Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang: MKJP merupakan salah satu indikator kinerja utama pada rencana strategis BKKBN dalam meningkatkan kepesertaan keluarga dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, namun demikian capaiannya masih rendah.Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis determinan penggunaan MKJP pada Wanita Usia yang Tidak Menginginkan Anak Lagi di Pulau Kalimantan.Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross-sectional, menggunakan data sekunder dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017. Sampel penelitian berjumlah 1034 responden. Analisis data menggunakan uji statistik regresi logistik.Hasil: Hasil analisis didapatkan persentase penggunaan MKJP pada WUS yang tidak menginginkan anak lagi di pulau Kalimantan adalah sebesar 12,9%. Hasil uji bivariat menunjukkan terdapat hubungan antara pendidikan PT (p=0,01, OR=3,04), status ekonomi atas (p=0,024, OR = 1,9), dan sumber pelayanan KB (p=<0,001, OR = 3,88) dengan penggunaan MKJP. Sedangkan tidak terdapat hubungan antara usia, pekerjaan, tempat tinggal, pengetahuan, paritas, dukungan suami, dukungan petugas kesehatan, pengambilan keputusan berKB dan keterpaparan informasi dengan dengan penggunaan MKJP pada WUS yang tidak menginginkan anak lagi. Hasil analisis multivariat didapatkan variabel yang dominan berhubungan dengan penggunaan MKJP adalah sumber pelayanan KB. WUS dengan sumber pelayanan KB sebelumnya di sektor pemerintah berpeluang 6,07 kali untuk penggunaan MKJP dibandingkan WUS dengan sumber pelayanan KB di sektor swasta/lainnya setelah dikontrol oleh variabel pendidikan, status ekonomi, sumber pelayanan KB dan keperpaparan informasi KB (pv=<0,001 OR=6,07 95% CI 3,371 -9,886).Kesimpulan: Pemerintah perlu meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan Rumah sakit / klinik/ bidan swasta dalam memberikan pelayanan MKJP.

---

Background: MKJP is one of the main performance indicators in the BKKBN strategic plan in increasing family participation in family planning and reproductive health, however, the results are still low.

Purpose: The aim of this study was to analyze the determinants of the use of MKJP in Women of the Age Who Do Not Want More Children on the Island of Borneo.

Method: This type of research is a quantitative study with a cross-sectional research design, using secondary data from the 2017 Indonesian Health Demographic Survey (IDHS). The study sample consisted of 1034 respondents. Data analysis used logistic regression statistical test.

Results: The results of the analysis showed that the percentage of the use of MKJP for WUS who did not want any more children on the island of Kalimantan was 12.9%. The results of the bivariate test showed that there was a relationship between PT education (p=0.01, OR=3.04), upper economic status (p=0.024, OR = 1.9), and sources of family planning services (p=<0.001, OR = 3.88) with the use of MKJP. While there is no relationship between age, occupation, place of residence, knowledge, parity, husband's support, support from health workers, family planning decision-making and information exposure with the use of MKJP in WUS who do not want more children. The results of the multivariate analysis showed that the dominant variable related to the use of MKJP was the source of family planning services. WUS with previous sources of family planning services in the government sector had a 6.07 times chance of using MKJP compared to WUS with family planning service sources in the private/other sectors after controlling for the variables of education, economic status, sources of family planning services and exposure to family planning information (pv=<0.001 OR = 6.07 95% CI 3.371 -9.886).

Conclusion: The government needs to increase cooperation and collaboration with private hospitals/clinics/midwives in providing MKJP services"

"Latar belakang: Program Keluarga Berencana (KB) merupakan metode dalam menekan angka pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar masih memiliki angka penggunaan kontrasepsi yang rendah. Pengetahuan mengenai kontrasepsi merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan penggunaan kontrasepsi.Tujuan: Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pengetahuan kontrasepsi dan unmet need pada wanita usia subur di Indonesia.Metode: Penelitian analitik komparatif tidak berpasangan dengan metode potong lintang dilakukan pada data sekunder yang didapatkan dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 dan 2017. Subjek pada penelitian ini adalah semua wanita usia subur usia 15-49 tahun. Subjek dengan data tidak lengkap dieksklusi dari penelitian. Pengetahuan tentang kontrasepsi dinilai baik apabila subjek mengetahui minimal salah satu metode kontrasepsi modern. Unmet need didefinisikan sebagai wanita usia subur yang tidak menggunakan kontrasepsi tapi tidak menginginkan anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan. Dilakukan analisis chi-square pada data kategorik dan analisis Mann-Whitney U untuk data numerik. Penelitian ini telah disetujui oleh Komite Etik Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia – Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo dengan nomor surat lolos kaji etik KET-1252/UN2.F1/ETIK/PPM.00.02/2020.Hasil: Sebanyak 45.607 WUS pada data SDKI 2012 dan 29.627 WUS pada data SDKI 2017 diikutsertakan dalam penelitian. pada data SDKI 2012, faktor yang menjadi risiko kurangnya pengetahuan mengenai kontrasepsi adalah daerah tempat tinggal pedesaan (p = 0,004), pendidikan rendah (p < 0,0001), pendidikan suami rendah (p < 0,0001), tidak adanya kepemilikan listrik (p < 0,0001), dan ketidakmauan diskusi pubertas dengan anak perempuan (p = 0,001). Pada data SDKI 2017, faktor yang menjadi risiko kurangnya pengetahuan mengenai kontrasepsi adalah usia muda (p < 0,0001), daerah tempat tinggal pedesaan (p = 0,011), pendidikan rendah (p < 0,0001), pendidikan suami rendah (p < 0,0001), tidak memiliki pekerjaan (p < 0,0001), dan tidak memiliki radio, televisi, internet, handphone (p < 0,0001), dan internet (p = 0,002). Pada data SDKI 2012, faktor yang berpengaruh terhadap unmet need adalah usia (p = 0,023) dan paritas (p < 0,0001). Pada data SDKI 2017, faktor yang berpengaruh terhadap unmet need adalah daerah tempat tinggal (p = 0,003), pendidikan (p = 0,008), pendidikan suami (p < 0,0001), status pekerjaan (p = 0,03), kepemilikan listrik (p = 0,001), dan kepemilikan televisi (p = 0,01)Kesimpulan: Faktor yang berpengaruh terhadap pengetahuan mengenai kontrasepsi adalah usia, daerah tempat tinggal, pendidikan, pendidikan suami, dan kepemilikan berbagai fasilitas. Faktor yang berpengaruh terhadap unmet need adalah usia, paritas, daerah tempat tinggal, pendidikan, pendidikan suami, status pekerjaan, kepemilikan televisi, dan kepemilikan listrik.

---

ackground: The Family Planning Program is a method of controlling in population growth rates and also improving maternal and child health. Indonesia as one of the largest countries has abysmally low contraceptive coverage. Knowledge about contraception is an important factor in determining the use of contraception. This study aims to determine the factors that influence contraception and the unmet need of women of childbearing age in Indonesia.

Method: An unpaired comparative analytic study with a cross-sectional method was conducted on secondary data obtained from 2012 and 2017 Indonesian Demographic and Health Surveys (IDHS). The subjects in this study were all women of childbearing age (15-49 years). Subjects with incomplete data were excluded from the study. Knowledge of contraception was defined as knowing at least one method of modern contraception. Unmet need was defined as childbearing age woman who did not use contraception but did not want any more children or wanted to space pregnancies. Chi-square analysis was performed on categorical data and Mann-Whitney U analysis on numerical data.

Result: A total of 45,607 childbearing age women in the 2012 IDHS data and 29,627 childbearing age women in the 2017 IDHS data were included in the study. In the 2012 IDHS data, the risk factors for poor knowledge about contraception were rural areas (p = 0.004), low education (p <0.0001), low partner education (p <0.0001), lack of electricity ownership ( p <0.0001), and unwillingness to discuss puberty with daughter (p = 0.001). In the 2017 IDHS data, the risk factors for poor knowledge about contraception were young age (p <0.0001), rural areas (p = 0.011), low education (p <0.0001), low partner education (p < 0.0001) , did not have a job (p <0.0001), did not have radio, television, internet, mobile phones (p <0.0001), and internet (p = 0.002). In the 2012 IDHS data, factors influencing unmet needs were age (p = 0.023) and parity (p <0.0001). In the 2017 IDHS data, factors influencing unmet needs were the area of residence (p = 0.003), education (p = 0.008), partner education (p <0.0001), employment status (p = 0.03), electricity ownership (p = 0.001), and television ownership (p = 0.01)

Conclusion: Factors affecting knowledge about contraception were age, area of residence, education, partner education, and ownership of various facilities. Factors that influence unmet needs are age, parity, area of residence, education, partner education, employment status, ownership of television, and ownership of electricity"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh program keluarga berencana di Indonesia yang berbeda waktu penerapannya menurut regional (wilayah) yaitu Jawa Bali, Luar Jawa Bali-I (LJB-I) dan Luar Jawa Bali-II (LJB-II) terhadap perilaku fertilitas remaja usia 15-24 tahun. Situasi lingkungan struktural berupa sistem pemerintahan yang berubah dari era orde baru ke era reformasi dan era otonomi daerah hingga desentralisasi. Perekonomian Indonesia yang terkena dampak krisis ekonomi dunia pada tahun 1998 mengakibatkan turunnya nilai rupiah sehingga kemampuan belanja negara pada sektor kesehatan termasuk keluarga berencana menurun drastis. Analisis kohort menggunakan data SDKI-2012 dengan 45.607 responden wanita usia subur, diantaranya terdapat 34.865 wanita pernah kawin dengan periode pengamatan 1978 hingga 2012. Dari hasil pengolahan ditemukan ada perubahan perilaku fertilitas remaja usia 15-24 tahun. Pola perubahan perilaku fertilitas remaja usia 15-24 tahun berbeda antar regional zona penerapan program keluarga berencana. Perubahan perilaku fertilitas remaja usia 15-24 tahun terbukti dipengaruhi situasi lingkungan struktural dengan adanya perubahan sistem pemerintahan khususnya otonomi daerah dengan desentralisasi dan krisis ekonomi 1998.

---

This study aimed to analyze the effect of family planning programs in Indonesia under different stages of provinces implementation : Java Bali, Outer Java-Bali-I (LJB-I) and Outer Java-Bali-II (LJB-II) on the behavior of adolescent fertility age 15-24. Structural environment in the government system has changed from ‘Orde Baru’ era to the reform and decentralization as impack of regional autonomy system. The Indonesian economy is affected by the world economic crisis in 1998 led to the falling value of the rupiah which hamper the ability of state spending on health, including family planning. This thesis uses cohort analysis using data IDHS- 2012 with 45 607 women of childbearing age respondents, of which there are 34 865 women have been married with the observation period 1978 to 2012. This study found that changes in fertility behavior of adolescents aged 15-24 years is related to stages of family planning implementation in Indonesia. The pattern of changes in adolescents aged 15-24 years fertility behavior between the different zones of regional implementation of family planning programs. Changes in fertility behavior of adolescents aged 15-24 years proved to be influenced by the structural circumstances of the change of government system especially decentralization and regional autonomy and the 1998 economic crisis."

"Penelitian ini mempelajari pengaruh dari program KB, preferensi fertilitas pasangan dan faktor sosial ekonomi demografi terhadap keinginan mempunyai anak (lagi) pada suami dan istri. Data yang digunakan adalah data pasangan hasH Survei Demografi dan Kesahatan Indonesia 2007 dengan menerapkan metode analisis tabu1asi silang dan regresi logistik biner. Analisis dilakukan secara terpisah masing masing hasil analisis menyimpulkan bahwa suami yang bersama istrinya sama-sama tidak menyetujui program KB, sama-sruna tidak mengetahui tempat untuk rnemperoleh alatlcara KB, menyatakan tidak pernah berdiskusi tentang KB. sama-sama ingin mempunyai anak (lagi), berusia Jebih muda, berpendidikan lebih tinggi dan mernpunyai 0..2 orang anak masih hldup mempunyai kecenderungan lebih tinggi untuk mempunyai anak (lagi). Sementara pada istri, kecenderungan untuk mempunyai anak (lagi) lebih tinggi pada istri yang bersarna suaminya sarna-sama tidak menyetujui program KB, sarna-sarna tidak menget.ahui ternpat untuk memperolah alatlcara KB, sarna-sama ingin mempunyai anak (lagi), berusia lebih muda, berpendidikan !ebih tinggi, mernpunyai 0-2 orang anak rnasih hidup, tinggal di pedesaan dan berada pada rumah tangga dengan status ekonomi bawah.

---

This research aims to study the effect of family planning program, fertility preference of spouse's and other social) economic and demographic characteristics on husband and wife desire for a (another) child. This study uses couple's data from the 2007 Indonesian Demographic and Health Survey (DHS) using contingency tab1e and logistic regression analysis methods. The analysis is done separately for husbands and wives. The husbands are more likely to want to have a (another) child when both husband and wife dissaprove family planning, lack of knowledge about family planning and when they both desire a (another) child. They are also more likely to want to have a (another) child when they never discussed family planning with their wives. The husbands who have not bad any child or had less then 2 child, who are younger and more educated are more likely to want to have a (another) child. The wives are also more likely to want to have a (another) child when both husband and wife dissaprove family planning, lack of knowledge about family planning and when they both desire a (another) child. They are also more likely to want to have a (another) child when they have not had any child or had less then 2 child. The wives who are younger, more educatedliving in rural areas, and from lower economic background arc more likely to desire a (another) child."

"ABSTRAKIndonesia pernah berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB, namun angka Total Fertility Rate TFR masih stagnan, bahkan tinggi dibanding negara ASEAN. Metode Kontrasepsi jangka panjang MKJP adalah metode efektif yang disarankan pemerintah untuk menunda, memberi jarak kehamilan. Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan angka TFR cukup tinggi, Contraceptive Prevalence Rate CPR rendah dan penggunaan KB MKJP rendah. Desentralisasi seharusnya memperkuat dukungan kelembagaan untuk KB di tingkat desa. John Hopskin University melalui Pusat Penelitian Kesehatan UI dan Yayasan Cipta Cara Padu YCCP telah melakukan inisiasi advokasi UU Desa Nomor 6/2014 untuk kepentingan program KB. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan pemanfaatan alokasi dana desa untuk promosi MKJP dengan penggunaan MKJP di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilakukan dengan desain cross sectional menggunakan analisis bivariat chi square dan alanisis multivariat menggunakan analisis multilevel dengan level 1 individu dan level dua desa dengan data sekunder endline survey Improving Contraceptive Method Mix Project ICMM yang diadakan John Hopskin University bekerjasama dengan Yayasan Cipta Cara Padu YCCP dan Pusat Penelitian Kesehatan UI tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh alokasi dana desa untuk meningkatkan penggunaan MKJP dengan nilai P sebesar 0,041, dan MOR sebesar MOR 1,162 artinya desa yang memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP 1,162 kali lebih besar kecenderungan dalam meningkatkan jumlah akseptor pengguna MKJP di desa tersebut dibandingkan dengan desa yang tidak memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP. Selain itu variabel lain yang berengaruh signifikan yaitu kebijakan KB di desa, kelembagaan KB desa, pengetahuan setelah dikontrol variabel pendidikan, usia,statsu ekonomi, biaya pelayanan KB, biaya transportasi. Rekomendasi penelitian ini, perlu ada intervensi advokasi kesehatan level desa di berbagai daerah dengan mengalokasikan dana desa diatas Rp.7.500.000,- untuk penguatan program keluarga berencana mendukung pemakaian MKJP. Hambatan akses dalam penggunaan KB MKJP ini dapat diatasi dengan penggunaan dana selain untuk kegiatan penggerakan penyuluhan, konseling, juga dapat digunakan untuk transport akseptor, dan transport kader yang mengantar akseptor ke fasilitas kesehatan. Kata kunci: pembangunan desa, dana desa, advokasi, MKJP, KBABSTRAK Indonesia pernah berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB, namun angka Total Fertility Rate TFR masih stagnan, bahkan tinggi dibanding negara ASEAN. Metode Kontrasepsi jangka panjang MKJP adalah metode efektif yang disarankan pemerintah untuk menunda, memberi jarak kehamilan. Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan angka TFR cukup tinggi, Contraceptive Prevalence Rate CPR rendah dan penggunaan KB MKJP rendah. Desentralisasi seharusnya memperkuat dukungan kelembagaan untuk KB di tingkat desa. John Hopskin University melalui Pusat Penelitian Kesehatan UI dan Yayasan Cipta Cara Padu YCCP telah melakukan inisiasi advokasi UU Desa Nomor 6/2014 untuk kepentingan program KB. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan pemanfaatan alokasi dana desa untuk promosi MKJP dengan penggunaan MKJP di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilakukan dengan desain cross sectional menggunakan analisis bivariat chi square dan alanisis multivariat menggunakan analisis multilevel dengan level 1 individu dan level dua desa dengan data sekunder endline survey Improving Contraceptive Method Mix Project ICMM yang diadakan John Hopskin University bekerjasama dengan Yayasan Cipta Cara Padu YCCP dan Pusat Penelitian Kesehatan UI tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh alokasi dana desa untuk meningkatkan penggunaan MKJP dengan nilai P sebesar 0,041, dan MOR sebesar MOR 1,162 artinya desa yang memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP 1,162 kali lebih besar kecenderungan dalam meningkatkan jumlah akseptor pengguna MKJP di desa tersebut dibandingkan dengan desa yang tidak memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP. Selain itu variabel lain yang berengaruh signifikan yaitu kebijakan KB di desa, kelembagaan KB desa, pengetahuan setelah dikontrol variabel pendidikan, usia,statsu ekonomi, biaya pelayanan KB, biaya transportasi. Rekomendasi penelitian ini, perlu ada intervensi advokasi kesehatan level desa di berbagai daerah dengan mengalokasikan dana desa diatas Rp.7.500.000,- untuk penguatan program keluarga berencana mendukung pemakaian MKJP. Hambatan akses dalam penggunaan KB MKJP ini dapat diatasi dengan penggunaan dana selain untuk kegiatan penggerakan penyuluhan, konseling, juga dapat digunakan untuk transport akseptor, dan transport kader yang mengantar akseptor ke fasilitas kesehatan. Kata kunci: pembangunan desa, dana desa, advokasi, MKJP, KBABSTRAK Indonesia pernah berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB, namun angka Total Fertility Rate TFR masih stagnan, bahkan tinggi dibanding negara ASEAN. Metode Kontrasepsi jangka panjang MKJP adalah metode efektif yang disarankan pemerintah untuk menunda, memberi jarak kehamilan. Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan angka TFR cukup tinggi, Contraceptive Prevalence Rate CPR rendah dan penggunaan KB MKJP rendah. Desentralisasi seharusnya memperkuat dukungan kelembagaan untuk KB di tingkat desa. John Hopskin University melalui Pusat Penelitian Kesehatan UI dan Yayasan Cipta Cara Padu YCCP telah melakukan inisiasi advokasi UU Desa Nomor 6/2014 untuk kepentingan program KB. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan pemanfaatan alokasi dana desa untuk promosi MKJP dengan penggunaan MKJP di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilakukan dengan desain cross sectional menggunakan analisis bivariat chi square dan alanisis multivariat menggunakan analisis multilevel dengan level 1 individu dan level dua desa dengan data sekunder endline survey Improving Contraceptive Method Mix Project ICMM yang diadakan John Hopskin University bekerjasama dengan Yayasan Cipta Cara Padu YCCP dan Pusat Penelitian Kesehatan UI tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh alokasi dana desa untuk meningkatkan penggunaan MKJP dengan nilai P sebesar 0,041, dan MOR sebesar MOR 1,162 artinya desa yang memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP 1,162 kali lebih besar kecenderungan dalam meningkatkan jumlah akseptor pengguna MKJP di desa tersebut dibandingkan dengan desa yang tidak memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP. Selain itu variabel lain yang berengaruh signifikan yaitu kebijakan KB di desa, kelembagaan KB desa, pengetahuan setelah dikontrol variabel pendidikan, usia,statsu ekonomi, biaya pelayanan KB, biaya transportasi. Rekomendasi penelitian ini, perlu ada intervensi advokasi kesehatan level desa di berbagai daerah dengan mengalokasikan dana desa diatas Rp.7.500.000,- untuk penguatan program keluarga berencana mendukung pemakaian MKJP. Hambatan akses dalam penggunaan KB MKJP ini dapat diatasi dengan penggunaan dana selain untuk kegiatan penggerakan penyuluhan, konseling, juga dapat digunakan untuk transport akseptor, dan transport kader yang mengantar akseptor ke fasilitas kesehatan. Kata kunci: pembangunan desa, dana desa, advokasi, MKJP, KB

---

ABSTRACTName Surotul IlmiyahDepartment Public Health, Health PromotionTitle Utilization of village funds allocation for family planningpromotion with uptake Long Acting and Permanent Method LAPM in West Nusa Tenggara Province , IndonesiaAdvisor Dr. Dra. Rita Damayanti, M.SPHIndonesia has managed to control the rate of population growth through family planning programs, but the Total Fertility Rate TFR is still stagnant, even higher than ASEAN countries. LAPM is an effective method and be a government recommendation for spacing and limitting, distinguish pregnancy. West Nusa Tenggara is high TFR province, low Contraceptive Prevalence Rate CPR and low LAPM. Decentralization should strengthen institutional support for family planning at the village level. John Hopskin University through the Center for Health Research Universitas Indonesia and Yayasan Cipta Cara Padu YCCP has initiated advocacy of Village Law No. 6 2014 for the interest of family planning FP programs. This study aims to examine the relationship between utilization of village fund allocation for LAPM promotion with uptake of LAPM in West Nusa Tenggara. This research was conducted by cross sectional design using bivariate analysis chi square and multivariate analysis using multilevel regresi logistic with level 1 individual and level two village with secondary data endline survey Improving Contraceptive Method Mix Project ICMM held by John Hopskin University in collaboration with Yayasan Cipta Cara Padu YCCP and Center for Health Research UI in 2016. The results show that there is influence of village fund allocation to increase the use of MKJP with P value of 0.041, and OR of OR 1,162 means that village that has a village funds allocation for promotion of LAPM, 1.162 times greater increased uptake LAPM acceptors in villages compared to villages with no allocation. In addition, variables that significantly influence LAPM uptake were village fund allocation for promoting LAPM, family planning policy in the village, FP village team, knowledge after adjusted by education, age, economic statistics, cost of family planning services, transportation costs. Recommendation of this research, there should be village level health advocacy intervention in various regions by allocating village fund above Rp.7.500.000, and creating district working group DWG family planning for strengthening of family planning program to support uptake LAPM.Keywords village development, village fund, advocacy, LAPM, Family Planning"

"Latar belakang: Provinsi Banten merupakan provinsi dengan persentase penggunaan MKJP pada wanita kawin terendah se-nasional (13%). Hal tersebut sangat disanyangkan mengingat Provinsi Banten termasuk provinsi penyangga program KB di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penggunaan MKJP pada WUS di Provinsi Banten. Metode: Analisis data sekunder dilakukan dengan menggunakan data SDKI tahun 2017. Uji chi-square dan regresi logistik dengan interval kepercayaan 95% digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan kekuatan hubungan antar variabel. Hasil: Cakupan penggunaan MKJP pada WUS di Provinsi Banten pada penelitian ini diestimasikan sebesar 13.3%. Hasil analisis multivariabel menunjukkan variabel yang memiliki hubungan secara statistik antara lain: (a) usia 36-49 tahun [AOR: 4.54; 95% CI: 1.03-20.10]; (b) tingkat pendidikan [AOR: 4.34;95% CI: 1.86-10.17]; (c) jumlah anak hidup [AOR: 2.47; 95% CI: 1.44-4.25]; (d) tempat tinggal [AOR: 2.81; 95% CI: 1.22-6.48]; (e) sumber layanan KB [AOR: 16.20; 95% CI: 7.44-35.25]. Kesimpulan: WUS yang menerima layanan KB di fasilitas publik memiliki peluang lebih tinggi untuk menggunakan MKJP. Hal tersebut dapat terjadi karena sebagian besar fasilitas kesehatan publik telah bekerja sama dengan program JKN. Oleh karena itu, dengan meningkatkan kemitraan antara fasilitas kesehatan swasta dengan program JKN diharapkan dapat memperluas aksesibiltas layanan KB terutama bagi peserta JKN.

---

Background: Banten is the province with the lowest percentage of the use of LARC among married women nationwide (13%). Considering that Banten is a buffer province for family planning programs in Indonesia which should help to accelerate the program. This study aims to determine the factors influencing the use of LARC among women of reproductive age in Banten Province.

Method: Secondary data analysis was conducted using the 2017 Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS). Chi-square test and logistic regression with 95% confidence interval were used in this study to describe the strength of association between variables.

Results: The percentage of the use of LARC in Banten Province in this study was estimated at 13.3% among women reproductive age. The result of multivariable analysis shows variables associated with the use of LARC included: (a) age 36-49 years [AOR: 4.54; 95% CI: 1.03-20.10]; (b) level of education [AOR: 4.34;95% CI: 1.86-10.17]; (c) number of living children [AOR: 2.47; 95% CI: 1.44-4.25]; (d) residence [AOR: 2.81; 95% CI: 1.22-6.48]; (e) source of FP [AOR: 16.20; 95% CI: 7.44-35.25].

Conclusion: Women who receive family planning services at public sector have a higher chance of using LARC. This can happen because most public sector have collaborated with the JKN program. Therefore, by increasing the partnership between private sector and the JKN program, it is hoped that it will expand the accessibility of family planning services, especially for JKN participants."

"Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi modern merupakan salah satu indikator keberhasilan program KB, yang berfungsi sebagai salah satu strategi untuk mengendalikan jumlah penduduk serta mendukung percepatan penurunan AKI, AKB, dan KTD, namun demikian capaiannya masih relatif rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis determinan penggunaan metode kontrasepsi modern pada Wanita Usia Subur di Pulau Sumatera. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross- sectional, menggunakan data sekunder dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017. Sampel penelitian berjumlah 5.276 responden. Analisis data menggunakan uji statistik regresi logistik. Hasil analisis didapatkan persentase penggunaan metode kontrasepsi modern pada WUS di pulau Sumatera adalah sebesar 85%. Tetapi jenis kontrasepsi jangka panjang seperti masih rendah yaitu IUD (4,1%) dan Implan (10,1%), yang paling banyak adalah penggunaan suntik 3 bulan (36,7%). Hasil analisis multivariat menunjukkan faktor yang mempengaruhi penggunaan metode kontrasepsi modern adalah pendidikan, status bekerja, pengetahuan tentang KB, tempat tinggal, dukungan suami dan dukungan tenaga kesehatan. Dengan faktor dominan yaitu dukungan suami berpeluang 3,35 kali menggunakan metode kontrasepsi modern. Untuk meningkatkan cakupan penggunaan kontrasepsi modern pemerintah perlu meningkatkan pelayanan dan menyusun strategi KIE yang efektif untuk WUS dan pasangannya.

---

The prevalence of modern contraceptive use is an indicator of the success of the family planning program, which functions as a strategy to control the population and support the accelerated reduction in maternal mortality, unwanted pregnancies, and abortion, however the achievements are still relatively low. The aim of this research is to analyze the determinants of modern contraceptive use among women of childbearing age on the island of Sumatera. This type of research is a quantitative study with a cross-sectional research design, using secondary data from the 2017 Indonesian Health Demographic Survey (IDHS). The study sample consisted of 5276 respondents. Data analysis used logistic regression statistical test. The results of the analysis showed that the percentage of use of modern contraceptive methods among WUS on the island of Sumatra was 85%. However, the types of long-term contraception are still low, namely IUDs (4.1%) and implants (10.1%), the most common being the use of 3-month injections (36.7%). The results of the multivariate analysis show that the factors that influence the use of modern contraceptive methods are education, work status, knowledge about family planning, place of residence, husband's support and support from health workers. With the dominant factor, namely husband's support, there is a 3.35 times chance of using modern contraceptive methods. To increase coverage of modern contraceptive use the government needs to improve services and develop effective IEC strategies for WUS and their partners."

"Latar Belakang: Pertumbuhan penduduk tinggi dapat menghambat kesejahteraan masyarakat apabila tidak dikendalikan. Melihat laju pertumbuhan penduduk Indonesia terdapat kecenderungan untuk mengalami kenaikan. Namun, penggunaan KB MKJP sebagai salah satu upaya pengendalian pertumbuhan penduduk secara luas masih rendah. Kelompok wanita yang tidak menggunakan KB MKJP pun pada akhirnya menjadi multiparitas. Metode: Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder SDKI 2017 dataset WUS dengan desain studi cross sectional. Dilakukan uji chi-square dan regresi logistik dengan interval kepercayaan 95% untuk menggambarkan kekuatan hubungan antar variabel. Hasil: Ditemukan cakupan penggunaan MKJP pada wanita multipara yang tidak ingin memiliki anak lagi di Indonesia baru mencapai 28,9% dengan hasil analisis multivariabel menemukan variabel yang berkorelasi secara statistik adalah: (a) umur 36-49 tahun [aOR: 1,36; CI: 1,20-1,55], (b) pendidikan tinggi [aOR: 2,99; CI: 1,76-5,06], (c) jumlah anak hidup >2 orang [aOR: 1,67; CI: 1,49-1,88], (d) pengambilan keputusan ber-KB bersumber dari suami/pasangan [aOR: 1,95; CI: 1,59-2,39], (e) memiliki jaminan kesehatan [aOR: 1,39; CI: 1,23-1,56], (f) pengetahuan tinggi [aOR: 1,39; CI: 1,23-1,56]. Kesimpulan: Pendidikan tinggi menjadi faktor dominan penggunaan MKJP pada wanita multipara yang tidak ingin memiliki anak lagi di Indonesia dikarenakan mereka cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi KB MKJP. Dengan demikian, diharapkan peningkatan pendidikan dapat dilakukan melalui edukasi menyeluruh oleh petugas KB.

---

Backgrounds: In the absence of regulation, rapid population expansion can negatively impact community welfare. Indonesia's population is likely to continue growing at its current rate. In despite this, LTCM is still not widely used to slow down population increase. Eventually, the women in the group who did not use LTCM became multiparous. Method: This research uses secondary data sources from the 2017 IDHS IR dataset with a cross sectional study design. To describe the strength of the association between the variables, 95% confidence intervals were used for both logistic regression and chi-square tests. Results: It was found that the coverage of LTCM use among multiparous women who didn’t want more child in Indonesia had only reached 28.9%, with the results of multivariable analysis finding variables that were statistically correlated were: (a) age 36-49 years [aOR: 1.36; CI: 1.20-1.55], (b) higher education [aOR: 2.99; CI: 1.76-5.06], (c) number of living children >2 [aOR: 1.67; CI: 1.49-1.88], (d) family planning decision making comes from husband/partner [aOR: 1.95; CI: 1.59-2.39], (e) have health insurance [aOR: 1.39; CI: 1.23-1.56], (f) high knowledge [aOR: 1.39; CI: 1.23-1.56]. Conclusion: Higher education is the dominant factor in using LTCM among multiparous women who don’t want more child in Indonesia because they tend to have better access to LTCM family planning information. Thus, it is hoped that educational improvements can be carried out through comprehensive education assisted by family planning officers."

"Pelayanan KB di Indonesia masih tetap mengacu pada sistim kafetaria yang memberi keleluasaan kepada para peserta KB untuk memilih jenis alat kontrasepsi sesuai dengan keinginan masing-masing peserta. Menurut SDKI 2007, pemakaian metode kontrasepsi suntik memperlihatkan kecenderungan peningkatan, sebaliknya pemakaian metode kontrasepsi pil dan IUD cenderung menurun dari waktu kewaktu. Pemakaian metode IUD tahun 1991 sebesar 13,3%, 1994 menjadi 10,3%, 1997 menjadi 8,1%, 2003 menjadi 6,2% dan 2007 hanya 4,9%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik ibu yang menggunakan kontrasepsi IUD, dengan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh akseptor KB yang ada di wilayah kerja Puskesmas Alai Ilir Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dengan jumlah sampel 210 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara langsung terhadap responden dengan menggunakan kuesioner. Variabel penelitian ini adalah usia, pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, biaya pelayanan, jumlah anak, dukungan suami dan sikap ibu terhadap penggunaan kontrasepsi IUD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi responden yang menggunakan KB Non IUD sebesar 91% dan KB IUD hanya 9%. Ada perbedaan proporsi antara umur ibu, jumlah anak (paritas), biaya Pelayanan, pengetahuan dan sikap ibu terhadap penggunaan kontrasepsi IUD. Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar Dinas terkait meningkatkan sosialisasi tentang kontrasepsi IUD sehingga dapat mengurangi sikap negatif yang ada dimasyarakat, meningkatkan kerja sama lintas sektoral dalam upaya peningkatan pencapaian akseptor KB IUD serta meningkatkan keterampilan petugas agar dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar.

---

Family planning services in Indonesia are still referring to cafeteria system which gives flexibility the planning participants to choose the type of contraceptives devices in accordance with the wishes of each participant. According to the Demographic and Health Survey 2007, the use of injectable contraceptive methods showed an increasing trend, whereas the use of pills and IUDs tended to decline over time. Use of the IUD method in 1991 at 13.3%, 1994 to 10.3%, 1997 to 8.1%, to 6.2% in 2003 and 2007 only 4.9%.

This study aims to determine the characteristic of women who uses contraceptive IUD, with cross sectional design. The population in this study were all of KB acceptors in working area of Health Center Alai Ilir Rimbo Ilir Subdistrict Regency of Tebo Jambi Province with a sample size of 210 respondents. The data was collected by direct interview method to respondents using questionnaire. The variables of this study are age, knowledge, education, employment, cost of service, number of children, support her husband and mother's attitudes toward contraceptive use IUDs.

The result showed that the proportion of respondents who use family planning Non IUD for 91% and KB IUDs only 9%. There is a difference between the proportion of maternal age, number of children (parity), the cost of service, knowledge and attitudes towards the use of contraceptive IUD's mother. Based on the research result suggested that the Departement-related increase socialization of IUD contraception in order to reduce the negative attitudes that exist in the community, enhance cross-sectoral cooperation in improving the achievement of family planning acceptor of IUD and to improve the skill of officers in order to provide services in accordance with the standards."

"Tesis ini membahas mengenai evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Akses di Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik. PKH Akses merupakan PKH yang secara khusus ditujukan bagi wilayah yang memiliki karakteristik geografis tertentu, juga keterbatasan akses pada infrastruktur kesehatan/pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM). Kondisi yang demikian memberikan tantangan tersendiri bagi pelaksanaan program, sehingga PKH Akses dilaksanakan dengan pengkondisian khusus. Penelitian ini melakukan evaluasi program dengan menggunakan model CIPP yang digagas oleh Daniel L. Stufflebeam. Sesuai dengan akronimnya, model CIPP melakukan evaluasi dengan mengacu kepada beberapa dimensi yaitu context, input, process, dan product. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah postpositivis, dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kelemahan, baik itu dari segi desain program, ketersediaan sumber daya, maupun pelaksanaan proses bisnis bagi PKH Akses di Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak. Kelemahan-kelemahan tersebut kemudian berdampak pada capaian program yang belum maksimal. Oleh karena itu, terdapat sejumlah poin perbaikan, terutama sehubungan dengan penajaman kriteria penetapan lokasi PKH Akses, peninjauan ulang desain program PKH Akses, penambahan jumlah pendamping, pelaksanaan transformasi kepesertaan secara terstruktur, serta penguatan komplementaritas program, koordinasi dengan para pemangku kepentingan, dan strategi komunikasi program, yang dibutuhkan bagi penyempurnaan program ke depannya.

---

This thesis discusses the evaluation of Family Hope Program (PKH) Akses in Sangkapura and Tambak District, Gresik Regency. PKH Akses is a subset of PKH that is geared for areas with certain geographical characteristics, as well as limited access to health/education infrastructure and Human Resources (HR). Such conditions present challenges for program implementation, thus PKH Akses is implemented with more flexible conditions. This study evaluated the program using the CIPP model by Daniel L. Stufflebeam. In accordance with its acronym, the CIPP model conducts evaluation by using four dimensions, namely context, input, process, and product. The research approach used in this thesis is post positivist, with qualitative data collection technique. The results showed that there were several weaknesses in the terms of program design, resources, and business process implementation for PKH Akses in Sangkapura and Tambak districts. These weaknesses then adversely impacted program achievements, which were still not optimal. Therefore, this thesis presents several points for improvement, especially in regards to the sharpening of criteria for determining PKH Akses locations, reviewing PKH Akses program design, increasing the number of facilitators, conducting beneficiary transformation in a structured manner, as well as strengthening program complementarity, coordination with stakeholders, and program communication strategies. "