-prescriptive type of research, examining the legal perspectives on the responsibilities of doctors and hospitals in the said court decision. This thesis comprehensively dissects how the legal responsibilities of doctors as medical practitioners and hospitals as healthcare service providers should be addressed in the event of medical procedure failures. In this case, both the doctor and the hospital are the primary legal subjects responsible for the failure of the anesthesia procedure experienced by the Plaintiff. The Plaintiff suffered permanent paralysis following an anesthesia procedure performed by an anesthesiologist. In this case, the doctor committed an unlawful act by failing to obtain informed consent from the Plaintiff; however, the doctor's actions during the anesthesia and anamnesis procedures were not unlawful as they adhered to established guidelines. Furthermore, the hospital committed an unlawful act by failing to provide the Plaintiff with the medical records and by neglecting the maintenance of the medical equipment used. Therefore, it is recommended that doctors and hospitals understand their rights, obligations, and responsibilities to maximize healthcare services and minimize risks."

"ABSTRACTKetentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Rumah Sakit mengatur bagi badan hukum yang bidang usahanya perumahsakitan dilarang memiliki bidang usaha lain yang berada di bawah satu naungan badan hukum. Sedangkan PP Muhammadiyah merupakan badan hukum yang memiliki tiga bidang usaha, yaitu rumah sakit, pendidikan, dan keagamaan. Dengan ketentuan yang ada tersebut PP Muhammadiyah mengalami kerugian materiil maupun imateriil. Oleh karena itu PP Muhammadiyah mengajukan Pengujian Undang-Undang (judicial review). Permohonan tersebut kemudian diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 38/PUU-XI/2013, yang pada intinya menambahkan frasa Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Rumah Sakit. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Berdasarkan peninjauan hukum yang telah dilakukan terhadap peraturan perumahsakitan, putusan mahkamah konstitusi, serta melakukan wawancara dengan para pemohon pengujian, dapat ditarik kesimpulan, bahwa benar dalam penerbitan ketentuan Pasal 7 ayat (4) tidak didasari dengan alasan yang jelas, selain itu juga mengakibatkan kerugian bagi para penyelenggara rumah sakit. Oleh karena itu pengaturan Pasal 7 ayat (4) diperjelas dengan adanya PERMENKES RI No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Walaupun sudah adanya peraturan pelaksana, lebih baik jika Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Rumah Sakit mengalami perubahan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, agar terdapat keselarasan antara peraturan pelaksana dengan peraturan dasar.

---

ABSTRACTArticle 7(4) of Law Number 44 Year 2009 on Hospital prohibits a legal entity in the hospital sector to engage in any other sectors. Muhammadiyah is a legal entity that engages in 3 different sectors, which are Hospital, Education, and Religious Activities. With the regulation in hand, it has brought both material and immaterial damages for Muhammadiyah. Muhammadiyah filed a Judicial Review. Based on the Constitutional Court Decision Number 38/PUU-XI/2013, to Article 7(4), there has been made an exception to the rule for hospitals that is run by legal entities for profit.  This study is a normative juridical research. Based on legal researches and interviews conducted, the findings of this analysis shows that the enactment of Article 7(4) was not based on clear underlying reasons, and has caused disadvantages to the legal entities engaged in the respective sector. Therefore, the rules of Article 7(4) has been clarified by the enactment of Regulation of the Minister of Health Number 56 Year 2014 on Classification and Hospital Licensing. Nevertheless, the revision of Article 7(4) of Law Number 44 Year 2009 on Hospital is necessary to conform with its implementing regulations."

"Dalam penelitian ini dibahas tentang akta jual beli PPAT yang menjadi dasar timbulnya perkara pertanahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 766/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 470 K/Pdt/2019. Dimana dalam konteks tersebut PPAT menjadi pihak berperkara di pengadilan baik yang disebabkan oleh akta yang dibuatnya maupun perselisihan para pihak terkait akta itu sendiri. Oleh karena itu permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah suatu penyangkalan para pihak dalam akta jual beli yang dibuat oleh PPAT sehingga menjadi dasar timbulnya perkara pertanahan serta pertanggungjawaban PPAT terhadap pihak-pihak yang dirugikan atas akta yang dibuatnya. Untuk dapat menjelaskan permasalahan pokok dari penelitian ini maka dipergunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 766/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 470 K/Pdt/2019. Dari analisis yang dilakukan secara kualitatif diketahui bahwa PPAT yang membuat akta jual beli dalam kasus tersebut tidak mengindahkan kaidah-kaidah pembuatan akta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga berakibat merugikan Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah yang menjadi objek perkara. Dengan demikian PPAT harus mempertanggung jawabkannya baik secara administratif, perdata maupun pidana. Sehingga akta dibuat sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi para pihak.

---

The research discusses the sale and purchase deed made by the Land Deed Official (PPAT) to execute land transfer, which is the cause of the land dispute in the Decision of South Jakarta District Court Number 766/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel jo. Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 470 K/Pdt/2019. In the case, PPAT deeds as the defendant due to the misrepresented deed led to the dispute. The main issue raised in this research is a claim from the plaintiffs about the sale and purchase deed made by defendant result in the loss and damages as well as the PPAT’s responsibility to the party for the deed it made. To be able to explain the main problem of this research, a normative juridical research method is used through a statute analysis and a case analysis based on the Decision of the South Jakarta District Court Number 766/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel jo. Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 470 K/Pdt/2019. From those analysis, it is determined that the defendant (PPAT) has violated the rules for making enforcable deeds as stipulated in the statutory regulations, which resulted in plaintiffs loss and damages.. Thus, the defendant (PPAT) must be responsible for remidies and charges of administrative, civil and criminal provisions. In conclusion the deed has to be made in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations to provide legal protection and legal certainty for all parties."

"Skripsi ini membahas mengenai keberlakuan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 dan standar oprasional prosedur dari rumah sakit militer. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, tipe penelitiannya adalah deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian yang terlihat jelas yaitu terdapat beberapa perbedaan antara penyelesaian sengketa di rumah sakit umum dengan di rumah sakit militer. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 berlaku bagi dokter militer dan tidak ada pembeda standar operasional prosedur antara pasien sipil dan militer.

---

This thesis discusses the applicability of the Act No. 29 of 2004 and standard operational procedures of the military hospital. This study is normative, the type of research is descriptive, the type of data used are primary data and secondary data. Data collection tools used in the form of study documents or library materials and interviews. Analysis of the data used by the authors is the qualitative approach. The results of the study clearly visible, for example, there are several differences between the settlement of disputes in a public hospital with at the military hospital. Law No. 29 of 2004 applies to military doctors and there are no standard operating procedures distinguishing between civilian and military patients."